PERBUP

1. I
tsuPnTr PAKPnx el*en
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOtuoR rt TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2OO9 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA KEPADA
MAHASISWAII LULUSAN SMAIMA/SMK KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI MULAI TAHUN 2OO9
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang :
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan pemberian
beasiswa bagi setiap mahasiswa yang masuk ke perguruan Tinggi
Negeri maka dipandang perlu mengubah ketentuan pada Pasal 1 poin 8
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/l Lurusan
SIVIAIMAISMK Kabupaten Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi
Negeri Mulai Tahun 2009 dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Fembentukan
Kabupaten Nras Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumater"a Utara (Lernbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4272),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negai"a Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301),
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2CA4 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
438e);
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2CIO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagairnana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2AA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 200s Nomor
41, Tambahan Lembanan Negara Republik lndonesia Nomor 44g6);
Mengingat : 1.
2
3.
4.
o.

2. 7. Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang pembagian
Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2aor Nomor g2, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4TZT);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang
standar lsi untuk satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah;
l0.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2CIOT tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri pendidikan Nomor 22 Tahun 2000
tentang Standar lsi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006-tentang
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan Dasar dan
Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2O Tahun 2AAZ tentang
Standar Penilaian Pendidikan;
l2.Peraturan Daerah Kabupaten pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 200g
tentang urusan Pemerintahan wajib dan pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat rahun 200g Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
13. Peraturan Daerah Kabupaten pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 200g
tentang organisasi dan Tata Kerya Dinas Daerah Kabupaten pakpak
Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat rahun 200g
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat
Nomor 58);
l4.Peraturan Daerah Kabupaten pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2o1a
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pakpak
Bharat rA 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat rahun
2o1o Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten pakpak Bharat
Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat rA 2009 (Berita Daerah Kabupaten pakpak Eiharat
Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor z rahun zarc tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat rA 2010 (Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan ' PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 25 TAHUN 2OO9 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I LULUSAN SMA/MA/SMK
KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MASUK PERGURUAN
TINGGI NEGERI I'IULAI TAHUN 2OO9
Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2O0g tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/l Lulusan SMA/MA/SMK Kabupaten
Pakpak Bharat Y?nq Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Berita Daeiah Kabupaten
Pakpak Bharat Nomor 4) diubah sebagai berikut ;

3. 1 Ketentuan Pasal 1 poin 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 1
Dafam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ^
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah tsupati beserta perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepata Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.
5. DIPPEKADE adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Bantuan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
kepada mahasiswali yang diterima di PTN.
7 Mahasiswa/i adalah lulusan SMAJMAISMK yang melanjutkan studi ke PTN.
B PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri.
9. SPMB adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru yang terdiri dari :
- UMB (Ujian Masuk Bersama)
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri)
- UMPN (Ujian Masuk Foliteknik Negeri)
10.Bebas Testing Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau dengan sebutan lain adalah
Bebas Masuk Ferguruan Tinggi Negeri Tanpa Testing.
11. Passing Grade adalah nilai minimal yang ditetapkan universitas yang bersangkutan
yang menunjukkan seorang mahasiswa dapat diterima di suatu jurusan Perguruan
Tinggi Negeri
Pasal ll
(1)Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pemberian Bantuan Beasiswa Kepada Mahasiswa/l Lulusan SMAJMAJSMK Kabupaten
Pakpak Bharat Yang Masuk Perguruan Tinggi Negeri Mulai Tahun 2009 masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati.
(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaien Pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal [2 ytnprr 2A1O
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak
Pada tanggal tl t'4b?eT 2010
'=*MHAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
GANDIWARTHA MANIK
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2A1A NOMOR 4
W
MAKMUR BERASA