evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah provinsi jawa tengah

1. PELAKSANAAN
EVALUASI SISTEM AKIP
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
KamiBerdayakanGoodLocalGovernment
Disampaikan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Pada RAKORNIS Pengembangan SAKIP KAB/KOTA Se Jawa Tengah
Semarang, 25 Juni 2014

3. SAKIP DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
3
RPJP
DAERAH
RKPD
Dokumen
Perencanaan Induk
KERANGKA
EKO. MAKRO
DAERAH
RKA
MONEV KEG
LAPORAN
LAKS. KEG
WAS
INTERNAL
LPPD
EKPPD
RKT
PK/TAPKIN
PENGUKURAN
KINERJA
LAKIP
EVALUASI
AKIP
DPA
RFK
LRA SKPD
REVIU LKPD
KUA/PPAS
APBD
LKPD
AUDIT LKPD
OLEH BPK
PERDA LKPJ KEPALA DAERAH
RENSTRA
SKPD
RENJA
RKO
RPJMD
S-AKIP
SPPN
SPKN

4. SIKLUS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PERENCANAAN
STRATEGIS
(Renstra, RKT, PK)
PENGUKURAN
KINERJA
(Instrumen = IK)
PELAPORAN
KINERJA
(LAKIP)
EVALUASI &
PEMANFAATAN
INFORMASI
KINERJA
Plan
Do
Check
Action
IKU
IKU
IKU
IKU

5. 2
3
4
Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran & tujuan yg
telah ditetapkan.
Berorientasi pada pencapaian visi dan misi,
serta hasil dan manfaat.
Komitmen Pimpinan dan seluruh
staf Instansi.
5
Berdasarkan suatu sistem yg menjamin penggunaan sumber daya
secara konsisten dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.
1
Jujur, objektif,
transparan, dan akurat.
6
Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan

6. BERHASIL MENCAPAI
TARGET KINERJA ???

7. 7
DASAR HUKUM EVALUASI AKIP
UU 25/2004 TENTANG SPPN;
UU 32/ 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH;
PP 8/ 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH;
PP 39/2006 TENTANG TATA CARA DAL & EVAL. LAKS. REN. BANG.;
INPRES 7/1999 TENTANG AKIP;
KEP MENPAN KEP/135/M.PAN/2004 TENTANG PEDOMAN UMUM EVAL. LAKIP;
PERMENPAN 25/2012 TENTANG JUKLAK EVAL. AKIP;
PERMENPAN 20/2013 TENTANG PERUBAHAN LAMP. PERMENPAN 25/2012;
PERGUB JATENG 23/2013 TENTANG JUKLAK EVAL. AKIP PROV. JAWA TENGAH;
KEP INSPEKTUR PROV. JATENG 051.2/1201/1.1/2013 TENTANG JUKNIS EVAL.
AKIP PROVINSI JAWA TENGAH.

8. DASAR PERTIMBANGAN PERLUNYA EVALUASI SISTEM AKIP
LAKIP sebagai alat evaluasi organisasi bersifat
“Self Assesment”, sehingga diperlukan umpan balik
dari pihak luar yang obyektif untuk perbaikan
akuntabilitas dan kinerja instansi bersangkutan;
Gubernur perlu mengetahui perkembangan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja
pemerintah di bawah kepemimpinannya saat ini.
HASIL EVALUASI
BERUPA
PEMERINGKATAN
mendorong setiap SKPD untuk secara konsisten
meningkatkan akuntabilitasnya dalam rangka
pencapaian kinerja organisasinya sesuai Renstra.

9. EVALUASI AKIP SKPD PROV. JATENG
Eval AKIP SKPD sekurang-kurangnya
dilakukan 1x dalam jangka waktu 3
tahun.
Tim Evaluator terdiri dari unsur JFK
P2UPD (Inspektorat) dan Biro ORPEG.
Target : 60% (12 SKPD) nilai >30 (C)

10. TEKNIK EVALUASI AKIP
10
TINJAUAN/STUDI DOKUMENTASI
• Saran Hasil Evaluasi AKIP sebelumnya (Pelaksanaan saran,
kendala/hambatan pelaksanaan saran)
• Dokumen Perencanaan terdiri dari Renstra, RKT, DPA dan PK
(ada atau tidak ada, menilai keterkaitan antar dokumen dan
dengan dokumen RPJMD serta IKU)
WAWANCARA
• Partisipasi dan Co-Evaluation
• Konsultatif
PENGHITUNGAN DAN PENGUKURAN DATA/STATISTIK
• Pengukuran Kinerja/Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
• Pelaporan Kinerja/LAKIP

11. 11
no ASPEK BOBOT SUB KOMPONEN
1 Perencanaan
Kinerja
35% a. Renstra 15%, meliputi : pemenuhan, kualitas, dan Implementasi
Renstra
b. RKT 10%, meliputi : pemenuhan, kualitas dan Implementasi RKT
c. PK 10 %, meliputi : pemenuhan, Kualitas, dan Implementasi PK
2 Pengukuran
Kinerja
20% a. Pemenuhan pengukuran 4%
b. Kualitas pengukuran 10%
c. Implementasi 6%
3 Pelaporan
Kinerja
15% a. Pemenuhan pelaporan 3%
b. Penyajian informasi kinerja 8%
c. Pemanfaatan informasi kinerja 4%
4 Evaluasi
Kinerja
10% a. Pemenuhan evaluasi 2%
b. Kualitas evaluasi 5%
c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%
5 Capaian
Kinerja
20 % a. Kinerja yang dilaporkan (output) 5%
b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) 5%
c. Kinerja yang diperbandingkan (benchmark) 5%
d. Kinerja lainnya (penilaian dari eksternal) 5%
Total 100%
KOMPONEN EVALUASI AKIP

12. KRITERIA PENILAIAN EVALUASI AKIP
Dari setiap sub-komponen penilaian, dibagi ke dalam beberapa daftar
pertanyaan/isian sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut.
Jawaban atau isian atas pertanyaan/isian dapat berupa nilai absolute dan nilai
relatif, tergantung dari materi pertanyaan.
Nilai absolute dapat berupa jawaban/isian ya/tidak untuk pertanyaan2
yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria.
Nilai relatif berupa jawaban/isian a/b/c/d/e untuk pertanyaan2 yang
membutuhkan “judgement” dari evaluator dan biasanya bersifat kualitatif.
Untuk nilai absolute, setiap jawaban “Ya” diberikan nilai 1 sedangkan jawaban
“Tidak” diberikan nilai 0.
Untuk nilai relatif, untuk masing-masing jawaban a/b/c/d/e, secara umum
penilaian didasarkan pada “judgement” Evaluator (0; 0,25; 0,5; 0,75, 1).

13. TABEL PENILAIAN RELATIF (QUALITATIF)
JAWABAN RENTANG KRITERIA NILAI
Hampir semua kriteria terpenuhi 90% - 100% a 1
Sebagian besar kriteria terpenuhi 75% - 90% b 0,75
Sebagian kriteria terpenuhi 40% - 75% c 0,5
Sebagian kecil kriteria terpenuhi 10% - 40% d 0,25
Sangat kurang memenuhi kriteria < 10% e 0

14. PENGECUALIAN ATAS PENILAIAN
JAWABAN RENTANG KRITERIA NILAI
Rata-2 realisasi melampaui target > 100% a 1
Rata-2realisasi sesuai target = 100% b 0,75
Rata-2realisasi mendekati target 80% - 100% c 0,5
Rata-2realisasi tidak mencapai target 50% - 80% d 0,25
Rata-2realisasi target sangat kurang < 50% e 0
CAPAIAN KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT DAN OUTCOME)
JAWABAN RENTANG KRITERIA NILAI
Peningkatan capaian sangat tinggi > 150% a 1
Peningkatan capaian tinggi 120% - 150% b 0,75
Peningkatan capaian agak tinggi 80% - 120% c 0,5
Peningkatan capaian cukup 50% - 80% d 0,25
Peningkatan capaian rendah 0% < 50% e 0
PEMBANDINGAN CAPAIAN KINERJA YANG LEBIH BAIK DARI TAHUN SEBELUMNYA

15. UNTUK MENJAGA OBYEKTIFITAS
PROSES DAN PENILAIAN HASIL
EVALUASI
REVIU BERJENJANG
Reviu
tingkat 1
• dilakukan di masing-masing Tim Evaluator
• dipimpin oleh Ketua Tim.
Reviu
tingkat 2
• dilakukan dalam bentuk Forum Panel Lintas Tim
• untuk menentukan nilai final, peringkat dan kategori nilai.

16. NILAI AKIP SKPD PROV JATENG
AA
2
3,4%
A
6
10,2%
B
11
18,6%
CC
28
47,5%
C
12
20,3%
AA
A
B
CC
C
NILAI >50 : 47 SKPD (79,7%)

17. 17
PERMASALAHAN UMUM IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
Target tidak ditetapkan secara benar, masih berorientasi output/ bukan outcome
Inkonsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, IKU, Renstra-SKPD, RKT,
DPA-SKPD dan PK),
Penerapan tujuan dengan sasaran antara organisasi dengan unit kerja tidak tepat
Tidak ada hubungan kausalitas antara tujuan/sasaran dengan Program/Kegiatan
Indikator kinerja tidak relevan, tidak dapat diukur secara obyektif,
Pemantauan Pengukuran terhadap pencapaian target indikator Kinerja belum dilakukan
secara rutin dan berkala.
LAKIP masih melaporkan pelaksanaan kegiatan, bukan melaporkan pengukuran kinerja
Evaluasi dan analisis secara self-assesment masih kurang

18. AGAR NILAI HASIL EVALUASI BAGUS
1. Kesungguhan SKPD/Unit Kerja dalam penyusunan, reviu dan perbaikan
perencanaan kinerja yang berorientasi hasil (result oriented);
2. Perkembangan pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan
data kinerja di lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan
indikator kinerja utama (IKU);
4. Pengukuran capaian kinerja utama dan pengungkapan informasi
capaian kinerja lain;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan program
(khususnya program-program strategis yang diprioritaskan).
6. Keterkaitan seluruh komponen-komponen aspek perencanaan kinerja
dengan sistem penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan
pengendalian serta pelaporannya.
7. Tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
8. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil
evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

19. TERIMA
KASIH