2. Hukum administrasi sebagai hukum publik memiliki aspek
materiil maupun formil.
Aspek materiil hukum administrasi terdiri dari norma atau
kaidah-kaidah yang mengatur tentang jabatan, tugas, dan
wewenang jabatan dan resiko tindakan jabatan, dalam arti
mengatur tentang bagaimana seharusnya dan
seyogyanya pejabat (ambrager) menjalankan kekuasaan
pemerintahan.
Ketika tugas dan wewenang jabatan dimaksud dijalankan
bertentangan dengan norma atau kaidah hukum yang
ditetapkan, maka akan timbul konflik hukum yang disebut
sengketa administrasi. Konflik hukum ini sebagai akibat
dan resiko tindakan administasi, sehingga melekat
tanggunggugat secara hukum (liability).
3. Di lihat dari konsep hukum administrasi sebagai
bagian dari hukum publik dan sebagai instrumen
yuridis (yuridische instrumenten), diperlukan
seperangkat lembaga atau badan yang
berfungsi untuk menegakkan hukum
administrasi dari aspek materiil.
Lembaga atau Badan dimaksud adalah
peradilan administrasi yang dalam kepustakaan
hukum Perancis disebut “Tribunal administrative”
atau dalam bahasa inggris disebut “Tribunal
AdministrativeTribunal”.
4. Peradilan administrasi berfungsi memberi
pengayoman dan menyelesaikan sengketa
administrasi yang terjadi antara warga
Negara (burger) dengan pemerintah. Oleh
karena itu, peradilan administrasi sebagai
badan yang mencegah terjadinya tindakan
melawan hukum oleh pemerintah atau
penguasa (onrechtmatige overheidaad).
5. Berfungsinya peradilan administrasi ketika
terjadi sengketa administrasi yang timbul akibat
tindakan hukum administrasi (pemerintah) yang
bertentangan dengan hukum administrasi
secara materiil, artinya peradilan administrasi
menegakkan terhadap akibat tindakan
administrasi yang bertentangan dengan hukum
materiil, sedangkan prosedur dan syarat dalam
menjalankan peradilan administrasi ditetapkan
dalam hukum administrasi formil.
6. Hukum materiil dan hukum formil ini
berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan,
bahkan dapat dikatakan “peradilan tanpa
hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya
peradilan tanpa hukum formil akan liar (dapat
bertindak semaunya) sebab tidak ada batas-
batas yang jelas dalam melakukan
wewenangnya”.
7. Istilah yang digunakan dalam ranah
administrasi negara di Indonesia adalah
PeradilanTata Usaha Negara (PTUN).
Ada 4 macam peradilan di Indonesia:
1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. PeradilanTata Usaha Negara
8. Secara teoritis penggunaan istilah “peradilan
administrasi” ini lebih tepat daripada istilah
“peradilan tata usaha negara”.
Peradilan administrasi mengandung makna dan
cakupan lebih luas daripada istilah PeradilanTata
Usaha Negara. Karena tata usaha hanya
bersangkut-paut dengan surat menyurat.
Tata usaha ini diambil dari istilah administrasi
secara sempit, yakni segala kegiatan yang
bersangkut-paut dengan tulis-menulis, surat-
menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik dan
penyimpanan serta pengurusan naskah-naskah
yang bersifat teknis ketata-usahaan belaka.
9. Di dalam pengertian yang sempit ini
pengertian administrasi sama dengan
pengertian tata usaha dan kegiatan,
sedangkan kegiatan ketata-usahaan itu
hanya merupakan sebagian dari kegiatan
administrasi. Kata administrasi didalamnya
sudah tersimpul pula tata-usahanya.
10. 1. yang memutuskan adalah hakim;
2. penelitian terbatas pada “rechtsmatigheid”
keputusan Administrasi;
3. hanya dapat meniadakan keputusan Administrasi,
atau bila perlu memberi hukuman berupa uang
(denda administratif), tetapi tidak membuat putusan
lain yang menggantikan keputusan administrasi
yang pertama;
4. terikat pada mempertimbangkan pada fakta-fakta
dan keadaan, pada saat diambilnya keputusan
administrasi dan atas itu dipertimbangkan
rechtsmatigheid-nya.
11. AdaTigaTingkatan Peradilan:
1. PeradilanTata Usaha Negara (PeradilanTingkat
Pertama).
2. PeradilanTinggiTata Usaha Negara (Peradilan
Tingkat Banding).
3. Mahkamah Agung
12. Berdasarkan pasal 47 undang-undang Nomor
5Tahun 1986 menyebutkan bahwa “peradilan
bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha Negara. Rumusan tersebut menjadi
tugas dan wewenang secara umum dari
semua tingkatan peradilan administrasi”.
13. Peradilan administrasi/PTUN hanya untuk
memeriksa dan memutus sengketa
administrasi atau sengketaTata Usaha
Negara, di luar itu peradilan administrasi
tidak berwenang.
Keputusan yang ditetapkan oleh Peradilan
Administrasi dapat berupa: 1). gugatan
ditolak, 2). gugatan dikabulkan, 3). gugatan
tidak diterima, 4). gugatan gugur.
14. Di dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan
Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang
harus dilakukan oleh Badan PejabatTata Usaha Negara
yang mengeluarkanTata Usaha Negara, berupa:
1. pencabutan KeputusanTata Usaha Negara yang
bersangkutan; atau
2. pencabutan KeputusanTata Usaha Negara yang
bersangkutan, dan menerbitkan KeputusanTata Usaha
Negara yang baru; atau
3. penerbitan KeputusanTata Usaha Negara dalam hal gugatan
di dasarkan pada KeputusanTata Usaha Negara yang negative
dan fiktif (vide: pasal 3 UU No. 5Tahun 1986 jo UU No. 9Tahun
2004 tentang PTUN).
15. Unsur-unsur Keputusan Administrasi atau
KeputusanTata Usaha Negara, antara lain:
1. penetapan bersifat tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat
administrasi (tata usaha negara);
3. merupakan tindakan hukum administrasi (tata
usaha negara);
4. bersifat konkret dan individual;
5. final;
6. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata.
16. PTUN juga dapat memberikan keputusan yang bersifat
negatif yang memiliki derajat hukum yang sama dengan
keputusan yang bersifat konkret, yakni keputusan yang
dikeluarkan secara tertulis.
Pemaknaan bersikap diam atau tidak mengeluarkan atas
permohonan keputusan dianggap sebagai tindakan hukum
mengeluarkan keputusan penolakan dimaksud,
sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 3 ayat (2)
Undang-undang No. 9Tahun 2004 tentang PeradilanTata
Usaha Negara “Apabila dalam batas waktu 4 bulan sejak
permohonan diajukan dan Badan atau PejabatTata Usaha
Negara bersikap diam dan tidak memberi jawaban kepada
pemohon atau peminta, maka dianggap telah
mengeluarkan keputusan penolakan atas permohonan
dimaksud.”
17. Ada ketentuan mensyaratkan, apabila akan
membangun rumah harus memiliki Surat Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB). Ada seseorang
warga akan membangun rumah dan
mengajukan ijin kepada pemerintah, akan tetapi
telah lewat 4 bulan terhitung sejak permohonan
diajukan, pemerintah tidak mengeluarkan atau
tidak menjawab tentang permohonan ijin
dimaksud, maka sikap diam pemerintah
dimaksud dianggap telah mengeluarkan
keputusan penolakan mengeluarkan IMB.
18. KEPUTUSANADMINSTRASI NEGARA
Atau
KEPUTUSANTATA USAHA NEGARA
Sebagai perbuatan para aparatur pemerintahan
dapat digugat dan menjadi sengketa yang
ditangani, diadili, diputuskan oleh
PERADILANTATA USAHA NEGARA
(PTUN)
19. 1. Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan TUN yang merupakan keputusan yang bersifat umum;
3. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain
yang bersifat hukum pidana.
5. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
6. Keputusan TUN mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia;
7. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun didaerah, mengenai
hasil pemilihan umum.
20. KeputusanTata Usaha Negara yang
merupakan perbuatan hukum perdata,
umpamanya keputusan yang menyangkut
keputusan masalah jual beli tanah, tukar
guling, atau jual beli barang yang dilakukan
antara instansi pemerintah dan perseorangan
yang didasarkan pada ketentuan hukum
perdata.
21. KeputusanTata Usaha Negara yang
merupakan pengaturan yang bersifat umum,
ialah pengaturan yang memuat norma-
norma hukum yang dituangkan dalam bentuk
peraturan yang kekuatan berlakunya
mengikat setiap orang, misalnya : peraturan
gubernur, Peraturan Menteri, Peraturan
Bupati/Wali Kota, dan lain-lain.
22. KeputusanTata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan, ialah keputusan
yang untuk dapat berlaku masih memerlukan
persetujuan instansi atasan atau instansi lain.
Misalnya: Keputusan Komisi Kode Etik Polri
tentang PemberhentianTidak Dengan
Hormat/ Pemberhentian Dengan Hormat
(PTDH/PDH) terhadap seseorang anggota
POLRI.
23. KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan
berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang
hukum Acara Pidana atau peraturan Kitab
Undang-undang hukum Acara Pidana atau
perundang-undangan lain yang bersikap hukum
pidana, ialah umpamanya dalam perkara lalu-
lintas, dimana terdakwa dipidana dengan suatu
pidana bersyarat yang mewajibkan memikul
biaya perawatan si korban selama dirawat di
rumah sakit.
24. KeputusanTata Usaha Negara yang dikeluarkan atas
dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan
ketentuan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, umpamanya keputusan
Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan
sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan
atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang
menjelaskan, bahwa tanah sengketa tersebut
merupakan tanah Negara dan tidak berstatus tanah
warisan yang diperebutkan oleh para pihak.
25. KeputusanTata Usaha Negara mengenai tata
usaha NegaraAngkatan Bersenjata Republik
Indonesia, ialah yang bersangkut paut
dengan keputusan badan atau pejabat di
lingkunganAngkatan Bersenjata RI (TNI),
sebagaimana diatur dalam undang-undang
No. 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
bahwa tentang penyelesaian sengketaTata
Usaha Militer diselesaikanOleh peradilan
MiliterTingkatTinggi.
26. Keputusan panitia pemilihan, baik di pusat
maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan
umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal
134 Undang-undang No. 12Tahun 2003 tentang
Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, yang
menyebutkan bahwa, “Di dalam hal terjadi
perselisihan hasil pemilu sebagaimana dimaksud
dalam pasal 104, diperiksa dan diputuskan untuk
tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah
Konstitusi”. Jadi Keputusan Pemilihan Umum
bukan termasuk obyek sengketaTata Usaha
Negara.
27. Dikecualikan dalam pasal 2 Undang-undang
No 5Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9
Tahun 2004 tentang PTUN
Dikategorikan bukan sebagai keputusanTata
Usaha Negara dan bukan menjadi obyek
sengketa administrasi, sehingga dalam
memeriksa dan memutus sengketa tidak
masuk pada kompetensi PeradilanTata Usaha
Negara.
