SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 18
125010100111051
Mahasiswi Konsentrasi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Nur Hadiyati
In the name of Allah. Most Gracious
Most Merciful
Perencanaan Penetapan Batam sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus dalam
Kerangka Otonomi Daerah
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Latar
Belakang
Pemerintahan
Daerah
KEK
(Kawasan Ekonomi
Khusus)
Dasar Hukum
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (1)
UU No 23 Tahun 2014
Dasar Hukum
UU No 39 Tahun 2009
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Latar
Belakang
“Batam ini unik...” jelas
Danang Girindrawardana
selaku Ketua Ombudsman
Republik Indonesia.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Rumusan
Masalah
Bagaimana persyaratan dan mekanisme penetapan suatu daerah
sebagai KEK
Apakah Kota Batam memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagai KEK
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Tujuan Penelitian
Mengetahui kelayakan Batam
sebagai KEK sesuai dengan
persyaratan
Teoritis
Sumbangan Pemikiran
Praktis
Masyarakat
Pemerintah/Pembuat
Kebijakan
Mengetahui persyaratan
dan mekanisme
pembentukan KEK
Manfaat Penelitian
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Tabel Orisinalitas
Memuat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi ini
Audrey Gamaliel, UI, Konflik Pengelolaan Kota Batam
• Berbicara pada kontekstual RTRW
Novlinda, USU, Kewenangan Pemda Bidang Pertanahan
• Terfokuskan pada pertanahan dan mengacu pada UU No 32 Tahun 2004
Isdian A, UB, Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan (SK
Kemenhut)
• Berkenaan tentang insinkronisasi ketidakcocokkan pengaturan
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
TINJAUAN PUSTAKA
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Tinjauan PustakaPisau analisis yang digunakan penulis• Negara Kesatuan
• Pemerintahan Daerah
• Kawasan Ekonomi Khusus
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Metode Penelitian
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Metode Penelitan
Tata cara bagaimana penelitian dilakukan
Jenis dan Pendekatan
Yuridis Normatif pendekatan
perundangan, konsep,
perbandingan
Bahan dan Sumber Hukum
Primer dan Skunder
Pengumpulan dan Analisis
Dikumpulkan melalui studi
pustaka, dianalisis dengan
menggunakan teknik logika
deduksi
Definisi Konseptual
•Perencanaan
•Kawasan Ekonomi Khusus
•Otonomi Daerah
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
PEMBAHASAN
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Pemerintahan
Daerah
Kawasan
Khusus
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Keberadaan KEK di Indonesia
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Perkembangan KEK di Indonesia dimulai pada tahun
2006, Dibentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus di Indonesia (Timnas KEKI) dengan
penerbitan Surat Keputusan Menko Perekonomian No
Kep-21/M.EKON/03/2006. Pada tanggal 25 Juni 2006,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan
penandatanganan kerja sama pembentukan Special
Economic Zone (SEZ) di Turi Beach Resort.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Kriteria KEK
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu
Kawasan Lindung, terletak pada posisi
yang dekat dengan jalur
perdagangan/pelayaran Internasional,
mempunyai batas yang jelas, serta
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
mendukung KEK.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Penetapan
Batam sebagai
KEK
Landasan
Filosofis
Landasan Yuridis
Landasan
Historis
Landasan Sosilogis
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Pembobotan Kelayakan Batam sebagai KEK
Kelayakan KEK dapat ditentukan dengan
formula :
Kota Batam kemudian memperoleh hasil 69,
sehingga Kota Batam dalam hal ini dinyatakan
sebagai lokasi KEK yang layak ditetapkan secara
bersyarat atau dengan catatan
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2009 :
“Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Substansi Peraturan Pemerintah yang Menetapkan Batam sebagai KEK
Luas wilayah dan batas lokasi
Jenis zona yang akan dilaksanakna
Kelembagaan
Ketentuan Peralihan
PENUTUP
Kalau sistem itu tak bisa diperiksa
kebenarannya dan tak bisa dikritik,
maka matilah Ilmu Pasti itu
-Tan Malaka
TERIMA KASIH
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsAlfonsus Liguori
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Oswar Mungkasa
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahDadang Solihin
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Tatang Suwandi
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiSugeng Budiharsono
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahmohamad amsanudin
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnAgus Triono
 
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelDadang Solihin
 
Contoh Instrumen penelitian
Contoh Instrumen penelitian Contoh Instrumen penelitian
Contoh Instrumen penelitian Suaidin -Dompu
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifDadang Solihin
 
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 

Mais procurados (20)

Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Identifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pnsIdentifikasi nilai nilai dasar pns
Identifikasi nilai nilai dasar pns
 
Paradigma Pembangunan
Paradigma PembangunanParadigma Pembangunan
Paradigma Pembangunan
 
analisis input output
 analisis input output analisis input output
analisis input output
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Konsep, Pencapaian, dan Agend...
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara Landasan Hukum Keuangan Negara
Landasan Hukum Keuangan Negara
 
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasiPengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
Pengertian ilmu ekonomi wilayah, ruang dan wilayah dan teori lokasi
 
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerahPpt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
Ppt tugas 7 pembangunan ekonomi daerah
 
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asnContoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
Contoh pelaksanaan aktualisasi nd asn
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2015-2025
 
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan AkuntabelMewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
Mewujudkan Keuangan Negara yang Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel
 
Contoh Instrumen penelitian
Contoh Instrumen penelitian Contoh Instrumen penelitian
Contoh Instrumen penelitian
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Perencanaan Partisipatif
Perencanaan PartisipatifPerencanaan Partisipatif
Perencanaan Partisipatif
 
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembagaPedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
Pedoman penyusunan dan penelahaan Rencana Strategis kementerian dan lembaga
 

Penetapan Batam KEK PPT

  • 1. 125010100111051 Mahasiswi Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nur Hadiyati In the name of Allah. Most Gracious Most Merciful
  • 2. Perencanaan Penetapan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dalam Kerangka Otonomi Daerah BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 3. Latar Belakang Pemerintahan Daerah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Dasar Hukum UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 Dasar Hukum UU No 39 Tahun 2009 BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 4. Latar Belakang “Batam ini unik...” jelas Danang Girindrawardana selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 5. Rumusan Masalah Bagaimana persyaratan dan mekanisme penetapan suatu daerah sebagai KEK Apakah Kota Batam memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebagai KEK BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 6. Tujuan Penelitian Mengetahui kelayakan Batam sebagai KEK sesuai dengan persyaratan Teoritis Sumbangan Pemikiran Praktis Masyarakat Pemerintah/Pembuat Kebijakan Mengetahui persyaratan dan mekanisme pembentukan KEK Manfaat Penelitian BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 7. Tabel Orisinalitas Memuat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi ini Audrey Gamaliel, UI, Konflik Pengelolaan Kota Batam • Berbicara pada kontekstual RTRW Novlinda, USU, Kewenangan Pemda Bidang Pertanahan • Terfokuskan pada pertanahan dan mengacu pada UU No 32 Tahun 2004 Isdian A, UB, Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan (SK Kemenhut) • Berkenaan tentang insinkronisasi ketidakcocokkan pengaturan BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 8. TINJAUAN PUSTAKA BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 9. Tinjauan PustakaPisau analisis yang digunakan penulis• Negara Kesatuan • Pemerintahan Daerah • Kawasan Ekonomi Khusus BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 10. Metode Penelitian BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 11. Metode Penelitan Tata cara bagaimana penelitian dilakukan Jenis dan Pendekatan Yuridis Normatif pendekatan perundangan, konsep, perbandingan Bahan dan Sumber Hukum Primer dan Skunder Pengumpulan dan Analisis Dikumpulkan melalui studi pustaka, dianalisis dengan menggunakan teknik logika deduksi Definisi Konseptual •Perencanaan •Kawasan Ekonomi Khusus •Otonomi Daerah BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 12. PEMBAHASAN BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
  • 13. Pemerintahan Daerah Kawasan Khusus Kawasan Ekonomi Khusus Keberadaan KEK di Indonesia BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Perkembangan KEK di Indonesia dimulai pada tahun 2006, Dibentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia (Timnas KEKI) dengan penerbitan Surat Keputusan Menko Perekonomian No Kep-21/M.EKON/03/2006. Pada tanggal 25 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan penandatanganan kerja sama pembentukan Special Economic Zone (SEZ) di Turi Beach Resort.
  • 14. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Kriteria KEK Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu Kawasan Lindung, terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan/pelayaran Internasional, mempunyai batas yang jelas, serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mendukung KEK.
  • 15. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Penetapan Batam sebagai KEK Landasan Filosofis Landasan Yuridis Landasan Historis Landasan Sosilogis
  • 16. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Pembobotan Kelayakan Batam sebagai KEK Kelayakan KEK dapat ditentukan dengan formula : Kota Batam kemudian memperoleh hasil 69, sehingga Kota Batam dalam hal ini dinyatakan sebagai lokasi KEK yang layak ditetapkan secara bersyarat atau dengan catatan
  • 17. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2009 : “Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”. Substansi Peraturan Pemerintah yang Menetapkan Batam sebagai KEK Luas wilayah dan batas lokasi Jenis zona yang akan dilaksanakna Kelembagaan Ketentuan Peralihan
  • 18. PENUTUP Kalau sistem itu tak bisa diperiksa kebenarannya dan tak bisa dikritik, maka matilah Ilmu Pasti itu -Tan Malaka TERIMA KASIH BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V