Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai: 1. Apa itu SPT Tahunan dan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan 2. Jenis-jenis penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 3. Cara pengisian dan penyampaian SPT Tahunan

1. Apa itu SPT Tahunan?
• Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan
formulir yang digunakan Wajib Pajak
untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran PPh, objek pajak
PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan
kewajiban.

2. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF
wajib:
untuk memiliki NPWP; dan
• Wajib dengan benar, lengkap, dan jelas,
dan menandatangani; serta
ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

3. www.pajak.go.id
Download/
unduh
Ambil
sendiri
Mobil Pajak Keliling/
Pojok Pajak
KPP / KP2KP

4. Media
Penyampaian
SPT Tahunan
Langsung
KPP/KP2KP
Tempat lain
Pojok Pajak
Drop Box
Mobil Pajak
Kantor Pos
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP
(www.pajak.go.id) khusus
formulir 1770 S & 1770 SS
dengan bukti pengiriman surat
ke KPP tempat WP terdaftar

5. • Setiap
yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk
atau untuk
Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.

6. Jenis Penghasilan Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor,
tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang
pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi
kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali
besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau
kegiatan dan penghargaan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi
kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali
besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan
pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung
besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya
penjualan perhiasan, kendaraan dsb
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang,
keuntungan selisih kurs
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari
penghasilan yg belum dikenakan PPh
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan

7. Jenis Penghasilan Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan
merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka
hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau
hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Harus dilaporkan dalam SPT
Tahunan PPh
Namun tidak diperhitungkan
dalam penentuan pajak
terutang/pajak yang dibayarkanHarta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan
objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan
atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan
atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan
Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa

8. dari pemberi
kerja
dari
penghasilan
lain-lain
dari harta
yang dimiliki
dari kegiatan
usaha
Sumber
Penghasilan

9. Keterangan
PTKP Setahun
(1 Januari 2008 – 31
Desember 2012)
(mulai 1 Januari
2013)
Untuk diri Wajib Pajak 15.840.000 24.300.000
Tambahan pegawai kawin 1.320.000 2.025.000
Tambahan anggota keluarga
sedarah & semenda dalam garis
keturunan lurus, anak angkat,
maksimum 3 orang
1.320.000 2.025.000

10. WP Tidak Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan TK/0 15.840.000 24.300.000
1 Tanggungan TK/1 17.160.000 26.325.000
2 Tanggungan TK/2 18.480.000 28.350.000
3 Tanggungan TK/3 19.800.000 30.375.000
WP Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/0 17.160.000 26.325.000
1 Tanggungan K/1 18.480.000 28.350.000
2 Tanggungan K/2 19.800.000 30.375.000
3 Tanggungan K/3 21.120.000 32.400.000

11. WP Kawin + Penghasilan Istri
Digabung
Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 50.625.000
1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 52.650.000
2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 54.675.000
3 Tanggungan K/I/3 36.960.000 56.700.000

12. NO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF
1. s.d. Rp 50.000.000 5%
2. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 30%

13. •Mempunyai penghasilan:
•dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan
pembukuan atau norma penghitungan pengjasilan neto
•Dari satu atau lebih pemberi kerja
•Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
•Dari penghasilan lain
1770
• Mempunyai penghasilan:
• dari satu atau lebih pemberi kerja
• Dalam negeri lainnya
• Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
1770 S
• Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi
kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya
kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi1770 SS

14. Suami Istri
Formulir
SPT Suami
Formulir
SPT Istri
Keterangan
PNS/
Swasta
PNS/
Swasta
1770S 1770S
• Suami dan Istri masing-masing
mengisi SPT Tahunan;
• Besarnya PPh yg harus dilunasi
oleh masing-masing suami-istri
dihitung berdasarkan
penggabungan penghasilan neto
suami-istri dan disesuaikan dengan
perbandingan penghasilan neto
mereka
PNS/
Swasta
Usaha 1770S 1770
Usaha
PNS/
Swasta
1770 1770S

15. •Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan
batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun
•Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan
batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun
Biaya Jabatan/
Biaya Pensiun
• 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga
(khusus PNS/TNI/POLRI)Iuran Pensiun
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya
kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan
pemerintahZakat
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah
tanggunganPTKP

16. 1. Badan Amil Zakat Nasional,
2. LAZ Dompet Dhuafa Republika,
3. LAZ Yayasan Amanah Takaful,
4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat,
5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat,
6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah,
7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah,
8. LAZ Persatuan Islam,
9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank
Negara Indonesia,
10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat,
11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia,
12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat
Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil,
14. LAZ Baituzzakah Pertamina,
15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid
(DUDT),
16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia,
17. LAZIS Muhammadiyah,
18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU),
19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(LAZIS IPHI), dan
20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen
Indonesia (LEMSAKTI).
(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)

17.  Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan
induknya
 Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti
nama, NPWP, dan tahun pajaknya
 Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika
tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah
 Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT
menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus
dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan
 Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank

18. DASAR HUKUM NORMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 536/PJ./2000
TENTANG
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK
YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
tanggal 29 Desember 2000
Pasal 1
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan
pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.
(3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk
menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

19. Pasal 2
(1) Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal
Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
(2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil
pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
(3) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan
Neto.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun
pajak yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :
a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
b. ibukota propinsi lainnya;
c. daerah lainnya.
(2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

20. Pasal 5
(1) Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau
pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan
pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan
penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma
Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi,
sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan
mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1).
Pasal 7
Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Keputusan ini.
Pasal 8
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991
tanggal 9 Januari 1991 dan KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi
(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.

21. ????

22. 1. Nama DIAN WIDYANTO
2. Alamat Jl. Sakti No. 18 Jakarta
3. Jabatan
Dosen Universitas Negeri X di
Jakarta
4. Pangkat/Golongan Pembina / IVa
5. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
6. NPWP 48.999.666.2-035.000
7. Masa Kerja Januari – Desember 2012

23. A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen di Universitas X sudah dipotong oleh
pemberi kerja
B. Dari Kegiatan Usaha: Pak Dian juga memiliki pekerjaan lain sebagai terapis bekam (jasa
kesehatan) dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto
yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 30%. (KEP-536/PJ./2000)
C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000
D. Penghasilan Lain-lain:
1. Pak Dian juga mendapatkan bonus dari penerbit buku mengenai terapi bekam sebesar
Rp 20.000.000 belum dipotong PPh Pasal 21.
2. Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun
2012.
3. Pada tahun tersebut Pak Dian diundang sebagai narasumber di sebuah seminar
mengenai terapi akunputur dan mendapatkan honorarium sebesar Rp 10.000.000 dan
telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari jumlah bruto
Ilustrasi

24. Ilustrasi
A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp750.000 ;
B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar Rp
1.164.650
C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Universitas Swasta
Z) sebesar Rp 250.000

25. 1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000
2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan
Rp60.000.000
3. Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp
100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance
4. Tanah di jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun
2000 dengan harga Rp. 600.000.000
5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp
150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga
deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri.(tarif PPh atas bungan deposito
sebesar 20%)
6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2010 sejumlah
Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun
2012 sebesar Rp 80.000.000
Data Wajib Pajak Tahun 2012

26. Diisi dengan
jumlah
seluruh
kewajiban
termasuk
bunganya
Diisi dengan Nama
sesuai Akte
Diisi dengan
pekerjaan
Diisi dengan Tanggal
Lahir sesuai Akte
Diisi dengan
Hubungan Keluarga

27. Diisi dengan tahun
pajak bersangkutan
Di isi
dengan
jenis harta
wajib
pajak
Diisi dengan harga
perolehan atau
harga/nilai pada
saat membeli/
menerima harta
Perhitungan
Menggunakan
Norma
Diisi dengan
NPWP dan
nama sesuai
dengan
formulir
1721 –
A1/A2
Diisi dengan
tahun
perolehan
atau tahun
mendapatkan/
menerima
harta
Diisi dengan
Hasil Penjumlahan
Seluruh Harta pada
kolom (4).
Diisi dengan NOP
Tanah/Bangunan,
nomor BPKB atau
keterangan lain

28. Diisi dengan jumlah
penghasilan bruto dari
warisan yang diterima
(bila ada)

29. Diisi dengan
jumlah bunga
yang diperoleh
Diisi dengan PPh
yang terhutang
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Diisi dengan
jumlah PPh yang
terhutang

30. Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Diisi dengan
nama pemotong/
pemungut bila
ada dalam tahun
2012 dan bila
lampiran tidak
cukup dapat
ditambah
Diisi dengan nama
nomor bukti/tanggal
dan jumlah PPh yang
dipotong/pungut
sumbernya dari bukti
potong/pungut yang
diterima wajib pajak

31. Diisi dengan
jumlah seluruh
PPh yang
dipotong/
dipungut

32. Diisi dengan
NPWP dan nama
pemberi kerja
Diisi dengan
penghasilan bruto
selama satu tahun
Penghasilan dari
pembicara
seminar
Penghasilan dari
penerbit buku
PT. Y
Diisi dengan
pengurang
penghasilan bruto
Diisi dengan
penghasilan neto
(Ph bruto-
pengurang)
Jumlah
penghasilan
netto
Jumlah
penghasilan
netto

33. Jumlah
peredaran usaha
dikali norma
yang ditetapkan
Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Norma penghitungan penghasilan
netto yang telah ditetapkan dalam
KEP-536/PJ./2000
Diisi dengan jumlah peredaran
usaha (omzet) selama setahun
Jumlah
penghasilan
neto

34. Jangan lupa
mengisi kolom-
kolom ini
Karena
menggunakan
norma, maka
semua Bagian A
ini kosong

35. Jangan lupa
mengisi
kolom-kolom
ini
Diisi dengan
angka dari
lampiran 1
halaman 1
Diisi dengan
klasifikasi lapangan
usaha sesuai
dengan jenis
usaha/pekerjaan
Hitung PTKP
sesuai status dan
jumlah
tanggungan
Di isi dengan
nomor telepon dan
atau faksimili yang
dapat dihubungi
Pilih sesuai status perkawinan dan diisi
dengan jumlah tanggungan
Diisi dengan
angka dari
lampiran 1
halaman 2

36. Yang masih
harus dibayar
dengan SSP
Angsuran PPh
Pasal 25
Jangan lupa
tanda tangan
Kredit pajak yang
diperoleh dari
1770-II bagian a
kolom 7
Kredit pajak dari
angsuran PPh
pasal 25 setiap
bulan selama
tahun 2012
Jangan lupa
memberi
tanda silang
pada bagian
yang akan
dilampirkan

37. Perhitungan Sendiri
Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013
Form Induk 1770 Nomor 21
Nama : Dian Widyanto
NPWP : 48.999.666.2-501.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2012
1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS Rp 43.093.155
2 Penghasilan atas Kegiatan Usaha Rp 30.000.000 (+)
3 Bonus dari penerbit buku Rp 20.000.000
4 Honor sebagai Narasumber seminar Rp 10.000.000
4 Penghasilan Total Tahun 2012 Rp 103.093.155
-/- Penghasilan Tidak Teratur Rp 30.000.000 (-)
5 Penghasilan Teratur Tahun 2012 Rp 73.093.155
6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Rp 19.800.000 (-)
7 Penghasilan Kena Pajak Rp 53.293.155
8 PPh Terutang Rp 2.993.973
-/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Rp 1.164.650
9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2013 Rp 1.829.323
10 Angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan 152.444
Wajib Pajak
Dian
Widyanto
Dian Widyanto

38. 1.
2.
3.
•
NOMOR URUT : 0 2
: K E M E N D I K B U D
: 0 0 .
0 1 1 .
8 8 8 .
9 -
0 1 1 .
0 0 0
: B E N D A H A R A K E M E N D I K B U D
ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : D I A N W I D Y A N T O
NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 2 0 3 5 0 0 0
: J L . S A K T I N O . 1 8 J A K A R T A
PANGKAT / GOLONGAN : I I I / d
JABATAN : D O S E N U N I V E R S I T A S
STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2
RI
A.
•
•
•
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 /
1 2 /
2 0 1 2
K E M E N D I K B U D
NAMA : W A R S I T O
NIP/NRP : 1 3 3 2 3 3 5 3 3
D.1.1.32.49
LAMPIRAN I - B
TAHUNTAKWIM
Lembar 1 untuk KPP
FORMULIR
1721 - A2
Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
Lembar 3 untuk Pegawai
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
2 0 1 2PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN
PENSIUNANNYA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
PEREMP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
(Tempat) TGL BLN
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19
1.164.650
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
Warsito
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
28.453.200
2.845.320
1.138.128
32.436.648
11.760.000
2.786.400
46.983.048
2.349.152
1.540.741
1.164.650
N I H I L
3.889.893
43.093.155
19.800.000
23.293.155
JUMLAH PPh PASAL 21 :

39. Bukti Potong PPh 21 Non Final
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 2 - 5 0 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : D I A N W I D Y A N T O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
Jakarta,29 Oktober 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2011
No. Jenis Penghasilan
Jumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif
lebih
tinggi
20%
(Tidak
Ber-
NPWP)
Tarif
2.
PPh yang Terutang
(Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
10.000.000 2,5% 250.000
12.
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
250.00010.000.000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

40. LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh
Wajib Pajak ke KPP
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :
Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal ##
Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : DIAN WIDYANTO
F.2.0.32.01
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
: /
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran
……………………………………………...…………………..…………………………………………………….
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
ALAMAT OP
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuhRp 5.329.300
/
LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH
/ /
Tahun Pajak
Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
2
NOP
Masa Pajak
Jul AgsJan Feb Mar Apr Mei Jun
ALAMAT WP
0
3
DIAN WIDYANTO
JL. SAKTI NO.18
066 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP 8 9 9
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Wajib Pajak/Penyetor
JAKARTA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
5 2 0
Tanggal
9:
NAMA WP :
:
0 1
6 2 5
OktSep Nov Des
2
0
4 1 1 1 2
0 14

41. DENDA &
BUNGA
Ps. 7 UU KUP
Rp 100.000
dan 2% dari
Kurang Bayar
PIDANA KARENA
ALPA
Ps. 38 UU KUP
TIDAK MENYAMPAIKAN SPT atau
MENYAMPAIKAN SPT:
ISINYA TIDAK BENAR
TIDAK LENGKAP
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG
ISINYA TIDAK BENAR
PIDANA KARENA
SENGAJA
Ps. 39 UU KUP
kurungan paling singkat 3 bln
atau paling lama 1 tahun dan
denda paling sedikit 1 kali dari
pajak yg terhutang atau 2 kali
dari pajak terhutang
penjara paling singkat 6 bulan
dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit
2 x dari jumlah pajak terutang
dan paling banyak 4 kali dari
jumlah pajak terutang
41

42. Isilah SPT Tahunan
Anda dengan
 BENAR,
 LENGKAP, dan
 JELAS