SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 23
BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang
       Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari
keabsahan   politik.   Kehendak   rakyat   adalah   dasar   utama   kewenangan
pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi
meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh
rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi
disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara
demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan
bernegara dan pemerintahan.
       Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembang
dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang
ada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu
contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan
klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudian
dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat
sistem pemerintahan tersebut.
       Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan
pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam
masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai
kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara
demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas
negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
       Demikian juga dengan perkembangan HAM di dunia ini. Perjalanan
panjang HAM yang sudah melalui banyak lika-liku yang naik turun. Perspektif
sejarah dan sosial-kultural gagasan tentang HAM sebenarnya telah berlangsung
selama berabad-abad. .
     Di dalam konstitusi-konstitusi Negara-negara demokrasi modern setelah itu
perlindungan HAM menjadi isi pokoknya sehingga dapat disimpulkan bahwa
konstitusi sebenarnya merupakan instrument utama bagi perlindungan HAM
sebab setiap pemerintahan kekuasaannya dibatas oleh konstitusi. Di dalam ilmu
politik dan hukum tata Negara konstitusi memang memiliki fungsi untuk
membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak tampil secara sewenang-wenang.


1.2 Rumusan Masalah
     a.   Apa pengertian demokrasi ?
     b. Bagaimana demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya?
     c.   Apa pengertian hak asasi manusia?
     d. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia?
     e.   Bagaimana hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?


1.3 Tujuan
      a. Untuk mengetahui pengertian demokrasi,
      b. Untuk mengetahui demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya,
      c. Untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia,
      d. Untuk mengetahui perkembangan hak asasi manusia di Indonesia,
      e. Untuk mengetahui hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di
          Indonesia.




                           BAB 2. PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Demokrasi
       Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena
kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal
dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun,
arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah
berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem
“demokrasi” di banyak negara.
       Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat,
dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai
pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci
tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat
ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.
       Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu
negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara)
atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
       Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi
ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk
diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan
berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi
ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa
saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
       Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan
kewenangan     eksekutif,    lembaga-lembaga     pengadilan     yang     berwenang
menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat
(DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan
legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau
oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang
diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum
legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil
penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan
umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga
negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti
pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk
memilih (mempunyai hak pilih).
       Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya
kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung,
tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota
parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara
demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden
hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam
sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta
demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang
masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang
bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin
negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem
yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya
memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya
umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau
bekas narapidana).
       Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan
dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica)
dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi
sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat
kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk
membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.
       Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain,
misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan
aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap
lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada
mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara
dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori)
membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
       Menurut Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah
pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of the
people, by the people and for the people). Azas-azas pokok demokrasi dalam
suatu pemerintahan demokratis adalah:
a. pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan
   wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan
b. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.


2.1.1 Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis
   a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak,
       dengan ciri-ciri tambahan:
      a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan
         kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi;
      b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan
         kepada beberapa orang;
      c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota
         parlemen;
      d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara
         dalam praktik pelaksanaan demokrasi
   b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/
       pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.
   c. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan.


2.1.2 Macam-macam demokrasi
    a. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
a) Demokrasi langsung
       Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman
Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi
dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat
mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang
sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi
langsung sulit dilaksanakan karena:
      1) sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat
          sekaligus dalam membicarakan suatu urusan;
      2) tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang
          semakin rumit dan kompleks;
      3) musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan
          keputusan yang baik.
   b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan
       Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam
menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk
dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka
dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi
negara masing-masing.
       Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung
dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga
negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di
parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah
orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang
terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen.




   c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
          Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka
   untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh
   rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui
kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu
       negara bagian Swiss yang disebut Kanton.


2.1.3 Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya
     a. Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal)
            Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik
    tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan
    rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian,
    semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena
    kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam
    bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan
    golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan.
            Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena
    pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis
    bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya
    kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang
    menguasai opini masyarakat (public opinion).
     b. Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat)
            Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan
    perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak
    dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk
    mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai
    representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik
    negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang
    ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan.
    Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual.
          Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di
   negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia,
   Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri:
     a) sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia);
     b) sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
c) sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai
        pemimpin negara/ pemerintahan;
     d) sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara.
  c. Demokrasi Gabungan
       Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi
formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi
diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing
sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau
demokrasi rakyat.


2.1.4 Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan negara
   a. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer
          Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII
   dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan
   Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi,
   sesuai dengan konstitusi negara masing-masing.
          Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer
   sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini
   adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan
   perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan
   eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka
   wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau
   program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan
   negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan
   eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat
   menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan
   kedudukan eksekutif.
          Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang
   menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung
   pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.
Dalam demokrasi parlementer,          terdapat pembagian     kekuasaan
(distribution of powers) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan
kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan
kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif
maupun legislatif.
       Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:
1. pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar;
2. pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan
   baik;
3. kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat
   sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada
   kabinet;
4. mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan
   legislatif;
5. menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak
   di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat
   pula;
6. menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena
   setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen;
7. pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti
   dengan        pemerintah   baru   yang   dianggap   sanggup    menjalankan
   pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat.
             Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer:
1. kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap
    saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya;
2. sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun
    labil;
3. karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat
    menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya.
b . Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan
Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang
dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John
Locke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga
bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat
Baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi
teori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yang
berjudul L’Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi
menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan
melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran
dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan
undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/
lembaganya maupun fungsinya.
       Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (separation du
puvoir) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara itu,
kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presiden
dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri
terpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan
sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itu
menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (check and balance).
       Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:
1. pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen,
   sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil;
2. pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya
   tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet;
3. sistem check and balance dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang
   terlampau besar pada setiap badan;
4. mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang).
       Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan:
1. pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh;
2. pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
3. pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara
   badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas;
4. proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama.
c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum
       Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan
demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap
ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum.
Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa
tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena
dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa
persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat
langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya.
       Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum
fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib
dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifat
wajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahan
konstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat.
Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak
bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum
fakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang-
undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakan
referendum.
       Kelebihan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:
1. apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan
   itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai;
2. adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga
   pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya.
       Kelemahan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum:
1. pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit;
2. pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai
   atau menguji kualitas produk undang-undang.
2.1.5 Prinsip-prinsip Demokrasi
a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik.
b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara.
c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh
   para warga negara.
d. Penghormatan terhadap supremasi hukum.
       Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law),
antara lain sebagai berikut :
a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang;
b. Kedudukan yang sama dalam hukum;
c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang



2.1.5 Demokrasi di Indonesia
       Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat
demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan
melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia
Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi
bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini
beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa
menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring
dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam
bidang demokrasi yag tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk
Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa
Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar
biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar
datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur.
       Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun
dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi
tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap.
Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan
memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai
kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan
perpecahan.
         Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim,
menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah
menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil
melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara
berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi.
Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga
demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut
tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan
kekayaan hanya pada elit tertentu.




3.1.6 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan
      Orde Reformasi)
      Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam
empat periode, yaitu :
1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
         Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer.
Sistem     parlementer   ini   mulai   berlaku   sebulan    setelah   kemerdekaan
diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar
1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950.
Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia
lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan
dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif
terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan
perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.
2. Periode 1959-1965 (Orde Lama)
         Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin
sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang
bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan
demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah
adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan
terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang
kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif.
3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila
       Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat
mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya
pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik.
Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan
ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan
peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai
politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan
inkorporasi lembaga nonpemerintah
4. Periode 1998-sekarang( Reformasi )
       Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir.
Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya
lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya
reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal
bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial
yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan
dibangun.



2.2 Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia)
       Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh
manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan
Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United
Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah
hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil
dapat hidup sebagai manusia.
John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan
   langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur
   Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
   HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang
   melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
   Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,
   dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
   kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”


   2.2.1 Ciri Pokok Hakikat HAM
          Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan
   tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:
1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari
   manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama,
   etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi
   atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah
   Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur
   Fakih, 2003).




   2.2.2 Perkembangan Pemikiran HAM
          Perkembangan Pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu :
   1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada
      bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada
      bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II,
      totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk
      menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan
   juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM
   generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak
   asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat
   penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak
   ekonomi dan hak politik.
3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi
   ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya,
   politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak
   melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM
   generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan
   terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas
   utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak
   korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.
4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant
   dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan
   menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan
   rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan
   kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan
   sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-
   negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi
   manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and
   Government.


       Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:
a) Magna Charta
          Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM
   di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain
   memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute
   (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum
yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta
   pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).
b) The American declaration
          Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The
   American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan
   Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di
   dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus
   dibelenggu.
c) The French declaration
          Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration
   (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi
   sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak
   boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku
   prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap,
   kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada
   keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia
   bersalah.
d) The Four Freedom
         Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak
    kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang
    diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap
    bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi
    penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha,
    pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam
    posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain
    ( Mansyur Effendi,1994).


2.2.3 Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia
      Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol
pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta
mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3
UUD dalam 4 periode, yaitu:
1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945
2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi
   Republik Indonesia Serikat
3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950
4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945


2.3 Hubungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia
       Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dijelaskan bahwa Negara
Indonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun adalah Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi. HAM adalah salah
satu tiang yang sangat penting untuk menopang terbangun tegaknya sebuah
Negara demokrasi.
       Sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 yang
mengamanatkan hendak dibangunnya Negara demokrasi tersebut, maka UUD
1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-pasalnya tentang hak-hak asasi
manusia. Bangsa Indonesia sejak awal mempunyai komitmen yang sangat kuat
untuk menjunjung tinggi HAM, oleh karena itu bangsa Indonesia selalu berusaha
untuk menegakkannya sejalan dan selaras dengan falsafah bangsa Pancasila dan
perkembangan atau dinamika jamannya.
       Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945
merupakan piagam HAM pertama Indonesia yang lahir lebih dahulu dibanding
pernyataan HAM se dunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Komitmen
kuat tentan HAM sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 kemudian
dijabarkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945. Diantaranya
terdapat dalam beberapa pasal yakni pasal 28A sampai pasal 28 J.
       Namun dengan adanya berbagai pelanggaran HAM yang begitu banyak,
maka dipandang belum cukup apabila tentang HAM hanya sebagai mana
tercantum dalam piagam HAM yang ada selama ini. Untuk itu perlu adanya
ketetapan MPR yang khusus memuat tentang HAM. Tap MPR yang dimaksudkan
sebagai HAM terbaru itu adalah ketetapan No. XVII/MPR/1998. Selain itu juga
   terbentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia merupakan salah
   satu bentuk perkembangan dari pengakuan HAM di Indonesia.
            Lahirnya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dimaksudkan untuk
   memperkuat dan memantapkan komitmen bangsa akan pentingnya perlindungan
   HAM sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945, oleh karena itu
   Tap tersebut menegaskan bahwa:
   1. Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur
        Pemerintah untuk menghormati, mengakkan dan menyebarluaskan pemahaman
        mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.
   2. Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan
        Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrument Perserikatan
        Bangsa-bangsa tentang Hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan
        dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
   3. Penghormatan, pengakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh
        masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar
        kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga Negara dalam kehidupan
        bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
   4. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi
        tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia
        yang ditetapkan oleh Undang-undang.




                                   BAB 3. PENUTUP


3.1 Kesimpulan
   1.    Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara
        sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas
        negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
   2.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2009.Demokrasi                Dan              Politik.          [Serial
online].http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-
demokrasi/.[25 september 2010].
http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/
http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547
http://organisasi.org.com
http://id.wikipedia.org.com
http://komunitasmahasiswa.info.com
www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com
http://hitsuke.blogspot.com
http://bluecryztal.blogspot.com
http://chaplien77.blogspot.com
http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/
http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/
http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547




                                  DAFTAR ISI



       Halaman
HALAMAN JUDUL......................................................................................
                                      i
        DAFTAR ISI ..................................................................................................
                                 ii
        BAB 1. PENDAHULUAN..............................................................................
                                      1
Latar Belakang               ....................................................................................................1
Rumusan Masalah                       2
Batasan masalah                       3
Tujuan                       ....................................................................................................3
Manfaat                           ................................................................................................4
        BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA....................................................................
        ..........................................................................................................................6
  2.1    Pembelajaran Biologi ...................................................................................
                             6
  2.2    Pembelajaran Kooperatif tipe TAI..............................................................
                             6
2.2.1   Pengertian                    ..........................................................................................6
2.2.2   Unsur – unsur Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI...........................................
                                      9
2.2.3   Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif
                   Tipe TAI ............................................................................................12
  2.3    Aktivitas Belajar...........................................................................................
                             13
  2.4    Hasil Belajar Fisika.......................................................................................
                             14
  2.5    Ketuntasan Hasil Belajar.............................................................................
                             15
  2.6    Materi Pelajaran...........................................................................................
                             16
BAB 3. METODE PENELITIAN.................................................................
                                 17
3.1    Tempat dan Waktu Penelitian.....................................................................
                           17
3.2    Definisi Operasional......................................................................................
                           17
3.3    Jenis dan Desain Penelitian..........................................................................
                           18
3.4    Prosedur Penelitian.......................................................................................
                           21
                          3.4.1 Observasi Awal...................................................................
      .......................................................................................................................21
                          3.4.2 Perencanaan Siklus.............................................................
      .......................................................................................................................21
3.5    Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data..............................................
                           24
      3.5.1 Observasi.................................................................................................
                           24
      3.5.2 Dokumentasi............................................................................................
                           24
      3.5.3 Wawancara..............................................................................................
                           25
      3.5.4 Tes            ..................................................................................................25
3.6    Tekhnik Analisis Data..................................................................................
                           25
      DAFTAR PUSTAKA......................................................................................
      ..........................................................................................................................26

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Demokrasi dalam perspektif islam
Demokrasi dalam perspektif islamDemokrasi dalam perspektif islam
Demokrasi dalam perspektif islam
Tita Sobandi
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Bayu Rizky Aditya
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Mochammad Ridwan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
Muktar Eneste
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
rabu12
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
Nina Ruspina
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
AN ASYUF
 

Mais procurados (20)

Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
 
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan HukumKonstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
Konstitusi Indonesia, HAM, dan Penegakan Hukum
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut UUD 1945
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Demokrasi dalam perspektif islam
Demokrasi dalam perspektif islamDemokrasi dalam perspektif islam
Demokrasi dalam perspektif islam
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Sistem pemilu
Sistem pemiluSistem pemilu
Sistem pemilu
 
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan IndonesiaKonteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
Konteks Dasar Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem PemerintahanMakalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
Makalah Sitem Politik dan Sistem Pemerintahan
 
Pemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasiPemilih pemula sosialisasi
Pemilih pemula sosialisasi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptxPemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
Pemahaman Perkembangan & Paradigma Administrasi Negara.pptx
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Politik islam dan Sejarahnya
Politik islam dan SejarahnyaPolitik islam dan Sejarahnya
Politik islam dan Sejarahnya
 
Penerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesiaPenerapan demokrasi di indonesia
Penerapan demokrasi di indonesia
 
PEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULAPEMILIH PEMULA
PEMILIH PEMULA
 

Destaque

Rpp pkn berkarakter smp
Rpp pkn berkarakter smpRpp pkn berkarakter smp
Rpp pkn berkarakter smp
swardhy
 
Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9
Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9
Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9
Suwondo Snegad
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
Lisca Ardiwinata
 
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
sitizaharajamil
 
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kitaPendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
devi harisandi
 

Destaque (14)

Makalah demokrasi
Makalah demokrasi Makalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Demokrasi dan pelaksanaannya di indonesia
Demokrasi dan pelaksanaannya di indonesiaDemokrasi dan pelaksanaannya di indonesia
Demokrasi dan pelaksanaannya di indonesia
 
Test, wait.
Test, wait.Test, wait.
Test, wait.
 
Rpp pkn berkarakter smp
Rpp pkn berkarakter smpRpp pkn berkarakter smp
Rpp pkn berkarakter smp
 
Pp kn sma smk kelompok kompetensi b
Pp kn sma smk kelompok kompetensi bPp kn sma smk kelompok kompetensi b
Pp kn sma smk kelompok kompetensi b
 
Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9
Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9Kumpulan materi kelas  7%2 c 8 %26 9
Kumpulan materi kelas 7%2 c 8 %26 9
 
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...
 
Materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7
Materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7Materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7
Materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7
 
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapatBentuk bentuk mengemukakan pendapat
Bentuk bentuk mengemukakan pendapat
 
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kitaPendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita
 
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN RULE OF LAW DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN B...
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pknTugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
Tugas 4 evaluasi pembelajaran pkn
 

Semelhante a Makalah demokrasi

Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Dancha GazeRockz
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Dancha GazeRockz
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Muma Amrien Civic
 

Semelhante a Makalah demokrasi (20)

Makalah demokrasi
Makalah demokrasiMakalah demokrasi
Makalah demokrasi
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
Makalahdemokrasi 130515200858-phpapp02
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikatAnalisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
Analisa penerapan demokrasi di indonesia dengan amerika serikat
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
sejarah dan Pengertian Demokrasi.pptx
sejarah dan Pengertian Demokrasi.pptxsejarah dan Pengertian Demokrasi.pptx
sejarah dan Pengertian Demokrasi.pptx
 
Makalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasiMakalah tentang demokrasi
Makalah tentang demokrasi
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Makalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesiaMakalah demokrasi di indonesia
Makalah demokrasi di indonesia
 
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANIBUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
1. Sistem dan Dinamika Demokrasi.doc
 

Mais de Kira R. Yamato

Tutorial game-maker-bagi-pemula
Tutorial game-maker-bagi-pemulaTutorial game-maker-bagi-pemula
Tutorial game-maker-bagi-pemula
Kira R. Yamato
 
Paparan pembekalan kkl 20 januari 2014
Paparan pembekalan kkl   20 januari 2014Paparan pembekalan kkl   20 januari 2014
Paparan pembekalan kkl 20 januari 2014
Kira R. Yamato
 
Paparan pembekalan kkl 9 juli 2013
Paparan pembekalan kkl   9 juli 2013Paparan pembekalan kkl   9 juli 2013
Paparan pembekalan kkl 9 juli 2013
Kira R. Yamato
 
Rock mag 1 (2013.15) terjemah
Rock mag 1 (2013.15) terjemahRock mag 1 (2013.15) terjemah
Rock mag 1 (2013.15) terjemah
Kira R. Yamato
 
Speed of light apparatus modul
Speed of light apparatus modulSpeed of light apparatus modul
Speed of light apparatus modul
Kira R. Yamato
 
Pembiasan pada trapesium
Pembiasan pada trapesiumPembiasan pada trapesium
Pembiasan pada trapesium
Kira R. Yamato
 
Tuntunan menulis artikel
Tuntunan menulis artikel Tuntunan menulis artikel
Tuntunan menulis artikel
Kira R. Yamato
 
Supriyanto s komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
Supriyanto s   komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...Supriyanto s   komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
Supriyanto s komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
Kira R. Yamato
 
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
Kira R. Yamato
 
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalanMengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
Kira R. Yamato
 
Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetikGelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik
Kira R. Yamato
 

Mais de Kira R. Yamato (20)

Tutorial game-maker-bagi-pemula
Tutorial game-maker-bagi-pemulaTutorial game-maker-bagi-pemula
Tutorial game-maker-bagi-pemula
 
Fisika komputasi
Fisika komputasiFisika komputasi
Fisika komputasi
 
Fisika komputasi
Fisika komputasiFisika komputasi
Fisika komputasi
 
Fisika komputasi
Fisika komputasiFisika komputasi
Fisika komputasi
 
Sosialisasi+kp+09
Sosialisasi+kp+09Sosialisasi+kp+09
Sosialisasi+kp+09
 
Paparan pembekalan kkl 20 januari 2014
Paparan pembekalan kkl   20 januari 2014Paparan pembekalan kkl   20 januari 2014
Paparan pembekalan kkl 20 januari 2014
 
Ujian pkl
Ujian pkl Ujian pkl
Ujian pkl
 
Paparan pembekalan kkl 9 juli 2013
Paparan pembekalan kkl   9 juli 2013Paparan pembekalan kkl   9 juli 2013
Paparan pembekalan kkl 9 juli 2013
 
Rock mag 1 (2013.15) terjemah
Rock mag 1 (2013.15) terjemahRock mag 1 (2013.15) terjemah
Rock mag 1 (2013.15) terjemah
 
Speed of light apparatus modul
Speed of light apparatus modulSpeed of light apparatus modul
Speed of light apparatus modul
 
Tugas go polarisasi
Tugas go polarisasiTugas go polarisasi
Tugas go polarisasi
 
Pembiasan pada trapesium
Pembiasan pada trapesiumPembiasan pada trapesium
Pembiasan pada trapesium
 
Tuntunan menulis artikel
Tuntunan menulis artikel Tuntunan menulis artikel
Tuntunan menulis artikel
 
Supriyanto s komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
Supriyanto s   komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...Supriyanto s   komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
Supriyanto s komputasi untuk sains dan teknik menggunakan matlab edisi 4 - ...
 
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
Laporan eksperimen go 5 kelompok 7
 
Dasar matlab
Dasar matlabDasar matlab
Dasar matlab
 
Modul delphi
Modul delphiModul delphi
Modul delphi
 
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalanMengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
Mengatasi apache xampp yang tidak bisa berjalan
 
Gelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetikGelombang elektromagnetik
Gelombang elektromagnetik
 
G e hay's
G e hay'sG e hay's
G e hay's
 

Último

SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
AlfandoWibowo2
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
novibernadina
 

Último (20)

TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptxPelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan .pptx
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 

Makalah demokrasi

  • 1. BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Semua negara mengakui bahwa Demokrasi sebagai alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan menjadi basis tegaknya system politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, hal ini karena masih memegang teguh rakyat selaku pemegang kedaulatan. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter. Negara otoriterpun masih mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu penting dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dalam realitanya perkembangan sistim ketatanegaraan mulai berkembang dari teori-teori para filsuf kuno yang banyak di adopsi oleh bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Setiap Negara menganut system ketatanegaraan. Salah satu contohnya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Salah satu sistem pemerintahan klasik yang sudah ada sejak dulu kala. Sejak zaman Yunani kuno yang kemudian dikembangkan oleh para penganut aliran-aliran yang sependapat dengan pembuat sistem pemerintahan tersebut. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demikian juga dengan perkembangan HAM di dunia ini. Perjalanan panjang HAM yang sudah melalui banyak lika-liku yang naik turun. Perspektif sejarah dan sosial-kultural gagasan tentang HAM sebenarnya telah berlangsung selama berabad-abad. . Di dalam konstitusi-konstitusi Negara-negara demokrasi modern setelah itu perlindungan HAM menjadi isi pokoknya sehingga dapat disimpulkan bahwa
  • 2. konstitusi sebenarnya merupakan instrument utama bagi perlindungan HAM sebab setiap pemerintahan kekuasaannya dibatas oleh konstitusi. Di dalam ilmu politik dan hukum tata Negara konstitusi memang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak tampil secara sewenang-wenang. 1.2 Rumusan Masalah a. Apa pengertian demokrasi ? b. Bagaimana demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya? c. Apa pengertian hak asasi manusia? d. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? e. Bagaimana hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia? 1.3 Tujuan a. Untuk mengetahui pengertian demokrasi, b. Untuk mengetahui demokrasi di Indonesia serta pelaksanaannya, c. Untuk mengetahui pengertian hak asasi manusia, d. Untuk mengetahui perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, e. Untuk mengetahui hubungan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. BAB 2. PEMBAHASAN
  • 3. 2.1 Pengertian Demokrasi Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
  • 4. Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warga negara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih). Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana). Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri
  • 5. anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. Menurut Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (Democracy is government of the people, by the people and for the people). Azas-azas pokok demokrasi dalam suatu pemerintahan demokratis adalah: a. pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, misalnya melalui pemilihan wakil-wakil rakyat untuk parlemen secara bebas dan rahasia; dan b. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia. 2.1.1 Ciri-ciri pokok pemerintahan demokratis a. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak, dengan ciri-ciri tambahan: a) konstitusional, yaitu bahwa prinsip-prinsip kekuasaan, kehendak dan kepentingan rakyat diatur dan ditetapkan dalam konstitusi; b) perwakilan, yaitu bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat diwakilkan kepada beberapa orang; c) pemilihan umum, yaitu kegiatan politik untuk memilih anggota-anggota parlemen; d) kepartaian, yaitu bahwa partai politik adalah media atau sarana antara dalam praktik pelaksanaan demokrasi b. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, misalnya pembagian/ pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. c. Adanya tanggung jawab dari pelaksana kegiatan pemerintahan. 2.1.2 Macam-macam demokrasi a. Demokrasi ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat:
  • 6. a) Demokrasi langsung Dipraktikkan di negara-negara kota (polis, city state) pada zaman Yunani Kuno. Pada masa itu, seluruh rakyat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangannya secara langsung. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui – secara langsung pula – aspirasi dan persoalan-persoalan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Tetapi dalam zaman modern, demokrasi langsung sulit dilaksanakan karena: 1) sulitnya mencari tempat yang dapat menampung seluruh rakyat sekaligus dalam membicarakan suatu urusan; 2) tidak setiap orang memahami persoalan-persoalan negara yang semakin rumit dan kompleks; 3) musyawarah tidak akan efektif, sehingga sulit menghasilkan keputusan yang baik. b) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan Sistem demokrasi (menggantikan demokrasi langsung) yang dalam menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam parlemen. Aspirasi rakyat disampaikan melalui wakil-wakil mereka dalam parlemen. Tipe demokrasi perwakilan berlainan menurut konstitusi negara masing-masing. Sistem pemilihan ada dua macam, yaitu: pemilihan secara langsung dan pemilihan bertingkat. Pada pemilihan secara langsung, setiap warga negara yang berhak secara langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Sedangkan pada pemilihan bertingkat, yang dipilih rakyat adalah orang-orang di lingkungan mereka sendiri, kemudian orang-orang yang terpilih itu memilih anggota-anggota parlemen. c) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum Dalam sistem demokrasi ini rakyat memilih para wakil mereka untuk duduk di parlemen, tetapi parlemen tetap dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum (pemungutan suara untuk mengetahui
  • 7. kehendak rakyat secara langsung). Sistem ini digunakan di salah satu negara bagian Swiss yang disebut Kanton. 2.1.3 Demokrasi ditinjau dari titik berat perhatiannya a. Demokrasi Formal (Demokrasi Liberal) Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam sistem demokrasi yang demikian, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Namun karena kesamaan itu, penerapan azas free fight competition (persaingan bebas) dalam bidang ekonomi menyebabkan kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin kian lebar. Kepentingan umum pun diabaikan. Demokrasi formal/ liberal sering pula disebut demokrasi Barat karena pada umumnya dipraktikkan oleh negara-negara Barat. Kaum komunis bahkan menyebutnya demokrasi kapitalis karena dalam pelaksanaannya kaum kapitalis selalu dimenangkan oleh pengaruh uang (money politics) yang menguasai opini masyarakat (public opinion). b. Demokrasi Material (Demokrasi Rakyat) Demokrasi material menitikberatkan upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi sehingga persamaan dalam persamaan hak dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan mudah dihilangkan. Untuk mengurangi perbedaan dalam bidang ekonomi, partai penguasa (sebagai representasi kekuasaan negara) akan menjadikan segala sesuatu sebagai milik negara. Hak milik pribadi tidak diakui. Maka, demi persamaan dalam bidang ekonomi, kebebasan dan hak-hak azasi manusia di bidang politik diabaikan. Demokrasi material menimbulkan perkosaan rohani dan spiritual. Demokrasi ini sering disebut demokrasi Timur, karena berkembang di negara-negara sosialis/ komunis di Timur, seperti Rusia, Cekoslowakia, Polandia dan Hongaria dengan ciri-ciri: a) sistem satu (mono) partai, yaitu partai komunis (di Rusia); b) sistem otoriter, yaitu otoritas penguasa dapat dipaksakan kepada rakyat;
  • 8. c) sistem perangkapan pimpinan, yaitu pemimpin partai merangkap sebagai pemimpin negara/ pemerintahan; d) sistem pemusatan kekuasaan di tangan penguasa tertinggi dalam negara. c. Demokrasi Gabungan Demokrasi ini mengambil kebaikan dan membuang keburukan demokrasi formal dan material. Persamaan derajat dan hak setiap orang tetap diakui, tetapi diperlukan pembatasan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pelaksanaan demokrasi ini bergantung pada ideologi negara masing-masing sejauh tidak secara jelas kecenderungannya kepada demokrasi liberal atau demokrasi rakyat. 2.1.4 Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat perlengkapan negara a. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer Demokrasi sistem parlementer semula lahir di Inggris pada abad XVIII dan dipergunakan pula di negara-negara Belanda, Belgia, Prancis, dan Indonesia (pada masa UUDS 1950) dengan pelaksanaan yang bervariasi, sesuai dengan konstitusi negara masing-masing. Negara-negara Barat banyak menggunakan demokrasi parlementer sesuai dengan masyarakatnya yang cenderung liberal. Ciri khas demokrasi ini adalah adanya hubungan yang erat antara badan eksekutif dengan badan perwakilan rakyat atau legislatif. Para menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif diangkat atas usul suara terbanyak dalam sidang parlemen. Mereka wajib menjalankan tugas penyelenggaraan negara sesuai dengan pedoman atau program kerja yang telah disetujui oleh parlemen. Selama penyelenggaraan negara oleh eksekutif disetujui dan didukung oleh parlemen, maka kedudukan eksekutif akan stabil. Penyimpangan oleh seorang menteri pun dapat menyebabkan parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang menggoyahkan kedudukan eksekutif. Demokrasi parlementer lebih cocok diterapkan di negara-negara yang menganut sistem dwipartai: partai mayoritas akan menjadi partai pendukung pemerintah dan partai minoritas menjadi oposisi.
  • 9. Dalam demokrasi parlementer, terdapat pembagian kekuasaan (distribution of powers) antara badan eksekutif dengan badan legislatif dan kerja sama di antara keduanya. Sedangkan badan yudikatif menjalankan kekuasaan peradilan secara bebas, tanpa campur tangan dari badan eksekutif maupun legislatif. Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem parlementer: 1. pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah sangat besar; 2. pengawasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik; 3. kebijakan politik pemerintah yang dianggap salah oleh rakyat dapat sekaligus dimintakan pertanggungjawabannya oleh parlemen kepada kabinet; 4. mudah mencapai kesesuaian pendapat antara badan eksekutif dan badan legislatif; 5. menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari suara terbanyak di parlemen sehingga secara tidak langsung merupakan kehendak rakyat pula; 6. menteri-menteri akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas karena setiap saat dapat dijatuhkan oleh parlemen; 7. pemerintah yang dianggap tidak mampu mudah dijatuhkan dan diganti dengan pemerintah baru yang dianggap sanggup menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem parlementer: 1. kedudukan badan eksekutif tidak stabil, karena dapat diberhentikan setiap saat oleh parlemen melalui mosi tidak percaya; 2. sering terjadi pergantian kabinet, sehingga kebijakan politik negara pun labil; 3. karena pergantian eksekutif yang mendadak, eksekutif tidak dapat menyelesaikan program kerja yang telah disusunnya. b . Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan
  • 10. Demokrasi ini berpangkal pada teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh para filsuf bidang politik dan hukum. Pelopornya adalah John Locke (1632-1704) dari Inggris, yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga bidang, yaitu eksekutif, legislatif dan federatif. Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, ketiga bidang itu harus dipisahkan. Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu (1688-1755) asal Prancis, memodifikasi teori Locke itu dalam teori yang disebut Trias Politica pada bukunya yang berjudul L’Esprit des Lois. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi: legislatif (kekuasaan membuat undang-undang), eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang) dan yudikatif (kekuasaan mengatasi pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan antarlembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang). Ketiga cabang kekuasaan itu harus dipisahkan, baik organ/ lembaganya maupun fungsinya. Teori Montesquieu disebut teori pemisahan kekuasaan (separation du puvoir) dan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara itu, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Ketiga badan tersebut berdiri terpisah dari yang lainnya untuk menjaga keseimbangan dan mencegah jangan sampai kekuasaan salah satu badan menjadi terlampau besar. Kesederajatan itu menjadikan ketiganya dapat berperan saling mengawasi (check and balance). Kelebihan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan: 1. pemerintah selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen, sehingga pemerintahan dapat berlangsung relatif stabil; 2. pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan programnya tanpa terganggu oleh adanya krisis kabinet; 3. sistem check and balance dapat menghindari pertumbuhan kekuasaan yang terlampau besar pada setiap badan; 4. mencegah terjadinya kekuasaan yang absolut (terpusat pada satu orang). Kelemahan demokrasi perwakilan bersistem pemisahan kekuasaan: 1. pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh; 2. pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian;
  • 11. 3. pada umumnya keputusan yang diambil merupakan hasil negosiasi antara badan legislatif dan eksekutif sehingga keputusan tidak tegas; 4. proses pengambilan keputusan memakan waktu yang lama. c. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Dalam negara yang menganut demokrasi ini parlemen tetap ada, tetapi kinerjanya dikontrol secara langsung oleh rakyat melalui referendum. Jadi, ciri khas demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah bahwa tugas-tugas legislatif selalu berada di bawah pengawasan seluruh rakyat karena dalam hal-hal tertentu, keputusan parlemen tidak dapat diberlakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan mengenai hal lain, keputusan parlemen dapat langsung diberlakukan sepanjang rakyat menerimanya. Ada dua macam referendum, yaitu referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum obligator adalah pemungutan suara rakyat yang wajib dilaksanakan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum ini bersifat wajib karena menyangkut masalah penting, misalnya tentang perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan rakyat. Sedangkan referendum fakultatif merupakan pemungutan suara rakyat yang tidak bersifat wajib dilakukan mengenai suatu rencana konstitusional. Referendum fakultatif baru perlu dilakukan apabila dalam waktu tertentu setelah undang- undang diumumkan pemberlakuannya, sejumlah rakyat meminta diadakan referendum. Kelebihan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum: 1. apabila terjadi pertentangan antara badan organisasi negara, maka persoalan itu dapat diserahkan keputusannya kepada rakyat tanpa melalui partai; 2. adanya kebebasan anggota parlemen dalam menentukan pilihannya, sehingga pendapatnya tidak harus sama dengan pendapat partai/ golongannya. Kelemahan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum: 1. pembuatan undang-undang/ peraturan relatif lebih lambat dan sulit; 2. pada umumnya rakyat kebanyakan tidak berpengetahuan cukup untuk menilai atau menguji kualitas produk undang-undang.
  • 12. 2.1.5 Prinsip-prinsip Demokrasi a. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. b. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu antara warga negara. c. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negara. d. Penghormatan terhadap supremasi hukum. Prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep di atas (rule of law), antara lain sebagai berikut : a. Tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang; b. Kedudukan yang sama dalam hukum; c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang 2.1.5 Demokrasi di Indonesia Bisa dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut Ketua Asosiasi Konsultan Politik Asia Pasifik (APAPC), Pri Sulisto, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi bisa menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang hingga saat ini beberapa di antaranya masih diperintah dengan ‘tangan besi’. Indonesia juga bisa menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Ia menilai, keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi yag tidak banyak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional Konsultan Politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut juga menjadikan Indonesia sangat berpotensi mengantar datangnya suatu era baru di Asia yang demokratis dan makmur. Meski pada awalnya banyak yang meragukan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kenyataannya demokrasi di Indonesia saat ini telah berusia 10 tahun dan akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi tidak akan berlangsung lama di Indonesia, karena masyarakatnya belum siap. Mereka juga pernah mengatakan bahwa negara Indonesia terlalu besar dan
  • 13. memiliki persoalan yang kompleks. Keraguan tersebut bahkan menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia chaos yang dapat mengakibatkan perpecahan. Sementara itu, mantan wakil perdana menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyebutkan bahwa demokrasi telah berjalan baik di Indonesia dan hal itu telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi. Hal ini juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Dia juga berharap agar perkembangan ekonomi juga makin meyakinkan sehingga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukan kekayaan hanya pada elit tertentu. 3.1.6 Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia (Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi) Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam empat periode, yaitu : 1. Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia lain, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa. Dalam UUDS 1950, badan eksekutif terdiri dari Presiden sebagai kepala negara konstitusional (constitutional head) dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. 2. Periode 1959-1965 (Orde Lama) Demokrasi Terpimpin Pandangan A. Syafi’i Ma’arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno seagai “Ayah” dalam famili besar yang
  • 14. bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam Demokrasi Terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. 3. Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila Ciri-ciri demokrasi pada periode Orde Lama antara lain presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh; dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah 4. Periode 1998-sekarang( Reformasi ) Orde reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, Prof. DR. Ir. Ing. B.J. Habibie. Turunnya presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. . Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun. 2.2 Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia) Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002). Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
  • 15. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” 2.2.1 Ciri Pokok Hakikat HAM Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu: 1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. 2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. 3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003). 2.2.2 Perkembangan Pemikiran HAM Perkembangan Pemikiran HAM dibagi dalam 4 generasi, yaitu : 1. Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.
  • 16. 2. Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik. 3. Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar. 4. Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara- negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government. Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari: a) Magna Charta Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum
  • 17. yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994). b) The American declaration Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. c) The French declaration Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. d) The Four Freedom Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994). 2.2.3 Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.
  • 18. Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu: 1. Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat 3. Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950 4. Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945 2.3 Hubungan Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, dijelaskan bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun adalah Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau Negara demokrasi. HAM adalah salah satu tiang yang sangat penting untuk menopang terbangun tegaknya sebuah Negara demokrasi. Sesuai dengan jiwa dan semangat Pembukaan UUD 1945 yang mengamanatkan hendak dibangunnya Negara demokrasi tersebut, maka UUD 1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-pasalnya tentang hak-hak asasi manusia. Bangsa Indonesia sejak awal mempunyai komitmen yang sangat kuat untuk menjunjung tinggi HAM, oleh karena itu bangsa Indonesia selalu berusaha untuk menegakkannya sejalan dan selaras dengan falsafah bangsa Pancasila dan perkembangan atau dinamika jamannya. Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan piagam HAM pertama Indonesia yang lahir lebih dahulu dibanding pernyataan HAM se dunia oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Komitmen kuat tentan HAM sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh UUD 1945. Diantaranya terdapat dalam beberapa pasal yakni pasal 28A sampai pasal 28 J. Namun dengan adanya berbagai pelanggaran HAM yang begitu banyak, maka dipandang belum cukup apabila tentang HAM hanya sebagai mana tercantum dalam piagam HAM yang ada selama ini. Untuk itu perlu adanya ketetapan MPR yang khusus memuat tentang HAM. Tap MPR yang dimaksudkan
  • 19. sebagai HAM terbaru itu adalah ketetapan No. XVII/MPR/1998. Selain itu juga terbentuknya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia merupakan salah satu bentuk perkembangan dari pengakuan HAM di Indonesia. Lahirnya ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 dimaksudkan untuk memperkuat dan memantapkan komitmen bangsa akan pentingnya perlindungan HAM sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan dan UUD 1945, oleh karena itu Tap tersebut menegaskan bahwa: 1. Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah untuk menghormati, mengakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. 2. Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 3. Penghormatan, pengakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggungjawab sebagai warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 4. Pelaksanaan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian dan mediasi tentang hak asasi manusia, dilakukan oleh komisi nasional hak asasi manusia yang ditetapkan oleh Undang-undang. BAB 3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan 1. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. 2.
  • 21. Anonim.2009.Demokrasi Dan Politik. [Serial online].http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian- demokrasi/.[25 september 2010]. http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/ http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547 http://organisasi.org.com http://id.wikipedia.org.com http://komunitasmahasiswa.info.com www.irchan.co.cc/2009/01/sejarah-perkembangan-ham.com http://hitsuke.blogspot.com http://bluecryztal.blogspot.com http://chaplien77.blogspot.com http://sakauhendro.wordpress.com/demokrasi-dan-politik/pengertian-demokrasi/ http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/09/demokrasi/ http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=547 DAFTAR ISI Halaman
  • 22. HALAMAN JUDUL...................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii BAB 1. PENDAHULUAN.............................................................................. 1 Latar Belakang ....................................................................................................1 Rumusan Masalah 2 Batasan masalah 3 Tujuan ....................................................................................................3 Manfaat ................................................................................................4 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... ..........................................................................................................................6 2.1 Pembelajaran Biologi ................................................................................... 6 2.2 Pembelajaran Kooperatif tipe TAI.............................................................. 6 2.2.1 Pengertian ..........................................................................................6 2.2.2 Unsur – unsur Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI........................................... 9 2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI ............................................................................................12 2.3 Aktivitas Belajar........................................................................................... 13 2.4 Hasil Belajar Fisika....................................................................................... 14 2.5 Ketuntasan Hasil Belajar............................................................................. 15 2.6 Materi Pelajaran........................................................................................... 16
  • 23. BAB 3. METODE PENELITIAN................................................................. 17 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian..................................................................... 17 3.2 Definisi Operasional...................................................................................... 17 3.3 Jenis dan Desain Penelitian.......................................................................... 18 3.4 Prosedur Penelitian....................................................................................... 21 3.4.1 Observasi Awal................................................................... .......................................................................................................................21 3.4.2 Perencanaan Siklus............................................................. .......................................................................................................................21 3.5 Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data.............................................. 24 3.5.1 Observasi................................................................................................. 24 3.5.2 Dokumentasi............................................................................................ 24 3.5.3 Wawancara.............................................................................................. 25 3.5.4 Tes ..................................................................................................25 3.6 Tekhnik Analisis Data.................................................................................. 25 DAFTAR PUSTAKA...................................................................................... ..........................................................................................................................26