Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (15)
Semelhante a Take home perbandingan htn
Semelhante a Take home perbandingan htn (20)
Último
Último (10)
Take home perbandingan htn
- 1. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN 1. Pengertian hukum perbandingan tata Negara dan perbandingan hukum tata Negara sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai metode penelitian hukum : A. Sebagai ilmu pengetahuan Hukum Perbandingan Tata Negara bukanlah suatu ilmu pengetahuan, akan tetapi ia hanyalah metode kerja dalam bentuk perbandingan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa jika hukum didefinisikan antara lain sebagai seperangkat aturan, maka perbandingan hukum atau hukum perbandingan tidak mempunyai perangkat aturan-aturan itu. Perbandingan hukum bertugas untuk menganalisis secara teratur, menetapkan secara sistematis mengenai sifat-sifat yang melekat pada negara, faktor-faktor yang menimbulkan, mengubah atau menghilangkan suatu negara dll. B. Sebagai metode penelitian hukum Obyek ilmu perbandingan hukum tata negara adalah bermacam-macam bentuk atau sistem ketatanegaraan, ciri-ciri khusus apakah yang melekat padanya, hal-hal apakah yang menimbulkannya, dengan jalan apakah hal-hal tersebut berubah, hilang dan sebagainya, yang dapat diketahui dengan cara menganalisis secara metodis dan menetapkannya secara sistematis. 2. Perbandingan model lembaga pemerintahan menurut UUD 45 dengan model lembaga pemerintahan pasca amandement UUD NRI 45 mengenai sistem kekuasaannya. NO Lembaga Pemerintah Sebelum Amandemen UUD 45 Sesudah Amandemen UUD 1945 1 Presiden Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power). Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup. 1. Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK. 2. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang membentuk Undang- Undang dengan persetujuan DPR. Masa jabatan presiden adalah lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. 1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 2. Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden. 3. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
- 2. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN memaksa) 3. Menetapkan Peraturan Pemerintah 4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Presiden dan Wakil Presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR. Udara 4. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. 5. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (dalam kegentingan yang memaksa) 6. Menetapkan Peraturan Pemerintah 7. Mengangkat dan memberhentikan menteri- menteri 8. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR 9. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR 10. Menyatakan keadaan bahaya 2 MPR Sebelum dilakukan amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnyakedaulatanrakyat. a. Menetapkan UUD b. Menetapkan GBHN, c. Mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakilpresiden). d. Majelis ini yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut gari-garis yang ditentukan majelis. Setelahamandemen,MPRberkedudk an sebagailembagatinggi negara yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Lembaga Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan pasal 3 , mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 1. Mengubah dan Menetapkan
- 3. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN e. Presiden yang diangkat oleh majelis,tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Dimana, presiden adalah mandataris majelis yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan majelis. UUD. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden 3. Dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden. 3 DPR Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 1. Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden. 2. Memberikan persetujuan atas PERPU. 3. Memberikan persetujuan atas Anggaran. 4. Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggung jawaban presiden. 5. Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota- anggota BPK dan tiga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Setelah amandemen, Kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. 1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2. Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang 3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan 4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 5. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah 4 MAHKAM AH KONSTITU SI Mahkamah konstitusi berdiri setelah amandemen 1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan
- 4. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum 2. Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. 5 MAHKAM AH AGUNG Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman (Pasal 24 (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini dalam tugasnya diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama eksekutif. Sebelum adanya amandemen, Mahkamah Agung berwenang dalam kekuasaan kehakiman secara utuh karena lembaga ini merupakan lembaga kehakiman satu-satunya di Indonesia pada saat itu. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping itu sebuah mahkamah konstitusi diindonesia (pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen ). Dalam melaksanakan kekusaan kehakiman , MA membawahi Beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara( Pasal 24 (2) UUD 1945 hasil amandemen). 1. Fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dll. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang- Undang 3. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi 4. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi
- 5. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN 6 BPK Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undangundang. Hasil Pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” PASAL 23 Pasal 23F (1) Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G (1) BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap propinsi (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPK di atur dengan undang-undang 3. Perbandingan model kekuasaan yang di pimpin oleh raja dalam sistem kerajaan dengan presiden dam sistem republik. NO Sistem kerajaan dipimpin raja Sistem republic dipimpin presiden 1 Dipimpin oleh raja Dipimpin oleh presiden 2 Punya kekuasaan dan pendukung setia dapat menjadi raja dan membuat kerajaan baru Presiden memangku jabatan sebagai kepala pemerintah dan kepala Negara 3 Masa jabatan sesuai raja Presiden di pilih langsung oleh rakyat 4 Pemilihan raja baru ditentukan dan diangkat oleh raja sebelumnya, sebagai penggantinya Presiden memiliki hak prerogratif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menterinya baik itu departemen maupun non departemen 5 Pemerintah / cabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin cabinet. Cabinet (dewan menteri )di bentuk oleh presiden ,dan cabinet bertanggung jawab kepada presiden tidak pada legislative atau parlemen 6 Perdana menteri di pilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak diangkat oleh parlemen 7 Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintah raja sebagai kepala Negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Parlemen manjabat sebagai anggota legislative dan menjabat sebagai anggota perwakilan 8 Presiden tidak berada di bawah pengawasan parlemen langsung 4. Persamaan dan perbedaan system pemerintahan anglo saxon dengan common law
- 6. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN a. Anglo Saxon 1. Kekuasaan raja sebagai hakim yang memegang kedaulatan bagi seluruh negeri makin bertumbuh. 2. hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara 3. peran hakim Bertugas menafsirakan dan menetapkan peraturan, menciptakan kaidah hukum baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam memutuskan perkara b. Common law 1. Undang – undang dibentuk oleh legslatif (statutes) 2. Peraturan – peraturan hukum 3. Kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat 4. Mengenal sistem peradilan administrasi 5. Biasanya dianut oleh Negara- Negara yang berbentuk sistem republik
- 7. Nama : Ahmad Sya’roni Nim : 201310110311427 Mata Kuliah : Perbandingan HTN a. Anglo Saxon 1. Kekuasaan raja sebagai hakim yang memegang kedaulatan bagi seluruh negeri makin bertumbuh. 2. hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara 3. peran hakim Bertugas menafsirakan dan menetapkan peraturan, menciptakan kaidah hukum baru yang mengatur tata kehidupan masyarakat, menciptakan prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim dalam memutuskan perkara b. Common law 1. Undang – undang dibentuk oleh legslatif (statutes) 2. Peraturan – peraturan hukum 3. Kebiasaan (custom) yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat 4. Mengenal sistem peradilan administrasi 5. Biasanya dianut oleh Negara- Negara yang berbentuk sistem republik