Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.

1. ZAKA FIRMA ADITYA
NIM. 8111410061
FAKULTAS HUKUM UNNES ANGKATAN 2010
HUKUM ACARA PENGADILAN PAJAK
PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum, Kedudukan, dan Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak
Dasar Hukum Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak dibentuk memenuhi amanat Pasal 27
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 Lembaran Negara 2002 Nomor 27 tentang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan
Pajak sudah diletakkan dalam struktur kehakiman menurut sistem ketatanegaraan di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran (pertimbangan pembuatan Undang-undang
tersebut), maupun dalam pasal di batang tubuhnya, yaitu :
1. Dalam konsideran mengingat antara lain menunjuk pada Pasal 24 dan Pasal 25 UUD
1945 stdd Perubahan Ketiga UUD 1945 yang menentukan bahwa ”Kekuasaan
Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan
menurut Undang-undang”, dan menunjuk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 (telah diganti dengan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (telah diubah degan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004)
2. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari
keadilan terhadap pajak

2. Kedudukan Pengadilan Pajak Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak menegaskan bahwa ”Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang
mencari keadilan terhadap sengketa pajak” Pengadilan Pajak merupakan salah satu
pelaksana Kekuasaan Kehakiman di samping badan-badan lainnya, dengan kompetensi
absolut yang khusus atau spesial, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan mengadili
sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat
diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan atau
keputusan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak
Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
tempat kedudukan Pengadilan Pajak adalah di Ibukota Negara, Jakarta. Dengan demikian
untuk seluruh wilayah Indonesia hanya ada satu Pengadilan Pajak.
Fungsi dan Tujuan Pengadilan Pajak
Fungsi Pengadilan Pajak dapat dilihat dari segi atau nilai filosofis yang terkandung dalam
Pengadilan Pajak, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat atau
Wajib Pajak pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan pejabat
yang berwenang di bidang perpajakan. Konsideran menimbang Undang-undang Pengadilan
Pajak antara lain mengatakan bahwa ”dalam melaksanakan peraturan perpajakan tidak dapat
dihindarkan timbulnya sengketa pajak yang memerlukan penyelesaian yang adil dengan
prosedur yang cepat, murah, dan sederhana”, bahwa karenanya diperlukan suatu Pengadilan
Pajak yang sesuai dengan sistem kehakiman di Indonesia dan mampu menciptakan keadilan
dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak.
Pembentuk Undang-undang Pengadilan Pajak dalam penjelasan umum antara lain
mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan Undang-undang

3. Perpajakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat Wajib Pajak, sehingga
potensial menimbulkan sengketa pajak.
Namun demikian perlu disadari pula dalam kaitan tersebut bahwa disamping adanya hak
perorangan atau individu yang harus dilindungi, masyarakat dalam bentuk institusi negara
juga mempunyai hak-hak dan wewenang tertentu yang dapat dipaksakan sebagai kewajiban
warga negara atau warga masyarakat, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang berlaku, dalam hal ini khususnya bidang perpajakan. Hak negara dan masyarakat yang
demikian itu perlu diperhatikan dan dilindungi pula.
Maka fungsi Pengadilan Pajak disini dapat dilihat dan ditinjau dari aspek pemberian
keadilan yang menjadi penjaga keseimbangan antara kedua kepentingan perlindungan
tersebut, yang dalam keadaan-keadaan tertentu tidak sejalan atau bahkan saling berbenturan.
Oleh karena itu tujuan Pengadilan Pajak pada hakekatnya tidaklah semata-mata
memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan atau individu, tetapi sekaligus juga
memperhatikan dan melindungi hak-hak masyarakat yang dijalankan oleh kekuasaan negara
melalui pejabat-pejabatnya (fiskus).
Visi dan Misi Pengadilan Pajak
Dari konsideran ”menimbang” penjelasan umum Undang-undang Pengadilan Pajak
tersebut dan Undang-undang KUP menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus sesuai
dengan yang diperintahkan Undang-undang dan pungutan pajak harus bersih dari pungutan
yang tidak diperintahkan Undang-undang (to save the only legal tax)
Visi Pengadilan Pajak : ”Penegak keadilan hukum pajak berdasarkan Undang-undang”
Misi : ”Menyelamatkan pemungutan pajak yang diperintahkan Undang-undang dan
sebaliknya membersihkan pungutan pajak dari pungutan yang tidak berdasarkan Undang-
undang”
A. Pembedaan Hukum pajak
No. Hukum pajak Sanksi Masalah terkait
1. Hukum administrasi Sanksi administrasi
a. bunga
b. denda

4. c. tambahan pokok pajak
d. kenaikan oleh fiskus Ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban.
a. tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)
b. menyampaikan SPT tapi tidak benar atau tidak lengkap yang dikarenakan alpa
2. Hukum pidana
a. denda pidana
b. hukuman penjara Termasuk kejahatan seperti:
a. sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
b. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
B. Pengertian sengketa pajak
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 dibentuklah
pengadilan pajak yang menggantikan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
Dalam pasal 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pengadilan pajak adalah badan
peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak
yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, bahwa pengadilan pajak
berkedudukan di ibukota Negara, dengan demikian pengadilan pajak ini hanya berada di
Jakarta dan tidak bisa ditempat lain. Hal itu agak berbeda dari Undang-Undang Nomor 17
tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) yang menyatakan secara
tegas bahwa apabila dipandang perlu dapat dibentuk penyelesaian sengketa pajak yang
tingkatannya sama ditempat lain.
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002, bahwa sidang pengadilan pajak
dilakukana ditempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan ditempat
lain dan tempat sidang yang ditentukan oleh ketua. Pasal ini memberi jalan untuk
memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak sehingga tempat sidang dapat
ditentukan ditempat lain. Hal ini sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yang dilakukan
dengan sederhana, cepat dan biaya murah.

5. Pembinaan dalam pajak diatur dalam pasal 5 yang dilakukan secara terpisah, yaitu
pembinaan secara teknis peradilan bagi pengadilan pajak yang dilakukan oleh Mahkamah
Agung. Sementara pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi pengadilan pajak
dilakukan oleh Departemen Keuangan.
Susunan keanggotaan pengadilan pajak terdiri atas pimpinan, hakim anggota,
sekretaris dan panitera. Unsur pimpinan pengadilan pajak terdiri atas seorang ketua dan
paling banyak lima orang wakil ketua. Mereka diangkat oleh presiden dari para hakim yang
diusulkan oleh menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung, selanjutnya
ketua, wakil ketua dan hakim diangkat untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat
diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.
Dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara sengketa pajak tertentu yang
memerlukan keahlian khusus, ketua dapat menunjuk hakim ad hoc sebagai hakim anggota.
Penunjukan hakim ad hoc sebagai anggota majelis hakim dilakukan oleh ketua pengadilan
dengan suatu penetapan. Pada pengadilan pajak ditetapkan pula adanya kepaniteraan yang
dipimpin oleh seorang panitera. Panitera, wakil panitera dan panitera pengganti di angkat dan
diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Keuangan.
Adapun tugas dan wewenang pengadilan pajak berdasakan pasal 31 undang-undang
pengadilan pajak adalah memeriksa dan memutus sengketa pajak, sedangkan yang menjadi
wewenang BPSP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang memeriksa permohonan
banding dan wewenang memeriksa gugatan.
Berdasarkan pasal 32 pengadilan pajak juga mengawasi kuasa hukum yang
memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang
pengadilan pajak. Adanya suatu peradilan pasti karena adanya suatu sengketa. Terjadinya
sengketa pajak diawali dengan adanya ketidaksamaan persepsi atau perbedaan pendapat
antara wajib pajak atas pajak terutang yang telah ditetapkan atasnya.
Pada tingkat pertama wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada instansi atau
pejabat berwenang yang menerbitkannya. Proses penyelesaian keberatan diselesaikan secara
internal oleh fiskus.
1) Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak

6. 2) Masalah kepabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3) Pajak daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
Dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 17 tahun 1997 tentang
Badan penyelesaian Sengketa Pajak (UUBPSP) ditegaskan bahwa sengketa pajak adalah
sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakna dapat diajukan banding
dan gugatan ke badan penyelesaian sengketa pajak. Jadi pada tingkat banding atau gugatan
hanya lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
Tata prosedural penyelesaian sengketa pajak:
1) Pengajuan keberatan kepada pejabat yang telah mengeluarkan surat ketetapan dimaksud
misalnya:
a. Pajak pusat ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak
b. Masalah kepabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
c. Pajak daerah oleh pemerintah daerah yang bersangkutan
proses penyelesaian keberatan dilakukan secara internal oleh fiskus maksudnya adalah setiap
ketetapan yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang akan dikoreksi atau diperiksa
kembali dan diputuskan sendiri olehnya.
2) Dalam hal terjadi sengketa pajak antara wajib pajak dan aparat di bidang perpajakan
mengenai besarnya jumlah pajak terhutang setelah proses keberataan yang keputusannya oleh
wajib pajak masih dianggap tidak adil, maka wajib pajak yang bersangkutan dapat
menggunakan haknya untuk mengajukan banding atau gugatan ke pengadilan pajak.
3) Apabila wajib pajak berpendapat putusan pengadilan pajak terhadap kewajiban
perpajakannya dirasakan tidak adil maka wajib pajak diberikan kesempatan untuk
mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung
selama jangka waktu masih terpenuhi. namun, terhadap adanya pengajuan peninjauan
kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan pengadilan pajak.
C. Peradilan Administrasi Pajak

7. tidak murni, karena: hanya melibatkan 2 pihak yaitu peradilan administrasi wajib pajak dan
fiskus
pajak murni karena: melibatkan 3 pihak yaitu wajib pajak, fiskus dan hakim yang mengadili
1) Peradilan administrasi pajak tidak murni
- melibatkan 2 pihak yaitu wajib pajak dan fiskus tanpa melibatkan pihak ketiga yang
independent
- fiskus sebagai pihak yang bersengketa sekaligus menjadi pihak yang mengambil keputusan
dalam perselisihan pajak yang bersangkutan.
- merupakan tingkat pengajuan keberatan (doleansi)
- diatur dalam pasal 25 dan 26 undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
- terhadap surat keberatan harus diambil keputusan
- pihak yang mengambil keputusan adalah aparatur pajak (dirjen pajak kakanwil pajak,
Kepala Kantor Pelayanan pajak sesuai dengan kewenangan masing-masing) yang disebut
hakim doleansi
2) Peradilan administrasi murni
- melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, fiskus dan hakim yang mengadili. wajib pajak dan
fiskus adalah pihak yang bersengketa, sedangkan hakim adalah pihak yang akan memutuskan
sengketa.
- merupakan peradilan tingkat banding
- diatur dalam pasal 27 undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
D. Keberatan / penyelesaian melalui Diretorat Jendral Pajak
Dalam praktik pelaksanaan undang-undang perpajakan, ketika wajib pajak memperoleh suatu
ketetapan pajak dan merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang dimaksud, wajib pajak dapat
melakukan upaya hukum dengan nama keberatan. keberatan diajukan oleh wajib pajak
kepada direktur jendral pajak atas ketetapan pajak yang dikeluarkan sebagaimana diatur pasal
25 dan undang-Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

8. No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi: wajib
pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada direktorat jendral pajak atas suatu:
1) surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) surat ketetapan yang menentukan besarnya:
- jumlah pokok pajak
- jumlah kredit pajak
- jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
- besarnya sanksi administrasi
- jumlah yang masih harus dibayar
2) Surat ketetapan pajak kurang bayarTambahan (SKPKBT)
surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak Karena jumlah krdit
pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang
4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besar dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak
5) pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Karena penyelesaian segketa atas upaya hukum keberatan ini dilakukan masih dalam
lembaga yang sama dengan yang menerbitkan ketetapan pajak yaitu Direktorat Jenderal
Pajak, maka menurut prof. Soemitro, penyelesaian demikian disebut peradilan administrasi
tidak murni atau peradilan doleansi. Ketika Wajib Pajak mengajukan upaya keberatan, wajib
pajak seringkali beranggapan bahwa wajib pajak tidak perlu melunasi hutang pajaknya dan
tidak akan dilakukan tindakan penagihan pajak padahal pasal 25 ayat 7 UUKUP menegaskan
bahwa keberatan tidak menunda pembayaran pajak dan palaksanaan penagihan pajak. artinya
bahwa sekalipun wajib pajak melakukan upaya hukum keberatan kepada Direktur Jendral

9. Pajak, wajib apajak tetap tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. hal itu
untuk mencegah adanya usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui
pengajuan surat keberatan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terganggunya
penerimaan negara.
Setelah dilakukan proses pemeriksaan atas upaya hukum keberatan tersebut ada 4
kemungkinan keputusan yang dapat dikeluarkan oleh Direktur jendral pajak yaitu:
1) ditolak apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak atas surat
keberatan wajib pajak diketahui tidak terdapat cukup alasan dan bukti, maka Dirjen Pajak
akan mengeluarkan keputusan menolak kebertan wajib pajak. jika terjadi putusan demikian,
maka konsekuensinya adalah wajib pajak harus melunasi utang pajaknya atau mengajukan
upaya hukum banding kepada lembaga BPSP (Badan Penyelesaian Sengketa pajak)
2) diterima sebagian apabila surat keberatan wajib pajak setelah diperiksa ternyata hanya
sebagian alasan dan bukti yang mendukung untuk dikuranginya utang pajak, maka Dirjen
pajak akan mengeluarkan keputusan menerima sebagian.
Contoh : dalam surat ketetapan yang diterbitkan oleh Dirjen pajak diketahui utang pajak Tuan
Haris Diaraja sebesar Rp 500 juta, sedangkan menurut penghitungan Tuan Haris Diraja
adalah Rp 250 juta. setelah dilakukan pemeriksaan, dirjen pajak mengeluarkan keputusan
dengan utang pajak sebesar Rp 350 juta. dengan demikian tuan Haris Diraja hanya
diwajibkan membayar utang pajak sebesar Rp 350 juta saja, sedangkan Rp 150 juta adalah
jumlah keberatan yang diterima.
3) diterima seluruhnya
apabila dalam pemeriksaan atas tuan Haris Diraja diketahui adanya alasan dan bukti yang
mendukung untuk diterimanya seluruh keberatan, maka atas utang pajak Tuan Haris Diraja
yang semula Rp 500 juta berubah menjadi Rp 250 juta. artinya seluruh alasan dan bukti
sesuai dengan perhitungan yang dilakukan wajib pajak diterima oleh Dirjen pajak.
4) menambah ketetapan pajak
apabila dalam pemeriksaan malah ditemukan data yang belum dihitung yang dapat
mengakibatkan bertambahnya utang pajak dari utang pajak sebelumnya.
Pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah
a. Bagi WP Badan oleh Pengurus
b. Bagi WP orang pribadi oleh WP yang bersangkutan

10. c. Pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga
d. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir a .d c diatas dengan surat kuasa khusus untuk
pengajuan keberatan
Syarat-syarat mengajukan keberatan
a. keberatan diajukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)di tempat WP terdaftar
b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah
pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut
perhitungan WP dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.
c. Dalam hal WP mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, WP wajib melunasi pajak
yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam pembahasan
sebelum surat keberaan disampaikan.
d. Jika WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang
belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan sampai dengan satu bulan sejak
tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
e. Jika WP mengajukan banding atas putusan keberatan jangka waktu pelunasan pajak atas
jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguhkan samapai
dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan banding.
f. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dab satu tahun/masa pajak
Jangka waktu pengajuan keberatan
a. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman
SKPKB, SKPKBT, SKPL, SKPN, atau sejak tanggal dilakukan pemotongan, pemungutan
oleh pihak ketiga kecuali WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
b. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, maka
jangka waktu tiga bulan dihiung sejak tanggal pengiriman SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat
keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
c. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan pos tercatat), maka
jangka waktu tiga bulan dihitung sejak tanggal pengiriman SKPKB, SKPKBT, SKPLB,
SKPN, atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan
tanggal tanda bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro.
Hal-hal yang Dapat Dimintakan Oleh Wajib Pajak Dalam Hal Pengajuan Keberatan
Untuk keperluan pengajuan keberatan, WP dapat meminta penjelasan/keterangan tambahan
dan kepala KPP wajib memberikan penjelasan secara tertulis tentang hal-hal yang menjadi

11. dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi atau pemotongan, atau pemungutan pajak.
Keputusan atas surat keberatan
a. Kepala KPP atau Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Jenderal Pajak harus sudah
memberikan keputusan atau surat keberatan paling lambat 12 bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan Kepala KPP atau Kepala Kantor
Wilayah atau Direktur Jenderal Pajak tidak mmeberikan keputusan, maka keberatan yang
diajukan oleh Wjib Pajak dianggap diterima.
b. WP yang mengajukan keberatan tetapi tidak memenuhi persyaratn yang ditetapkan maka
Kepala KPP akan memberikan jawaban tertulis dengan surat biasa (bukan surat keputusan
penolakan) selambat-lambatnya 1 bulan sejak jangka waktu pengajuan keberatan berakhir.
Apabila surat keberatan diajukan setelah batas waktu pengajuan, maka jawaban akan
diberikan selambat-lambatnya 1 bulan sejak surat keberatan tersebut diterima.
c. Sebelum surat keputusan diterbitkan, WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau
penjelasan tertulis.
d. Keputusan keberatan dapat berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak
dan menambah jumlah pajak. Apabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang
diberikan atas keberatan, maka WP dapat mengajukan bending ke Pengadilan Pajak.
E. Banding / penyelesaian melalui badan penyelesaian sengketa pajak
Dalam pelaksanaan pajak memungkinkan juga adanya upaya hukum dengan nama banding
apabila wajib pajak merasa tidak puas atas keputusan keberatan yang telah dikeluarkan oleh
Dirjen Pajak. banding diajukan pada peradilan pajak denagan nama badan penyelesaian
sengketa pajak (BPSP).
sejak berlakuya UU No. 17 tahun 1997 tentang badan penyelesaian sengketa pajak (UU
BPSP), selain upaya hukum banding, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan yaitu
gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak seperti:
a) pelaksanaan surat paksa
b) penyitaan dan lelang yang dilakukan berdasarkan undang-undang penagihan pajak
Keberadaan lembaga ini merupakan amanat pasal 27 UUKUP yang putusannya bersifat akhir
dan berkekuatan hukum tetap serta bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
Menurut pasal 1 UU BPSP yang dimaksud dengan banding adalah upaya hukum terhadap
suatu keputusan pejabat yang berwenang sepanjang diatur dalam peratura perundang-
undangan perpajakan yang bersangkutan. sedangkan gugatan adalah upaya hukum terhadap
pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana diatur dalam peratura perundang-undangan

12. perpajakn yang bersangkutan.
Dasar Hukum
Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan
Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak
atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.
Pengertian
1. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung
pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan
gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Syarat-Syarat mengajukan Banding :
1. Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterimanya keputusan yang
dibandingkan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.
4. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 Surat Banding.
5. Banding diajukan disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal
diterimanya surat keputusan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan
yang disbanding
6. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang disbanding
7. Selain dari persyaratan tersebut, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah
pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%
8. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa
hukumnya.
9. Apabila selama proses banding, pemohon banding, meninggal dunia, banding dapat
dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, pengampunya dalam hal
pemohon banding pailit
10. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh
pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

13. 11. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang
berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas
12. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pecabutan kepada Pengadilan Pajak
13. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan
a. Penetapan Ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
dilaksanakan
b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding
14. Banding yang telah dicabut melalui penetapan putusan tidak dapat diajukan kembali
Didalam pasal 37 undang-undang pengadilan pajak, lebih lanjut ditegaskan sebagai berikut:
a. banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa
hukumnya
b. apabila selama proses banding pemohon banding meninggal dunia, banding dapat diajukan
oleh ahli warisnya, kuasa hukum oleh ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon
banding pailit.
c. Apabila selama melakukan proses banding pemohon banding melakukan penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat
dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan,
peleburan, pemecahan/usaha, atau likuidasi yang dimaksud.
Pengajuan banding harus disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan banding berupa
berkas-berkas pendukung sebagai berikut:
a. Surat banding
b. Surat uraian banding dari Direktur Jenderal Pajak juga surat uraian banding itu perlu
dilengkapi dokumen pendukung, misalnya: berkas wajib pajak dimana sudah dilengkapi
dengan berbagai data keterangan seperti Surat Pemberitahuan (SPT), Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP), nota perhitungan pajak, dsb. Makin lengkap data tersebut makin mudah
pemeriksaannya.
c. Surat bantahan pemohon banding
d. Bukti pembayaran pajak sebesar 50% dari utang pajak yang dibanding.
e. Dokumen lain yang dianggap perlu.
Setelah berkas banding lengkap dan siap disidangkan maka sekretaris mengatur jadwal
persidangan.

14. F. GUGATAN
Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak
terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat digugat
berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur
dalam pasal 17 undang-undang pengadilan pajak. Tindakan penagihan ini dapat berupa:
penerbitan surat paksa, pelaksanaan sita, dan pelaksanaan lelang. Gugatan dapat diajukan
sendiri oleh penggugat atau dikuasakan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, apa tujuan
dari gugatan yang dimaksud. Apabila penggugat mencabut kembali gugatannya dan disetujui
pengadilan pajak, maka gugatannya itu akan dihapus dari daftar gugatan.
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengajuan proses pengajuan gugatan sengketa pajak
adalah masalah tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan diajukan hanya dalam tenggang
waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang dijadikan obyek sengketa yang
digugat (Pasal 40 ayat (2)). Akan tetapi, jangka waktu tersebut tidak mengikat apabila
menurut pendapat pengadilan pajak jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan penggugat.
1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak
2. Jangka waktu untuk menhajukan gugatan terhadap pelaksana penagihan pajak adalah 14
hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan
3. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari
sejak tanggal diterimanya keputusan gugatan
4. Jangka waktu sebagaimana yang dimaksud diatas tidak mengikat apabila jangka waktu
dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan penggugat
5. Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud diatas adalah 14 hari terhitung sejak
berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
6. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atas satu keputusan diajukan satu surat penggugat
7. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa
hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterimanya
pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampirkan salinan dokumen yang
digugat
8. Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan
oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, pengampunya dalam hal pemohon
banding pailit.
9. Apabila selama proses gugatan, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh

15. pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud.
10. Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
11. Gugatan yang dicabut dapat dihapus dari daftar sengketa dengan:
a. Ketetapan ketua dalam surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan,
b. Putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan
pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat.
12. Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan putusan tidak dapat diajukan kembali.
13. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau
kewajiban perpajakan.
14. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan
pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan, sampai ada putusan
Pengadilan Pajak.
15. Permohonan dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu
dari pokok sengketanya.
16. Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat
mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika dilaksanakan
penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.
Didalam pasal 41 undang-undang pengadilan pajak ditegaskan lebih lanjut mengenai
beberapa hal berikut
a. Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa
hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, pelaksanaan penagihan, atau keputusan
yang digugat, dilampiri juga salinan yang digugat.
b. Apabila selama proses gugatan pengugat meninggal dunia, gugatan dapat diajukan oleh
ahli warisnya, kuasa hukum oleh ahli warisnya atau pengampunya dalam hal pemohon
banding pailit
c. Apabila selama melakukan proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat
dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan,
peleburan, pemecahan/usaha, atau likuidasi yang dimaksud.
Dalam hal gugatan yang harus disertakan dalam berkas, adalah:
a. Surat banding
b. Surat tanggapan Direktur Jenderal atas gugatan penggugat
c. Surat bantahan pemohon banding

16. d. Bukti pembayaran pajak sebesar 50% dari utang pajak yang terutang.
e. Dokumen lain yang dianggap perlu
G. PEMERIKSAAN
1. Pemeriksaan
Acara pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara biasa atau acara cepat.
a. Acara cepat
Pasal 65-66 mengatur hukum acara pengadilan pajak mengenal pemeriksaan sengketa dengan
menggunakan acara cepat. Pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh majelis atau oleh hukum
tunggal. Adapun kriteria pemeriksaan dengan acara cepat meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang banding atau gugatannnya tidak
memenuhi syarat
2. gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima
3. tidak dipenuhinya syarat formal putusan pengadilan pajak, atau terdapat kesalahan tulis
dan atau kesalahan hitung dalam putusan pengadilan pajak
4. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang pengadilan
pajak
b. Acara biasa
Selain berlaku acara cepat juga berlaku acara biasa dalam hukum acara pengadilan pajak.
Perbedaannya dalam pemeriksaan acara biasa hanya dapat dilakukan oleh majelis hakim dan
diatur dalam pasal 49-64.
H. Pembuktian
Pembuktian diatur dalam pasal 69-76. Prinsip pembuktian adalah pembuktian bebas, artinya
bagi pihak yang bersengketa yang menyatakan pendirian atau tuntutannya harus dapat
membuktikannya dengan alat bukti yang telah ditentukan. Adapun fungsi pembuktian ini
adalah untuk menangguhkan masing-masing dalil, baik dari pihak penggugat maupun
tergugat.
Dalam pasal 69 ayat (1) disebutkan tentang macam-macam alat bkti sebagai berikut:
1. surat atau tulisan
2. keterangan ahli
3. keterangan para saksi
4. pengakuan para pihak
5. pengetahuan hakim

17. Kemudian, pada pasal 69 ayat (2) juga memberikan penambahan wawasan tentang hal-hal
yang telah diketahui secara umum tidak perlu dibuktikan lagi. Pasal 75 juga menjelaskan
tentang batasan minimal alat bukti agar dapat dianggap sah, maka sekurang-kurangnya harus
ada dua alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 69 ayat (1).
Alat bukti dapat berupa:
a. Surat atau tulisan,
b. Keterangan ahli,
c. Keterangan para saksi,
d. Pengakuan para pihak dan atau,
e. Pengetahuan Hakim.
1. Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.
2. Surat atau tulisan sebagai alat bukti terdiri dari:
a. Akta autentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum, yang
menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk
dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
b. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau
peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
c. Surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
d. Surat-surat lain atau tulisan yang tidak termasuk huruf a, b, dan c yang ada kaitannya
dengan banding atu gugatan.
3. Keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam
persidangan tentang hak yang ia ketahui menurut pengalamannya dan pengetahuannya.
4. Seorang yang tidak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh memberikan keterangan ahli.
5. Atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim
Ketua atau Hakim Tunggal dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli.
6. Seorang ahli dalam persidangan harus memberikan keterangan, baik tertulis maupun lisan,
yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenia hal sebenarnyamenurut pengalaman dan
pengetahuannya.
I. PUTUSAN
Putusan diatur dalam pasal 77-84. putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil
penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
berdasarkan keyakinan hakim.

18. Dalam pasal 77 ayat (1) dinyatakan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan
akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan akhir ini mempunyai konsekuensi
sebagai berikut:
a. Putusan tersebut tidak mungkin diajukan upaya hukum lagi kepada lembaga peradilan yang
lebih tinggi melalui upaya hukum biasa
b. Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau pengesahan dari lembaga lain
c. Putusan tersebut dapat dilaksanakan
Keputusan bahwa putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai
keputusan hukum tetap masih dapat diupayakan melalui peninjuan kembali ke Mahkamah
Agung sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (3). Akan tetapi, bahwa kontrol melalui
peninjauan kembali tidak meliputi semua sengketa pajak, karena untuk mengajukan
peninjauan kembali memerlukan syarat-syarat khusus.
Disamping putusan akhir tersebut, menurut pasal 77 ayat (2) pengadilan pajak juaga dapat
mengeluarkan putusan sela berkaitan dnegan permohonan penggugat untuk memlakukan
penundaan terhadap tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak. Dengan demikian, yang
dapat menjadi putusan sela berkaitan dengan skorsing terhadap tindakan penagihan.
1. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum
tetap.
2. Pengadilan Pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan
permohonan penggugat agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan Pajak ditunda selama
pemeriksaan pajak berjalan, sampai ada putusan pengadilan.
3. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan
Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.
4. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan
Hakim.
5. Dalam pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan
musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat
dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.
6. Apabila Majelis di dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah tidak dapat
dicapai kesepakatan sehingga putusan diambil dengan suara terbanyak, pendapat Hakim
Anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan Pengadilan
Pajak.
7. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

19. a. Menolak,
b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya,
c. Menambah pajak yang harus dibayar,
d. Tidak dapat diterima,
e. Membetulkan kesalahan tulisan dan atau kesalahan hitung dan atau
f. Membatalkan.
8. Terhadap putusan tersebut tidak dapat lagi diajukan gugatan, banding, atau kasasi.
9. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 6
bulansejak Surat Banding diterima.
10. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6
bulan sejak Surat Gugatan diterima.
11. Dalam hal-hal khusus, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 bulan.
12. Dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak,
tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak wajib
mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan
sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud terlampaui.
13. Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak yang tertentu
dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:
a. 30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui.
b. 30 hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu
pengajuan dilampaui.
14. Putusan atau penetapan dengan acara cepat terhadap kekeliruan berupa pembetulan
kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak
kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima.
15. Putusan dengan acara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum
bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak, berupa tidak dapat diterima, diambil dalam
jangka 30 hari sejak Surat Banding atau Surat Gugatan diterima.
16. Dalam hal Putusan Pengadilan Pajak dimbil terhadap Sengketa Pajak, pemohon banding
atau penggugat dapat mengajukan gugatan kepada peradilan yang berwenang.
17. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
18. Tidak dipenuhinya ketentuan di atas, putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak
mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalm
sidang terbuka untuk umum.
19. Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

20. a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,
b. Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman dan atau identitas lainnya dari pemohon
banding atau penggugat.
c. Nama jabatan dan alamat terbanding atau tergugat,
d. Hari, tanggal diterimanya banding atau Gugatan,
e. Ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan Surat Uraian Banding atau Surat
Tanggapan atau Surat Bantahan yang jelas,
f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam
persidangan selama sengketa itu diperiksa,
g. Pokok sengketa,
h. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan.
i. Amar putusan tentang sengketa,
j. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera dan keterangan tentang
hadir atau tidak hadirnya para pihak.
20. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan di atas menyebabkan putusan dimaksud tidak sah
dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara
cepat, kecuali putusan diambil telah melampaui jangka waktu 1 tahun.
21. Ringkasan sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak diperlukan dalam hal Putusan
Pengadilan Pajak diambil terhadap Sengketa Pajak berupa tidak dipenuhinya putusan
Pengadilan Pajak, sengketa yang bukan wewenang Pengadilan Pajak dan sengketa tertentu
yang tidak memenuhi syarat.
22. Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutuskan dan
Panitera.
23. Apabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal yang menyidangkan berhalangan
menandatangani, ptusan ditandatangani oleh Ketua dengan menyatakan alasan
berhalangannya Hakim Ketua dan Hakim Tunggal.
24. Apabila Hakim Anggota berhalangan menandatangani, putusan ditandatangani oleh
Hakim Ketua dengan menyatakan alasan berhalangannya hakim Anggota dimaksud.
J. PELAKSANAAN PUTUSAN
1. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi
keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
2. Apabila Putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk

21. paling lama 24 bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.
3. Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak
dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan
Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan diucapkan.
4. Putusan Pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka
waktu 30 hari terutang sejak tanggal diterimanya putusan.
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktu tersebut
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku.
K. Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Sanksi Administrasi Perpajakan
Berdasarkan Pasal 25 UUD KUP, tidak menyebutkan atas Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini
karena STP bukanlah ketetapan atas pokok pajak melainkan hanya menganakan atas sanksi
admnistrasi. Karena atas penerbitan STP tidak dapat diajukan keberatan, maka upaya yang
dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah mengajukan peninjauan kembali jumla ketetapan
pajak dan sanksi administrasi yang belum tercantum dalam STP.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP dan Keputusan Menteri Keuangan No.
953/KMK.04/1983 disebutkn bahwa Menteri Keuangan dapat menerbitkan Keputusan
Peninjauan Kembali dengan mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak dan sanksi
administrasi yang tidak benar. Terhadap keputusan peninjauan kembali tidak dapat diajukan
Banding.
PERADILAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Tidak dapat dipungkiri dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, salah satu lembaga
tumpuan keadilan adalah badan-badan peradilan yang memepunyai tugas dan fungsi
menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. UU nomor 14 tahun 1970 membagi
badan peradilan dalam 4 lingkungan peradilan (pasal 10 ayat (1) ) yaitu:
a) Peradilan Umum;
b) Peradilan Agama;
c) Peradilan Militer;
d) Peradilan Tata Usaha Negara.
Perkara yang bersumber tindak pidana di bidang perpajakan, masuk dalam lingkungan
peradilan umum. Artinya apabila terjadi tindak pidana di bidang perpajakan maka
penyelesaiannya melalui peradilan pidana ( Pengadilan Negeri )

22. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang perpajakan.
Untuk itu dalam hal terjadi pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan maka ketentuan
beracara dalam penyelesaiannya, di samping bertumpu pada UU Nomor 6 tahun 1983 juga
UU Nomor 8 tahun 1981 dan perundang-undangan lain yang terkait.
Seperti diketahui dalam UU perpajakan nasional, di samping diatur sanksi-sanksi pidana (
tindak pidana di bidang perpajakan ) juga diatur sanksi-sanksi administrasi. Pengaturan kedua
jenis sanksi, diatur oleh UU. KUP. 1984. Penyelesaian perkara pidana di bidang perpajakan
dilakukan melalui peradilan pidana di bidang perpajakan, yaitu Pengadilan Negeri ( Peradilan
Umum ).
HUBUNGAN PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA
Pajak termasuk hukum publik dan ini adalah sebagin dari tata tertib hukum antara penguasa
dengan rakyat/warganya mengenai hak dan kewajiban.
Hukum pajak dalam hubungannya dengan Hukum Pidana (KUHP) dapat terlihat dalam pasal
103 KUHPidana yang berbunyi :
“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan
yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalu ada undang-undang
(Wet) atau ordonansi menentukan peraturaan lain”
Ketentuan pasal 103 KUH Pidana ini menunjukkan bahwa yang dimuat dalam buku I KUHP,
mulai dari bab Is/d (pasal s/d 85), selain berlaku untuk hal-hal yang disebut dalam KUH
pidana, ber;aku juga untuk menerangkan hal-hal yang disebut dalam undang-undang atau
peraturan lain kecuali ditentukan lain. Perkataan undang-undang lain dalam pasal 103 KUHP
ini, menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-undang pajak
diancam baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dapat dipidana
sesuai dengan KUH Pidana. Ancaman pidana terhadap tindak pidana pajak dapat dilihat
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan pada pasal 38, 39, 40, 41. Tindak pidana di bidang pajak dapat dibedakan dalam
pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran adalah tindak pidana yang terjadi tidak dengan
sengaja atau terjadi karena kealpaan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan SPT atau
sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar atau tidak
lengkap.
Sanksi yang diancam terhadap pelanggaran di bidang pajak lebih ringan daripada kejahatan.

23. Untuk pelanggaran seperti yang disebut diatas dikenakan sanksi piodana kurungan paling
lama satu tahun dan atau denda setinggi-tingginya dua kali jumlah pajak yang terutang.
Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa
perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tidak
dilakukan dengan maksud upaya membayar pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh
keuntungan bagi dirinya, yang merugikan Negara. Perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan
sebagai kejahatan dalam Hukum pajak ialah :
a. Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan diri untuk mendapatkan
NPWP atau menggunakan NPWP tanpa hak untuk maksud-maksud tertentu;
b. Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, sedangkan ia tahu bahwa surat
pemberitahuan harus dikembalikan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan setelah
diisi sebagaimana mestinys dan ditanda tangani;
c. Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan dengan mengisi secara tidak
benar atau tidak lengkap, dengan mendapatkan keuntungan dari itu;
d. Dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, catatan atau dokumen yang palsu atau
dipalsukan dan dengan perbuatan itu mengelabui petugas pajak;
e. Dengan sengaja tidak memperlihatkan dan atau tidak mau meminjamkan pembukuan,
catatan, dan dokumen yang diperlukan oleh petugas pajak untuk menentukan jumlah pajak
yang terutang sebenarnya;
f. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut bagi orang
atau badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pajak, setelah, ketentuan pasal 21, 22, 23, dan
26 Undang-undang Pajak Penghasilan
Kejahatan tersebut diatas diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan
atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak yang terutang. Kata dan/atau berarti bahwa
hakim mempunyai wewenang untuk mrnjatuhkan sanksi kumulatif, artinya disamping sanksi
penjara atau kurungan masih dapat juga dijatuhi hukuman denda, dengan mengingat batas
maksimum yang ditentukan dalam undang-undang. Denda pidana berbeda dengan
administratif. Denda administratif. Denda administratif dijatuhkan oleh administrasi pajak,
sedangkan denda pidana adalah wewenang Hukum Pidana. Wajib pajak yang dikenakan
denda pidana oleh Hakim Pidana, masih terbuka kemungkinan untuk dikenakan denda
administrasi oleh administrasi pajak. Namun ini adalah wewnang Menteri Keuangan apakah
masih perlu atau tidak, menteri Keuangan apakah masih perlu atau tidak, Menteri Keuangan
yang kewenanganya dilimpahkan kepada Direktorat Jendral Pajak dapat menganggap lebih
bijaksana untuk tidak mengenakan denda administrasi dengan alasan bahwa wajib pajak

24. sudah di pidana
Ancaman sanksi pidana untuk tindak pidana kejahatan yang dilakukan dalam bidang
perpajakan dilipatkan dua kali apabila wajib wajib pajak melakukan lagi tindak pidana di
bidang perpajakan sebelum lewat waktu satu tahun terhitung sejak waktu pajal selesai
menjalani pidana penjara
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
1. UU nomor 6 tahun 1983
UU ini sebagai ketentuan umum telah mengatur ketentuan-ketentuan pidana bagi pelanggaran
di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan ( UU nomor 7 tahun 1983 )
maupun UU nomor 8 tahun 1983.
2. UU nomor 12 tahun 1985
Di dalam Bab XII Pasal 24 dan 25 UU nomor 12 tahun 1985 diatur formulasi pidana yang
menyangkut/ berhubungan dengan pajak bumi dan bangunan ( PBB ).
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKA
1. Pengertian
Sehubungan dengan uraian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan ini, ada dua
pengertian yang saling terkait yaitu menurut UU nomor 8 tahun 1981 ( KUHAP ) dan
menurut UU nomor 6 tahun 1983. Pengertian penyidikan menurut UU nomor 8 tahun 1981
inidapat dikatakan bersifat umum, sedangkan penngertian menurut UU nomor 6 tahun 1983
bersifat khusus karena secara langsung UU ini menyebutnya dengan penyidikan di bidang
perpajakan.
2. Kewenangan penyidik di bidang perpajakan
Penyidik di bidang perpajakan dalam mencari serta mengumpulkan bukti sehingga dapat
membuat terang suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang sekaligus menemukan
tersangkanya berdasar UU yang berlaku dilegalisasi adanya beberapa kewenangan –
kewenanangan. Melalui pasal 44 ayat (2) UU nomor 6 tahun 1983, diintrodusir kewenangan-
kewenangan penyidik khusus di bidang perpajakan yang meliputi:
a) Melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan.
b) Melakukan penelitian terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan.
c) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang perpajakan.

25. d) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencetakan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
e) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
f) Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan.
3. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan
Apabila penyidik di bidang perpajakan telah selesai melakukan penyidikan maka dengan
segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum. Landasan hukum
mengenai kewajiban penyerahan berkas perkara hasil penyidikan itu adalah:
a) UU nomor 8 tahun 1981
b) UU nomor 6 tahun 1983
c) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M. 14. PW. 07. 03 tahun 1983 tentang
Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
d) Surat Menteri Kehakiman Nomor: M. PW. 07. 03-762 tanggal 15 Juli 1986.
PENUNTUTAN
1. Penuntut Umum dan kewenangannya
Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ( KUHAP ) untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Pasal 1 butir 6 b jo pasal 13 KUHAP ).
Sesuai hukum acara pidana, ditetapkan bahwa penuntut umumlah yang menentukan
kebijakan suatu penuntutan termasuk terhadap perkara pidana di bidang perpajakan. Artinya
hanya penuntut umum yang menentukan suatu perkara hasil penyidikan PPNS Ditjen Pajak
apakah sudah lengkap ataukah belum/ tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan ( vide pasal
139 KUHAP ).
2. Prapenuntutan
Undang-undang perpajakan nomor 6 tahun 1983 mewajibkan kepada PPNS Ditjen Pajak
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum.
Berdasar kewenangan yang ada Pasal 14a, b KUHAP maka penuntut umum menerima dan
memriksa berkas perkara yang untuk selanjutnya mengadakan prapenuntutan apabila ada
kekurangan pada penyidikan itu dengan memberi petunjuk-petunjuk dalam rangka
penyempurnaan hasil penyidikan dari penyidik ( PPNS Ditjen Pajak yang bersangkutan ).

26. Jadi yang dimaksud prapenuntutan adalah proses pemberian petunjuk-petunjuk oleh penuntut
umum kepada penyidik dalam rangka bertujuan penyempurnaan hasil penyidikan.
Adanya kewenangan jaksa (Penuntut Umum) memberikan petunjuk kepada penyidik. Artinya
setelah berlakunya KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang lagi melakukan
penyidikan tambahan atau penyidikan lanjutan.
3. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan
Ditentukan oleh KUHAP setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil
penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu
sudah memenuhi persyaeatan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 179).
Dari pasal ini mengandung dua alternative bagi penuntut umum, yaitu :
a. Jika hasil penyidikan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan maka penuntut umum
secepatnya melimpahkan perkara ini pada dasarnya adalah supaya perkara pidana (di bidang
perpajakan) yang diajukan itu diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana yang dilengkapi surat dakwaan ini
lazim disebut penuntutan.
b. Bila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak
pidana atau perkara ditutup demi hokum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan
dengan menuangkan hal tersebut dalam surat penetapan (vide pasal 140 ayat (2) b KUHAP.
Dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, penting untuk diperhatikan adalah hal-hal yang
berkaitan dengan pengadilan yang berwenang mengadili surat dakwaan. Tanpa kedua hal
tersebut diperhatikan, ada kemungkinan tindakan penunututan dinyatakan sebagai tidak dapat
diterima (viet ont vankelijk verklaard) oleh pengadilan.
a) Pengadilan yang berwenang mengadili
Tentu sangat dimungkinkankan tempat terjadinya tindak pidana ( locus delict ) di bidang
perpajakan adalah tidak sama dengan tempat tinggal pelaku atau keberadaan saksi-saksi dan
barang bukti. Keadaan demikian mengharuskan penuntut umum untuk tidak bertindak secara
tempat melimpahkan perkara ke pengadilan mana yang berwenang mengadili.
Mengenai Pengadilan Negeri mana yang paling berwenang mengadili, sebagai acuan dapat
disimak muatan pasal 84 KUHAP yang menentukan.
1. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak perkara pidan
yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
2. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam
terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa
tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada

27. tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam
daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
3. Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hokum
berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang
mengadili perkara pidana tersebut.
4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan
oleh seorang dalam daerah hokum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing
pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.
b) Surat Dakwaan
Keharusan penyertaan surat dakwaan dan berkas perkara dalam pelimpahan perkara ke
Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum adalah sesuai ketentuan pasal 143 ayat (1) KUHAP.
PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
1. Acara Pemeriksaan
KUHAP membagi acara pemeriksaan di sidang pengadilan dalam tiga jenis pemeriksaan,
yaitu:
a. Acara pemeriksaan biasa ( vide Pasal 152-202 KUHAP )
b. Acara pemeriksaan singkat ( pasal 203-204 KUHAP )
c. Acara pemeriksaan cepat ( Pasal 205-216 KUHAP )
1) Acara pemeriksaan tindak pidana ringan
2) Acara pemeriksaan perkara pelanggara lalu lintas jalan
2. Pembuktian
Dalam bukunya M. Yahya Harahap, SH, mengemukakan “ Pembuktian adalah ketentuan-
ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan UU
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan
ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan UU dan yang boleh dipergunakan
hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan “.
a. Alat Bukti ( bewijsmiddel )
Keseluruhan alat-alat bukti yang ditetapkan dalam hokum acara pidana kita (KUHAP) yang
berlaku pula bagi pembutian peradilan tindak pidana perpajakan ( Pasal 184 KUHAP )
adalah:
i. Keterangan saksi;
ii. Keterangan ahli;
iii. Surat;
iv. Petunjuk;

28. v. Keterangan terdakwa.
b. Sistem pembuktian
Landasan sistem pembuktian yang berlaku di antaranya adalah UU nomor 14 tahun 1970 dan
UU nomor 8 tahun 1981, terutama pasal 183
• Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat
pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang
dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatannya dituduhkan atas dirinya
(UU No 14 Tahun 1970 pasal 6)
• Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. (Pasal 183 KUHP)
Selesainya Pemeriksaan
Tentang kapan suatu pemeriksaan itu dinyatakan selesai oleh M.Yahya Harahap, SH
disebutkan sebagai berikut :
• Apabila semua alat bukti telah rampung diperiksa. Semua alat-alat bukti yang diajukan
penuntut umum baik berupa bukti- bukti atau surat pemeriksaan ahli yang diajukan oleh
penuntut umum, terdakwa atau penasehat hokum telah rampung diperiksa satu per satu.
Dsemikian juga keterangan terdakwa telah dengan sempurna diperiksa dan didengar dalam
sidang pengadilan.
• Semua barang bukti yang ada telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun terhadap saksi
serta sekaligus menanyakan pendapat mereka terhadap barang bukti tersebut.
• Demikian juga dengan surat- surat yang ada maupun berita acara yang dianggap penting
sudah dibacakan dalam sidang peradilan serta sekaligus menanyakan pendapat terdakwa atau
penuntut umum akan isi surat dan berita acara yang dibacakan.