Polri bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat namun sering melakukan tindakan di luar prosedur yang menyakiti masyarakat sehingga tidak tepat lagi disebut sebagai pengayom tetapi musuh masyarakat. Polisi banyak menjadi sorotan karena tindakan berlebihan terhadap masyarakat seperti pembantaian, penembakan, dan penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan nyawa hilang. Dengan

1. Oleh : Supriadi Purba
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab untuk mengayomi
masyarakat. Namun pada kenyataannya, Polisi banyak melakukan tindakan di luar prosedur
dan melukai masyarakat. Sehingga polisi tidak tepat lagi disebut pengayom masyarakat
tetapi sudah berubah menjadi musuh masyarakat.
Institusi kepolisian bisa disebut sebagai salah satu institusi negara yang paling banyak disorot
pada tahun 2011 dan awal tahun 2012. Bukan karena capaian yang maksimal dan
memprioritaskan pembangunan dan perlindungan masyarakat, namun karena ulah dan
tingkah lakunya yang berlebihan terhadap masyarakat. Tidak jarang nyawa anak manusia
menjadi korban, sampai tindakan kejipun dilakukan seperti pembantaian, pembiaran,
penembakan serta penangkapan sewenang-wenang. Kita sebut saja kasus pembubaran paksa
Kongres Rakyat Papua, Pembantaian di Mesuji, pembubaran demonstran di Safe, Bima serta
penembakan di Padang Halabang di Sumatera Utara dan kekerasan yang menghilangkan
nyawa di beberapa daerah.
Dengan bukti nyata yang terjadi di masyarakat maka tidak salah kalau Polisi kemudian
diidentikkan sebagai pelaku terdepan dalam melakukan kekerasan, intimidasi dan
pelanggaran HAM. Dengan wewenang yang dimilikinya seperti penangkapan maka dengan
kewenanganya itu juga Polisi kemudian bertindak di luar prosedur tanpa memiliki alat bukti
yang jelas. Kategori tersebut pastinya masuk dalam pelanggaran HAM, kerena hak seseorang
atau kelompok dikebiri hanya dengan wewenang yang ada.