1. Perbandingan Hukum Tata
Negara Indonesia dengan Jepang
Arif Satriawan

2. Perbandingan Bentuk Negara
Indonesia dan Jepang
• Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang
berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945)
• hal ini menunjukkan bahwa sejak awal
penyusunan konstitusi ini The Founding
Fathers Indonesia menekankan bahwa hakikat
negara Indonesia adalah negara Kesatuan.

3. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 :
• Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang-undang.
• Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asa
otonomi dan tugas pembantuan. .

4. • Jepang menggunakan konsep bentuk negara
Kesatuan. Layaknya beberapa negara kesatuan
yang lain meskipun Jepang terdiri atas
beberapa Propinsi namun tetap merupakan
satu kesatuan dengan pusat pemerintahan
yang satu pula.
• Propinsi-propinsi tersebut dipimpin oleh
Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan
bertanggung jawab terhadap Perdana
Menteri. (Chapter VIII Article 92 dan Article
94)

5. • Pada article ini ditentukan bahwa Peraturan
tentang organisasi dan operasi dari lembaga
publik lokal harus ditetapkan oleh hukum
sesuai dengan prinsip otonomi daerah
(Chapter VIII Article 92)
• lembaga publik lokal berhak untuk mengelola
harta mereka, dan urusan administrasi dan
menetapkan ketentuan mereka sendiri dalam
hukum (Chapter VIII Article 94)

6. • Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa terdapat persamaan pada konstitusi
Indonesia dan Jepang khususnya hal yang
mengatur mengenai bentuk negara dan
pemerintahan daerah.

7. Perbandingan Sistem Pemerintahan
Indonesia dan Jepang
• Sistem pemerintahan indonesia adalah sistem
Presidensil
• Dalam sistem presidensil, presiden dan wakil
presiden merupakan satu intitusi
penyelenggara kekuasaan eksekutif negara
yang tertinggi di bawah Undang-Undang
Dasar. Sistem presidensil tidak mengenal dan
tidak perlu dibedakan adanya kepala negara
dan kepala pemerintahan

8. • Presiden dan Wakil Presiden di pilih secara
langsung, dan karena itu secara politik tidak
bertanggung jawab kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, melainkan
bertanggung jawab langsung kepada rakyat
yang memilihnya. Pada Undang-Undang Dasar
1945 Pasal 6A ayat (1) menyebutkan bahwa :
“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat “.

9. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7A :
• “Presiden dan Wakil Presiden dapat
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila
terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, atau perbuatan tercela maupun
apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan /atau Wakil Presiden”.

10. • Jika terjadi kekosongan dalam jabatan
Presiden atau Wakil Presiden pengisiannya
dapat dilakukan melalui pemilihan dalam
sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
• Para Menteri adalah pembantu Presiden dan
Wakil Presiden. Menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
• masa jabatan Presiden lima tahunan tidak
boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari
dua masa jabatan

11. • negara jepang menganut sistem pemerintahan
Parlementer
• Kepala Pemerintahan negara tersebut dipilih
oleh Parlemen dan bertanggung jawab
langsung kepada Parlemen, serta adanya
pemisahan yang tegas antara kepala negara
dan kepala pemerintahan

12. CHAPTER I. THE EMPEROR Article 1, Article 4 ayat (1)
dan Article 66 ayat (1)
• Bahwa Kaisar adalah simbol negara dan kesatuan
rakyat, yang kedudukannya berasal dari rakyat dimana
kekuasaan kedaulatan itu berasal dari rakyat.
Bahwa Kaisar hanya akan melakukan tindakan
sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi dan ia tidak
akan memiliki kekuasaan yang terkait dengan
pemerintah.
• Kaisar akan mengangkat Perdana Menteri yang
ditunjuk oleh Diet (Parlemen). Kaisar harus menunjuk
Hakim Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh
Kabinet. Bahwa Kabinet terdiri dari Perdana Menteri,
yang akan menjadi kepala, dan Menteri Negara,
sebagaimana ditentukan oleh hukum

13. Article 66 ayat (3) dan Artile 67 ayat (1), serta Article 68
ayat (1), ayat (2) dan (3) Konsitusi Jepang
• ditentukan bahwa Perdana Menteri Jepang
merupakan anggota Parlemen yang kemudian
memenangkan pemilihan di Parlemen.
Menteri-menteri diangkat oleh Perdana
menteri yang kemudian menyatu dalam
Kabinet. Kabinet ini bertanggung jawab
kepada Parlemen. Menteri-menteri yang
diangkat oleh Perdana Menteri biasanya
kebanyakan berasal dari anggota parlemen,
namun dapat berasal dari luar Parlemen.

14. Article 69 Konstitusi Jepang
• Kemungkinan krisis kabinet diatur dalam Undang-
Undang Dasar, dalam hal mana terdapat dua
kemungkinan, yaitu kabinet mengundurkan diri
atau Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan.
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan
mosi tidak percaya terhadap kabinet atau
menolak mosi kepercayaan yang diberikan
kepadanya, maka kabinet seluruhnya harus
mengundurkan diri, kecuali jika Dewan
Perwakilan Rakyat dibubarkan dalam waktu 10
hari.

15. • Keberadaan Kaisar dalam struktur kekuasaan
tetap diakui, namun Kaisar hanya dapat
bertindak sesuai dengan nasehat dan dengan
persetujuan kabinet, serta meliputi hal-hal
yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.
Kaisar tidak memiliki kekuasaan yang
bersangkut paut dengan Pemerintahan

16. Perbandingan Bentuk Parlemen
Indonesia dan Jepang
Ada tiga konsep yang diadopsi dalam perubahan UUD
1945 yang sangat erat hubungannya dengan keberadaan
Majelis Permusyawaratan Rakyat.
• Pertama, pemisahan kekuasaan secara tegas dari
cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan judikatif.
• Kedua, pemilihan Presiden secara langsung yang akan
berkaitan dengan konsep pertanggungjawaban
Presiden langsung kepada rakyat.
• Ketiga, restrukturisasi parlemen menjadi dua kamar
(bicameral) dalam rangka menampung aspirasi daerah-
daerah yang terus berkembang menjadi makin otonom
di masa mendatang

17. • ketiga gagasan tersebut menjadi bagian dari
materi UUD, maka tidak dapat lagi dipertahankan
bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah
lembaga tertinggi. Hanya saja MPR tetap
merupakan sebuah institusi tersendiri selain DPR
dan DPD.
• kedaulatan rakyat Indonesia disalurkan
sebagaimana mestinya melalui lembaga
parlemen yang terdiri atas Majelis
Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD, dan DPR serta
DPD

18. • hasil perubahan UUD 1945 yang ketiga, maka kita
akan menemukan bahwa pada sistem parlemen
Indonesia menggunakan konsep Soft
Bicameralism. Hal ini melenceng dari
kecenderungan yang berkembang di dunia secara
umum. Kebanyakan negara yang menggunakan
sistem dua kamar lebih menerapkan konsep
Strong Bicameral
• berarti bahwa ada keseimbangan kekuatan antara
kedua kamar. Namun di Indonesia Dewan
Perwakilam Rakyat memiliki kekuasaan yang
sangat dominan dibanding Dewan Perwakilan
Daerah

19. • Anggota DPR dan DPD dipilih melalui Pemilihan Umum
• Pasal 21 ayat (1) disebutkan bahwa : “Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan
undang-undang”. Kemudian dalam ayat (2) Pasal ini
disebutkan bahwa : “ Jika rancangan undang-undang
itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat,
tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi
tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu”. Pasal 28B disebutkan
bahwa “ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat
diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan
tata caranya diatur dalam undang-undang”.

20. • Parlemen di Jepang terdiri dari dua kamar
yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Negara
• Keduanya adalah badan kekuasaan negara
yang tertinggi dan menjadi badan negara satu-
satunya yang berhak membuat undang-
undang. Kedua kamar tersebut terdiri atas
anggota-anggota yang dipilh dan yang
mewakili segenap rakyat.
• Hal ini diatur dalam Pasal 41, 42, 43, dan 44
konstitusi

21. Sebagaimana diatur dalam Article 54
• Jika Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan maka dalam
waktu 40 hari setelah pembubaran itu harus diadakan
pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat yang baru. Dan parlemen harus dapat
dikumpulkan dalm waktu 30 hari mulai diadakan pemilihan
umum. Selama Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan,
Dewan Negara ditutup. Tetapi dalam keadaan darurat
Kabinet boleh memanggil Dewan Negara dalam sidang
darurat. Keputusan-keputusan yang diambil dalam sidang
tersebut bersidfat sementara, dan akan kehilangan
kekuasaannya, jika lalu mendapat persetujuan Dewan
Perwakilanm Rakyat ( setelah terbentuk) dalam waktu 10
hari setelah sidang Parlemen berikutnya dibuka.

22. Article 55 dan Article 56 ayat (1) dan
ayat (2)
• Tiap Kamar mengadili sendiri perselisihan-
perselisihan mengenai syarat-syarat keanggotaan.
Untuk menyatakan tidak sahnya keanggotaan
seorang anggota harus disetujui sekurang-
kurangnya dua pertiga jumlah anggota yang hadir.
Setiap masalah hanya dapat diputuskan dalam
masing-masing Kamar oleh suara terbanyak
anggota yang hadir, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang Dasar. Apabila suara terbagi
sama berat, ketua memberi keputusan terakhir

23. Article 59 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).
• Rencana undang-undang menjadi undang-undang jika diterima oleh
kedua kamar, kecuali jika dalam Undang-Undang Dasar ditentukan
lain. Apabila Rencana undang-undang yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat, tetapi Dewan Negara mengambil keputusan
yang berbeda maka rencana undang-undang tersebut dapat
menjadi undang-undang jika kembali disidangkan dalam Dewan
Perwakilan Rakyat untuk kedua kalinya dan disetujui oleh dua
pertiga jumlah anggota yang hadir. tetapi ketentuan ini tidak
menghalangi Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Panitia
Bersama dari dua kamar guna menyelesaikan perbedaan pendapat.
Apabila Dewan Negara tidak mengambil keputusan dalam waktu 60
hari setelah menerima rancangan undang-undang yang telah
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ( waktu selama reses tidak
diperhitungkan ), maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat
menganggap bahwa rencana undang-undang tersebut telah ditolak
oleh Dewan Negara.

24. Perbandingan Ketentuan Mengenai
Kekuasaan Kehakiman
• Di indonesia dikenal ada tiga lembaga negara
yang berada dalam ranah kekuasaan kehakiman
yaitu Mahkamah Agung ada Mahkamah
Konstitusi dan Komisi Yudisial
• Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam
Pasal 24A ayat (1).
• Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal
24B ayat (1)
• Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)

25. CHAPTER VI. JUDICIARY Article 76 dan
Article 81
• Pada konstitusi Jepang, ketentuan mengenai
kekusaan kehakiman hanya terletak pada
Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih
rendah sebagai diatur dalam hukum. Jadi tidak
ada lembaga khusus untuk pengadilan
konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi di
Indonesia. Karena wewenang untuk
melakukan pengujian secara konstitusional
juga ada pada Mahkamah Agung.

26. Article 79 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3)
• Kemudian untuk wewenang pengangkatan
terhadap hakim agung pada Konstitusi Jepang
justru diberikan kepada pihak Kabinet dan
ditinjau setiap 10 tahun oleh DPR

27. Perbandingan Ketentuan Mengenai
Perubahan Konstitusi (Amademen)
• mengenai mekanisme perubahan konstitusi, di
Indonesia ditentukan bahwa perubahan terhadap
konstitusi menjadi kewenangan MPR, dengan
syarat diajukan oleh sekurang-kurangnya
sepertiga jumlah anggota MPR serta disetujui
oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen
ditambah satu, dimana sidang persetujuan
tersebut dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga
anggota MPR. (BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG DASAR, Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4)
dan ayat (5) )

28. CHAPTER IX. AMENDMENTS
Article 96
• Sedangkan pada Konstitusi Jepang ditentukan
bahwa, Inisiatif perubahan Konstitusi ada pada
parlemen, ditentukan dengan sekurang-
kurangnya dua pertiga jumlah anggota tiap
kamar. Kemudian diserahkan kepada rakyat untuk
diratifikasi yang dilakukan dalam referendum
khusus atau dalam pemihan yang oleh Parlemen.
Untuk ratifikasi tersebut diperlukan persetujuan
jumlah terbanyak dari suara-suara yang masuk.
Perubahan yang telah diratifikasi tersebut harus
diundangkan oleh Kaisar sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari Konstitusi.