Government Strategy in Developing Multimodal Transportation

1. STRATEGI PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN TRANSPORTASI MULTIMODA
Sekretaris Badan Litbang Perhubungan
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Jakarta, Februari 2013

2. TRANSPORTASI MULTIMODA
 Menurut United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD):
“… the carriage of goods by at least two different modes of transport on the
basis of a multimodal transport contract from a place in one country at
which the goods are taken in charge by the multimodal transport operator
(MTO) to a place designated for delivery situated in a different country.”
 Transportasi Multimoda berdasarkan Sistranas didefinisikan:
Transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda
transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan
dokumen transportasi multimoda, dari suatu tempat barang diterima oleh
operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk
penerimaan barang tersebut.
 Angkutan Multimoda berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2011:
Angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda
angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen
angkutan multimoda ke suatu tempat diterimanya barang oleh badan usaha
angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan
barang kepada penerima barang angkutan multimoda.

3. Mewujudkan pelayanan one stop service, dengan
indikator single seamless service (S3) yaitu single
operator, single tariff, dan single document untuk
angkutan barang.
TUJUAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
MULTIMODA

4. UU NO: 22/ 2009, TTG LLAJ
Keterpaduan Antar Moda Diatur
Pada Bagian Ke Lima Angkutan
Multimoda Pasal 165
UU NO.23/2007, TTG
PERKERETAPIAN
Keterpaduan Antar Moda
Diatur Pada Bagian Ke
Empat Angkutan
Multimoda Pasal 147 Ayat
1,2, DAN 3
UU NO.1/2009 TTG
PENERBANGAN
keterpaduan antar moda diatur
pada paragraf 11 tanggung jawab
angkutan intermoda pasal 182 ,
angkutan multimoda pasal 187,
188, 189, 190 DAN 191
UU NO.17/2008 , TTG
PELAYARAN
Keterpaduan Antar Moda Diatur Pada
Bagian Kesepuluh Tentang Angkutan
Multimoda Terdiri Dari Pasal 50 ayat
1,2. pasal 51 ayat 1,2, pasal 52, pasal 53
ayat 1 dan 2, pasal 54 dan pasal 55
ANGKUTAN
MULTIMODA
ASEAN Framework
Agreement on Multimodal
Transport (AFAMT)
SISTRANAS
Permenhub No :
KM. 49/2005
United Nations Convention
on International Multimodal
Transport of Goods
PP No. 8/2011 TTG
Angkutan Multimoda dan
PM No. 8/2012 TTG
Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan
Multimoda
DASAR HUKUM

5. MENGAPA BUKAN SISTEM UNIMODA?
Kontrak tersendiri untuk
setiap tahap kegiatan
Dokumen tersendiri untuk
setiap tahap kegiatan
Billing tersendiri untuk setiap
kontrak
Beda persyaratan dan tingkat
pertanggung-jawaban untuk
setiap tahap kegiatan

6. APA PENGARUHNYA?
Transaksi dagang perlu diikuti secara
teliti untuk semua tahapan
Sulit menentukan seluruh biaya secara
tuntas
Sulit untuk mengurus klaim
Sulit menentukan waktu yang pasti
untuk suatu transaksi dagang

7. APA AKIBATNYA?
 Mempersulit eksporter/consignor
disetiap lini tahapan kegiatan;
 Mempermahal biaya angkutan,
karena:
o Pelaksanaan angkutan harus
tampil disetiap jenjang birokrasi;
o Struktur biaya angkutan tidak
pasti;
o Klaim angkutan sulit diurus;
o Biaya premi asuransi tinggi.
 Eksporter/consignor menghadapi
banyak penanggung jawab
angkutan.

8. MENGAPA HARUS ANGKUTAN MULTIMODA?
 Mengurangi waktu yang hilang pada trans-
shipment point;
 Mengangkut lebih cepat, menekan kerugian
terhadap jarak, dan menghemat permodalan;
 Mengurangi beban dokumentasi, formalitas dan
birokrasi;
 Menghemat biaya karena tarif rata-rata dan
biaya asuransi turun;
 Memerlukan satu agen saja sebagai penanggung
jawab;
 Menurunkan harga barang ekspor;
 Meningkatkan daya saing barang ekspor di pasar
global.

9. APA KUNCI SUKSES KINERJA ANGKUTAN
MULTIMODA?
Tepat waktu
Utuh bentuk/wujud
Utuh jumlah
Pelayanan yang baik
Biaya kompetitif
Kepercayaan
Image

10. SEGMEN KEGIATAN INDUSTRI JASA ANGKUTAN
MULTIMODA
Pabrik/
pergudangan
Pengangkutan
ke
transshipment
point
Transshipment
point (stasiun/
pelabuhan/
bandar udara)
Pengangkutan/
main haul
(kereta api/
kapal/
pesawat
terbang)
Trans-shipment
point (stasiun/
pelabuhan/
bandar udara)
Pengangkutan
dari
transshipment
point
Pengecer/
Konsumen
Industri jasa transportasi multimoda berdasarkan segmen kegiatan secara
diagramatis dapat digambarkan berikut ini:

11. Dari gambar di atas dapat diuraikan kegiatan yang
terdapat pada masing-masing segmen, yaitu:
 Pabrik/pergudangan, beberapa kegiatan usaha yang terdapat
pada segmen ini meliputi:
• Pergudangan/warehousing;
• Penyimpanan/ inventory;
• Sortasi;
• Pengepakan;
• Penandaan/marking;
• Pengukuran;
• Penimbangan;
• Stuffing;
• Stripping.
 Pengangkutan ke/dari transshipment point, beberapa kegiatan
usaha yang terdapat pada segmen ini meliputi:
• Pengangkutan dengan angkutan jalan, perkeretaapian, SDP atau
kombinasinya;
• Asuransi;
• Klaim asuransi.

12. Lanjutan...
 Transshipment point (stasiun/pelabuhan/bandar udara),
beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada segmen ini
meliputi:
• Pergudangan/warehousing;
• Bongkar/muat;
• Tally;
• Kepabeanan;
• Karantina;
• Stuffing;
• Stripping;
• Pengurusan Dokumen
 Pengangkutan/main haul (kereta api/kapal/pesawat
terbang), beberapa kegiatan usaha yang terdapat pada
segmen ini meliputi:
• Asuransi;
• Klaim asuransi

13. 1. KETERPADUAN JARINGAN PRASARANA
 Pembangunan jaringan prasarana transportasi di tingkat
wilayah ditangani oleh beberapa kementerian dan pemerintah
daerah sehingga diperlukan unit organisasi untuk
mengkoordinasikan perencanaan dan pembangunan jaringan
prasarana agar tidak terjadi kapasitas berlebih pada masing-
masing moda;
 Belum berkembangnya fasilitas logistics center sehingga
pengguna jasa dan operator sulit mendapatkan informasi
muatan dan angkutan;
 Keterpaduan antarsimpul saat ini belum terhubung secara
optimal;
 Pembangunan simpul terminal masih sering kurang
memperhatikan penyediaan prasarana trans-shipment.
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda

14. 2. KETERPADUAN JARINGAN PELAYANAN ANGKUTAN BARANG
• Penanganan keterpaduan pelayanan
angkutan multimoda kurang optimal
• Dokumen angkutan barang yang digunakan
masih bersifat masing-masing moda
Katerpaduan
Pelayanan
• Kompatibilitas antarsarana dan fasilitas
penunjang masih belum optimal
Keterpaduan
Sarana dan
Fasilitas
Penunjang
• Pengembangan sistem informasi di bidang
transportasi multimoda sudah berjalan
tetapi masih bersifat parsial (tracking
system, electronic seal)
Keterpaduan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda (Lanjutan…)

15. • Perusahaan penyedia jasa logistik belum mampu bersaing secara
internasional
• Kompetensi SDM di bidang angkutan multimoda masih perlu
ditingkatkan
• Lembaga sertifikasi profesi di bidang angkutan multimoda belum
terbentuk
• Lembaga atau unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan
angkutan multimoda terdiri dari beberapa lembaga sehingga
diperlukan koordinasi
3. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PENGUSAHAAN
Beberapa Permasalahan Penyelenggaraan
Angkutan Multimoda

16. 16
Perbandingan Nilai Logistic
Performance Index (LPI)
Negara-Negara Anggota ASEAN
Country
LPI Custom Infrastructure
International
Shipment
Competence
Tracking &
Tracing
Timelines
Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score Rank Score
Singapore 1 4.13 1 4.10 2 4.15 2 3.99 6 4.07 6 4.07 1 4.39
Malaysia 29 3.49 29 3.28 27 3.43 26 3.40 30 3.45 28 3.54 28 3.86
Thailand 38 3.18 42 2.96 44 3.08 35 3.21 49 2.98 45 3.18 39 3.63
Philipines 52 3.02 67 2.63 62 2.80 56 2.97 39 3.14 39 3.30 69 3.30
Vietnam 53 3.00 63 2.65 72 2.68 39 3.14 82 2.68 47 3.16 38 3.64
Indonesia 59 2.94 75 2.53 85 2.54 57 2.97 62 2.85 52 3.12 42 3.61
Rata-Rata
Score
3.29 3.03 3.11 3.28 3.20 3.40 3.74
Sumber: World Bank, 2012

17. 17
Perbandingan Nilai Logistic
Performance Index (LPI)
Pulau Jawa, indonesia dan Negara-
Negara Anggota ASEAN
No
Variabel Logistic Performance Index
(LPI)
Rata-Rata
Pulau Jawa
Rata-Rata
Indonesia
Rata-Rata Negara-
Negara ASEAN
1 Customs (Efisiensi Proses Clearance)
3,04 2,53 3,025
2 Infrastructure (Kualitas Infrastruktur
Transportasi)
2,87 2,54 3,11
3 International Shipment 3,11 2,97 3,28
4 Competence (Kompetensi dan Kualitas
Jasa Logistik)
3,03 2,85 3,20
5 Tracking and Tracing (Kemampuan
Melacak dan Menelusuri Muatan
Barang)
3,04 3,12 3,40
6 Timelines (Ketepatan Waktu
Pengiriman Barang Dengan
Kesesuaian Jadwal Pengiriman
Barang)
3,53 3,61 3,74
Sumber: Study Kinerja Logistik di Pulau Jawa, 2012

18. 1. Peningkatan Keterpaduan Jaringan
Prasarana
2. Peningkatan Keterpaduan Jaringan
Pelayanan
3. Peningkatan Kualitas Badan Usaha
Angkutan Multimoda
STRATEGI PENGEMBANGAN ANGKUTAN
MULTIMODA DI PULAU JAWA

19. strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PRASARANA
 Mengurangi beban jalan dengan mengembangkan
jaringan transportasi multimoda dan logistic center
sebagai upaya meningkatkan kelancaran arus barang
dari pusat produksi menuju outlet-inlet, ekspor-impor
dan antar pulau.
 Mengembangkan jaringan kereta api untuk angkutan
barang jarak jauh.
 Optimasi kapasitas pelabuhan dan pengembangan
interkoneksi dengan hinterland dan hub internasional.

20.  Menyiapkan pelabuhan sebagai hub internasional
untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada hub
internasional di negara lain.
 Mengoptimalkan peran bandar udara yang ada untuk
dapat berfungsi sebagai bandar udara kargo.
 Meningkatnya keterpaduan jaringan prasarana pada
simpul transportasi udara.
strategi 1: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PRASARANA (Lanjutan..)

21. Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PELAYANAN
 Meningkatkan pelayanan angkutan barang melalui
angkutan kereta api.
 Memberlakukan asas cabotage untuk angkutan laut
dalam negeri secara penuh sesuai jadwal roadmap.
 Meningkatkan aksesibilitas barang di daerah
tertinggal dan daerah padat/macet.
 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan
angkutan laut yang dilakukan secara terpadu serta
melalui penataan jaringan trayek.
 Peningkatan efisiensi operasional pelayanan.

22.  Meningkatkan kinerja pelayanan pada pelabuhan strategis
yang menangani sebagian besar arus barang (Banten,
Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak).
 Meningkatkan kinerja pelayanan kargo pada bandar udara
yang menangani arus kargo (Soekarno Hatta, Adi Sicipto,
Juanda).
Strategi 2: PENINGKATAN KETERPADUAN
JARINGAN PELAYANAN (lanjutan..)

23. Stategi 3: peningkatan Kualitas Badan Usaha
Angkutan Multimoda
 Peningkatan pembinaan badan usaha angkutan
multimoda agar mampu bersaing secara internasional;
 Meningkatkan kualitas SDM angkutan multimoda;
 Pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) di
bidang angkutan multimoda.

24. TERIMA KASIH