Dokumen tersebut membahas tentang peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan pengertian, fungsi, dan perkembangan pers di Indonesia serta dampak penyalahgunaan kebebasan media massa.

1. Mengevaluasi Peranan
Pers Dalam Masyarakat
Demokrasi

2. PAPARAZZI
• Sutia Afrinanda
• Suci Famatrisia Ananda
• Tiarani Puspa Dellasiva
• Wilda Ayu Nadya
• Yunari Anasha Fiska
2

3. KD. 3.1 Mendeskripsikan
Pengertian, Fungsi, Perkembagan Pers di
Indonesia
INDIKATOR :
1. Pengertian pers
2. Fungsi pers
3. Perkembangan pers di Indonesia
4. Peranan pers dalam masyarakat
demokrasi
3

4. 3.1.1
PENGERTIAN PERS
Pengertian pers meliputi dua hal :
a.Pers dalam arti sempit, yakni media cetak
b.Pers dalam arti luas, yakni meliputi
semua barang cetakan yang ditujukan
untuk umum sebagai pengganti istilah
printed mass media
4

5. 3.1.1
PENGERTIAN PERS
Pengertian pers menurut beberapa sumber:
A. Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata Pers
berarti :
1) Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar,
2) Alat untuk menjepit, memadatkan,
3) Surat kabar dan majalah yang bersisi berita,
4) Orang yang bekerja di bidang perpustakaan
5

6. 3.1.1
PENGERTIAN PERS
B.Ensiklopedi Pers Indonesia, istilah
Pers merupakan sebutan bagi
penerbit/perusahaan/kalangan yang
berkaitan dengan media masa atau
wartawan.
6

7. 3.1.1
PENGERTIAN PERS
C.UU Nomor 40 Tahun 1999
Pers, adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik
meliputi : mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar,
serta data dan grafik maupun dlm bentuk lainnya
dgn menggunakan media cetak, media elektronik
dan segala jenis saluran yg tersedia.
7

8. 3.1.1
PENGERTIAN PERS
D. Leksikom Komunikasi
Pers berarti :
1) usaha percetakan dan penerbitan,
2) usaha pengumpulan dan penyiaran berita,
3) penyiaran berita melalui surat
kabar, majalah, radio, dan televisi. Istilah
“press” atau pers : surat kabar dan majalah
(dalam arti sempit) & dalam arti luas
yaitu, menyangkut media massa (surat
kabar, radio, televisi, dan film).
8

9. 3.1.2
FUNGSI PERS
UU no. 40 thun 1999 pasal 3, mengatakan Pers Nasional berfungsi
sebagai :
A. Fungsi informasi
B. Fungsi pendidikan
C. Fungsi menghibur
D. Fungsi kontrol sosial, di dalam nya terdapat beberapa unsur :
• Social partisipation ( keikut sertaan rakyat dalam pemerintahan )
• Social responsibillity (pertanggung jawaban pemerintah terhadap
rakyat )
• Social support ( dukungan rakyat terhadap pemerintah )
• Social control ( kontrol masyarakat terhadap tindakan – tindakan
pemerintah )
9

10. 3.1.3
PERANAN PERS
1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui bertia
terhangat
2. Menenggakkan nilai dasar demokrasi
3. Mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM
4. Menghormati Bhineka Tunggal Ika
5. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan
informasi yang tepat,akurat dan benar
6. Melakukan pengawasan,mengoreksi dan memberi
saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum
7. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran
10

11. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
A.ZAMAN BELANDA
Pers dikenal pada masa Gubjend Belanda Jan Pietter
Zoo(masa VOC) abad ke-17.
Tujuannya:
- Untuk menegakkan penjajahan
- Menentang pergerakan rakyat
- Melancarkan perdagangan
- Sebagai alat propaganda dengan maksud memperoleh
kedudukan rakyat indonesia dalam perang melawan
tentarasekutu.
- (pada masa Jepang)
11

12. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
B. MASA PENDUDUKAN TENTARA SEKUTU
Sekutu masuk ke Indonesia tahun 1945, pada saat itu bangsa
Indonesia telah dapat mengoperasikan peralatan pers sendiri.
Tujuannya: mengobarkan semangat perlawanan untuk melawan
penjajah
C. DI AWAL KEMERDEKAAN
Pers dibentuk dan dikembangkan dengan tujuan utama untuk
menyebarluskanberita proklamasi ke seluruh wilayah R.I
12

13. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
D. MASA LIBERAL
Pers Nasional
Jauh lebih lemah dibanding
surat kabar Belanda dan surat
kabar China
Struktur Surat kabar Belanda
Surat kabar berbahasa
China
Tahun 1957-1958, banyak terjadi pengambilalihan
perusahaan Belanda oleh Indonesia. Itu menandai hilangnya
koran Belanda.
13

14. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
E. ORDE LAMA
Tujuannya sebagai alat revolusi & penggerak massa.
Hal yang menonjol :
• Peraturan No.3 Tahun 1960 tentang larangan terbit surat kabar
berbahasa China.
• Peraturan No.19 Tahun 1961 tentang keharusan adanya surat izin
terbit bagi surat kabar.
• Peraturan No.2 Tahun 1961 tentang pembinaan pers oleh
14
pemerintah yang tidak loyal akan dibradel.
• Undang-Undang No.4 Tahun 1963 tentang wewenang jaksa agung
mengenai pers.

15. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
F. MASA ORDE BARU
Pers dibentuk merupakan perpanjangan tangan orde baru
untuk mengontrol perkembangan pers.
Ada 3 faktor penghambat kebebasan pers, yaitu :
• Adanya perizinan terhadap pers (SIUP).
• Adanya wadah tunggal organisasi pers & wartawan
yaitu PWI.
• Praktek intimidasi & sensor pers.
15

16. 3.1.4
PERKEMBANGAN PERS
DI INDONESIA
G. PERKEMBANGAN DI ERA REFORMASI
SIUPP (pembredelan pers) dicabut Habibi karena dianggap
menghambat kebebasan pers di era ini dan diganti dengan UU No.40 Tahun
1999.
Pers menjadi bebas dan longgar, menggambarkan sensasional dan lebih wajar
sehingga kebebasan pers menjadi tidak terkontrol.
Era reformasi, hak membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk
mengeksplorasikan kebebasannya. Akibatnya, ketiadaan otoritas yang
memiliki kewenangan untuk menegur atau menindak pers membuat publik
menjalankan aksi menghukum pers sesuain tolak ukur mereka sendiri.
16

17. 3.2 Menganalisis Pers yang Bebas dan Bertanggung
Jawab Sesuai dengan KEJ (Kode Etik Jurnalistik)
dalamMasyarakat Demokratis di INDONESIA
INDIKATOR
1. Kode Etik
2. Penyimpangan Kode Etik Oleh
Berbagai Media
3. Upaya Pemerintah dalam
Mengendalikan Kebebasan Pers
17

18. 3.2.1
Kode Etik Jurnalistik
Kode etik jurnalistik adalah ; suatu kode etik profesi wartawan
Indonesia yang harus di patuhi. Dalam menjalankan peranannya pers
sebagai salah satu modal bangsa menggunakan aturan main ( Rules of the
game ) pers nasional :
• Landasan idiil : Falsafah Pancasila (Pembukaan UUD 1945)
• Landasan konstitusional : UUD 1945
• Landasan yuridis : UU Pokok Pers
• Lansasan strategis : GBHN
• Landasan profesional : Kode etik jurnalistik
• Landasan etis :Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat
18

19. 3.2.2
Penyimpangan Kode Etik Oleh
Berbagai Media
1. Penyiaran berita / informasi yang tidak memenuhi
kode etik jurnalistik. Misal ; penyebutan nama
tersangka dan gambar lengkap tersangka yang
melengkapi peristiwa kriminal , karena itu dapat
melanggar HAM
2. Peradilan oleh pers ( Trial By Press )
artinya ; berita yang kurang berimbang dan tidak
menggunakan pihak kedua ( side both ), secara tidak
Langsung melanggar asas praduga tak bersalah.
19

20. 3.2.3
Upaya pemerintah dalam
mengendalikan pers
* Pemerintah sebagai sumber berita
Hubungan antara pers dan pemerintah dalam kerangka
mencari dan membuat berita bukanlah hubungan yang
sepihak, melainkan hubungan timbal balik antara dua
pihak.
*Pengendalian pers oleh pemerintah
Salah satu prinsip yang diakui oleh semua negara
demokrasi adalah adanya campur tangan pemerintah
dalam bentuk sensor, prasensor, izin wajib untuk media
cetak dari luar negeri dan sebagainya. Pengendalian pers
di Indonesia ini adalah dalam upaya meningkatkan
kontrol dan koreksi terhadap berita yang beredar dalam
masyarakat. 20

21. 3.3 Mengevaluasi kebebasan pers dan
dampak penyalahgunaan kebebasan
media massa dalam masyarakat
demokratis di Indonesia
INDIKATOR :
1. Manfaat media massa
dalam kehidupan sehari-
hari
2. Dampak dari
penyalahgunaan 21

22. 3.3.1
Manfaat Media Masa
Dalam Kehidupan Sehari-
hari
• Mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan
manfaat bagi pembentukan intetektuatitas watak, moral
bangsa, dan mengutamakan nilai-nilai agama dan budaya
indonesia.
22

23. 3.3.2
Dampak penyalahgunaan
kebebasan media
1. Secara internal
Pers tidak objektif, menyampaikan berita bohong lambat atau
cepat akan ditinggal oleh pembacanya ketidak siapan masyarakat untuk
menggunakan hak jawab menimbulkan kejengkelan pihak – pihak yang
merasa dirugikan oleh pemberitaan pers akan melakukan tindakan yang
anarkhis dengan merusak kantor, bahkan tindakan fisik terhadap
wartawan yang memberitakan
2. Secara eksternal
Mempercepat kerusakan akhlak dan moral bangsa
menimbulkan ketegangan dalam masyarakat,menimbulkan sikap
antipati dan kejengkelan terhadap pers, menimbulkan sikap saling curiga
dan perpecahan dalam masyarakat, mempersulit diadakannya islah /
merukunkan kembali kelompok masyarakat yang sedang konflik
23

24. FOR YOUR ATTENTION
24