OPTIMASI PELAYANAN
•
6 gostaram•7,645 visualizações
Strategi peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan, bappenas
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a OPTIMASI PELAYANAN
Semelhante a OPTIMASI PELAYANAN (20)
Mais de Gedhe Foundation
Mais de Gedhe Foundation (18)
Último
Último (20)
OPTIMASI PELAYANAN
- 1. DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAKARTA, 29 JUNI 2015
- 2. Isi Presentasi I. Situasi Kemiskinan di Indonesia II. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan III. Kebijakan dan Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan 2
- 3. I. SITUASI KEMISKINAN DI INDONESIA 3
- 4. Kerentanan & Kesenjangan 4 Laju Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita, 2008-2012 Sumber: BPS &TNP2K • Jumlah penduduk rentan 2x jumlah penduduk miskin • Hanya 20% penduduk terkaya mengalami pertumbuhan diatas rata2 nasionl • *) Rata- rata pertumbuhan pengeluaran per kapita *)
- 5. Ketimpangan antar Wilayah 5Sumber: Susenas 2013-2014 0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00 6000.00 Aceh SumateraUtara SumateraBarat Riau KepulauanRiau Jambi SumateraSelatan BangkaBelitung Bengkulu Lampung DKIJakarta JawaBarat Banten JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara Gorontalo SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiBarat SulawesiTenggara Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat 2014 2013
- 6. Ketimpangan antar Kelompok 6 0 20 40 60 80 100 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 57.5 81.8 89.7 93.2 96.6 29.7 57.2 66.2 79.1 88.1 Persalinan nakes Persalinan di fasilitas kesehatan Kesehatan Ibu Kesehatan Anak 0 20 40 60 80 100 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 48.9 66.5 66.6 73.7 73.3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun 95.9 81 42.9 4.8 99.4 94.9 75.3 33.1 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 AKSES PENDIDIKAN: • Ketimpangan terjadi pada usia 13-15 dan usia lebih tua AKSES KESEHATAN: • Kesenjangan antar kelompok pendapatan pada kesehatan ibu dan anak Imunisasi dasar lengkap Angka Partisipasi Sekolah Sumber : SDKI 2012 Sumber : Susenas 2012
- 7. Ketimpangan antar Kelompok 7 Salah satu kunci utama dalam rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke bawah adalah kurangnya akses terhadap pelayanan dasar sehingga menjadi lebih produktif 0 10 20 30 40 50 60 Ketidakmampuan dalam mengakses penerangan Ketidakmampuan dalam mengkases air bersih Ketidakmampuan dalam mengakses sanitasi Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 0 10 20 30 40 50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 46.2 34.2 26.5 19.8 10.6 Akses identitas hukum: Akte Kelahiran • 24 juta anak atau 29% tidak memiliki akte lahir • Ketidakpemilikan akta kelahiran menghambat akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan perlindungan sosial Akses penerangan, air bersih, sanitasi 7 Sumber: Susenas, 2012
- 8. II. SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2015-2019 8
- 9. Sasaran Penanggulangan Kemiskinan RPJMN 2015-2019 RPJPN 2005-2025 RPJMN 2015-2019 MP3KI 2013-2025 RPJMN 2005-2009 RPJMN 2010-2014 RPJMN 2020-2024 Evaluasi RPJMN 2010 - 2014 2005-2009 2010-2014 2015-2019*** 2020-2024*** 8,2 9,0 – 10,5** 7,0 - 8,0 4,0 – 5,0 14,15 - 15,97 10.96* Target Realisasi Background Study RPJMN 2015 - 2019 Rancangan RPJMN Teknokratis * Kondisi September 2014 ** Sasaran tingkat kemiskinan berdasarkan APBN 2014 9-10,5% dan RKP 2015 adalah 9-10 persen 9
- 10. Tiga Strategi besar difokuskan untuk mengembangkan lima aset penghidupan masyarakat miskin: (1) perlindungan sosial sebagai ‘bantalan’ (2) pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan hak-hak dasar (UU Sosial) (3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan untuk mengembangkan aset produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan. SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL YANG KOMPREHENSIF PENINGKATAN PELAYANAN DASAR PENGEMBANGAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN Jaminan Sosial Bantuan Sosial Penyediaan Sarana dan Prasarana Dasar Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Aset Manusia Aset fisik Aset SDA Aset Finansial Aset Sosial Peningkatan Kesejahteraan Pengembangan Mata Pencaharian Masyarakat PRASYARAT KEBERHASILAN Stabilitas Makro Kelembagaan yang kuat di pusat dan daerah Koordinasi yang selaras antara K/L, Pemda, Swasta/BUMN 10 Strategi Utama Penanggulangan Kemiskinan
- 11. Paket Pelayanan Dasar untuk Masyarakat Miskin dan Rentan 11 Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar (UU 23 / 2014) Paket Pelayanan Dasar untuk Masyarakat Miskin dan Rentan (RPJMN 2015-2019) • Pendidikan • Kesehatan • Pekerjaan umum dan penataan ruang • Perumahan rakyat dan kawasan permukiman • Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat • Sosial • Identitas Hukum • Pendidikan • Kesehatan • Infrastruktur dasar: air bersih, sanitasi, perumahan • Sosial
- 12. Sasaran Pelayanan Dasar Tahun 2019 12
- 13. Kerangka Hukum 13 UU 23 / 2014 Pembagian urusan Keuangan Pelayanan publik Partisipasi Masyarakat Inovasi daerah Peran kecamatan Informasi pemerintahan UU 6 / 2014 Prinsip Tujuan Sumber daya Musdes Swakelola Melalui kerangka hukum ini : a. Menyediakan kesempatan bagi daerah untuk fokus dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan dasar. b. Memberikan kepada masyarakat untuk menjalankan fungsi subsidiaritas dan co- produksi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- 14. STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PEMERATAAN 2. Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan Pengembangan mata pencaharian Sistem pendukung penghidupan Usaha mandiri Kerja Financial inclusion Akses pasar DAPM PRISMA 1. Perlindungan Sosial yang Komprehensif ------- berada di bawah koordinasi Dit. PKM 3. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Tata Kelola Akses dan kualitas layanan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas Pemda Efektivitas Sinkronisasi Prog/ Keg P3BM + SIMPADU Program/ Kegiatan Sektor Partisipasi Masyarakat PNPM Generasi 1.PKKPM-PIE 2.KUBE 3.Pengembangan Tenaga Kerja Rentan 4.Pemberdayaan u/ Sekaya Maritim 5.Penghidupan Berkelanjutan Usaha Mikro
- 15. III. STRATEGI PENINGKATAN & PERLUASAN PELAYANAN DASAR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN 15
- 16. Tujuan dan Ruang Lingkup Tujuan Penguatan sistem dan kelembagaan dalam pemenuhan pelayanan dasar yang efektif dan efisien bagi masyarakat miskin dan rentan di tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa). Ruang Lingkup Peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar. Peningkatan akses dan kualitas dalam perluasan dan peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat miskin dan rentan. Partisipasi aktif masyarakat miskin dan rentan dalam pemenuhan pelayanan dasar, melalui pemberdayaan. 16
- 17. FRAMEWORK STRATEGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PELAYANAN DASR BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN 17
- 18. Pendekatan Pelayanan Dasar : “Sandwich” 18
- 19. • Beberapa prinsip utama dalam implementasi frontline approach dalam peningkatan dan perluasan pelayanan dasar adalah : a. Pemberdayaan Masyarakat dan Inklusi Sosial b. Pengembangan Akuntabilitas Pemerintah dan Penyedia Layanan c. Inovasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah (Lokal) d. Dukungan Sumber Daya dan Kebijakan yang Kondusif secara Horizontal & Vertikal e. Umpan balik dan analisa yang berkesinambungan antar stakeholders terkait layanan dasar. • Intervensi utama yang dilakukan: a. Penguatan peran kecamatan shg responsif dan dapat mengidentifikasi masalah serta solusi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. b. Penguatan kapasitas masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengakses pelayanan dasar yang berkualitas • Hal ini akan didukung dengan penguatan sistem dan kapasitas stakeholders lokal : pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan CSO, yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar. Konsep Implementasi Strategi Peningkatan dan Perluasan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan 19 KECAMATAN yang responsif dan dapat mengidentifikasi masalah dan solusi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar PELAYANAN DASAR MASYARAKAT yang berdaya dan dapat mengakses pelayanan dasar yang berkualitas Penguatan sistem dan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaran pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan sesuai dengan konteks lokal
- 20. Mekanisme Akuntabilitas Sosial 20 Masyarakat miskin dan rentan • Mekanisme umpan balik, e.g. community score card, sistem pengaduan • Maklumat pelayanan • Badan Penyantun Puskesmas, Komite Sekolah • Multistakeholder Forum Penyedia layanan Meningkatkan kualitas layanan dan tanggapan terhadap masyarakat miskin dan rentan Pemerintah daerah Memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan dalam perencanaan dan penganggaran Perbaikan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan CSOPendamping • Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat thd Pelayanan Dasar. • Pengumpulan data berbasis masyarakat. • Mitra kritis dalam memantau program/kegiatan pemerintah terkait pelayanan dasar.
- 21. TERIMA KASIH 21