MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang bersifat penetapan seperti menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres dan Presiden-Wapres apabila lowong jabatan, atau tidak dapat melaksanakan tugas. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara melainkan setara dengan lembaga negara lainnya.

10. Dari Peraturan Perundang-undangan tersebut, aturan yang mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

13. Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Satu Naskah dinyatakan dalam Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 sebagai Naskah Perbantuan dan Kompilasi Tanpa Ada Opini.

31. Sekian & terimakasih