Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan badan di Indonesia. Menguraikan pengertian penghasilan menurut undang-undang pajak, asas-asas pengenaan pajak, subjek dan objek pajak, perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal, serta skema penghitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan luar negeri.

1. Pajak Penghasilan Badan (Corporate Income Tax) Bandung, 24 November 2011

2. PAJAK PENGHASILAN Pasal 4 ayat (1) UU PPh Apa yang dimaksud dengan penghasilan? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Asas apa yang digunakan dalam pengenaan PPh ? 1. Asas Domisili yaitu asas pemungutan pajak atas domisili atau tempat subyek pajak. 2. Asas Sumber yaitu pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh Subyek Pajak

8. Apa perbedaan antara laporan keuangan komersil dan fiskal? 1. Beda tetap (Permanent Different) 2. Beda Waktu (Temporary Different) BEDA TETAP 1. Beda Tetap Penghasilan - Penerimaan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan penghasilan tetapi menurut UU PPh bukan merupakan penghasilan. - Penerimaan yang menurut PSAK bukan merupakan penghasilan tetapi menurut UU PPh merupakan penghasilan. - Menurut SPAK, penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final diperhitungkan dalam laporan penghasilan sedangkan menurut UU PPh tidak masuk dalam laporan penghasilan. 2. Beda Tetap Biaya - Pengeluaran yang menurut PSAK merupakan beban tetapi menurut PPh tidak boleh dikurangi dari penghasilan bruto - Beda Tetap Murni - Beda Tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus - Beda Tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat BEDA WAKTU Beda Waktu merupakan perbedaan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan atau perbedaan penilaian persediaan yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama

9. A. Latar Belakang Koreksi Fiskal : - Sehubungan dengan adanya perbedaan antara laba (rugi) menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal ( berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ), maka sebelum menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba/rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. - Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan PSAK, dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. - Koreksi fiskal tersebut dilakukan baik terhadap penghasilan maupun terhadap biaya-biaya (pengurang penghasilan bruto).

10. 1. Beda Tetap : B. Jenis-Jenis Koreksi Fiskal : Jenis koreksi fiskal di sini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal (UU Nomor 10 TAHUN 1994 jo UU Nomor 36 Tahun 2008), yaitu terdiri dari : - Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. - Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final. Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya : penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final oleh Bank sebesar 20%. - Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ), misalnya ; - Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final. - Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. - Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan. - Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu (misalnya ; daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas peghapusan piutang).

11. 2. Beda Waktu : Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misalnya ; Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif bagi Wajib Pajak Dalam Negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) dengan pengurangan-pengurangan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e UU PPh). PENGHASILAN KENA PAJAK BEDA WAKTU/TIMING DIFFERENCE PSAK 46 : AKTIVA PAJAK TANGGUHAN KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN - Metode penyusutan - Metode penilaian persediaan - Penyisihan piutang tak tertagih - Rugi-laba selisih kurs - Dan sebagainya.

12. SKEMA

13. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang dalam satu tahun pajak, dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Wajib Pajak Dalam Negeri dan BUT Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, maka kita harus mengetahui/menghitung terlebih dahulu besarnya Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan. Penghasilan Kena Pajak tersebut diperoleh dari hasil penghitungan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperbolehkan menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan . Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-undang Pajak Penghasilan menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu : Wajib Pajak Luar Negeri PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN Pajak Penghasilan Terutang = Tarif Pajak Penghasilan X Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – Pengurang yang diperbolehkan a. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia (Penghitungan PPh, diperlakukan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri). b. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya (PPh Pasal 26).