Dokumen tersebut membahas proses penatausahaan keuangan SKPD sesuai peraturan pemerintah dan pemerintah daerah, meliputi penyusunan DPA, pengajuan dan pencairan dana melalui berbagai dokumen seperti SPD, SPP, SPM, dan SP2D.

1. Gambaran Umum
Penatausahaan Keuangan SKPD
sesuai : -Permendagri 13 / 2006
- Permendagri 59 / 2007
- Permendagri 55 / 2008
-Permendagri 21/2011

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PP 58/2005
PERMENDAGRI 13 /
2006
Permendagri 59/2007
PKD
Permendagri 55/2008 PP 58/2005
PERDA
OMNIBUS
Permendagri 21/2011 REGULATIONS
Peraturan KDH
2

3. PROSES PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN
DPA &
DPA &
ANGGARAN KAS
ANGGARAN KAS
SPM-UP
SPM-UP
SPM-GU
SPM-GU
SPP-UP SPM-TU
SPM-TU
SPP-UP
SPP-GU
SPP-GU SPM-LS
SPD
SPD SPP-TU
SPP-TU
SPP-LS
SPP-LS
SP2D
SP2D
BKU
BKU
Laporan
Laporan
Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban
Pengeluaran
Pengeluaran
(SPJ)
(SPJ)

4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA­
SKPD)
• Dokumen yg berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran/
alat Otorisasi/ ALokasi Anggaran Tahunan
• memuat jumlah anggaran pendapatan & belanja setiap SKPD
beserta program, kegiatan, dan sasaran/ targetnya
 PPKD memberitahukan ke seluruh Kepala SKPD u/ menyusun
Rancangan DPA paling lama 3 hr kerja setelah APBD
ditetapkan
 Kepala SKPD menyampaikan Rancangan DPA yg disusunnya
ke PPKD paling lama 6 hr kerja setelah pemberitahuan,
dengan disertai Rancangan Anggaran Kas SKPD
 TAPD memverifikasi Ranc DPA SKPD dan Ranc Anggaran
Kas, paling lama 15 hr kerja sejak
disahkan oleh PPKD dan disetujui oleh Koordinator PPKD

5. Anggaran kas
• Dokumen perkiraan arus kas masuk yg
bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar
• Untuk mengatur kesediaan dana yg cukup
guna mendanai pelaksanaan kegiatan dlm satu
periode (tahunan)
• Disusun berdasarkan rancangan DPA oleh
SKPD
• Ditetapkan oleh PPKD

6. Surat Penyediaan Dana (SPD)
 Dokumen yg diterbitkan PPKD yg menyatakan
tersedianya dana u/ melaksanakan keg di SKPD
 sebagai dokumen dasar penerbitan SPP
atau alat otorisasi bahwa SKPD dapat mengajukan
dana sesuai jumlah yg ditetapkan
Penerbitan SPD dilakukan per bulan, pertriwulanan, atau
Persemesteran sesuai ketersediaan dana
Pasal 196 dan 197, permendagri 13/2006 & 59/2007

7. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
• Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP dlm rangka
pelaksanaan belanja
• ke Pengguna Anggaran melalui PPK
Jenis SPP :
 SPP Uang Persediaan (UP)
 SPP Ganti Uang (GU)
 SPP Tambah Uang (TU)
 SPP LS Gaji & Tunjangan
 SPP LS Pengadaan Barang & Jasa
 SPP LS PPKD

8. Surat Perintah Membayar (SPM)
• Dokumen yg diterbitkan oleh PA/ Kuasa PA,
Setelah SPP dinyatakan sah dan lengkap
• untuk penerbitan SP2D (pencairan dana)
• atas beban pengeluaran DPA­SKPD
Jenis SPM
• SPP UP  SPM UP
• SPP GU  SPM GU
• SPP TU  SPM TU
• SPP LS  SPM LS

9. P2D)
Adalah dokumen yg diterbitkan BUD sebagai
dasar pencairan dana
Setelah adanya pengajuan SPM oleh PA/ Kuasa PA
Sebelum menerbitkan SP2D, Kuasa BUD melakukan :
 Verifikasi kelengkapan dokumen SPM dan
 jumlah dana yg diajukan, apakah melampaui pagu atau tidak
Selama 1 hari, setelah SPM diterima

10. PERUBAHAN
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
Mekanisme UYHD Mekanisme UUDP
• Adanya Uang Persediaan (UP), yaitu -tidak ada UP, pengajuan
uang tunai yg disediakan bagi permintaan dana, dengan 2
bendahara pengeluaran untuk uang mekanisme : Pengisian Kas
muka kerja SKPD dlm (PK/BS) dan BT (Beban Tetap)
melaksanakan kegiatan selama 1 ­ Sudah harus menyebutkan kode
(satu) bulan rekening belanja yang diminta
• UP ditetapkan kepala Daerah setiap ­ Tidak ada batasan uang
awal tahun. persediaan yg ditentukan bagi
• Pengajuan permintaan UP hanya bendahara pengeluaran
satu kali pada awal tahun, dan tanpa
pembebanan pd kode rekening
belanja

11. PERUBAHAN
PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
Mekanisme UYHD Mekanisme UUDP
­ Uang persediaan bersifat revolving, ­ Permintaan dana tidak bersifat
artinya uang persediaan akan diisi revolving, melainkan dengan SPP
kembali sebesar uang yang telah PK dan SPM PK yg menyebutkan
digunakan (ganti uang) rekening belanja yg akan diajukan.
­ Pengajuan permintaan ganti uang
persediaan dilakukan dengan SPP
GU dan SPM GU, yg dilampiri bukti
pengeluaran yg sah atas UP yg
digunakan
­ Apabila dana UP di Bendahara ­ tidak ada SPP TU, apabila akan
pengeluaran tidak cukup maka melaksanakan kegiatan maka akan
mengajukan permintaan tambah mengajukan permintaan dana
uang (TU), dengan SPP TU. dengan SPP PK dan SPM-PK.

12. Bendahara pengeluaran mengajukan SPP UP setiap awal tahun anggaran
setelah UP ditetapkan kepala Daerah, dlm rangka mengisi uang persediaan
SKPD.
Pengajuan SPP UP hanya sekali dlm setahun tanpa pembebanan pd kode
rekening tertentu
Kelengkapan(Lampiran) Dokumen SPP-UP :
 Salinan SPD
 Draft Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
yang menyatakan bahwa tidak digunakan
selain UP
 Lampiran atau Dokumen lain yg diperlukan
Pasal 199

13. Jumlah Besaran UANG PERSEDIAAN ditentukan
dengan peraturan Kepala Daerah
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Des 12 bln
Kegiatan 1 10 10 10 10 10 10 10 Rp 120 jt
Kegiatan 2 20 20 20 20 20 20 20 Rp 240 jt
Kegiatan 3 10 60 110 10 Rp 190 jt
Kegiatan 4 20 170 170 220 Rp 580 jt
Jumlah 30 40 20

14. Dokumen u/ permintaan penggantian uang persediaan yg telah
digunakan.
Besaran jumlah SPP GU yg diminta sesuai dengan bukti
pengeluaran yg telah disahkan atau dapat dipertanggungjawaban
(SPJ)
Kelengkapan Dokumen SPP­GU
 Salinan SPD
 Draft Surat Pernyataan PA yg menyatakan bahwa uang yg
diminta tidak digunakan selain GU
 Laporan Pertanggungjawaban uang persediaan
 Bukti-bukti belanja yg sah dan lengkap
 Lampiran lain yg diperlukan
Lampiran III Permendagri 55’08

15. Dokumen yg digunakan u/ permintaan tambahan Uang Persediaan
Guna melaksanakan keg SKPD yg bersifat mendesak dan uang
persediaan tidak mencukupi karena sudah direncanakan u/ kegiatan
lain
Kelengkapan (Lampiran)Dokumen SPP­TU :
 Salinan SPD
 Draft Surat Pernyataan Penggunan Anggaran yang menyatakan
bahwa tidak boleh digunakan selain TU
 Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian
tambahan uang persediaan (rincian penggunaan TU)
 Lampiran lain yg diperlukan
Pasal 202

16. Pertanggungjawaban dana
Tambahan Uang Persediaan (TU)
 Dana TU dipertanggungjawabkan secara tersendiri
dengan menggunakan laporan pertanggungjawaban
dana TU,
 jika dana TU tidak habis digunakan dlm 1 bulan,
maka sisanya disetor ke kas daerah, kecuali :
- u/ kegiatan yg waktu pelaksanaannya lebih dari 1 bulan
dan,
- u/ kegiatan yg ditunda atau lewat jadwal, yg disebabkan oleh
peristiwa di luar kendali PA/KPA

17. Dokumen yg digunakan u/ permintaan pembayaran
langsung, yaitu :
 gaji, tunjangan dan penghasilan lain pegawai dan
 Pengadaan barang/jasa ke pihak ke tiga
Kelengkapan Dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan
 Surat Pengantar , Ringkasan, dan Rincian SPP-LS
 Lampiran :
– Daftar pembayaran gaji
– SK CPNS/PNS/Kenaikan pangkat/ SK jabatan
– Daftar keluarga/surat nikah/akte kelahiran
– Surat pindah/surat kematian
– SSP PPh pasal 21
– Dll.

18. Kelengkapan Dokumen SPP-LS
(Pengadaan Barang dan Jasa)
 Surat Pengantar, Ringkasan, dan rincian SPP-LS
 Lampiran:
– Salinan SPD
– Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait
– SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh)
– Surat perjanjian kerjasama/kontrak
– BA penyelesaian pekerjaan
– BAST barang dan jasa
– BA pembayaran
– Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang di-ttd F III dan PPTK
serta disetujui pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran
– Jaminan bank
– Foto/buku/dokumentasi
– Dokumen lainnya

19. DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D
SPM UP Pasal 216, Permendagri 59/2007
Dokumen kelengkapannya:
• Surat pernyataan tanggungjawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
SPM GU
Dokumen kelengkapannya:
• Surat pernyataan tanggungjawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
• Laporan Pertanggungjawaban dana UP
• Bukti-bukti pengeluaran yg sah dan lengkap

20. BUKTI-BUKTI YANG SAH
 Merupakan lembar asli, antara lain kwitansi, faktur, surat
penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa
 Dibuat atas nama jabatan, ditandatangani dan disetujui atasan
langsung
 Ditandatangani yang berhak menerima/surat kuasa bermaterai
sesuai ketentuan
 Diberi nomor urut bukti kas
 Jumlah tertulis huruf dan angka sama, tanpa coretan, tip-ex
dan penimpahan
 Lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku

21. DOKUMEN UNTUK PENERBITAN SP2D
SPM TU
Dokumen kelengkapannya:
• Surat pernyataan tanggungjawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
SPM LS
Dokumen kelengkapannya:
• Surat pernyataan tanggungjawab pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran
• Bukti­bukti pengeluaran yang sah dan lengkap
sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturan per­UU­an

22. PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN UP/GU/TU
SPM-UP/GU/TU
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
Jika SPM tdk lengkap & BUD
melampaui anggaran
Ditolak
PPK-SKPD
SP2D
SPP-
UP/GU/TU
UANG
BENDAHARA
PENGELUARAN BANK
Jika SPP tdk lengkap dan sah, penerbitan SPM ditolak

23. PROSES PENCAIRAN &
PEMBAYARAN LS
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
SPM BUD
PPK-SKPD SP2D
BENDAHARA
BANK
PENGELUARAN
(SPP-LS)
Uang
FIHA
P P T K K III
( menyiapkan dokumen ) Tagihan &
Laporan Kegiatan

24. BENDAHARA
(Ref. UU No. 1/2004)
 Orang atau Badan
 Bertugas untuk dan atas nama daerah
 Menerima, menyimpan , membayar/ menyerahkan
uang/surat berharga/barang daerah
 ditetapkan o/ Kepala Daerah a/ usul Kepala SKPD
1. Bendahara Pengeluaran • Pejabat fungsional
• Bertg jwb secara fungsional kpd
2. Bendahara Penerimaan
BUD
PerM 13’06 Psl 14, 186
24

25. Jenis bendahara
Urusan Penerimaan
 Bendahara penerimaan
 Bendahara penerimaan pembantu
 Bendahara penerimaan PPKD
Urusan pengeluaran
 Bendahara Pengeluaran
 Bendahara Pengeluaran Pembantu
 Bendahara pengeluaran PPKD

26. Jenis Bendahara Penerimaan
 Bendahara penerimaan  Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
rima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan uang PAD
dlm rangka pelaksanaan APBD pd SKPD
 Bendahara Penerimaan  Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
Pembantu rima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan uang PAD
dlm rangka pelaksanaan APBD pd unit kerja
SKPD
 Bendahara Penerimaan  Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
PPKD rima, menyimpan, menyetorkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan
penerimaan uang yg bersumber dari transaksi
PPKD
26

27. Jenis Bendahara Pengeluaran
 Bendahara Pengeluaran  Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
rima, menyimpan, membayarkan , menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dlm rangka
pelaksanaan APBD pd SKPD
 Bendahara Pengeluaran
Pembantu  Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
rima, menyimpan, membayarkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan uang u/
keperluan belanja daerah dlm rangka
pelaksanaan APBD pd unit kerja SKPD
 Bendahara Pengeluaran
PPKD
 Adalah pejabat fungsional yg ditunjuk u/ mene-
rima, menyimpan, membayarkan, menatausaha-
kan, dan mempertanggungjawabkan
pengeluaran uang u/ keperluan transaksi PPKD
27

28. Bendahara dan Pembantu Bendahara
1. BEND. PENERIMAAN
2. BEND. PENERIMAAN PEMBANTU
3. BEND PENERIMAAN PPKD (Permendagri Pejabat
55’08) Fungsional
4. BEND . PENGELUARAN
5. BEND. PENGELUARAN PEMBANTU
6. BEND. PENGELUARAN PPKD
PEMBANTU BENDAHARA (Pasal 186) ???
 Sebagai Kasir
 Pembuat Daftar Gaji atau Dok Pengeluaran
Uang
 Diangkat oleh Ka SKPD
Pembantu Bendahara tidak berfungsi sebagai Bendahara,
Melainkan merupakan staf pelaksana yg membantu bendahara
28

29. Bendahara Pengeluaran SKPD
Tugas dan kewenangannya :
• Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP UP/GU/TU dan Ls
• Menerima dan menyimpan uang persediaan
• Melaksanakan pembayaran dr uang persediaan yg dikelola
• Menolak perintah bayar dari PA/ kuasa PA yg tidak sesuai
dgn ketentuan peraturan
• Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP Ls yg
diberikan oleh PPTK
• Mengembalikan dokumen pendukung SPP Ls yg
diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tsb. tidak memenuhi
syarat/ tidak lengkap
Tanggung jawab :
BERTANGGUNG JAWAB SEC.PRIBADI A/ PEMBAYARAN YG DILAKSANAKAN
Psl 4 Perm 55’ 08
29

30. Penunjukan Bendahara Pengeluaran
sesuai pasal 4 permendagri 55/2008
Pembantu
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kpd Kuasa PA,
ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan
sebahagian tugas & wewenang bendahara pengeluaran SKPD
Wewenang Bend. Pengeluaran Pembantu :
• Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU & Ls
• Menerima dan menyimpan UP yg berasal dari TU dan/atau
pelimpahan UP dr bendahara pengeluaran
• Melaksanakan pembayaran dr UP yg dikelola
• Menolak perintah bayar dari kuasa PA yg tidak sesuai dgn
ketentuan peraturan
• Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP Ls yg diberikan
PPTK
• Mengembalikan dokumen pendukung SPP Ls yg diberikan oleh
PPTK, apabila dokumen tsb. tidak memenuhi syarat / tidak lengkap
30

31. Dokumen Penatausahaan
1. BKU
2. Buku Pembantu BKU sesuai dgn kebutuhan :
– Buku Pembantu Kas Tunai
– Buku Pembantu simpanan/bank
– Buku Pembantu Pajak
– Buku Pembantu Panjar
– Buku Pembantu Rincian Obyek belanja
– Register SPP/SPM/SP2D
Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran
dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat elektronik lainnya.
Pasal 209 & 222, 225 Permendagri 13 tahun 2006

32. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Bendahara Pengeluaran
 Pertanggungjawaban penggunaan UP
 Pertanggungjawaban penggunaan TU
 Pertanggungjawaban Administratif
bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan
penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan,tambah uang persediaan kepada kepala SKPD
melalui PPK SKPD paling lambat tgl 10 bulan berikutnya
 Pertanggungjawaban fungsional
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya, setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/ Kuasa PA
Lampiran III Permendagri 55 ‘08

33. Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Pasal 222
bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) wajib
Menyampaikan Pertanggung-jawabkan ke
Bendahara Pengeluaran berupa :
Pertangjawaban pengunaan Tambahan UP;
Pertanggungjawaban fungsional; dengan dilampiri
BKU dan Laporan Penutupan kas
Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis
atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Bendahara
Pembantu

34. Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara setiap bulan
LPJ Bend Pengeluaran merupakan gabungan
LPJ Bend Pengeluaran Pembantu LPJ BENDAHARA
& pengeluaran yg dikelola Bend Pengeluaran PENGELUARAN
PEMBANTU
Lap Pertgjawaban diverifikasi
LPJ BENDAHARA Paling lambat tanggal 5
oleh PPK, sebelum
PENGELUARAN bulan berikutnya
disampaikan ke PA/ Kuasa
PA
Administratif
Laporan pertanggungjawaban diserahkan ke PPKD,
setelah disahkan oleh PA/ Kuasa PA
KEPALA SKPD PPKD/BUD
Fungsional
Lap per tgjawaban paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya, kecuali ……
Bulan Desember  paling lambat tanggal 31 Desember