2. 1. Landasan Hukum
2. Materi Kebijakan Sekolah Ramah Anak (disarikan dari materi Kementerian PP dan PA RI)
3. Materi Mekanisme Penanganan dan Pelaporan Tindak Kekerasan di Satuan
Pendidikan (disarikan dari materi UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta )
4. Alur Pelaksanaan dan Pelaporan KSD 13 Pencegahan Kekerasan Terhadap
Anak di Sekolah
Outline
3. Landasan Hukum
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016; No. 35 Tahun 2014; No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Menteri PPPA No. 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak
5. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari tindak kekerasan
6. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022
7. Peraturan Gubernur No. 394 tahun 2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan
Jakarta Selatan sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak
8. Peraturan Gubernur No. 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
9. Peraturan Gubernur No. 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak
10.Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2018 tentang Kegiatan Strategis Daerah Nomor 13 tentang Pencegahan dan
Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
11.Peraturan Gubernur No. 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta
Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
12.Keputusan Gubernur No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta
5. Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA)
adalah kabupaten/kota dengan sistem
pembangunan yang menjamin
pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak, dan
dilakukan secara terencana,
menyeluruh, dan berkelanjutan
Sekolah Ramah
Anak
adalah satuan pendidikan formal,
nonformal, dan informal yang mampu
memberikan pemenuhan hak dan
perlindungan khusus bagi anak, termasuk
mekanisme pengaduan untuk penanganan
kasus di satuan pendidikan
6. KONSEP
SRA
Mengubah paradigma dari
pengajar menjadi orang tua dan
sahabat anak
Orang dewasa memberi teladan
dalam keseharian
Memastikan orang dewasa di
sekolah terlibat dalam melindungi
anak
Memastikan orang tua dan anak
terlibat aktif dalam memenuhi 6
komponen SRA
2
3
4Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak
1
8. SRA
Murid
Orang tua
Sekolah
3 Pilar SRA Kebijakan
Pendidik dan Tendik terlatih
KHA
Proses belajar ramah anak
Sarpras ramah anak
Komponen SRA
Partisipasi anak
Partisipasi Ortu, LM, DU,
Alumni, dan Stakeholder
lainnya
9. ● Menyusun Rencana
Aksi/Program Tahunan
● Merencanakan
kesinambungan kebijakan,
program, dan kegiatan yang
sudah ada (UKS, Adiwiyata,
dll)
● Membuat mekanisme
pengaduan
● Merencanakan inovasi
melibatkan orang tua dan
anak
Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak oleh
Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
Persiapan Perencanaan
● Sosialisasi
● Komitmen sekolah
● Membentuk Tim SRA/SK
● Koordinasi 3 pilar
● Identifikasi potensi
● Jika bottom up, sekolah
melaporkan kepada Dinas
PPPA/Disdik/Kemenag
● Membuat papan nama
● Melaksanakan Rencana
Aksi/Program SRA Tahunan
dengan mengoptimalkan
semua sumber daya
● Melakukan upaya
pemenuhan komponen SRA
● Mengikuti pelatihan dan
pendampingan oleh Pemda
Pelaksanaan
12. Pengertian
Anak adalah “seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan”
(Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014
tentang Perubahan UU No. 23
tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak)
Kekerasan terhadap anak adalah
“Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, psikis, seksual, dan/atau
penelantaran, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum”
(Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Perlindungan Anak)
13. Perlindungan Anak di Sekolah
“Setiap Anak BERHAK mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan
dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik,
tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”
(Pasal 9 ayat 1 (a) UU Perlindungan Anak)
(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan WAJIB
mendapat-kan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis,
kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidi-kan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau
masyarakat
14. Jenis Kekerasan
Fisik
seperti memukul, mengguncang-
guncangkan anak secara keras,
mencekik, menggigit, menendang,
meracuni, menyundut dengan rokok,
dan seringkali terjadi atas nama
disiplin.
Psikis
seperti mempermalukan, penghinaan,
penolakan, mengatakan “bodoh,
malas, nakal”, membentak-bentak,
menyumpahi, dll
Seksual
seperti memaparkan kegiatan/perilaku
seksual, memegang/meraba bagian
rahasia tubuh, melakukan dan memaksas
kegiatan seksual dengan penyalahgunaan
untuk porno-grafi, melakukan pencabulan,
melakukan persetubuhan terhadap anak
Penelantaran
Anak
terjadi jika orang tua/ wali/ pengasuh/
orang de-wasa tidak menyediakan
kebutuhan mendasar anak untuk dapat
berkembang normal secara emosional,
psikologis dan fisik
15. Bullying dan Dampak Kekerasan pada Anak
Kebanyakan pelaku
adalah orang dekat dan
kekerasan yang
dilakukan umumnya
bersifat psikis dan fisik,
dengan cara:
a. Pemerasan
b. Pemeloncoan
c. Premanisme
d. Pemalakan
e. Eksploitasi sesama
teman
f. Ancaman dikucilkan
tau secara fisik
Dampak Kekerasan:
a. Menghambat pertumbuhan dan
perkembangan
b. Menyebabkan kematian
c. Mempengaruhi kesehatan
d. Mempengaruhi kemampuan untuk berlajar dan
bersekolah
e. Melarikan diri dari rumah, menghadapi resiko
kekerasan diluar rumah seperti TPPO
f. Menghancurkan rasa percaya diri
g. Mengganggu kemampuannya untuk menjadi
orang tua yang baik di kemudian hari atau
menjadi individu yang bermanfaat untuk
masyarakatnya
h. Berisiko lebih besar mengalami depresi dan
melakukan bunuh diri
16. Ada 9 (Sembilan) hal yang harus dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya
tindak kekerasan anak pada satuan pendidikan, yaitu:
1. Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan,
2. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
3. Menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam melaksanakan
kegiatan/pembelajaran;
4. Responsif dalam mengamati sikap dan perilaku peserta didik yang menunjukkan adanya gejala tindak
kekerasan, serta segera melaporkan kepada orang tua atau wali;
5. Wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan;
6. Melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan kepada warga sekolah dan
masyarakat;
7. Menjalin kerjasama dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam
rangka pencegahan,
8. Membentuk tim pencegahan tindak kekerasan yang terdiri dari kepala sekolah, perwakilan guru,
perwakilan siswa dan perwakilan orang tua, sebagai wujud aksi nyata dalam mencegah kekerasan
terhadap anak,
9. Wajib memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang
mudah diakses oleh warga sekolah dan masyarakat.
17. Sanksi Pidana
Tindak Pidana Hukuman
Kekerasan Fisik Penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda
paling banyak Rp. 72 juta
Kekerasan Fisik mengakibatkan luka
berat
Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 100 juta
Kekerasan Fisik Mengakibatkan
Kematian
Penjara maksimal 15 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 3 Milyar
Persetubuhan terhadap anak Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan
denda paling banyak Rp. 5 Milyar
Pencabulan terhadap anak Penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan
denda paling banyak Rp. 5 Milyar
Penelantaran Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda paling
banyak Rp. 100 juta
Jika Tindak Pidana dilakukan oleh
orang tua, wali, pengasuh anak,
pendidik, tenaga kependidikan
Maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
18. Pengaduan kepada UPT P2TP2A
UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk melalui amanat Perda No.8
Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Provinsi DKI Jakarta.
19.
20.
21. Alur Pelaksanaan dan Pelaporan
KSD 13 Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak di Sekolah
22. Alur Pelaksanaan dan Pelaporan KSD 13
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah
Panduan pelaksanaan :
1. Surat Edaran Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor 6/SE/2020 tanggal
20 Maret 2020 tentang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap
Anak di Sekolah
2. Surat dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI
Jakarta Nomor B-4282/Kw.09.2/1/PP.00/03/2020 tanggal 18 Maret 2020
tentang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Madrasah
3. Nota Dinas Koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Tim
Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hal KSD 13
tanggal 6 Maret 2020.
23. Alur Pelaksanaan dan Pelaporan
1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah sebagai Kinerja Strategis
Daerah (KSD 13) agar dilaksanakan di seluruh sekolah baik swasta maupun negeri (umum,
kejuruan dan keagamaan).
2. Materi sosialisasi lainnya tersedia di http://tiny.cc/materiSosialisasiKSD13 berupa mading,
sambutan/pidato untuk kepala sekolah, dan gambar untuk flyer atau banner cetak atau digital
3. Sosialisasi dilaksanakan menyesuaikan dengan kondisi belajar mengajar dan jadwal kegiatan
sekolah seperti upacara/pertemuan, atau dapat dikirim via media elektronik (aplikasi email dan
whatsapp)
4. Mendokumentasikan hasil kerja dengan foto dan laporan yang dikirim kepada Suku Dinas PPAPP
Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui email seksipppajp@gmail.com dan/atau whatsapp ke
082112829797 (Staf Seksi PPPA: Laila)
5. Pelaksanaan Sosialisasi agar dimonitor oleh Kasatpel PPAPP dan Kasatlak Pendidikan di
Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. PENUTUP
1. Silahkan mengunduh Peraturan Gubernur No. 86 Tahun
2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak
Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan
Lingkungan Satuan Pendidikan untuk memperkaya
wawasan.
2. Sumber informasi dapat mempunyai hak cipta, mohon
dipahami bila ada kekurangan atau kesalahan penulisan
3. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan
melalui email seksipppajp@gmail.com
4. Apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah dan di lingkungan
sekitar sekolah, mohon kiranya sekolah dapat melaporkan
dan merujuk kepada UPT P2TP2A Provinsi DKI Jakarta di
hotline 0813 176 176 22 atau di Call Center 112 untuk
mendapatkan penanganan yang komprehensif tanpa
dipungut biaya.
