PAPARAN STUNTING .pptx

BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA
Ternate, 22 Desember 2022
Upaya dalam mendorong konvergensi perencanaan
dan penganggaran program intervensi spesifik dan
sensitif penurunan stunting
Disampaikan oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku Utara
Salmin Janidi,SH.,M.Hum
Pada KegiatanKonvergensi,Koordinasi Lintas Program/Lintas
Sektor dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

APA ITU STUNTING?
Stunting adalah gangguan
pertumbuhan dan perkembangan
anak akibat kekurangan gizi kronis
dan infeksi berulang, yang ditandai
dengan panjang atau tinggi
badannya berada di bawah standar
yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
(sumber : Perpres 72 Tahun 2021)
“
“

PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DALAM PERPRES 72/2021
a) Penguatan perencanaan
dan Penganggaran
b) Peningkatan kualitas
pelaksanaan
c) Peningkatan Kualitas
Pemantauan ,Evaluasi
dan pelaporan dan,
d) Peningkatan sumber
daya manusia
Pelaksanaan Program Kegiatan
Percepatan Penurunan
Stunting
Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa, melakukan
Penurunan
Stunting
BAB III Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting-Pasal 10 Ayat (2) dan Ayat (3)

LATAR BELAKANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING

14.30%
19.90%
21.10%
16.30%
25.70%
19.90%
27.20%
21.60%
26.10%
24.10%
20.80%
28.30%
26.40%
26.80%
30.80%
23.40%
25.70%
28.60%
30.00%
25.30%
32.00%
30.10%
27.60%
28.40%
30.90%
35.10%
31.00%
30.80%
30.70%
31.70%
31.00%
36.80%
33.60%
39.30%
43.70%
14.41%
19.95%
21.03%
16.81%
26.25%
19.93%
27.67%
30.59%
26.86%
23.95%
21.03%
28.08%
27.46%
26.85%
27.67%
24.10%
26.21%
28.98%
30.11%
29.36%
32.30%
21.18%
26.24%
29.07%
30.38%
34.89%
24.58%
31.25%
31.45%
31.74%
31.44%
37.85%
34.18%
40.37%
43.82%
10.90%
16.80%
17.30%
17.60%
18.50%
18.60%
20.90%
21.60%
22.10%
22.30%
22.40%
22.80%
23.30%
23.50%
24.41%
24.50%
24.50%
24.80%
25.80%
26.20%
27.40%
27.40%
27.50%
27.50%
28.70%
29.00%
29.50%
29.70%
29.80%
30.00%
30.20%
31.40%
33.20%
33.80%
37.80%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%
50.00%
RISKESDAS 2018 SSGBI 2019 SSGI 2021
5
PREVALENSI STUNTING NASIONAL
Keterangan :
Batas maksimal toleransi angka stunting WHO yaitu 20% atau
seperlima dari jumlah total anak balita yang sedang tumbuh
Klaster
Terendah
Klaster
Menengah
Klaster
Tertinggi

24.0 25.1
27.7 28.3 29.1 30.0 30.5
32.7 33.7
35.2
27.5
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
TERNATE TIDORE
KEPULAUAN
KEPULAUAN
SULA
PULAU
MOROTAI
HALMAHERA
TENGAH
HALMAHERA
BARAT
HALMAHERA
UTARA
HALMAHERA
TIMUR
HALMAHERA
SELATAN
PULAU
TALIABU
MALUKU
UTARA
TERNATE TIDORE KEPULAUAN KEPULAUAN SULA PULAU MOROTAI
HALMAHERA TENGAH HALMAHERA BARAT HALMAHERA UTARA HALMAHERA TIMUR
HALMAHERA SELATAN PULAU TALIABU MALUKU UTARA
PREVALENSI BALITA STUNTED KAB/KOTA PROVINSI MALUKU UTARA
27,5% (2021) - SSGI 22,3% (2022) – SSGI ? 17,10% (2023)-Rakotek
Asumsi: Prevalensi Balita Stunted Prov. Maluku Utara harus turun 10,4% dengan rata-rata 5,3% pertahun
untuk mencapai Target Kesepakatan Rortekrenbang Tahun 2023

7
HASIL KESEPAKATAN TARGET INDIKATOR KINERJA URUSAN KESEHATAN
“PREVALENSI STUNTING (PENDEK DAN SANGAT PENDEK) PADA BALITA”
RAKORTEKRENBANG TAHUN 2022
DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI
6.25%
10.50%
10.50%
12.00%
13.70%
13.95%
14.00%
15.00%
15.10%
15.30%
15.43%
15.70%
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
16.00%
17.10%
17.30%
17.70%
17.70%
18.10%
18.50%
18.59%
19.00%
19.20%
19.25%
21.00%
21.00%
22.70%
23.60%
24.40%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
KESEPAKATAN RENCANA TARGET NASIONAL TAHUN 2023
Keterangan :
TARGET NASIONAL TAHUN 2023 16%
DIATAS TARGET NASIONAL

KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
DASAR HUKUM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING
PERATURAN BKKBN
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING
INDONESIA TAHUN 2021-2024

TUJUAN STRANAS KELOMPOK SASARAN
1. Menurunkan prevalensi stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan
kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan
gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu
pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum
dan sanitasi.
Remaja
Calon
pengantin
Ibu hamil
Ibu menyusui
Anak berusia
0 - 59 bulan
STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING
Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perpres 72/2021 Pasal 3 Perpres 72/2021

10
INTERVENSI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN SESUAI PERPRES 72/2021
Penanggung Jawab
1. Kementerian Kesehatan
2. Badan Kependudukan Dan Keluarga
Berencana Nasional
3. Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
4. Kementerian Sosial
LAMPIRAN (A) TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
LAMPIRAN (B) URAIAN 5 PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
PENANGGUNG JAWAB:
1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
3. KEMENTERIAN SOSIAL
4. KEMENTERIAN AGAMA
5. KEMENTERIAN DESA PDTT
6. KEMENTERIAN KESEHATAN
7. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
8. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
9. KEMENTERIAN KEUANGAN
10. KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
11. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
12. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
13. PEMERINTAH DESA
INDIKATOR
KELUARAN
51
INDIKATOR
SASARAN
20

HASIL PENAPISAN SESUAI PERPRES 72 TAHUN 2021 TENTANG PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING DAN PERATURAN BKKBN NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG RAN PASTI
CAKUPAN LAYANAN ESENSIAL DAN CAKUPAN
LAYANAN SUPPLY
Cakupan
Layanan
Esensial
(29 layanan)
adalah layanan yang diberikan atau
diterima langsung oleh sasaran
intervensi
Kelompok Sasaran
1. Remaja
2. Calon Pengantin/Pasangan Usia
Subur (PUS)
3. Ibu Hamil
4. Anak Usia di Bawah Lima Tahun
(Balita)
5. Keluarga Berisiko
6. Air Minum dan Sanitasi
7. Perlindungan Sosial
Cakupan
Layanan
Supply
(35 Layanan)
adalah layanan untuk mendukung atau
untuk memastikan tercapainya sasaran
intervensi berdasarkan target OPD
Pengampunya.
URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
URUSAN KESEHATAN
URUSAN SOSIAL
URUSAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
URUSAN KELAUATAN DAN
PERIKANAN
URUSAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
URUSAN PERTANIAN DAN
PANGAN
URUSAN PENDIDIKAN
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
URUSAN AGAMA (ABSOLUT)
PENANGGUNG JAWAB

VISI, MISI & JANJI KERJA GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
Makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap
individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi
sosialnya, serta terjaga dan terlidunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di
saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pendayagunaan secara bijak dan optimal atas
sumber daya alam strategis dan potensi unggulan pertanian, kelautan perikanan dan pariwisata.
KAMU SEHAT
KAMU
CERDAS
KAMU
TUMBUH
JANJI KERJA
Membangun Sumber Daya Manusia yang
Sehat, Cerdas dan Berbudaya
Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur,
Konektifitas dan Pengembangan Wilayah
Membangun Tatanan Kehidupan Masyarakat
yang Agamis, Aman, Damai dan Harmonis
Membangun Perekonomian Daerah yang
Inklusif dan Berkualitas dengan Orientasi
pada Nilai Tambah dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam Berkelanjutan
Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang
Lebih Baik dan Berkeadilan
1
2
3
4
5

Merupakan penjabaran indikasi proyek-proyek utama (major project)
yang disertai perkiraan alokasi anggaran, untuk menindaklanjuti janji-
janji kerja Gubenur/Wakil Gubernur serta agenda-agenda yang
dipandang penting untuk memberikan dukungan langsung bagi
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan;
Merupakan program non nomenklatur yang akan menjadi acuan skala
super prioritas dalam perencanaan kegiatan pembangunan setiap
tahunnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
pada tahun berkenaan
Merupakan program nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019
(mulai diterapkan pada tahun 2021), yang dirumuskan dari strategi
untuk mendapatkan program prioritas, yang menggambarkan
kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui
strategi-strategi yang dipilih;
Perincian sampai tingkat kegiatan disajikan dalam Rencana Strategis
Perangkat Daerah.
PROGRAM
STRATEGIS
PROGRAM
PRIORITAS

PROGRAM STRATEGIS
1) Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Wasting, sebagai bentuk intervensi gizi
spesifik untuk pencegahan dan penanganan stunting dan wasting, melalui implementasi
KAMU Sehat;
2) Pembangunan Infastruktur Dasar Berbasis Komunitas, yang difokuskan untuk mendukung
langsung intervensi gizi sensitif dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting dan
wasting. Program meliputi penyediaan akses air bersih, sanitasi dan penyambungan listrik bagi
rumah tangga miskin/ rentan miskin yang terdaftar pada KAMU Sehat;
3) Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Daya Saing Tenaga Kerja, melalui KAMU Cerdas;
4) Pengembangan Daya Saing UMKM, Kewirausahaan dan Ekonomi Umat, melalui KAMU Tumbuh;
5) Pengembangan Klaster Industri Agro-Marine Terpadu, yang diharapkan melalui pendanaan sektor
swasta;
6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur SPBE, untuk percepatan penerapan SPBE secara umum dan
implementasi Kartu Maluku Utara secara khusus;
7) Pembangunan Wilayah Perkotaan Sofifi, sesuai dengan arahan kebijakan pengembangan wilayah
perkotaan Sofifi.

Prioritas Daerah Program Strategis Major Poject Target Sasaran Manfaat Program
Peningkatan Kualitas &
Daya Saing SDM
Percepatan Pencegahan
dan Penanganan Stunting
& Wasting
Kartu Maluku Utara SEHAT
Ibu hamil/ menyusui/baduta;
- Meningkatkan Indeks
Kesehatan
Remaja usia subur;
Balita
(Kriteria: Keluarga Miskin/Rentan
Miskin)
Pemerataan
Infrastruktur dan Daya
Saing Wilayah
Pembangunan
Infastruktur Dasar
Berbasis Komunitas
Dukungan intervensi gizi sensitif untuk
percepatan pencegahan & penanganan
stunting & wasting pada wilayah dengan
tingkat risiko tinggi, melalui:
Rumah Tangga
Kesehatan;
- Fasilitasi akses sumber air minum bersih
(Kriteria: RT Penerima Manfaat Kartu
Maluku Utara SEHAT)
Infrastruktur Pelayanan
Dasar;
- Fasilitasi akses sanitasi layak
(jamban layak)
- Menurunkan Indeks
Kerentanan Perubahan
Iklim
- Fasilitasi akses listrik
Daya Saing SDM
Peningkatan Kualitas,
Produktifitas dan Daya
Saing Tenaga Kerja
Kartu Maluku Utara CERDAS - Pendidikan
Formal
Beasiswa Miskin untuk Pendidikan
formal semua jenjang (anak putus
sekolah/baru lulus tidak melanjutkan
dari keluarga miskin/rentan miskin)
Pendidikan (Harapan Lama
Sekolah)
Daya Saing SDM
Peningkatan Kualitas,
Produktifitas dan Daya
Saing Tenaga Kerja
Kartu Maluku Utara CERDAS - Pendidikan
Non Formal
Beasiswa Miskin untuk Pendidikan Non
Formal (Paket A/B/C Vokasi Tematik)
(penduduk angkatan kerja usia 15-23
tahun)
Pendidikan (Rata-rata Lama
Sekolah)
PROGRAM STRATEGIS

Kerangka Kerja KAMU SEHAT
Bank Data Terpadu
Penerima Manfaat
Dinas Kesehatan Provinsi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Puskesmas/
Rumah Sakit
Penyediaan
Barang
Penyaluran
Kartu
Pemanfaatan Kartu
Monitoring & Surveilens
Distribusi
Data
Penerima
Manfaat
Hibah
(opsional)
Registrasi

DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM
Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Sub Kegiatan Pagu Anggaran
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman
serta Fasilitas Kesehatan Lainya Rp. 2.140.980.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RP. 749.999.550
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat RP. 3.963.487.250
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan RP. 586.972.050
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat RP. 22.220.156.200
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas
Kabupaten/Kota
RP. 2145.194.000
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan RP. 623.799.000

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama
Berada di Lintas Daerah Kabupaten/KotaPenyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk
UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Rp. 349.999.000
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
(RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat
Rp. 499.999.951
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Rp. 283.166.000
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Rp. 1.488.649.950

DINAS KEPENDUDUKAN &
PENCATATAN SIPIL
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan
Administrasi Kependudukan Lintas
Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala
Menengah dan Besar
Pelaksanaan Bimbingan,
Fasilitasi, Pemantauan, dan
Evaluasi terhadap Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
dalam rangka Menghasilkan
Produk yang Aman untuk
dikonsumsi atau digunakan,
dan Berdaya Saing
Rp. 237.726.000

DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat
Kewenangan Provinsi
Rp. 237.726.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Provinsi
Rp. 100.630.450
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan Provinsi
Rp. 97.354.500
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
Rp. 752.577.250
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp. 1.151.573.064
Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rp. 4.966.088.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Rp. 190.571.000

DINAS PANGAN
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan
Daerah Provinsi
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Rp. 396.000.000
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp. 530.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Rp.220.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam
rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp. 100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan
Pangan Lainnya
Rp. 100.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Rp. 200.000.000

DINAS PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rp. 20.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi
Rp. 20.000.000
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Rp. 20.000.000
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media
Provinsi
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal
Rp. 150.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan
Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA)
Rp.375.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per
Kapita per Tahun
Rp. 25.000.000

DINAS PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan
Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Rp. 366.034.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi Rp. 125.000.000
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Rp. 363.100.000

DINAS PUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Rp. 100.000.000
Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan Rp.5.941.895.800
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Rp.1.992.830.000
Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota Rp.2.068.040.000
Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota Rp.200.000.000

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A)
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan
Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
Rp. 350.000.000
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi
Keluarga Kewenangan Provinsi
Rp.733.248.000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi
Rp.181.157.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Provinsi
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Rp. 237.816.000

28
LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING PROVINSI MALUKU UTARA
NO
JUMLAH LOKASI
PRIORITAS NASIONAL
LOKASI PRIORITAS POV MALUKU UTARA TAHUN NOMOR SURAT
1 100 Kabupaten/Kota 1. Kab. Halmahera Selatan
2. Kab. Kepulauan Sula
2018 Keputusan Rapat Tentang Kegiatan Padat Karya dan
Penanganan Stunting di 10 Kabupaten dan 100 Desa
Prioritas, Tanggal 15 Desember 2018. (Menteri Desa
PDTT, Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kepala
BPKP, Sekretaris TNP2AK, Menko Pembangunan
Manusia & Kebudayaan)
2019
3. Kab. Halmahera Tengah
4. Kab. Halmahera Timur
2020 Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019
Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus
lntervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020
Nasional Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 Tentang
Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021
5. Kab. Halmahera Barat
6. Kab. Halmahera Utara
7. Kab. Pulau Morotai
8. Kab. Pulau Taliabu
9. Kota Ternate
10. Kota Tidore Kepulauan
Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang
Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus
Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022

DESA FOKUS STUNTING KABUPATEN LOKUS
PROV. MALUKU UTARA TAHUN 2021
10
20
21
15
HAL-SEL
HAL-TENG
HAL-TIM
KEP-SULA
UNTUK MENDORONG
PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING, MAKA MASING-
MASING KAB LOKUS TELAH
MENETAPKAN DESA LOKUS
PRIORITAS INTERVENSI TAHUN
2021 DENGAN JUMLAH
TOTAL 66 DESA
20
Desa
Fokus
Tahun
2019
85
Desa
Fokus
Tahun
2020
66
Desa
Fokus
Tahun
2021

30
Keputusan Tim Panelis Percepatan Penurunan Stunting Tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota Terhdap
Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Provinsi Maluku Utara
Tahun 2020 - 2021
Hasil Penilaian 1 s.d 4 Tahun 2020 Hasil Penilaian Aksi 5 s.d 8 Tahun 2021
HALMAHERA
SELATAN
HALMAHERA TENGAH HALMAHERA TIMUR KEPULAUAN SULA
Total Nilai 35 30 17 27
35
30
17
27
HALMAHERA
SELATAN
HALMAHERA
TENGAH
HALMAHERA
TIMUR
KEPULAUAN
SULA
Total Nilai 41 29 27 21
41
29 27
21
Atas Pelaksanaan Aksi Konvergensi Tahun 2020
REKAP PENILAIAN AKSI #1-#8 TAHUN 2020

REKOMENDASI TIM PANELIS/TIM PENILAI PK TAHUN 2020 -2021
REKOMENDASI TIM PENILAI TAHUN 2020 REKOMENDASI TIM PENILAI TAHUN 2021

PAPARAN STUNTING .pptx

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a PAPARAN STUNTING .pptx

Semelhante a PAPARAN STUNTING .pptx (20)

Último

Último (20)

PAPARAN STUNTING .pptx

Notas do Editor