4. Latar
Belakang
“Batam ini unik...” jelas
Danang Girindrawardana
selaku Ketua Ombudsman
Republik Indonesia.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
5. Rumusan
Masalah
Bagaimana persyaratan dan mekanisme penetapan suatu daerah
sebagai KEK
Apakah Kota Batam memenuhi persyaratan yang ditetapkan
sebagai KEK
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
6. Tujuan Penelitian
Mengetahui kelayakan Batam
sebagai KEK sesuai dengan
persyaratan
Teoritis
Sumbangan Pemikiran
Praktis
Masyarakat
Pemerintah/Pembuat
Kebijakan
Mengetahui persyaratan
dan mekanisme
pembentukan KEK
Manfaat Penelitian
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
7. Tabel Orisinalitas
Memuat penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal skripsi ini
Audrey Gamaliel, UI, Konflik Pengelolaan Kota Batam
• Berbicara pada kontekstual RTRW
Novlinda, USU, Kewenangan Pemda Bidang Pertanahan
• Terfokuskan pada pertanahan dan mengacu pada UU No 32 Tahun 2004
Isdian A, UB, Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan (SK
Kemenhut)
• Berkenaan tentang insinkronisasi ketidakcocokkan pengaturan
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
9. Tinjauan PustakaPisau analisis yang digunakan penulis• Negara Kesatuan
• Pemerintahan Daerah
• Kawasan Ekonomi Khusus
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
11. Metode Penelitan
Tata cara bagaimana penelitian dilakukan
Jenis dan Pendekatan
Yuridis Normatif pendekatan
perundangan, konsep,
perbandingan
Bahan dan Sumber Hukum
Primer dan Skunder
Pengumpulan dan Analisis
Dikumpulkan melalui studi
pustaka, dianalisis dengan
menggunakan teknik logika
deduksi
Definisi Konseptual
•Perencanaan
•Kawasan Ekonomi Khusus
•Otonomi Daerah
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
13. Pemerintahan
Daerah
Kawasan
Khusus
Kawasan
Ekonomi
Khusus
Keberadaan KEK di Indonesia
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Perkembangan KEK di Indonesia dimulai pada tahun
2006, Dibentuk Tim Nasional Pengembangan Kawasan
Ekonomi Khusus di Indonesia (Timnas KEKI) dengan
penerbitan Surat Keputusan Menko Perekonomian No
Kep-21/M.EKON/03/2006. Pada tanggal 25 Juni 2006,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong melakukan
penandatanganan kerja sama pembentukan Special
Economic Zone (SEZ) di Turi Beach Resort.
14. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Kriteria KEK
Sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu
Kawasan Lindung, terletak pada posisi
yang dekat dengan jalur
perdagangan/pelayaran Internasional,
mempunyai batas yang jelas, serta
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
mendukung KEK.
15. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Penetapan
Batam sebagai
KEK
Landasan
Filosofis
Landasan Yuridis
Landasan
Historis
Landasan Sosilogis
16. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Pembobotan Kelayakan Batam sebagai KEK
Kelayakan KEK dapat ditentukan dengan
formula :
Kota Batam kemudian memperoleh hasil 69,
sehingga Kota Batam dalam hal ini dinyatakan
sebagai lokasi KEK yang layak ditetapkan secara
bersyarat atau dengan catatan
17. BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 2009 :
“Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.
Substansi Peraturan Pemerintah yang Menetapkan Batam sebagai KEK
Luas wilayah dan batas lokasi
Jenis zona yang akan dilaksanakna
Kelembagaan
Ketentuan Peralihan
18. PENUTUP
Kalau sistem itu tak bisa diperiksa
kebenarannya dan tak bisa dikritik,
maka matilah Ilmu Pasti itu
-Tan Malaka
TERIMA KASIH
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V