Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Semelhante a Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
Semelhante a Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx (20)
Último
Último (20)
Rencana Induk Pelabuhan Perikanan.pptx
- 1. Pelabuhan Perikanan 2021 Rencana Induk Pelabuhan Perikanan MENURUT KEPMEN-KP NO 6 TAHUN 2018
- 2. CHRISTY MELINDA L. T 26030119120002 Kelompok 12 ALVINA NOER INAYAH 26030119140058 NADA ALIFIA ZAHRA F 26030119130057 ZULFA ALYA EL RAHMA M 26030119140055 RIZAL IFDHUL HANIF 26030119120014 ROUDATUL FARIHKAH 26030119130051
- 3. Latar Belakang Pelabuhan Perikanan Nasional • Indonesia merupakan negara kepulauanterbesar di dunia yang memilikisumberdayaperikanan sangat melimpah. • Pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan • Dalam upaya mewujudkan pelabuhan perikanan yang dapat menunjang aktivitas perikanan maka diperlukan sebuah landasan yang kuat seperti penyusunan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional.
- 4. Tujuan dan Sasaran Tujuan Tujuan dari penetapan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional sebagai acuan atau pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara, dan/atau swasta Sasaran Sasaran dari penetapan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional terwujudnya kepatuhan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha milik negara dan/atau swasta dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan perikanan.
- 5. Kebijakan Pelabuhan Perikanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- 6. 2. 3. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam RPJMN disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya: Arah Kebijakan Pembangunan Pengembangan dan Pemerataan pembangunan daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur 1.
- 7. Tahap Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Untuk memudahkan tercapainya tujuan jangka panjang dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan diperlukan suatu konsep perencanaan berupa pentahapan umum dalam RIPPN. Tahapan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu :
- 8. Pelaksanaan kesyahbandaran Pelaksanaan pengendalian sumber daya ikan Pelaksanaan pendataan Tahap I Penyediaan layanan dasar Pelabuhan Perikanan Pengarahan untuk membangun fondasi operasionalitas Pelabuhan Perikanan. Pada tahap ini Pelabuhan Perikanan diharapkan dapat operasional dan dapat menyediakan produk primer. Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada: Penyediaan dokumen perencanaan Pembangunan fasilitas yang harus ada pada pelabuhan perikanan Penyediaan dan penetapan lembaga Pelaksanaan fungsi pengusahaan
- 9. Peningkatan peran BUMN dan/atau swasta dalam kegiatan sistem bisnis perikanan Pembangunan/pengembangan sistem teknologi informasi Pemanfaatan konektivitas Pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan Pengarahan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan. Pelabuhan Perikanan mampu menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional. Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada: Pengembangan fasilitas Tahap II Penumbuhan ekonomi jejaring
- 10. Pemenuhan standar mutu produk perikanan Penerapan prinsip Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di Pelabuhan Perikanan Pelaksanaan fasilitasi kegiatan karantina ikan Pengarahan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya. Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada: Pengembangan fasilitas untuk mendukung ekonomi industri Tahap III Penumbuhan Ekonomi Industri
- 11. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan Perencanaan Pelabuhan Perikanan di Indonesia perlu memperhatikan faktor kecukupan dan faktor konektivitas antar Pelabuhan Perikanan: FAKTOR KECUKUPAN 01 Secara kuantitas dan kapasitas mampu memenuhi kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya. Secara kualitas memenuhi persayaratan teknis dan operasional sesuai dengan kelasnya serta dapat menjalankan fungsi kepelabuhanan. 02
- 12. Rencana Lokasi Pelabuhan Perikanan FAKTOR KONEKTIVITAS Konsep konektivitas pelabuhan perikanan direncanakan dengan pendekatan wilayah provinsi. Secara nasional, diharapkan 1 Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-III, yang akan di dukung oleh minimal 2 Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-II, dan setiap 1 Pelabuhan Perikanan Tahap-II, akan didukung oleh minimal 2 Pelabuhan Perikanan yang berperan pada Tahap-I, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan Sumber Daya Ikan.
- 13. Penyusunan rencana lokasi mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisr dan Pulau- Pulau Kecil/ Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propvinsi/ Kabupaten/ Kota. RENCANA ZONASI DAN RENCANA TATA RUANG Pertimbangan Pemilihan Titik Lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perikanan, kesyahbandaran, pelabuhan perikanan, teknologi informasi serta keterlibatan nelayan dan pelaku usaha DAYA DUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA 01 02 03
- 14. Dibutuhkan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah yang harus ada sebeumnya antara lain fasilitas pokok, serta fasilitas fungsional. DUKUNGAN PRASARANA WILAYAH Pertimbangan Pemilihan Titik Lokasi Kondisi geografis daerah, antara lain kondisi lahan, kerentanan terhadap bencana. Sedangkan, kondisi perairan mencakup, antara lain batimetri perairan, tinggi gelombang, pasang surut, kecepatan arus, ruang gerak kapal. GEOGRAFIS DAERAH DAN KONDISI PERAIRAN Kondisi sosial ekonomi masyarakat mencakup, antara lain keberadaan nelayan, profitabilitas usaha nelayan, pendapatan perkapita penduduk, potensikonflik, dan hambatansosial. SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT 04 05 06
- 15. Jangka waktu RIPPN ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dapatditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam halterjadi perubahan kebijakan, kondisi lingkungan, atau bencana, RIPPN dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Jangka Waktu RIPPN
- 16. RENCANA TITIK PELABUHAN PERIKANAN 1.538 (lima ratus tiga puluh delapan) lokasi Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah laut. 54 (lima puluh empat) lokasi Pelabuhan Perikanan yang melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah perairan darat
- 17. Berikut merupakan contoh dari Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Laut
- 18. Berikut merupakan contoh dari Rencana Titik Lokasi Pelabuhan Perikanan yang Melayani Kapal Perikanan yang Melakukan Kegiatan Perikanan di Wilayah Perairan Darat
- 19. Gambaran Umum Jumlah Pelabuhan Perikanan Menurut Tahapan dan Periodesasi
- 20. Pembiayaan Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan GAMBARAN UMUM JUMLAH PELABUHAN PERIKANAN MENURUT LOKASI • Program anggaran untuk pengelolaan, pembangunan, dan pengembangan Pelabuhan Perikanan diarahkan menggunakan program prioritas Kementrian/lembaga melalui dana APBN/APBD/dana lainnya. • Penggunaan anggaran difokuskan untuk operasional Pelabuhan Perikanan dalam penentuan kegiatan
- 21. Got any questions? Thank you for listening!