Dokumen tersebut membahas latar belakang masalah tentang hukum Islam di Indonesia. Ia menjelaskan pengertian hukum Islam, syariah, fiqih, dan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan Hadist. Dokumen ini juga membahas rumusan masalah dan tujuan penulisan makalah tersebut.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana, maka akan terlintas dibenak kita
tentang peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam
suatu masyarakat, baik peraturan maupun norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan
berkembang di dalam masyarakat atau peraturan yang sengaja dibuat oleh penguasa dengan bentuk
dan cara tertentu. Bentuknya terkadang berupa hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis.
Ketika mengkaji tentang Islam, aspek yang ada didalamnya tidak lepas membicarakan tentang
hukum (peraturan) yang ada di dalam Islam itu sendiri, aspek hukum di dalam Islam biasa disebut
dengan hukum Islam yang punya konsep dasar dan hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya
mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga
hubungan-hubungan lainnya baik itu hubungan dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia
dengan alam sekitar.
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-qur‟an yang menjadi referensi hukum
islam pertama, Hadits (sunnah) yang menjadi referensi yang kedua. Kedua pedoman ini telah
menjadi wasiat utama nabi dalam penyampaian da‟wah bagi penerus-penerus nabi dalam
menyampaikan da‟wah. Namun ketika terdapat sebuah masalah yang rumit terpecahkan, yang tidak
ditemukan dalil-dalil dalam al qur‟an dan hadits, maka disinilah tampil referensi hukum islam baru
yaitu ijma‟(perkumpulan ulama‟ mujtahid untuk memecahkan masalah rumit tersebut) dan qiyas
(menerangkan hukum dengan membandingkan dengan hukum yang diterangkan dalam al qur‟an
dan hadits).
Umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam tataran dunia Islam
internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar
yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi sangat menarik untuk
memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia
itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan kaum muslimin
Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat dijawab dengan
memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.
Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai
salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa
depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah
hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan
kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam
1

2. Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telah penting di masa datang.Era tahun 1930an sampai sekarang ini merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam.
Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme Barat turut mendorong semangat para
sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya tentang perkembangan hukum islam masa
kini atau kotemporer. Dengan demikian, di era reformasi ini, terbuka peluang yang luas bagi sistem
hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Supaya hukum islam
berkembang menjadi lebih baik.
B.
Rumusan Masalah
Adapun Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa Pengertian Syariah, Fiqih, dan Hukum Islam ?
2. Apakah Islam sebagai sumber norma, hukum, dan etik ?
3. Bagaimanakah Mazhab dalam hukum Islam dan Pendekatan dalam kajian Hukum
Islam?
4. Bagaimanakah Pengkajian modern Hukum Islam?
5. Seperti apakah Signifikansi dan Kontribusi pendekatan Hukum Islam dalam Studi
Islam?
C.
Tujuan Penulisan
Adapun Tujuan penulisan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Pengertian Syariah, Fiqih, dan Hukum Islam
2. Islam sebagai sumber norma, hukum, dan etik
3. Mazhab dalam hukum Islam dan Pendekatan dalam kajian Hukum Islam
4. Pengkajian modern Hukum Islam
5. Signifikansi dan Kontribusi pendekatan Hukum Islam dalam Studi Islam
2

3. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Syriah, Fiqih, dan Hukum Islam
1. Syari’ah
Secara harfiah kata syari‟ah berasal dari kata syara‟a–yasy‟rau – syariatan yang berarti
jalan keluar tempat air untuk minum1. Pengertian lainya yang dikemukakan dalam kitab Buhutsu fi
Fiqhi ala Mazhabi li Imam Syafi‟i, secara bahasa Syari‟ah adalah jalan lurus. Syariah dalam arti
istilah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hambanya
dengan demikian syariah dalam pengertian ini adalah wahyu Allah, baik dalam pengertian wahyu
al-Matluww (Al-Qur‟an), maupun al-Wahyu gair matluw (Sunnah).
Syariah dalam literatur hukum Islam ada tiga pengertian :
1. Syari‟ah dalam arti sebagai hukum yang dapat berubah sepanjang masa.
2. Syari‟ah dalam arti sebagai hukum Islam baik yang tidak dapat berubah sepanjang masa
maupun yang dapat berubah.
3. Syari‟ah dalam pengertian hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang disebut Istinbat )
dari Al–Qur‟an dan Sunnah.
2. Fiqh
Fiqh secara bahasa berarti fahm yang bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya
dengan baik. Menurut pengertian isthilahnya Abu Hanifah memberikan pengertian (Ma‟rifatu nafsi
ma laha wa ma alaiha) mengetahui sesuatu padanya dan apa apa yang bersamanya yaitu mengetahui
sesuatu dengan dalil yang ada. Pengertian yang Abu Hanifah kemukakan ini umum yang mencakup
keseluruh aspek seperti Aqidah dengan wajibnya beriman atau Akhlak dan juga Tasawuf.
4
Pengertian fiqh secara istilah yang paling terkenal adalah pengertian fiqh menurut Imam Syafi‟i
yaitu pengetahuan tentang syari‟ah ; pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukallaf
berdasarkan dalil yang terperinci.
Berdasarkan dengan perkembangan hukum Islam ke berbagai belahan Dunia, term fiqh
berkembang hingga digunakan untuk nama-nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersipat
praktis. Dalam peraturan perundang-undangan Islam dan sistem hukum Islam kata fiqh ini diartikan
1Louis Ma‟luf, Al-Munjid fi Al-Lughat, (Beirut: Dar al-Masyriq, t.th.), h. 383
3

4. dengan hukum yang dibentuk berdasarkan syariah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya
memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan juga Ijtihad. Dalam
kajian studi Hukum Islam ini arti fiqh yang dimaksudkan adalah arti fiqh dalam pengertian yang
diberikan oleh Imam Syafi‟i yang lebih mengkhususkan artian fiqh kepada aturan-aturan mengenai
perbuatan mukallaf.
3. Usul al-Fiqh
Usul Fiqh terdiri dari dua kata usul jamak dari asl yang berarti dasar atau sesuatu yang
dengannya dapat dibina atau dibentuk sesuatu, dan kata fiqh yang berarti pemahaman yang
mendalam. Menurut Istilah, Pengertian usul fiqh adalah ilmu tentang kaedah kaedah dan
pembahasan yang mengantarkan kepada lahirnya hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang
diambil dari dalil-alil yang terperinci. Dengan demikian usul al-fiqh adalah ilmu tyang digunakan
untuk memperoleh pemahaman tentang maksud syariah. Dengan kata lain usul al-fiqh adalah sistem
(metodologi) dari ilmu fiqh.
4. Mazhab
Pengertian mazhab secara bahasa berarti “tempat untuk pergi” yaitu jalan, sedangkan
pengertian mazhab secara istilah adalah: pendapat seorang tokoh fiqh tentang hukum dalam
masalah ijtihadiyah Secara lebih lengkap mazhab adalah: faham atau aliran hukum dalam Islam
yang terbentuk berdasarkan ijtihad seorang mujtahid dalam usahanya memahami dan menggali
hukum-hukum dari sumber Islam yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah.
5. Fatwa
Fatwa artinya petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.
Dalam istilah fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau faqih
sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak
mengikat.Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi atau lembaga maupun kelompok masyarakat.
Fatwa yang dikemukakan mujtahid tersebut tidak bersifat mengikat atau mesti diikuti oleh si
peminta fatwa dan oleh karenanya fatwa ini tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang memberi fatwa
dalam istilah fiqh disebut dengan Mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut mustafti.
6. Qaul
Kata Qaul secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata kerja Qala-Yaqulu. Kata Qaul
dapat bermakna kata yang tersusun lisan, baik sempurna maupun tidak.10kiranya secara simpel
4

5. Qaul dapat diartikan sebagai ujaran, ucapan, perkataan. Dalam istilah fiqh kata Qaul dinisbatkan
kepada imam atau pemimpin suatu mazhab atau ulama fiqh yaitu berupa perkataan maupun ucapan
daripada imam fiqh tersebut. Istilah ini juga dikenal dalam fiqh Imam Syafi‟i, yaitu Qaul Qadim
dengan Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat beliau ketika berada di Irak, sedangakan Qaul Jadid
adalah pendapat beliau ketika berada di Mesir.
7. Hukum dan Islam
Hukum adalah sebuah peraturan-peraturan yang dibentuk oleh suatu badan yang berisi perintah
dan larangan. Sedangkan islam adalah suatu agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para
Rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi hukum islam adalah sebuah peraturanperaturan yang dibentuk oleh Allah yang berisi tentang perintah dan larangan serta diturunkan
kepada para rasul.
1) Ciri-Ciri Hukum Islam
1.
Mempunyai hubungan erat dengan aqidah dan akhlak
2.
Mempunyai dua istilah kunci, yaitu :
a.
b.
3.
Syari‟at
Fiqih
Mencakup Hukum taklifi.
Hukum taklifi adalah peraturan yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk
ditinggalkan ataupun yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkan. Hukum taklifi ada lima macam,
yaitu:
a.
Wajib. Yaitu suatu perbuatan apabila dikerjakan maka orang tersebut akan mendapat pahala dan apabila
ditinggalkan maka mendapat siksa. Contohnya shalat
b.
Mandub atau sunnah. Yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan maka orang tersebut mendapat pahala dan
apabila ditinggalkan maka tidak mendapat siksa. Contohnya shalat sunnah
c.
Haram. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka orang tersebut mendapat pahala dan apabila
dikerjakan maka mendapat siksa. Contohnya zina
d.
Makruh. Yaitu perbuatan yang apabila ditinggalkan maka orang tersebut mendapat pahala dan apabila
dikerjakan maka tidak mendapat siksa. Contohnya minum berdiri
e.
Mubah. Yaitu suatu perbuatan yang bila dikerjakan, orang tersebut tidak mendapat pahala dan bila
ditinggalkan maka tidak mendapat siksa. Contohnya facebook
2) Sumber Hukum Islam
Sumber hukum islam adalah segala referensi tentang peraturang-peraturan yang dicanangkan
hukum islam. Sumber hukum islam ada 4, yaitu :
5

6. Al qur‟an adalah sumber hukum pertama berupa kalam Ilahi yang isi tentang hukumnya
1.
tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.
2.
Hadits/sunnah
Hadits adalah segala ucapan, tingkah laku, dan segala ketetapan nabi tentang suatu masalah atau
hukum.
3.
Ijma‟
Ijma‟ adalah perkumpulan para mujtahid muslim untuk menyepakati suatu hukum melalui analisaanalisa tehadap al Qur‟an dan Hadits.
4.
Qiyas
Qiyas adalah menetapkan suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam al qur‟an dan hadits dengan
membandingkannya terhadap hukum yang telah ditentukan dalam al Qur‟an dan Hadits.
3) Kaitan Hukum Islam, Syari‟at dan fiqih
a.
Hukum islam adalah peraturan-peraturan yang dibentuk oleh Allah yang berisi tentang
perintah dan larangan serta diturunkan kepada para rasul
b.
Syari‟at adalah Hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah agar manusia beriman dan beramal
saleh, yang dapat membuat mereka bahagia di dunia dan di akhirat.
c.
Fiqih adalah Ilmu tentang hukum-hukum syari‟at yang bersifat amaliah yang ditemukan dari
dalil-dalilnya yang rinci dan dari dua pusaka islam peninggalan nabi yaitu Al Qur‟an dan
Hadits/sunnah.
Pada dasarnya hukum islam, syari‟at dan fiqih saling berkaitan. Namun Kata hukum dan Islam,
keduanya berasal dari bahasa Arab dan digunakan dalam al-Qur`an di beberapa tempat. Akan tetapi,
al-Qur`an tidak pernah menggunakan kedua kata ini secara bergandengan. Begitu juga dalam
literatur hukum Islam klasik, sejauh ini mereka tidak pernah menggunakan kata hukum Islam.
Ungkapan yang digunakan-yang mengandung konotasi hukum, biasanya adalah kata syari‟ah alIslam, hukum syara‟, syari‟at atau syara‟ bahkan fiqih. Para pakar hukum Islam menduga, bahwa
istilah hukum Islam merupakan terjemahan Indonesia dari islamic law, yang sering dijumpai dalam
literatur yang berbahasa Barat. Tapi ternyata mereka adalah sebuah istilah yang pada intinya sama.
4) Kajian Fiqih dalam Lingkup Hukum Islam
Fiqih adalah perincian dari syari‟at islam (hukum islam). Dalam fiqih terbahaslah masalahmasalah yang belum dijelaskan secara terperinci dalam al Qur‟an dan al Hadits/sunnah. Menurut
imam hambali, Kajian fiqih mencakup empat bagian masalah :
1.
Masalah „ubudiyah adalah masalah tentang cara-cara peribadahan yang dituntun oleh agama
islam. Contohnya shalat, thaharah, zakat, haji dan sebagainya.
2.
Masalah mu‟amalah adalah masalah tentang pergaulan dan interaksi yang telah ditetapkan oleh
islam. Contohnya aqad jual beli, pergadaian, pemesanan dan sebagainya.
6

7. 3.
Masalah jinayah adalah masalah tentang sanksi-sanksi dalam hukum islam secara spesifik.
Contohnya sanksi membunuh, mencuri, merampok dan sebagainya.
4.
Masalah munakahat adalah masalah-masalah dalam pernikahan yang diatur oleh islam.
Contohnya syarat wajib nikah, syarat sah nikah, rukun nikah dan sebagainya.
5) Hukum Pidana dalam Kajian Hukum Islam
Hukum pidana islam adalah segala bentuk ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau
perbuatan kriminalitas seorang mukallaf yang melandaskan atas pemahaman al qur‟an dan hadits.
Berikut beberapa Pembahasan Terkait Hukum Pidana Islam :
1. Jinayah/jarimah hudud adalah batasan-batasan tentang hal yang harus dipidana. Contohnya
hududnya membunuh adalah korban harus hilang nyawanya.
2. Qishash adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun
pengrusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya
pembunuh harus diqishash dengan dibunuh juga.
3. Diyat adalah denda yang diwajibkan kepada pembunuh yang tidak dikenakan qishash.
Contohnya memberikan 100 ekor unta kepada keluarga korban sebagai pengganti dari
qishash.
4. Kaffarat adalah tebusan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan oleh
syari‟at islam. Contohnya orang yang berucap sumpah tapi dilanggar, maka dia harus
memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan budak atau puasa 3
hari.
5. Jarimah pembunuhan adalah hukum-hukum atau balasan bagi pembunuh. Contohnya
pembunuh dengan disengaja, maka dia harus diqishash.
6. Zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah.
7. Qadzaf adalah melempar tuduhan kepada seseorang.
8. Khamar adalah minuman yang memabukan sehingga dengan meminumnya bisa
menghilangkan akal/kesadaran.
9. Mencuri adalah mengambil harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.
6) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam
Sejarah hukum islam dibagi menjadi beberapa priode. Pembagian priode hukum islam ini yaitu
:
1.
Pada masa nabi Muhammad saw (610 M – 632 M )
2.
Pada masa khulafaur rasidin ( 632 M – 662 M )
3.
Pada masa pembinaan & pembukuan ( abad VII M-X M )
4.
Masa kelesuan pemikiran ( abad X M-XIX M )
7

8. 5.
1.
Masa kebangkitan ( XIX M sampai sekarang )
Masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M).
Agama islam sebagai “induk” hukum islam muncul semenanjung Arab. Daerah yang sangat
panas, penduduknya selalu berpindah-pindah dan alam yang begitu keras memberntuk manusiamanusia yang individualistis serta hidup dalam klen-klen yang disusun berdasarkan berdasarkan
garis Patrilineal, yang saling bertentangan. Ikatan anggota klen berdasarkan pertalian darah dan
pertalian adat. Susunan klen yang demikian menuntut kesetiaan mutlak para anggotanya.
Oleh karena itu Nabi Muhammad setelah pindah atau hijrah dari Mekah ke
Madinah,dianggap telah memutuskan hubungan dengan klen yang asli, karena itu pula diperangi
oleh anggota klen asalnya. Pada masa ini, kedudukan Nabi Muhammad sangat penting, terutama
bagi ummat islam. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidaklah lengkap bagi seorang
muslim tanpa pengakuan terhadap kerasulan Nabi Muhammad.
Konsekuensinya ummat islam harus mengikuti firman–firman Tuhan yang terdapat dalam alQur‟an dan sunnah Nabi Muhammad yang dicatat dalam kitab-kitab hadist. Waktu Nabi
Muhammad masih hidup tugas untuk mengembangkan dan menafsirkan hukum itu terletak pada
diri beliau sendiri, melalui ucapan, perbuatan, sikap diam yang disebut sunnah. Dengan
mempergunakan Al Qur‟an sebagai norma dasar Nabi Muhammad SAW memecahakan setiap
masalah yang timbul pada masanya dengan sebaik-baiknya.
2.
Masa Khulafaur Rasyidin ( 632 M – 662 M ).
Dengan wafatnya nabi Muhammad, maka berhentilah wahyu yang turun dan demikian
halnya dengan sunnah. Kedudukan Nabi Muhammad sebagi utusan Tuhan tidak mungkin
tegantikan, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala Negara harus
dilanjutkan oleh seorang khalifah dari kalangan sahabat Nabi. Tugas utama seorang khalifah adalah
menjaga kesatuan umat dan pertahanan Negara. Memiliki hak memaklumkan perang dan
membangun tentara untuk menajaga keamanan dan batas Negara, menegakkan keadilan dan
kebenaran,berusaha agar semua lembaga Negara memisahakan antara yang baik dan tidak baik,
melarang hal-hal yang tercela menurut Al Qur‟an, mengawaasi jalannya pemerintahan, menarik
pajak sebagai sumber keuangan Negara dan tugas pemerintahan lainnya.
Khalifah yang pertama dipilih yaitu Abu Bakar Siddiq. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin
sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam karena dijadikan model atau contoh
digenerasi-generasi berikutnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq dibentuk panitia khusus
yang bertugas mengumpulkan catatan ayat-ayat Qur‟an yang telah ditulis dijaman Nabi pada bahanbahan darurat seperti pelepah kurma dan tulang-tulang unta dan menghimpunnya dalam satu
naskah. Khalifah kedua yaitu Umar Bin Khatab yang melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan
daerah Islam sampai ke Palestina, Sirya, Irak dan Persia. Contoh ijthad Umar adalah:
8

9. “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai)
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
Orang yang mencuri, diancam dengan hukuman potong tangan. Dimasa pemerintahan Umar
terjadi kelaparan dalam masyarakat disemenanjung Arabia, dalam keadaan itu ancaman terhadap
pencuri tersebut tidak dilaksanakan oleh khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan darurat
dan kemaslahatan jiwa masyarakat. Selanjutnya pada pemilihan khalifah, Usman menggantikan
Umar. Pada masa pemerintahan ini terjadi nepotisme karena kelemahannya. Dimasa
pemerintahanya perluasan daerah Islam diteruskan ke barat sampai ke Maroko, ke timur menuju
India. Usman menyalin dan membuat Al Qur‟an standar yang disebut modifikasi al Qur‟an. Setelah
Usman meninggal dunia yang mengantikan adalah Ali Bin Abi Thalib yang merupakan menantu
dan keponakan Nabi Muhammad. Semasa pemerintahanya Ali tidak dapat berbuat banyak untuk
mengembangkan hukum Islam karena keadaan Negara tidak stabil. Tumbuh bibit-bibit perpecahan
yang serius dalam tubuh umat Islam, yang bermuara pada perang saudara yang kemudian
menimbulkan kelompok-kelompok.
3. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan (Abad VII-X M)
Dimasa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis suci
islam, muncul berbagai teori yang masih dianut dan digunakan oleh umat islam sampai sekarang.
Banyak faktor yang memungkinkan pembinaan dan pengembangan pada periode ini, yaitu :
a. Wilayah islam sudah sangat luas, tinggal berbagai suku bangsa dengan asal usul, adat istiadat
dan berbagai kepentingan yang berbeda. Untuk dapat menentukan itu maka ditentukanlah kaidah
atau norma bagi suatu perbuatan tertentu guna memecahkan suatu masalah yang timbul dalam
masyarakat.
b. Telah ada karya-karya tentang hukum yang digunakan sebagai bahan untuk membangun serta
mengembangkan hukum fiqih Islam.
c. Telah ada para ahli yang mampu berijtihad memecahkan berbagai masalah hukum dalam
masyarakat. Selain Perkembangan pemikiran hukum pada periode ini lahir penilaian mengenai baik
buruknya mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan al-ahkam alkhamsah.
B. Islam Sebagai Norma, Hukum dan Etika
Islam sebagai agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasulnya merupakan
Agama yang mencakup seluruh aspek hidup atau kehidupan manusia diantaranya sebagai sumber
norma, hukum dan etika hidup manusia, norma dalam artian kata adalah kaidah yakni tolak ukur,
9

10. patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan
benda. Pengertian norma erat dengan pengertian hukum. Maka pembicaraan seputar Islam sebagai
norma, hukum, dan etika tidak lepas kaitannya dengan sumber norma, hukum, etika dalam Islam itu
sendiri.Adapun sumber norma dan hukum dalam Islam yang pokok ada dua yaitu, Al-Qur‟an dan
As-Sunnah, disamping kedua pokok terdapat pula sumber tambahan yaitu, Al- Ijtihad.
a) Al-Qur’an
Al–Qur‟an merupakan sumber azasi yang pertama norma dan hukum dalam Islam, ialah
kitab kodifikasi firman Allah SWT kepada kepada umat manusia. Pada garis besarnya Al-Qur‟an
memuat Akidah, Syariah ( Ibadah dan Muamalah ), Akhlak, kisah-kisah lampau berita-berita yang
akan datang serta berita-berita dan pengetahuan lainnya.
b) As-Sunnah
As-Sunnah (Sunnatun Rasul) sumber azasi yang kedua norma dan nilai dalam Islam, ialah
segala ucapan, perbuatan dan sikap Muhammad SAW sebagai rasul Allah, yang berfungsi sebagai
penafsir dan pelengkap bagi Al-Qur‟an .
c) Al-Ijtihad
Al-Ijtihad, sumber tambahan norma, hukum nilai dan etika dalam Islam, ialah usaha
sungguh-sungguh seseorang atau beberapa orang tertentu, yang memiliki syarat – syarat tertentu
untuk memastikan kepastian hukum secara tegas dan positif yang tidak terkandung dalam AlQur‟an dan Sunnah. Secara garis besar berbicara tentang Islam sebagai norma hukum dan etika
maka tidak lepas pula pembicaraan tersebut mengacu pada tiga hal pokok diatas yang mana
ketiganya merupakan rujukan, tolak ukur dan panduan ummat Islam dalam kehidupan mereka dari
hal yang terkecil sampai yang besar dalam mengarungi kehidupan ini. Ketiga bidang di atas baik itu
norma, hukum dan etika yang dalam Al-Qur‟an, etika disebut dengan akhlak. adapun konsep akhlak
dalam Islam lebih luas cakupannya dari pada konsep etika yang biasa kita kenal selama ini semua
ini tidak terlepas dari isi Al-Qur‟an, As-Sunnah dan serta Ijtihad seperti yang telah diuraikan di atas.
Lebih lanjut bisa dijelaskan bahwa apabila dilihat dari ilmu hukum, Syari‟at merupakan
norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman
yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama
manusia dan benda dalam masyarakat. Norma norma hukum dasar ini dijelaskan dan dirinci lebih
lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Agama Islam meliputi juga akhlak, atau etika
10

11. yang berarti perangai, sikap, tingkah laku watak,budi pekerti,yang berkenaan dengan sikap dan
perbuatan manusia terhadap Tuhan dan sesama makhluk ciptaan tuhan.
Dalam pengertian modern hukum adalah aturan yang hanya dapat diberlakukan oleh otoritas
politik, sementara para ulama Islam memahamkan hal ini sebagai : setiap tindak dan perilaku setiap
manusia bahkan kegiatan nurani manusia sekalipun syaria‟ah juga berkepentingan dengan niat,
seperti ada pada pelaksanaan sholat, puasa, berzakat, sebagaimana pula pada pelaksanaan hukum
keluarga dan pidana.Di dalam Islam iman bukanlah doktrin teologi yang dogmatis, atau pula bukan
keyakinan intelektual, atau pula bukan proposisi filosofis. Ia justruharus diwujudkan dalam suatu
tindakan kegiatan sehari hari, yang meluap dari sikap bathin menjadisikap lahiri, dari skala pribadi
memancar berskala masyarakat, dan dari moral ke hukum adalah syari‟ah yang mewujudkan cita
imani dan moral menjadi sasaran-sasaran bentuk-bentuk dan kode-kode yang gamblang
terumuskan, layak, serta nyata, yang ada dalam jangkauan setiaporang dalam mewujudkannya.
Inilah salah satu alasan pula bahwa ia merupakan salah satu karunia dan rahmat Allah SWT yang
terbesar dan juga salah satu sarana untuk mencapai kemajuan kemanusiaan.
Hanya manusialah yang bisa dan wajib untuk mewujudkan cita iman dan moral ke dalam
tindakan dan amalan. Sebagian orang telah berusaha memisahkan kedua hal tersebut, sedang
sebagian lainnya telah terjerumus ke dalam perbincangan filsafat yang tiada akhir. Bahkan
mutakhirnya tidak mampu lagi merumuskan apakah yang etis, bermoral, beretika, ataupun yang
baik. Inilah sekilas penjelasan nahwa islam merupakan sumber norma hukum dan etika yang
ketiganya harus tumbuh dan berkembang dalam bentuk tindakan manusia.
C. Mazhab Hukum Utama dan Pendekatan Mereka Terhadap Kajian Hukum
Al-Mazahib (aliran-aliran)dan arti secara sastranya adalah “jalan untuk pergi”. Dalam karyakarya tentang agama Islam, istilah mazahab erat kaitannya dengan hukum Islam adapun mazhab
hukum yang terkenal sampai saat ini ada 4 mazhab yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, Hanbali.
Ini adalah hanya beberapa mazhab yang ada dalam Islam dan mereka bukanlah hukum sunni yang
refresentatif karna sejak dari abad pertama sampai kepada permulaan abad keempat tidak kurang
dari 19 mazhab hukum atau lebih dalam Islam yang dalam arti kata muslim terdahulu tidak henti
hentinya untuk menyesuaikan hukum dengan peradaban yang berkembang.
Timbulnya mazhab-mazhab ini disebabkan oleh beberapa faktor yang oleh Ali As-Sais dan
Muhammad Syaltut mengemukakanya :
– Perbedaan dalam memahami tentang lafaz Nash
11

12. _ Perbedaan dalam memahami Hadist
_ Perbedaan dalam memahami kaidah lughawiyah Nash
_ Perbedaan tentang Qiyas
_ Perbedaan tentang penggunaan dali-dalil hukum
_ Perbedaan tentang mentarjih dalil-dalil yang berlawanan
_ Pebedaan dalam pemahaman Illat hukum
_ Perbedaan dalam masalah Nasakh
Berbagai kemungkinan yang menjadi penyebab timbulnya selain yang dikemukakan di atas,
lahirnya mazhab juga terjadi karena perbedaan lingkungan tempat tinggal mereka, para fuqaha‟
terus mengembangkan istinbath hukum yang mereka gunakan secara individu dari berbagai
persoalan hukum yang mereka hadapi dan metode yang mereka gunakan terus melembaga dan terus
di ikuti oleh para pengikutnya yaitu para murid-murid mereka.
1. Mazhab hukum yang terkenal dan pendekatannya terhadap kajian hukum
Sebagaimana telah disinggung, bahwa lahirnya berbagai mazhab yang ada dilatar belakangi
oleh faktor yang pada dasarnya perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan metodologi dalam
melahirkan hukum. Perbedaan ini melahirkan mazhab yang berkembang luas di berbagai wilayah
Islam sampai saat ini diantaranya adalah mazhab dari golongan Syi‟ah dan dari golongan Sunni:
a) Imam Ja‟far
Nama lengkapnya Ja‟far bin Muhammad al- Baqir bin Ali Zainal- Abidin bin Husain bin Ali
bin Abi Thalib. Beliau adalah ulama besar dalam banyak bidang ilmu Filsafat, Tasawuf, Fiqih, dan
juga ilmu kedokteran.Fiqh Ja;fari adalah fiqih dalam mazhab Syi‟ah pada zamannya karena
sebelum dan pada masa Ja‟far Ash-Shadiq tidak ada perselisihan. Perselisihan itu muncul sesudah
masanya. Dasar istinbat yang beliau pakai dalam mengambil kepastian hukun adalah: Al-Qur‟an,
Sunnah, Ijma‟, „Aqal (Ra‟yu).Pengikutnya banyak di Iran dam negara sekitarnya, Turki, Syiria, dan
Afrika Barat. Mazhab ini diikuti juga oleh ummat Islam negara lainnya meskipun jumlahnya tidak
banyak.
b) Mazhab Hanafi
Mazhab ini dihubungkan dengan Imam Abu Hanifah, ia di kenal sebagai pendiri mazhab
hanafi. Nama lengkapnya adalah Nukman bin Tsabit bin Zuthyi keturunan parsi yang cerdas dan
12

13. punya kepribadian yang kuat serta berbuat, didukung oleh faktor lingkungan sehingga dalam
mengantar beliau menuju jenjang karier yang sukses dalam bidang ilmiyah. Dasar istinbat yang
beliau pakai dalam mengambil kepastian hukum fiqih adalah: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qawlu
Shahaby, Qiyas, Istihsan, ‘Uruf.
Pola fiqih Abu Hanifah adalah:
-
Kelapangan dan kelonggaran dalam pengalaman ibadah
Dalam memberi keputusan dan fatwa, lebih memperhatikan kepentingan golongan miskin
dan orang lemah
-
Menghormati hak kebebasan seseorang sebagai manusia
-
Fiqh Abu Hanifah diwarnai dengan masalah fardhiyah (Perkara yang diada-adakan). Banyak
kejadian atau perkara yang belum terjadi, tetapi telah difikirkan dan telah ditetapkan
hukumnya.Adapun diantara murid-murid Abu Hanifah yang berperan sangat penting dalam
penyebaran mazhab Abu Hanifah maraka adalah:
1. Abu Yusuf dialah orang pertama menyusun kitab mazhab Hanafi dan memyebarkannya
sebagai dalil dari Dasar istinbat imam Malik. Dasar istinbat fiqh Imam Malik adalah AlQuran, Sunnah, Qiyas, Masalihul Mursalah, ‘Uruf, QauluShahabi. Adapum pola fiqh Imam
Malik meliputi:
Ushul fiqh Imam Malik lebih luwes, lafadz „Am atau Muthlaq dalam nash Al-Qur‟an dan
Sunnah
-
Fiqhnya lebih banyak didasarkan pada Maslahah
-
Fatwa Sahabat dan keputusan-keputusan pada masa sahabat, mewarnai penjabaran
pengembangan hukum Imam Malik.
Diantara beberapa murid-murid Imam Malik yang mengembangkan ajarannya adalah:
Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman bin Kosim, Asyhab bin Abdul Aziz, Abdur-rahman bin
Hakam, Ashbaga bin Al-faraz al Umawi.
d). Mazhab Syafi‟i
Mazhab ini dibentuk oleh Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin al-Saib bin
Abdu-Yazid bin Hasim. Dan kemudian, dia dipopulerkan dengan nama imam Syafi‟i. Ia merupakan
seorang muntaqil ras Arab asli dari keturunan Quraiys dan berjumpa nasab dengan Rasullulah pada
Abdu Al-Manaf. Adapun sumber istinbat beliau mengenai hukum fiqih adalah: Al-Qur’an, As13

14. Sunnah, Ijma’, Perkataan Sahabat, Qias, Istishab21. banyakkarya-karya iam Syafi‟idalam
memeberikan keterangan kajian fiqh menurut imam Syafi‟i diantaranya : kitab ar-Risalah. al-Um,
serta banyaknya pengikut mazhab ini sampai sekarang. Pola pikir imam Syafi‟i:
1. Ciri khas yang dapat dipetik dari fiqih Syafi;i ialah polanya mengawinkan antara cara yang
ditempuh Imam Malik dengan Imam Hanafi.
2. Pembatasan hukum dibatasi pada urusan atau kejadian yang benar-benar terjadi.
3. Terdapat banyak perbedaan antara pendapat Syafi‟i sendiri, antara Qaul Qodim (
paendaptnya sewakyu di Irak ) dengan Qaul Jadid ( pendapatnya sewaktu di Mesir ).
Sahabat-sahabatnya yang menyebarkan mazhab ini antaranya Ahmad Ibnu Hambal, Al
Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah Az-Zakfani, Abu Ali al Husein bin Ali Qarabisy,
Yusuf bin Yahyah Al Buaithy, Abu Ibrahim Ismail Yahya al Muzani dan Ar-Rabik bin
Sulaiman al Murady.
e). Mazhab Hanbali
Imam Ahmad adalah tokoh dari mazhab ini beliau bernama Ahmad bin Muhammad bin
Hambal bin Hilal. Beliau berpegang teguh pada ayat Al-Quran dipahami secara lahir dan secara
mafhum adapun dasar istinbat mengenai hukum fiqih adalah Al-Qur’an, Sunnah, Fatwa sahabat,
Qiyas. Adapun pola fikir imam Hanbal adalah:
1. al-Nushush dari al-Qur‟an dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalan alqur,an maka Ia
mengambil makna yang tersurat, makna yang tersirat sia abaikan.
2. Apabila tidak ada ketentuan dalam al-Qur‟an dan Sunnah maka ia mengambil atau
menukilfatwasahabatyang disepakati dari sahabat sebelumya.
3. apabla fatwa sahabat berbeda-beda maka ia mengambil fatwa sahabat yang paling dekat
dengan dalil yang ada dalam al-Qur‟an dan Sunnah.
4. 4. beiau menggunakan hadist mursal dan hadist dha’if apabila tidak ada ketentuan sahabat,
atsar, ataupun ijmak yang menyalahinya.
5. 5. apabila hadist mursal dan dhaif tidak ada maka ia menggunakan metode Qiyas dalam
keadaan terpaksa.
6. 6. langkah terakhir adalah menggunakan Sadd al-Dzar’i
Beliau tidak memiliki karya yang dia buat sendiri hanya saja para muridnya
mengembangkan ajarannya dan membuat karya –karya tentang istinbat hukum yang beliau lakukan,
salah satu contoh dari kitab mazhab ini adalah sahabat al-Jamik al-Kabir karya Ahmad bin
Muhammad bin Harun. Adapun tokoh yang menyebarkan ajarannya adalah Ahmad bin Muhammad
14

15. bin Harun, Ahmad bin Muhammad ibn Hajjaj al Maruzi, Ishak bin Ibrahim, Shalih ibn Hanbal,
„Abdul Malik ibn „Abdul Hamid ibn Mahran al-Maumuni.
2. Tokoh dan Karya Terpenting Perkembangan Mutakhir Kajian Hukum Islam
Perkembangan terakhir dalam kajian hukum Islam ini terjadi setelah adanya persentuhan
budaya dengan barat. Bisa dikatakan kalau awal perkembangan mutakhir dalam hukum Islam ini
dimulai di Turki dan Mesir yang menyadari bahwa Islam semakin tertinggal dari Barat maka mulai
saat itulah muncul toko-tokoh dalam Islam yang mencoba mereformasi hukum Islam dengan
mengangkat tema bahwa pintu ijtihad telah terbuka demi perkembangan Islam dari zaman ke
zaman.
Dalam berbagai bidang muncul tokoh-tokoh yang mencoba memberikan sumbangan
fikirannya dalam perkembangan Islam dan hukum Islam sebagai contoh: Abdul Qadir Audah
dengan bukunya Tasyri‟ul jina‟i Al-Islamy bi al-Qonun al-Wadhie yang memcoba membandingkan
antara hukum Perancis dengan hukum Islam. Muhammad Baqir Al-Sadr seorang ulama Syiah dari
Irak, Sayyid Abu a‟la Al-Maududi seorang idiolog fundamentalis dalam Islam khususnya Pakistan,
Ali Abd Al-Razik yang menulis buku Al-Islam wa Ushul Al-hukm, buku ini menimbulkan
kontroversi di Mesir dan juga negeri-negeri lain karna buku ini mengemukakan mengenai
pembenaran di hapuskannya kesulthanan Utsmaniyah di Turki dan berpendapat Islam tidak
menentukan bentuk pemerintahan.
Di Indonesia sendiri pengkajian hukum Islam terus berkembang dengan didirikannya IAIN
serta banyaknya universitas-universitas swasta yang mengkaji Islam di berbagai daerah di Indonesia
khususnya di fakultas syariah yang benar-benar kajian utama dari fakultas ini adalah hukum Islam.
Lain dari itu adanya MUI yang selalu memberikan fatwa yang sesuai yang sesuai dengan keadaan
Islam di Indonesia dalam memberikan istinbat hukum sesuai dengan masalah yang ada serta
majelis-majelis lainnya disetiap organisasi Islam di Indonesia, seperti majelis tarjihnya
Muhammadiyah. Hal ni merupakan suatu karya yang penting bagi ummat Islam Indonesia serta
perkembangan yang baik dalam pembaruan hukum Islam. Selanjutnya perkembangan yang paling
besar yang ada di Indonesia ini adalah lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqhnya
indonesia serta telah banyaknya dimulai pembentukan Undang-undang di Indonesia berasaskan
hukum Islam.
3. Hukum Islam dalam sebuah negara bangsa
Setiap sistem hukum menyatakan bahwa orang-orang yang terikat dengan hukum tersebut
harus bersedia mengakui otoritasnya. Selain itu mereka juga mengakui bahwa hukum tersebut
15

16. mengikat mereka, begitu juga dengan hukum Islam juga dengan hukum dalam suatu negara bangsa.
Secara umum ada dua pandangan dalam penerapan hukum islam dibawah ketentuan negara-bangsa
(nation-state). Pandangan pertama ialah mengedepankan cara akomodatif, yaitu bangunan hukum
islam dirubah seseuai dengan paradigma modern. Artinya hukum islam yang semula lahir dan
berkembang dalam masyarakat tradisional yang bersifat kelompok, sehingga anggota komunitasnya
diikat berdasarkan identitas, etnis, agama, keluarga atau yang lain sebagainya. Keseluruhan
paradigma hukum islam tradisonal tersebut dirubah dengan sisitem keseluruhan yaitu system yang
mana masyarakat berada dalam sebuah sistem yang konstitusional negara-bangsa bahkan tatanan
hukum internasional.2 Oleh karena itu, keputusan dan praktek hukum islam harus didasarkan pada
alasan-alasan rasional. Jadi, seluruh warisan hukum islam adalah baku, begitu juga dengan hukumhukum pada awalnya seperti hukum adat dan lain sebagainya dalam hukum nasional.
Lalu paradigma kedua adalah dengan mempetahankan paradigma hukum islam semula
mendesaknya masuk dalam sistem hukum modern, baik secara ideologis maupun praktis. Idelogis
dalam arti menggantikan sistem negara bangsa. Kwarganegaraannya berdasarkan keseragaman
agama, yaitu Islam sebagai sistem yang formal. Jadi hukum modern hanya bertugas menerapkan
hukum yang sudah jadi tersebut.
4. Hukum Islam, hukum barat, dan hukum adat
Agama islam pada awal mulanya dipeluk oleh kaum masyarakat yang memiliki tradisi social
dan hukum sendiri-sendiri. Dan masing-masing mempunyai tradisi sendiri-sendiri yang diwariskan
dari para pendahulunya dalam rentang jangka waktu yang lama. Karena menerima islam sebagai
agama mereka maka secara otomatis secara prinsip juga mengakui otoritas hukum islam.3
Walaupun secara teoritik, hukum mencakup setiap cabang dan hubungan social, namun dalam
prakteknya banyak sekali aspek kehidupan yang kehidupan yang masih terabaikan. Hukum islam
pada masa modern kurang berpengaruh dibandingkan hukum eropa/barat. Kelompok-kelompok
modernis seringkali mengambil sikap barat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum
islam. Namun hingga saat ini mungkin hanya Arab Saudi dan sampai batas tertentu Afghanistan
yang tetap melestarikan hukum islam yang lama.
Namun, terdapat satu bidang yang tetap mempertahankan tatanan hukum islam, yaitu bidang
yang berhubungan dengan hubungan perorangan (ahwal al-syakhsyiyyah) seperti perakwinan,
waris, perceraian dan lain sebagainya.Permasalahan muncul di negara-negara lain ketika timbul
adanya dua macam hukum yang sama-sama berlaku dan berinteraksi, yaitu hukum barat dan
2Benendict Anderson, komunitas-komunitas imajiner: renungan tentang asal usul dan penyebaran Nasionalisme (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1999), hal, 13-40
3H.A.R. Gibb, Aliran-aliran Moderndalam islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hal. 146
16

17. hukum islam. Hukum barat telah berhasil dicernakan di berbagai daerah islam. Jika pada mulanya
mereka tidak terusik dan terganggu namun lama-kelamaan pada masa berikutnya terjadi kesesuaian
dengan temperamen penduduk muslim. Penentangan terhadap barat disuarakan oleh ahli hukum
islam.4
D.
Ijtihad kolektif trend dalam hukum Islam modern
Modernisasi atau juga bisa disebut zaman sekarang yang dimulai dari proyek industrialisasi
telah membawa dampak yang luar biasa pada peradaban manusia. Komplektisitas masalah modern
sulit dijawab oleh seorang pakar hukum islam tetapi perlu bantuan pakar yang lain. Dengan
kolektifitas ulama kultus individu tidak dapat dihindari karena masing-masing ulama' mempunyai
kekurangan dan kelebihan yang saling melengkapi. Kesepakatan bersama inilah yang kemudian hari
disebut sebagai ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang mana ijtihad ini dalam lembaga ulama bisa
mempersempit dan memperkecil perbedaan pendapat.
Untuk menjadi peserta ijtihad jam'i, seseorang memiliki kemampuan tentang studi hukum
islam. Orang dapat dianggap sebagai pakar hukum islam bila menguasai berbagai disiplin ilmu
keislaman, Al-Ghazali dalam kutipan al-Suyuti berikata, "jika seorang pakar fiqh tidak berkomentar
atas masalah yang belum pernah didengarnya seperti komentarnya atas masalah yang didengarnya,
maka ia bukan pakar fiqh".5 Karena tidak semua umat islam yang memiliki kompetensi tersebut
serta tuntutan zaman memerlukan kehadiran mujtahid, maka hukum ijtihad adlah Fardlu Kifayah,6
yakni umat terbebas dari tanggungan dosa bila telah orang yang melakukan ijtihad.
Masyarakat modern yang menjunjung tinggi demokratisasi lebih percaya pada keputusan
kolektif. Fatwa hukum islam dari lembaga keagamaan juga lebih dipercaya dibanding fatwa
individu. Tidak hanya itu, keputusan hukum yang melibatkan dan mendengarkan pendapat banyak
masyarakat dinilai lebih obyektif. Dengan demikian, pengambilan keputusan hukum islam secara
kolektif dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat relevan dengan pemikiaran masyarakat
modern. 7
E.
Hukum Islam di Indonesia saat ini
Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas. Dalam
tataran dunia Islam internasional, umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas
muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karena itu, menjadi
4Noel, J. Coulson, Hukum islam dalam perspektif sejarah, (Jakarta: P3M, 1987), hal. 188-189
5 Jalal al-Din al-Suyuti, Tafsir al ijtihad (Mekkah: al Maktabah al- Tijariyyah, 1982), hal 38
6Ibid. Jalal al-Din al-Suyuti, hal 21-25
7 Tim penyusun MKD IAIN sunan ampel, Studi Hukum Islam, (Surabaya: IAIN SA Pers, 2011), hal. 153-164
17

18. sangat menarik untuk memahami alur perjalanan sejarah hukum Islam di tengah-tengah komunitas
Islam terbesar di dunia itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti: seberapa jauh pengaruh kemayoritasan
kaum muslimin Indonesia itu terhadap penerapan hukum Islam di Tanah Air misalnya, dapat
dijawab dengan memaparkan sejarah hukum Islam sejak komunitas muslim hadir di Indonesia.
Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai
salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa
depan dalam mendekatkan dan “mengakrabkan” bangsa ini dengan hukum Islam. Proses sejarah
hukum Islam yang diwarnai “benturan” dengan tradisi yang sebelumnya berlaku dan juga dengan
kebijakan-kebijakan politik-kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam
Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telah penting di masa datang. Setidaknya,
sejarah itu menunjukkan bahwa proses Islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat
selesai sekaligus ataupun seketika akan tetapi melalui perjalanan yang panjang.
Langkah-langkah pembaharuan itu seperti pada kodifikasi hukum fiqh. Kodifikasi (taqnin)
adalah upaya mengumpulkan beberapa masalah fiqh dalam satu bab dalam bentuk butiran
bernomor.
Tujuan dari kodifikasi adalah untuk merealisasikan dua tujuan sebagai berikut: Pertama,
menyatukan semua hukum dalam setiap masalah yang memiliki kemiripan sehingga tidak terjadi
tumpang tindih, masing-masing memberikan keputusan sendiri, tetapi mereka seharusnya sepakat
dengan materi undang-undang tertentu, dan tidak boleh dilanggar untuk menghindari keputusan
yang kontradiktif. Kedua, memudahkan para hakim untuk merujuk semua hukum fiqh dengan
susunan yang sistematik, ada bab-bab yang teratur sehingga mudah untuk dibaca.8
F. Pengertian Dan Obyek Studi Islam
Studi islam atau studi keislaman (Islamic studies) merupakan suatu disiplin ilmu yang
membahas Islam, baik sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya.
Dimaklumi bahwa Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi,
transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya
yang beragam. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh agama, mulai dari Rasulullah saw., para sahabat,
sampai ustadz dan para pemikir Islam sebagai pewaris dan perantara yang hidup. Secara
kelembagaaan proses transmisi ini berlangsung di berbagai institusi mulai dari keluarga,
masyarakat, mesjid, kuttab, madrasah, pesantren, sampai al-jamiah. Dalam proses tersebut para
pemeluk agama ini telah memberikan respon, baik dalam pemikiran ovensif maupun devensif
terhadap ajaran, ideologi atau pemikiran dari luar agama yang diyakininya itu. Dengan demikian,
8 Dr. Rasyad Hasan Kholil, Tarikh Tasyri: sejarah legislasi Hukum islam, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 134-135
18

19. studi keislaman, dilihat dari ruang lingkup kajiannya, berupaya mengkaji Islam dalam berbagai
aspeknya dan dari berbagai perspektifnya.
Studi ini menggunakan pola kajian Islamic studies sebagaimana berkembang dalam tradisi
akademik modern. Pola ini tidak sama dengan pengertian pendidikan agama Islam (al-tarbiyah
al-islamiyah), yang secara konvensional lebih merupakan proses transmisi ajaran agama, yang
melibatkan aspek
kognitf (pengetahuan
tentang
ajaran Islam), afektif dan psikomotor
(menyangkut sikap dan pengalaman ajaran). Pola kajian yang dikembangkan dalam studi ini adalah
upaya kritis terhadap teks, sejarah, dokrin, pemikiran dan istitusi keislaman dengan menggunakan
pendekatan-pendektan tertentu,seperti Kalam, Fiqh, fisafat, tasawuf, historis, antropologis,
sosiologis, psikologis, yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah.
Dengan pendekatan ini kajian tidak disengajakan untuk menemukan atau memperta-hankan
keimanan atas kebenaran suatu konsep atau ajaran tertentu, melainkan mengkajinya secara ilmiah,
yang terbuka ruang di dalamnya untuk ditolak, diterima, maupun dipercaya kebenarannya. Kajian
dengan pendekatan semacam ini banyak dilakukan oleh para orientalis atau islamis yang
memposisikan diri sebagai outsider (pengkaji islam dari luar) dan insider (pengkaji dari kalangan
muslim) dalam studi keislaman kontemporer.Agama islam ada diantara normatif dan historian,
tekstual dan kontekstual. Terdapat 5 bentuk gejala agama yang dapat kita amati dan kemudian
melahirkan studi Islam yang penuh dengan khazanah keilmuan yaitu :
a. Teks, naskah, sumber ajaran, dan simbol-simbol
b. Penganut , pemimpin, pemuka agama
c. Ritus ibadat, lembaga
d. Alat-alat (mesjid, topi/kopiah/peci, sorban, jilbab, dan lain-lain)
e. Organisasi
Sedangkan dlihat dari aspek Islam sebagai produk sejarah yang membentuk satu komunitas
special yang berbeda di antara mereka. Komunitas Islam sebagai produk sejarah tersebut, misalnya :
a. Islam Syiah
b. Islam Sunni
c. Nadhatul Ulama
d. Muhammadiyah
e. Ahmadiyah, dan lain-lain.
G. Pendekatan teologis normatif
Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat diartikan
sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari
19

20. suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu agama dianggap sebagai yang paling benar
dibandingkan dengan lainnya. Amin Abdullah mengatakan bahwa teologi, sebagai mana kita
ketahiu tidak bisa tidak pasti mengacu kepada agama tertentu. Loyalitas terhadap kelompok sendiri,
komitmen dan dedikasi yang tinggi serta penggunaan bahasa yang bersifat subyektif, yakni bahasa
sebagai pelaku, bukan sebagai pengamat adalah merupakan ciri yang melekat pada bentuk
pemikiran teologis.
Menurut pengamat Sayyed Hosein Nasr, dalam era kontemporer ini ada 4 prototipe
pemikiran keagamaan Islam, yaitu pemikiran keagamaan fundamentalis, modernis, mesianis, dan
tradisionalis. Ke empat prototipe pemikiran keagamaan tersebut sudah barang tentu tidak mudah
disatukan dengan begitu saja. Masing-masing mempunyai ”keyakinan” teologi yang sering kali sulit
untuk didamaikan.
Dari pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa pendekatan teologi dalam pemahaman
keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan
yang masing-masing bentuk forma atau simbol-simbol keagamaan tersebut mengklaim dirinya
sebagai yang paling benar sedangkan lainnya sebagai salah.Amin Abdullah mengatakan bahwa
pendekatan teologis semata-mata tidak dapt memecahkan masalah esensial pluralitas agama saat
sekarang ini.Berkenaan dengan hal diatas, saat ini muncullah apa yang disebut dengan istilah
teologi masa kritis, yaitu suatu usaha manusia untuk memahami penghayatan imannya atau
penghayatan agamanya, suatu penafsiran atas sumber-sumber aslinya dan tradisinya dalam konteks
permasalahan masa kini, yaitu teologi yang bergerak antara dua kutub : teks dan situasi : masa
lampau dan masa kini
20

21. BAB III
PENUTUP
Secara garis besar saat kajian hikum Islam jadi pembahasan awal dari pembahasan ini tidak
lepas dari pemahaman atas Syar‟iah, Fiqh, Ushul Al-fiqh, serta hal lain yang berkenaan dengan
dasar pembentukan hukun Islam yang kesemuanya bisa dikatakan merupakan asas dari aturan dan
kaidah dalam Islam sebagai pengatur kehidupan Ummat Islam dari masa ke-masa yang tidak lepas
dari sumber utamanya yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulnya yaitu Al-qur‟an dan
Sunnah Rasulullah itu sendiri serta dilengkapi dengan ijtihad ulama-ulama faqih dalam
pengistinbatan hukum Islam yang belum ada kepastian hukumnya dalam Al-Qur‟an dan
Sunnah.Yang paling dikenal ada beberapa ulama hukum yang sumbangan fikirannya sampai saat ini
masih dikenal dan dipakai dalam kehidupan ummat muslim di seluruh Dunia yaitu Imam Ja‟fary,
Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kelima ulama ini
banyak memberikan wacana hukum dan penyelesaian hukum dalam berbagai kasus hukum dalam
dunia Islam serta pembuka wacana keilmuan dalam ilmu hukum Islam yang dikenal dengan fiqh
dan pada akhirnya jadi disiplin ilmu yang bercabang-cabang dan terus berkembang dan
dikembangkan oleh para ulama ulama fiqh setelahnya begitu juga dengan perkuliahan ini.
Hukum islam adalah sebuah wadah bagi orang muslim untuk menta‟ati perintah Allah dan
RasulNya. Dengan diterapkannya hukum Islam, maka akan membuat pelaku-pelakunya jera untuk
melakukan sebuah larangan yang menjadi larangan Allah dan RasulNya. Terkait dengan hukum
islam, ada beberapa negara yang menganut hukum islam, seperti arab saudi, malaysia dan
sebagainya. Hukum Islam tentunya harus menganut dua pedoman yaitu al Qur‟an dan Hadits,
namun jika suatu negara tidak menganut hukum islam, apakah semua penduduk berdosa? Bukankah
di dalam al Qur‟an dijelaskan bahwa orang yang tidak menerapkan hukum islam itu kafir, fasik, dan
dzalim? Tentu tidak, karena memang pada dasarnya kita dituntut menjunjung tinggi hukum islam,
tapi ditafsiri kembali ayat tadi bahwa yang kafir itu jika orang tersebut tidak menerapkan hukum
islam dan dia berlagak sombong dan melecehkan hukum islam tersebut.
Hukum islam sulit diterapkan di indonesia karena nyatanya penduduknya berbeda-beda dan
beragam-ragam dari segi suku, agama, budaya, dan sebagainya. Dari hal inilah indonesia tidak
menerapkan hukum islam tapi hukum pancasila. Meskipun hukum islam tidak bisa diterapkan di
negara, tapi mari kita terapkan dalam langkah hidup dan hembusan nafas ini.
21

22. DAFTAR PUSTAKA
Anderson, Benendict, komunitas-komunitas imajiner: renungan tentang asal usul dan penyebaran
Nasionalisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
Tim penyusun MKD IAIN sunan ampel, Studi Hukum Islam, Surabaya: IAIN SA Pers, 2011.
Ashshiddiqie, Jimly, Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional, makalah Seminar Penelitian
Hukum tentang Eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional, Jakarta, 27 September
2000.
Hasan Kholil, Rasyad, Dr., Tarikh Tasyri: sejarah legislasi Hukum islam, Jakarta: Amzah, 2009.
Al qur‟an dan terjemahnya.
Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
Endang Saifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet III 1992
Hasbi AR, Perbandingan Mazhab Suatu Pengantar, Medan: Naspar Djaja 1985
Mubarak, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2000.
Jhon L. Esposito, Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, Bandung: Mizan, 2002.
Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
Lajnah Marasiah, Buhutsu fi Fiqhi ala Mazhabi li Imam Syafi’i, Kairo:Maktabu
Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fil Ushul al-Fiqh al-Ja‟fary, Muhadharat ad-Dirasah alArabiyah al-„Aliyah, 1995
Endang Saifuddin Anshari, Kuliah Al-Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet III 1992), H.78
Khursid Ahmad dkk, Shari’ah: the way of god, the Islamic Fondation, terj. Nashir Budiman dan
Mujibah Utami, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 80
Mazhab dalam Masalah Fiqh, terj. Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.16-18.
Muhammad Abu Zahrah, Muhadarat fil Ushul al-Fiqh al-Ja‟fary, (Muhadharat ad-Dirasah alArabiyah al-„Aliyah, 1995) h.28.
22