1. Reformasi pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pemerintahan mencakup penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran serta sistem akuntansi. 2. Reformasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 3. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan kepada gubernur/

1. REFORMASI PENGELOLAA KEUANGAN NEGARA
DAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
FAUZAN MISRA SE, M.Sc, Ak
LOGO

2. Fauzan Misra S.E., M.Sc., Ak
11/13/2012
TTL:
LINTAU, 17
JULI 1981
PENDIDIKAN:
S1: Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas
Andalas, Padang (2000-2004)
S2: PS. Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor
Publik) Program Magister Sains dan Doktor Ilmu-
Ilmu Ekonomi UGM, Yogyakarta (2007-2008)
2 FAUZAN MISRA

3.  Nama
Resume
: Fauzan Misra SE, M.Sc, Ak
 TTL : Lintau, 17 Juli 1981
 Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi Univ. Andalas (2005-
Sekarang)
» Kepala Program Studi Akuntansi Universitas Andalas (2011-2014)
 Pendidikan:
 S1: Akuntansi, FEUA (2000-2004)
 S2: Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik), UGM (2007-
2009)
 Pengalaman:
 Mengajar Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan, Keuangan Daerah,
Pengantar Perpajakan, Perpajakan, Teori Akuntansi.
 Instruktur pada Kursus Brevet Pajak (Setara Brevet B, PPA FEUA)
 Instruktur pada beberapa Kursus Akuntansi/Keuangan Daerah (2009-
sekarang)
 Tim Penyusun Naskah Akademik Ranperda tentang Retribusi Daerah
Kota Sawahlunto (2010)
 Tim Penyusun Analisis Standar Belanja Kota Padang Panjang (2011)
3

4. LOGO

5. 11/13/2012 FAUZAN MISRA 5

6.  Faktor Ekonomi. Mis : pertumbuhan ekonomi,
Tenaga kerja dan lain-lain.
 Faktor Politik . Mis: Hubungan negara dengan
masyarakat, legitimasi pemerintah, ideologi
negara, dll
 Faktor Kultural : Mis : karakteristik
Masyarakat, sistem nilai yang berlaku, tingkat
pendidikan.
 Faktor Demografi. Mis : pertumbuhan
penduduk, struktur usian penduduk, migrasi.
dll

7. Karakteristik Sektor Publik Swasta
Tujuan Organisasi Non-Profit Motive Profit Motive
Sumber Pendanaan Pajak, retribusi, utang, Pembiayaan internal dan
obligasi pemerintah, laba Eksternal
BUMN/D, penjualan aset
negara
Pertanggungjawaban Kepada masyarakat dan Pemegang saham dan
parlemen (DPR/DPRD) Kreditur
Struktur Organisasi Birokratis, Kaku dan Fleksibel: Datar, piramid,
Hirarkis Lintas Fungsional, dsb
Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk Publik
Basis dlm Sistem Kas dan Akrual (CTA di Accrual
Akuntansi Indonesia)
11/13/2012 FAUZAN MISRA 7

8. 1. Bagian integral dari sistem ekonomi
2. Masalah kelangkaan sumber daya
sehingga harus 3E.
3. Proses pengendalian manajemen.
4. Menghasilkan produk yang sama.
5. Terikat pada aturan dan ketentuan
hukum yang disyaratkan
11/13/2012 FAUZAN MISRA 8

9. Value for Money
11/13/2012
EKONOMIS EFISIENSI EFEKTIVITAS
Nilai Input Input Output Outcome
9 FAUZAN MISRA

10. 11/13/2012
REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
10 FAUZAN MISRA

11. Permasalahan yang dihadapi pemerintah di bidang
pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
11/13/2012
 Beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal
tinggi, tetapi ironisnya mereka memiliki IPM (Indeks
Pengembangan Manusia)/Human Development
Indeks (HDI) yang rendah;
 Penyerapan dana APBD yang belum optimal hanya
pada kisaran 40-60%. Hal ini menunjukkan bahwa
quality of budget spending yang masih rendah;
 Jumlah SiLPA yang cukup besar (tahun 2008, jumlah
SiLPA sebesar Rp. 48 triliun), yang sebagian besar
diinvestasikan ke SBI. Hal yang menunjukkan
rendahnya inventasi produktif di sektor riil;
11 FAUZAN MISRA

12. 11/13/2012
Permasalahan lanjutan..
Sebagian besar hasil audit laporan
keuangan pemerintah daerah
tidak memberikan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP).
Permasalahan lain terkait dengan
peralihan dari cash toward accrual
basis menjadi accrual basis mulai
tahun 2008, re4ncana selanjutnya
tahun 2015 full acrrual
12 FAUZAN MISRA

13. Latar Belakang Reformasi
11/13/2012
 Proses Demokratisasi, Globalisasi dan
“Reinventing Government” di dunia.
 Reformasi di Indonesia (UU Praktek
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
KKN)
 Desentralisasi dan Tuntutan “Good
Governance” (Akuntabilitas,
Transparansi, dan Partisipasi)
13 FAUZAN MISRA

14. Reformasi Pengelolaan
Keuangan
11/13/2012
Bagian dari NPM/NPFM (New Public
Management/New Public Financial
Management)
Meliputi berbagai aspek:
 Financial Management
 Accounting System
 Procurement
14 FAUZAN MISRA

15. AGENDA REFORMASI:
Dari Hulu Sampai ke Hilir
11/13/2012
 Reformasi bidang Perencanaan & Penganggaran.
 Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran.
 Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem
Penerimaan & Pembayaran.
 Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang,
Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah
 Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban
 Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem
Pengendalian
15 FAUZAN MISRA

16. Definisi Keuangan Negara
11/13/2012
Keuangan negara adalah
semua hak dan
kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan
uang, serta segala
sesuatu, baik berupa
uang maupun barang,
yang dapat dijadikan
milik negara terkait
dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban tersebut
(Pasal 1 UU No. 17 Th.
2003)
16 FAUZAN MISRA

17. 11/13/2012 Keuangan
Negara
Lembaga Pengelola
Pemerintahan Kekayaan Negara
Yang Dipisahkan
Pemerintahan BUMN/D BUMN/D Non
Pusat, Keuangan Keuangan
termasuk BLU
*)
Pemerintahan Lembaga
Provinsi,
Moneter
termasuk bank
termasuk BLU sentral
*) *) BLU = Badan Layanan
Pemerintahan Umum, seperti
Lembaga Non Rumah Sakit dan
Kabupaten/Kota
, termasuk Moneter Perguruan Tinggi
BLU *)
17 FAUZAN MISRA

18. TRIPARTIT UU KEUANGAN
NEGARA
11/13/2012
1 2 3
18 FAUZAN MISRA

19. UU KEUANGAN NEGARA
o Landasan hukum reformasi
sistem pengelolaan keuangan
negara;
o Landasan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi
daerah.
19 FAUZAN MISRA

20. UU Keuangan Negara
11/13/2012
 Mengatur Hubungan Hukum Antara
lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif
dalam Bidang Keuangan Negera,
(khususnya) Dalam Penetapan Anggaran
Pemerintah
 Reformasi Mencakup 3 aspek:
 Penyusunan
 Pelaksanaan, dan
 Pertanggungjawaban
 MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTAR
INSTITUSI DALAM LEMBAGA EKSEKUTIF DI
BIDANG PELAKSANAAN UU APBN/PERDA APBD
20 FAUZAN MISRA

21. PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA
UU Perbendaharaan:
Pengelolaan dan
pertanggungjawaban
keuangan negara,
termasukLOGO dan
investasi
kekayaan yang dipisahkan,
yang ditetapkan dalam
APBN dan APBD.

22. LINGKUP PERBENDAHARAAN
Pelaksanaan APBN/ APBD;
Pengelolaan asset & utang;
Penyusunan laporan pertanggung-
jawaban;
Penyelenggaraan akuntansi;
Penyelesaian kerugian negara/
daerah
Dll
Pasal 2 UUPN
22 FAUZAN MISRA

23. UU PPJKN:
PENGERTIAN PERBENDAHARAAN NEGARA
MEMUAT TENTANG:
1. KETENTUAN UMUM
2. LINGKUP
PEMERIKSAAN
3. PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN
LOGO HASIL
4.
PEMERIKSAAN DAN
TINDAK LANJUT
5. PENGENAAN GANTI
KERUGIAN NEGARA
6. KETENTUAN PIDANA

24. REFORMASI KEUANGAN DAERAH
LOGO

25. LANDASAN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
11/13/2012
Omnibus
Regulation
UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 33/2004
PP PP PP
misal: SAP, dstnya
UU 32/2004 PP 58/2005
(Omnibus Regulation)
PP 38/07
PP 41/07
PERMENDAGRI 13/06
PERMENDAGRI 59/07
25 FAUZAN MISRA

26. ESENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
11/13/2012
1. Memungut Pajak & Retribusi PP 58/2005
2. Memperoleh Dana Perimbangan PP 38/2007
3. Melakukan Pinjaman PP 41/2007
PMDN 13/2006
PMDN 59/2007
HAK
URUSAN • Pendapatan
Pemerintahan RKPD • Belanja KELOLA
• Pembiayaan &
Daerah IMPLEMENTAS
Esensi Tujuan
OTDA
I
KEWAJIBAN • Efisiensi &
Efektivitas
Sumber daya
• Pelibatan
Urusan (Pasal 10) Mayarakan dlm
1. Sinkronisasi program pusat & daerah
• Wajib 2. Mengelola anggaran secara efisien dan efektif pengambilan
• Pilihan 3. Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel keputusan
• Concurrent (Demokratisasi)
• Peningkatan
pelayanan
Pasal 167 ayat (2):
Pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, umum dan
fasos & fasum, serta jaminan sosial kesejahteraan
masyarakat
26 FAUZAN MISRA

27. Arsitektur Pengelolaan Keuda
Berdasar PP 58/2005
11/13/2012
&
PERMENDAGRI 13/2006
Penetapan Kekuasaan
Pengelola Keuda
Pejabat Pengelola Pejabat Pengguna
Keuda Anggaran
Pengendalian defisit Pengelolaan
& BLUD
Penyusunan Penggunaan Surplus
Penetapan APBD
Rancangan APBD
Pelaksanaan
APBD
Penatausahaan
Pertanggungjawaban
Penyelesaian Pengelolaan
Kerugian Daerah Kekayaan & Kewajiban
Semesteran Tahunan
27 FAUZAN MISRA

28. HAL-HAL PENTING REFORMASI
KEUANGAN DAERAH
11/13/2012
DARI TRADITIONAL BUDGET
MENJADI PERFORMANCE
DARI VERTICAL B
BUDGET
ACCOUNTABILITY DARI
MENJADI PENGENDALIAN
HORIZONTAL DAN AUDIT
ACCOUNTABILITY KEUANGAN
A
MENJADI
C PENGENDALIAN
DAN AUDIT
KEUANGAN DAN
AKUNTANSI REFORMASI KINERJA
PEMERINTAHAN
D
F
KONSEP
PUSAT
E D VALUE FOR
PERTANGGUNGJAWABAN MONEY
28 FAUZAN MISRA

29. KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
 Gubernur/bupati/walikota: menerima kekuasaan dari
Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan wakil pemerintah daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
Pasal 6 ayat 2.c. UUKN
Kekuasaan tersebut :
a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan
daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola APBD;
b.Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah
(SKPD)selaku pejabat pengguna anggaran.
Pasal 10 ayat 1 UUKN
29 FAUZAN MISRA

30. P endeleg a sia n K ew ena ng a n da la m P ela ksa na a n A ng g a ra n
Guber nur /
B upat i / W alik ot a
( s ebagai CEO)
K epala S at u an K er ja K epala S at uan K er ja
Per angk at D aer ah P eng elola K euangan
( s ebagai COO) D aer ah ( s ebagai CFO)
LOGO
K as ubbag V er if ik as i
K epala K ant or
dan K as Daer ah
( s elak u K uas a COO) ( s elak u K uas a CFO)
P endele ga sian ke w enan gan pe la ksanaan program
P endele ga sian ke w enan gan perbendaharaan
KPMK Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan

31. Reformasi
Akuntansi
Pemerintahan
LOGO

32. 11/13/2012
32 FAUZAN MISRA

33. HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–
AGEN: KONFLIK
P
E
Hak dan Sumber Daya Dipercayakan
P R M
R A E
I Monitoring
N
K R A
S Y I G
N E
I A Bonding
T N
P
A T A
Akuntabilitas Pengelolaan Hak dan Sumber Daya
L H
33

34. HUBUNGAN KONTRAK PRINSIPAL–
AGEN: SOLUSI
L Ketentuan Undang-Undang
E
M P
R B E
P A
Rencana Kerja & Anggaran
A G M
R A E
I K P R A
N E I G
S Y R
N E
W
I
P
A A
K
Akuntansi Pelaporan T N
A
A T I
L H
L A
N
Auditing
TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS

35. Reformasi Akuntansi Pemerintahan
di Indonesia
11/13/2012
Perjuangan yang telah dimulai sejak
tahun 1979
Menemukan momentumnya dengan
terbitnya tripartit UU tentang
keuangan negara dan daerah
Standar Akuntansi Pemerintahan
(PP No. 24 Tahun 2005)
35 FAUZAN MISRA

36. GAMBARAN UMUM TUJUAN PEMBANGUNAN
AKUNTANSI PEMERINTAH
PASAL 96
11/13/2012
LAP. KEU BERDASAR PASAL 296 (AYAT 4)
“SAP” LAP. KEU BERDASAR
“SAP”
UU 32/2004 LAPORAN KEUANGAN
PP 58/2000 PERMENDAGRI BERKUALITAS
13/2006
UU 33/2004 MEWAJIBKAN PEMERINTAH DAERAH
LAP KEU:
•DIPAHAMI TERWUJUDNYA
LAP.KEUANGAN PP 24/2005 :
BERDASAR •RELEVAN AKUNTABILITAS
(NERACA; LAP.ARUS KAS;
LAP. REALISASI ANGGARAN; SAP •ANDAL &
CATATAN ATAS LAP. KEUANGAn •DAPAT TRANSPARANSI
DIBANDINGKAN KEUANGAN
DAERAH
STANDAR
AKUNTANSI Audit Oleh BPK :
UU 17/2003 PP 24/2005 PEMERINTAHAN Meningkatkan Kredibilitas
(SAP) Lap. Keuangan
PASAL 32 (AYAT 1)
LAP. KEU BERDASAR
SAP UU 15/2004
36 FAUZAN MISRA

37. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan & Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
Penganggaran
RPJMD Rancangan Penatausahaan
DPA-SKPD Pendapatan
• Bendahara penerimaan
RKPD wajib menyetor Disusun Sesuai
penerimaannya ke SAP
rekening kas umum
Verifikasi daerah selambat-
KUA PPAS lambatnya 1 hari kerja
DPA-SKPD Penatausahaan
Nota Belanja
Kesepakatan Laporan Keuangan
• Penerbitan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU dan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan APBD SPM-LS oleh Kepala
SKPD • LRA
Pedoman • Penerbitan SP2D oleh
• Neraca Laporan Keuangan
Penyusunan Pendapatan PPKD
• Lap. Arus Kas diperiksa oleh BPK
RKA-SKPD • CaLK
Belanja Penatausahaan
Pembiayaan
RKA-SKPD
• Dilakukan oleh PPKD
Pembiayaan
RAPBD Kekayaan dan Raperda
Kewajiban daerah Pertanggung-
• Kas Umum jawaban APBD
Evaluasi Laporan Realisasi • Piutang
• Investasi
Raperda APBD Semester Pertama • Barang
oleh Gubernur/ • Dana Cadangan
Mendagri • Utang
Perubahan APBD Akuntansi
APBD Keuangan Daerah
11/13/2012 FAUZAN MISRA 37

38. REFORM DALAM AKUNTANSI,
PERTANGGUNGJAWABAN & AUDITING
1. Setiap satker Pengguna Anggaran wajib menyelenggarakan
akuntansi berdasarkan standar.
2. Laporan Keuangan Satker selesai dlm 2 bln, dan dikonsolidasikan
oleh PPKD utk diperiksa BPK selama 2 bln, sehingga disampaikan
kpd legislatif dlm 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.
3. Uraian tentang kinerja yang dicapai disajikan dlm laporan.
4. Pernyataan tggjawab harus ditandatangani oleh KDH/ KaSatker.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite yang
independen dan ditetapkan dalam suatu PP.
6. BPK berwenang melakukan pemeriksaan atas seluruh unsur
keuangan negara/daerah, dan juga dpt melakukan pemeriksaan
kinerja dan investigatif.
7. Setiap laporan BPK disertai dgn tanggapan pejabat yang diperiksa.
8. Setiap laporan audit BPK disampaikan pd legislatif terkait, dan
terbuka kepada publik (kecuali yg bersifat rahasia negara).
11/13/2012 FAUZAN MISRA 38

39. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBN/D
11/13/2012
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/
APBD, berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh BPK, disampaikan kepada
DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan (setidak-tidaknya) :
Laporan Realisasi APBN/APBD,
Neraca,
Laporan Arus Kas, dan
Catatan atas Laporan Keuangan (dilampiri
laporan keuangan perusahaan negara/daerah
dan badan lainnya). Pasal 30 dan 31 UUKN
FAUZAN MISRA
39

40. PERIODE LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
11/13/2012
APBN/D
Laporan semester yang mencakup
periode Januari –Juni
Laporan akhir tahun yang mencakup
periode Januari - Desember
Pasal 30 dan 31 UUKN
40
40 FAUZAN MISRA

41. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
11/13/2012
PEMERINTAHAN
Bentuk dan isi laporan pertanggung-jawaban
pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan
sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu
komite standar yang independen dan ditetapkan
dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari BPK.
Pasal 32 UUKN
FAUZAN MISRA
41

42. PAKET LAPORAN
KEUANGAN DAN KINERJA
11/13/2012
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
LRA NERACA LAK CALK
IKHTISAR IKHTISAR IKHTISAR LK IKHTISAR
KINERJA LAIN BUMN/BUMD LAIN
FAUZAN MISRA
42

43. OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH YANG TELAH DIAUDIT
11/13/2012
(AUDITED FINANCIAL STATEMENT)
WAJAR TANPA KECUALI (Unqualified Opinion)
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (Qualified
Opinion)
TIDAK WAJAR (Adverse Opinion)
PERNYATAAN PENOLAKAN PEMBERIAN OPINI
(Disclaimer of Opinion)
FAUZAN MISRA
43

44. DASAR PEMBERIAN OPINI AUDIT
11/13/2012
Kesesuaian terhadap SAP
Kecukupan pengungkapan (Adequate
disclosures)
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan
Efektivitas sistem pengendalian intern
FAUZAN MISRA
44

45. BASIS AKUNTANSI
 BASIS KAS: untuk pengakuan pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan aset,
kewajiban, dan ekuitas;
 Entitas diperkenankan menggunakan basis
akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan
Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis
kas.
“Cash towards Accrual” FAUZAN MISRA
45

46. Perbaikan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan
11/13/2012
Perubahan Sistem Pembukuan (single
Entry ke double entry)
Lap Pertanggungjawaban yang lebih
komprehensif
SAP yang mengacu pada standar
internasional
46 FAUZAN MISRA

47. PERSPEKTIF
IMPLEMENTASI
DAN TANTANGAN KE
DEPAN BAGI
PEMERINTAH
(DAERAH)

48. PENDEKATAN STRATEGIS YANG DILAKUKAN
RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH DAERAH
STRATEGI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pengembangan Pendidikan & Manajemen Sumber
Organisasi Latihan Daya Manusia
TINDAKAN
48

49. SEMOGA BERMANFAAT