1. Pertemuan 5

2. Kebijakan Hukum dalam upaya penanggulangan Pelanggaran
Kode Etik Profesi TI
Kejahatan Komputer adalah bentuk kejahatan yang menimbulkan
dampak yang sangat luas karena tidak saja dirasakan secara
nasional tetapi juga internasional, oleh sebab itu wajar apabila
dikategorikan sebagai kejahatan yang sifatnya internasional
berdasarkan United Nation Convention Against Transnational
Organized Crime (Palermo Convention, November 2000 dan
Deklarasi ASEAN 20 Desember 1997 di Manila)
Banyak permasalahan hukum yang muncul ketika kejahatan
dunia maya dapat diungkap oleh aparat penegak hukum,
Yurisdiksi merupakan hal yang sangat crucial dan kompleks
berkenaan dengan hal tersebut.

3. Hukum internasional telah meletakkan beberapa prinsip umum
yang berkaitan dengan yuridiksi suatu negara, diantaranya :
 Prinsip Teritorial, setiap negara dapat menerapkan yurisdiksi
nasionalnya terhadap semua orang baik warga negara atau
asing.
 Prinsip Nasional Aktif, setiap negara dapat memberlakukan
yuridiksi nasionalnya terhadap warga negaranya yang
melakukan tindak pidana sekalipun dilakukan dalam yurisdiksi
negara lain.
 Prinsip
Nasional
Pasif,
tekanannya
ada
pada
kewarganegaraan sikorban.

4.  Prinsip Perlindungan, setiap negara mempunyai
kewenangan
melaksanakan
yurisdiksi
terhadap
kejahatan yang menyangkut keamanan dan integritas
atau kepentingan ekonomi yang vital.
 Prinsip Universal, suatu negara dapat menyatakan
mempunyai hak untuk memberlakukan hukum
pidananya dengan alasan terdapat hubungan antara
negara tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Bentuk penanggulangan pelanggaran Kode Etik Profesi IT,
beberapa asosiasi atau organisasi dan negara telah memiliki
bentuk perundangan, berikut beberapa contoh perundangan
tersebut :
A. Kode Etik Profesi IT produk dari Asosiasi atau Organisasi :
1. IFIP (International Federation for Information Processing)
2. ACM (Association for Computing Machinery)
3. ASOCIO (Asian Oceaniq Computer Industries Organization)

6. B. Kode Etik Profesi IT produk dari Beberapa Negara
1. Malaysian Computer Society (Code of Profesional
Conduct)
2. Australian Computer Society (Code of Conduct)
3. New Zealand Computer Society (Code of Ethics and
Profesional Conduct)
4. Singapore Computer Society (Profesional Code of
Conduct)
5. Computer Society of India (Code of Ethics of IT
Profesional)
6. Philipine Computer Society Code of Ethics)
7. Hong Kong Computer Society (Code of Conduct
8. Indonesia (UU ITE)

7. B. Kode Etik Profesi IT produk dari Beberapa Negara
1. Malaysian Computer Society (Code of Profesional
Conduct)
2. Australian Computer Society (Code of Conduct)
3. New Zealand Computer Society (Code of Ethics and
Profesional Conduct)
4. Singapore Computer Society (Profesional Code of
Conduct)
5. Computer Society of India (Code of Ethics of IT
Profesional)
6. Philipine Computer Society Code of Ethics)
7. Hong Kong Computer Society (Code of Conduct
8. Indonesia (UU ITE)