Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
Perjanjian perkawinan mengatur harta suami istri dan akibatnya jika perkawinan berakhir. Menurut KUHPerdata harus dibuat di hadapan notaris sebelum pernikahan, sedangkan UU Perkawinan cukup dihadapan pegawai catat nikah. Perjanjian hanya mengikat pihak ketiga jika terdaftar di pengadilan.
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan ruang lingkup hukum keluarga serta membahas secara rinci mengenai perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin.
Pengakuan merupakan pengakuan secara hukum terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan sebagai subjek hukum internasional. Terdapat berbagai jenis pengakuan seperti de facto dan de jure, serta berbagai teori seperti teori deklaratoir, konstitutif, dan pemisah. Pengakuan dapat diberikan secara tegas maupun tersirat, dan umumnya tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Makalah ini membahas tentang pendewasaan dalam KUHPerdata. Pendewasaan adalah suatu pernyataan hukum dimana seseorang yang belum dewasa dipersamakan dengan orang dewasa, baik secara penuh maupun terbatas. Pendewasaan penuh dapat diajukan setelah berumur 20 tahun, sedangkan terbatas setelah 18 tahun. Makalah ini juga membandingkan konsep kedewasaan menurut hukum barat, adat,
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum waris adatnatal kristiono
Hukum waris adat didasarkan pada tiga unsur utama yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Unsur-unsur ini saling berkaitan secara sistematis dimana keberadaan satu unsur bergantung pada yang lain. Harta warisan dapat berupa materiil maupun immateriil dengan kepemilikan komunal atau individual. Struktur kepemilikan harta berbeda pada masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental. Konsep anak memiliki
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perkawinan menurut Undang-Undang dan para tokoh hukum, syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang, serta pentingnya pencatatan perkawinan."
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
Amandemen dan modifikasi perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina 1969. Amandemen melibatkan seluruh pihak dan dapat mengubah seluruh isi perjanjian, sedangkan modifikasi hanya melibatkan beberapa pihak untuk mengubah bagian tertentu. Prosedur amandemen dan hak-hak negara bervariasi antara perjanjian yang memuat aturan amandemen dan yang tidak.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia. Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang timbul dari ikatan keluarga seperti perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber hukum, asas-asas, dan ruang lingkup hukum keluarga serta membahas secara rinci mengenai perkawinan, perceraian, dan perjanjian kawin.
Dokumen tersebut membahas peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga di Indonesia. Mencakup definisi keluarga, syarat perkawinan, proses perceraian, hak dan tanggung jawab anggota keluarga menurut undang-undang perkawinan dan perceraian di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perkawinan di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah definisi perkawinan menurut UU No. 1/1974, syarat-syarat sahnya perkawinan, larangan kawin antar keluarga, dan prosedur laporan perkawinan bagi PNS.
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam. Pencatatan perkawinan diwajibkan oleh undang-undang agar perkawinan menjadi sah secara hukum dan untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Pencatatan penting juga menurut hukum Islam karena dapat mencegah mudharat di kemudian hari. Dokumen tersebut juga membahas tentang harta bersama, per
Dokumen tersebut membahas peraturan perkawinan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Secara ringkas, PNS wajib mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk menikah, bercerai, atau berpoligami. PNS dapat dikenakan sanksi berat jika melanggar peraturan tersebut.
1. Itsbat nikah adalah penetapan pernikahan yang telah terjadi sesuai syariat Islam namun belum tercatat resmi;
2. Itsbat nikah berpengaruh positif terhadap status anak dan hak waris keluarga;
3. Proses pengajuan dan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah penyelundupan hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga di Indonesia, meliputi pengertian, sumber hukum, ruang lingkup, azas-azas, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam perkawinan. Dibahas pula syarat-syarat, larangan, pelaksanaan, pembatalan, dan akibat-akibat hukum perkawinan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar-dasar, syarat-syarat, pencegahan, dan pembatalan perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan harus sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta memenuhi syarat umur minimal dan per
Kul 3 asas, rukun dan syarat perkawinan islam 1Fitri Amalia
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas hukum perkawinan Islam menurut berbagai sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perkawinan. Beberapa asas penting yang disebutkan antara lain asas kesukarelaan, persetujuan, kebebasan, kemitraan suami istri, kemaslahatan, dan monogami terbuka dengan pembatasan poligami hingga empat istri.
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.pdfPkcDurenSawit
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang dasar-dasar, syarat-syarat, pencegahan, dan pembatalan perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan suami istri dan tujuannya untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengatur syarat umur minimum perkawinan, larangan per
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Ketentuan utama meliputi:
1. Perkawinan adalah ikatan suami istri yang sah berdasarkan agama masing-masing dan dicatat secara hukum
2. Syarat perkawinan meliputi persetujuan kedua belah pihak, batas usia minimal, dan larangan kawin antara kerabat darah dan semenda
3. Pengadilan dapat memberi izin poligami jika ist
BPKP adalah badan pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan audit intern di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. BPKP didirikan pada tahun 1983 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas mengawasi keuangan negara dan pembangunan nasional serta mengoordinasikan pengawasan intern di Indonesia.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...Muhammad Rafi Kambara
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
1. Microsoft Access 2010 adalah program database yang dapat mengelola dan mengorganisir data secara berelasi. 2. Dokumen ini menjelaskan fitur-fitur utama Access 2010 seperti area kerja, hubungan antara data, tabel dan database, serta penggunaan tabel, query, form dan report. 3. Dokumen ini juga menjelaskan tipe-tipe data dan cara mengatur properti field dalam membuat tabel di Access 2010.
Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang dapat dirangkum dalam 3 kalimat:
1) Dokumen membahas upaya penanggulangan korupsi melalui jalur hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan implikasinya terhadap UU Tipikor. 2) Beberapa pasal korupsi di RKUHP diantaranya mengatur hukuman pidana untuk korupsi yang dapat berupa pidana
Kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Pada setiap titik, pembuat kebijakan dapat memilih kombinasi inflasi dan pengangguran dengan menggerakkan permintaan agregat di sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek. Faktor seperti inflasi yang diharapkan, pengangguran siklis, dan guncangan penawaran dapat menyebabkan pergeseran kurva Phillips.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENTMuhammad Rafi Kambara
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 2002 sebagai respons atas berbagai skandal besar perusahaan seperti Enron dan Worldcom, yang menetapkan standar baru untuk tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan perusahaan publik.
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
BUDAYA NUSANTARA 4 ETNIS KEBUDAYAAN BUGIS, MAKASSAR, MANDAR, DAN TORAJAMuhammad Rafi Kambara
Dokumen tersebut membahas kebudayaan suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja di Sulawesi. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang lokasi dan lingkungan alam suku-suku tersebut, bahasa yang mereka gunakan, sejarah asal usul, sistem teknologi, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, sistem ekonomi, dan kesenian yang mereka miliki.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAMuhammad Rafi Kambara
Dokumen ini membahas tentang analisis Bursa Efek Indonesia dalam ruang lingkup keuangan negara. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga swasta yang menghubungkan investor dan perusahaan yang membutuhkan modal, diawasi oleh OJK. Bursa Efek Indonesia tidak termasuk dalam lingkup keuangan negara karena merupakan lembaga yang mencari keuntungan dari biaya perdagangan surat berharga.
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode NurhayatiMuhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati
Disusun oleh:
Handi Nopian
Ela Amalia
Ismail Imaduddin
Rira Helena
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listyawati
M Zaki Dzulfiqar R
Nurul Pratiwi S
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
Tata cara penarikan pinjaman dan hibah luar negeri meliputi tiga mekanisme, yaitu: (1) pembayaran langsung oleh pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, (2) penggantian pembiayaan pendahuluan apabila dana telah ditarik terlebih dahulu, (3) penggunaan letter of credit untuk pembelian barang dan jasa luar negeri. Prosesnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dan bank untuk memastikan dok
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Kas merupakan alat pembayaran yang siap digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan dan merupakan aktiva lancar paling likuid. Dokumen ini membahas tentang pengelolaan dan pelaporan kas, termasuk kas kecil, rekonsiliasi bank, piutang, dan penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas.
Ketiga undang-undang tersebut mengatur tentang pengelolaan keuangan negara di Indonesia dengan merujuk pada prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur tentang keuangan negara, Nomor 1 Tahun 2004 mengatur perbendaharaan negara, dan Nomor 15 Tahun 2004 mengatur pemeriksaan pengelolaan keuangan negara.
PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...
Perbandingan Hukum Perkawinan antara KUHPer dengan UU Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)
1. HUKUM PERKAWINAN
1. Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No. 1/1974 (UUP)
Ps.27 : suami hanya diperbolehkan mempunyai
seorang isteri saja & sebaliknya (asas monogami)
Ps.26 : perkawinan hanya dalam hub.keperdataan
Ps.81 : upacara keagamaan tidak boleh
dilangsungkan sebelum diadakan dihadapan
Pegawai Catatan Sipil
Perolehan keturunan bukan tujuan perkawinan
Ps.3 (1) : seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang isteri & sebaliknya (asas monogami)
Perolehan keturunan merupakan tujuan perkawinan
Ps.3 (2) : Pengadilan dapat memberi izin seorang
pria beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak2 bersangkutan (izin berpoligami)
Ps.63 : Pengadilan yang dimaksud yaitu Pengadilan
Agama dan Pengadilan Umum
Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan
Pengadilan Umum
Ps.4 : suami yang akan beristeri banyak wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan (read)
Ps.5 (1) : syarat2 agar dapat mengajukan
permohonan di Pengadilan (read)
Ps.5 (2) : persetujuan tidak diperlukan suami bila
isteri2nya tidak mungkin dimintai persetujuan / tidak
ada kabar dr isterinya sekurang2nya 2th / sebab2
lain yg perlu dinilai hakim
Ps.65 : ketentuan2 suami yg beristeri banyak (read)
Menurut UUP, suami boleh mempunyai isteri
banyak asal sesuai dg ketentuan yg berlaku yaitu
Ps.3(2), Ps.4, Ps.5, Ps.65
Ps.40 PP No.9/1975 : pengajuan permohonan tertulis
kpd Pengadilan bagi suami yg akan beristeri banyak
Ps.41 PP No.9/1975 : pemeriksaan Pengadilan (read)
Ps.42 PP No.9/1975 : pemeriksaan Pengadilan
dilakukan oleh Hakim selambat2nya 30hr setelah
diterimanya surat permohonan
Ps.43 PP No.9/1975 : Pengadilan memberi izin untuk
beristeri banyak
Ps.44 PP No.9/1975 : Pegawai Pencatat dilarang
mencatat perkawinan sebelum izin dr Pengadilan
2. 2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
Ps.27 : Asas Monogami
Ps.28 : ada kata sepakat dan kemauan bebas dari
pria & wanita
Ps.29 : pria 18th & wanita 15th
Ps.34 : masa tunggu bagi wanita yg bercerai yaitu
300hr sejak bubarnya perkawinan
Ps.35 : anak yg belum dewasa harus mendapat izin
kawin dr ortu; Ketentuan2 izin kawin diatur dalam
Ps.36, Ps.37, Ps.39, Ps.40, Ps.42 (read)
Ps.30-33 : tidak terkena larangan kawin
Ps.2 : dilakukan menurut hukum masing2 agama &
kepercayaannya
Ps.6 (syarat2 perkawinan) :
Persetujuan kedua calon
Yg belum 21th harus mendapat izin ortu
Jika ortu dr salah satu meninggal / tdk mampu
menyatakan kehendak, izin dr ortu yg masih
hidup / yg mampu menyatakan kehendak. Atau
wali / org yg memelihara / keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas
Jika ada perbedaan pendapat antara ortu / wali /
keluarga dalam garis lurus ke atas maka
Pengadilan dapat memberi izin setelah
mendengar org2 tsb.
Ketentuan ini berlaku sepanjang hukum masing2
agama & keturunannya tidak menentukan lain
Ps.7 : perkawinan diizinkan bila pria 19th &
wanita 16th
3. Larangan Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
Ps.30 : bertalian keluarga dalam garis keturunan ke
atas / bawah / menyamping yaitu saudara laki2 &
saudara perempuan
Ps.31 : Ipar, paman / paman ortu, bibi / bibi ortu,
anak saudara / cucu saudara
Ps.32 : kawan berzina atas putusan hakim
Ps.33 : mereka yang memperbarui perkawinan
setelah pembubaran perkawinan terakhir jika belum
lewat 1 tahun
Ps.8, perkawinan dilarang antara 2 org yg:
Berhub. darah dalam garis keturunan lurus ke
bawah / atas
Berhub. darah dalam garis keturunan
menyamping (antar saudara)
Berhub. semenda (mertua, anak / ibu / bapak
tiri, menantu)
Berhub. susuan (ortu susuan, anak susuan,
saudara susuan, paman/bibi susuan
Berhub. saudara dg isteri, dalam hal suami
beristeri banyak
Mempunyai hub. yg oleh agama / peraturan
lain yg berlaku dilarang kawin
Ps.9, org yg terikat perkawinan dilarang kawin
lagi, kecuali dalam hal:
Ps.3 (2): mendapat izin dr Pengadilan
Ps.4 (2): isteri tidak dapat menjalankan
kewajiban, cacad badan/penyakit, atau tidak
dapat melahirkan keturunan
Ps.10 : suami isteri telah cerai 2x tidak dapat
melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang
hukum agama dan kepercayaannya tidak
menentukan lain
3. 4. Perjanjian Perkawinan
KUHP (KUHP) UU No.1/1974 (UUP)
Ps.58 (1) : janji2 kawin tidak menimbulkan hak
untuk menuntut Hakim berlangsungnya perkawinan
dan menuntut penggantian biaya, segala
persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah
batal
Ps.151 : anak yg belum dewasa yg memenuhi
syarat unt. kawin, boleh bertindak sendiri dalam
perjanjian kawin, asal “dibantu” ortu / org yg harus
memberi izin padanya
Ps.147 : perjanjian kawin harus dibuat dg akta
notaris
Ps.152 : perjanjian kawin berlaku bagi pihak ketiga
sejak hari pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Ps.149 : setelah perkawinan, perjanjian kawin tidak
boleh diubah
Ps.139-143 : hal2 yg tidak dapat dimuat dalam
perjanjian kawin (hal.43)
Ps.29 :
Sebelum perkawinan mengadakan perjanjian
tertulis yg disahkan pegawai pencatatan
perkawinan
Perjanjian tidak dapat disahkan jika melanggar
batas2 hukum, agama, kesusilaan
Perjanjian berlaku sejak perkawinan
dilangsungkan
Selama perkawinan berlangsung, perjanjian
tidak dapat dirubah kecuali ada persetujuan
untuk merubah dan tidak merugikan pihak
ketiga
Perjanjian perkawinan bisa dibuat dg akta otentik
/ akta dibawah tangan
5. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
Ps.50 : memberitahukan kehendak kawin kepada
Pegawai Catatan Sipil
Ps.51 : pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan
Sipil harus dibuat sebuah akta
Ps.52 : sebelum perkawinan, Pegawai Catatan Sipil
harus menyelenggarakan pengumuman dg
menempelkan surat pengumuman selama 10 hari,
pengumuman tidak boleh berlangsung di hari
Minggu, Tahun Baru, Paskah, Natal, dan Mikraj
(hal.44). Surat di ttd ni Pegawai Catatan Sipil
Ps.53 : jika kedua calon tidak punya tempat tinggal
dalam daerah PCS yg sama, maka pengumuman
dilakukan oleh PCS tempat tinggal masing2
Ps.57 : pengumuman berlangsung selama 1 bulan,
jika tdk ada perkawinan, maka tdk boleh
berlangsung lg
Ps.100 : perkawinan dibuktikan dg asas perkawinan
PP No.9/1975,tahap2 pencatatan perkawinan :
Pegawai pencatat perkawinan
Ps.2 : selain agama Islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor
Catatan Sipil
Pemberitahuan perkawinan
Ps.3 : org yg akan kawin memberitahukan
kepada Pegawai pencatat. Pemberitahuan
dilakukan sekurang2nya 10hari kerja sebelum
perkawinan. Pengecualian thd jangka waktu
tsb yg disebabkan alasan penting, diberikan
Camat atas nama Bupati
Ps.4 : pemberitahuan dilakukan secara lisan /
tertulis
Ps.5 : pemberitahuan memuat (hal.61)
Penelitian oleh pegawai pencatat
Ps.6, pegawai pencatat meneliti hal2 sbb..
(hal.62)
Ps.7 : apabila terdapat halangan / belum
dipenuhinya pernyataan (3-10), segera
diberitahukan kepada calon / ortu / wakil
Pengumuman perkawinan
Ps.8 : pengumuman pemberitahuan perkawinan
dg menempelkan surat yg ditetapkan pada
Kantor Pencatatan Perkawinan
Ps.9 : pengumuman di ttd ni Pegawai Pencatat
dan memuat.. (hal.63)
4. Tata cara perkawinan
Dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak
pengumuman
Ps.10 : tata cara menurut masing2 hukum
agama & kepercayaan, dilaksanakan dihadapan
pegawai pencatat, & dihadiri 2org saksi
Ps.11 : sesudah dilangsungkan perkawinan,
kedua mempelai ttd dilanjutkan kedua saksi
dan pegawai pencatat, unt. agama Islam ttd
oleh wali nikah/yg mewakilinya. Dg
penandatanganan akta perkawinan, maka
perkawinan tercatat resmi
Ps.13 : Akta perkawinan rangkap 2, helai 1
oleh pegawai pencatat, helai 1 lg oleh Panitera
Pengadilan. Suami dan isteri masing2
diberikan kutipan akta perkawinan
6. Pelaksanaan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
Ps.71 , sebelum melangsungkan perkawinan, PCS
meminta supaya diperlihatkan :
Akta kelahiran kedua calon
Akta izin kawin dari PCS
Akta perantaraan Pengadilan Negeri
Jika perkawinan untuk kedua kali, harus ada
akta perceraian, akta kematian, turunan izin
Hakim untuk kawin
Bukti, pengumuman kawin tanpa pencegahan
telah berlangsung ditempat / yg dilakukan telah
digugurkan
Dispensasi kawin
Izin bagi perwira dan militer rendahan
Ps.74 : PCS berhak menolak atas kurang
lengkapnya surat2, pihak2 yg berkepentingan dapat
mengajukan permohonan kepada hakim bahwa
surat2 sudah mencukupi
Ps.75 : perkawinan tak boleh dilangsungkan
sebelum hari ke-10 setelah pengumuman
Ps.76 : perkawinan harus dilangsungkan di depan
umum, dihadapan PCS, dihadiri 2org saksi,
mencapai 21th, dan berdiam di Indonesia
Ps.78 : kedua calon menghadap sendiri di muka
PCS
5. 7. Pencegahan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
Ps.61-65, pihak yg berhak mencegah :
Bapak / ibu
Kakek / nenek
Paman / bibi
Wali / wali pengawas
Pengampu / pengampu pengawas
Saudara
Suami yg sudah cerai sebelum 300hari
Jawatan kejaksaan
Ps.61, alasan2 pencegahan :
Tidak mengindahkan izin kawin dr ortu
Belum mencapai 30th
Salah satu pihak dibawah pengampuan
Salah satu pihak tidak memenuhi syarat2 kawin
Pengumuman kawin tidak telah berlangsung
Ps.66 : pencegahan perkawinan diadili oleh
Pengadilan Negeri
Syarat & para pihak yg berhak mencegah
perkawinan
Ps.13 : dapat dicegah apabila ada pihak yg tidak
memenuhi syarat2
Ps.14 (1), para pihak yg dapat mencegah
perkawinan:
Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas /
bawah, Saudara, Wali nikah, Wali, Pengampu,
Pihak2 yg berkepentingan
Ps.14 (2) : yg tsb diatas dapat jg mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah
seorang berada dibawah pengampuan, shg
mengakibatkan kesengsaraan
Ps.15 : karena perkawinan seseorang terikat dg
salah satu dr kedua pihak, dapat mencegah
perkawinan baru dg tidak mengurangi ketentuan
ps.3 (2) dan ps.4, artinya yg bsgktn tdk dapat
mencegah bila perkawinan tsb mendapat izin dr
pengadilan
Ps.16 (1) : pejabat yg ditunjuk berkewajiban
mencegah berlangsungnya perkawinan
apabila..(hal.65)
Pengajuan & pencabutan pencegahan perkawinan
Ps.17 : Pencegahan diajukan kepada Pengadilan,
pegawai pencatat perkawinan & calon mempelai
Ps.18 : pencegahan dapat dicabut dg putusan
pengadilan/menarik kembali permohonan oleh
yg mencegah
Ps.19 : perkawinan tdk dapat dilangsungkan
apabila pencegahan belum dicabut
Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat
perkawinan
Ps.20 : pegawai pencatat tidak boleh membantu
melangsungkan perkawinan bila ada
pelanggaran mengenai (hal.65)
Ps.21 : jika pegawai pencatat berpendapat thd
perkawinan ada larangan menurut UU, ia akan
menolak perkawinan
Para pihak yg perkawinannya ditolak, berhak
mengajukan permohonan kepada Pengadilan
6. 8. Pembatalan Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
Ps.85 : kebatalan hanya dapat dinyatakan Hakim
Ps.86 : kebatalan perkawinan dapat dituntut oleh
(hal.47)
Ps.92 : pembatalan yg tidak dilangsungkan di
depan PCS/tanpa ada saksi, boleh diminta
pembatalan oleh (hal.47)
Ps.93 : larangan thd pihak2 tertentu untuk
melakukan pembatalan (hal.47)
Ps.94 : jawatan kejaksaan tdk boleh menuntut
pembatalan
Syarat2 & pihak2 yg berhak mengajukan pembatalan
Ps.22 : dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi
syarat2
Ps.23 : yg dapat mengajukan pembatalan (hal.67)
Ps.24 : karena perkawinan masih terikat dg salah
satu dari kedua pihak, dapat mengajukan
pembatalan baru
Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan
Ps.25 : permohonan pembatalan diajukan kepada
Pengadilan
Ps.26 : perkawinan yg dilangsungkan dimuka
pegawai pencatat perkawinan yg tdk berwenang,
wali nikah tdk sah atau tanpa 2 saksi dapat diminta
pembatalan oleh keluarga dalam garis keturunan
keatas, jaksa, dan suami/istri. Hak untuk
membatalkan gugur bila mereka telah hidup
bersama & dapat memperlihatkan akte perkawinan
& perkawinan diperbarui
Ps.27 : suami/istri dapat mengajukan permohonan
pembatalan apabila .. (hal 67-68)
Ps.38 PP 9/1975 : tata cara pengajuan permohonan
pembatalan sesuai dg tata cara pengajuan gugatan
perceraian
Saat batalnya perkawinan
Ps.28 : batal dimulai setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yg tetap & berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawinan (hal.68)
Ps.37 PP 9/1975 : batalnya perkawinan hanya dapat
diputuskan Pengadilan
9. Hak & kewajiban suami-isteri
KUHP UU No.1/1974
Antara lain sbb:
Ps.103 : harus setia & tolong menolong
Ps.104 : wajib memelihara & mendidik anaknya
Ps.105 (1) : suami adalah kepala dalam persatuan
Ps.105 (2) : suami wajib memberi bantuan isteri
Ps.105 (3) : suami harus mengurus harta kekayaan
pribadi isteri
Ps.105 (4) : suami berhak mengurus harta
kekayaan bersama
Ps.105 (5) : suami tdk boleh memindahtangankan
harta kekayaan tak bergerak milik isteri tanpa
persetujuan isteri
Ps.106 (1) : isteri harus tunduk & patuh kepada
suami
Ps.106 (2) : isteri wajib tinggal dg suami
Ps.30-34 sbb :
Suami-isteri memikul kewajiban untuk
menegakkan RT
Hak & kedudukan istri seimbang dengan suami
Masing2 pihak berhak melakukan perbuatan
hukum
Suami kepala keluarga & istri ibu RT
Harus mempunyai tempat kediaman yg tetap
Wajib saling mencintai, menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir batin
Suami wajib melindungi isterinya & memberikan
segala keperluan hidup sesuai kemampuan
Isteri wajib mengatur RT sebaik2nya
Jika melalaikan kewajibannya dapat mengajukan
gugatan ke Pengadilan
7. Ps.110 : suami wajib membantu isteri dimuka
hakim
Ps.118 : isteri berhak membuat surat wasiat tanpa
izin suami
Ps.111 : bantuan suami kepada isteri tidak
diperlukan apabila:
Isteri dituntut dimuka hakim perkara pidana
Isteri mengajukan tuntutan perceraian, pemisahan
meja & tempat tidur, / pemisahan harta kekayaan
10. Harta Benda dalam Perkawinan
KUHP UU No.1/1974
Persatuan harta kekayaan
Pengurusan harta kekayaan persatuan
Ps.119 : prinsip harta benda perkawinan adalah
bulat
Ps.105 : yg berwenang atas harta benda
perkawinan adalah suami sbg kepala perkawinan
Ps.124 (1) : harta persatuan yaitu suami sbg
kepala harta persatuan
Ps.124 (2) : suami boleh menjual,
memindahtangankan, & membebani harta
kekayaan persatuan tanpa campur tangan isteri,
kecuali dalam hal (hal.49)
Bubarnya harta persatuan
Ps.126, harta kekayaan persatuan bubar karena:
Kematian
Perkawinan baru isteri atas izin hakim
Perceraian
Perpisahan tempat tidur & harta kekayaan
Pemisahan harta kekayaan
Alasan-alasan pemisahan harta kekayaan
Ps.186 (1), sepanjang perkawinan isteri berhak
memajukan tuntutan kepada Hakim akan
pemisahan harta kekayaan, dalam hal sbb
(hal.50)
Ps.186 (2) : pemisahan harta kekayaan atas
pemufakatan sendiri adalah terlarang
Ps.187 : tuntutan diumumkan dg terang2an
Akibat-akibat pemisahan harta kekayaan
Ps.189 : kekuatan putusan pengadilan perihal
pemisahan harta kekayaan berlaku surut sampai
hari tuntutan diajukan.
Akibat dari pemisahan harta kekayaan sbb:
Ps.193 : isteri wajib memberi sumbangan
Ps.194 : isteri memperoleh kebebasan untuk
mengurusi sendiri harta kekayaan &
menggunakan barang bergerak atas izin PN
Ps.35 : harta bawaan dari masing2 & yg diperoleh
masing2 sebagai hadiah/warisan, adalah dibawah
penguasaan masing2
Harta benda perkawinan dalam UUP adalah terpisah
Ps.29 : apabila mau menyimpang dr prinsip harta
perkawinan, maka dibuat perjanjian sebelum
perkawinan
Ps.36, yg berwenang bertindak atas harta benda
perkawinan:
Harta bersama, dapat bertindak atas persetujuan
kedua pihak
Harta bawaan masing2, mempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum
Ps.37 : jika bercerai, harta bersama diatur dalam
hukum masing2
8. Penyatuan kembali harta kekayaan yg sudah
dipisah
Dengan persetujuan suami-isteri
Ps.196 : dengan cara memuatkannya dalam akta
otentik
Ps.198 : wajib mengumumkan pemulihan
kembali dengan terang2an