SEMOGA BERMANFAAT BAGI TEMAN-TEMAN.. MOHON MAAF JIKA MASIH BANYAK KESALAHAN DAN KEKURANGAN.

1. ERA ORDER BARU
KELOMPOK 5 :
Della Yasinta Wira Putri Ana (1406043053)
Komang Sri Meiningsih (1406043065)
Sherly (1406043066)
Imanuel Efa Yabes Hulu (1406043068)
Made Desi Sukmayanti (1406043073)
Ni Luh Nyoman Ayu Mas Trisna Sari (1406043080)
I Gusti Bagus Aditya Wira P. (1406043081)

2.  1. Bidang Politik
Menata kehidupan politik berbangsa dan bernegara
 - tanggal 20 Juni 1966 MPRS sidang umum menghasilkan ketetapan MPRS
 - tanggal 7-12 Maret 1967 mPRS sidang Istimewa dan menghasilkan 4
ketetapan Pemerintah Orde Baru juga menetapkan Penataran P-4 bagi warga negara
.
 2. Politik Luar Negeri
 Indonesia kembali menjadi anggota PBB
 Mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia
1. JELASKAN PROGRAM PEMERINTAH SOEHARTO DI SEGALA
BIDANG, CARI KEUNGGULAN DAN KELEMAHANNYA.

3.  3. Politik Dalam Negeri : kebijakan penyederhanaan jumlah
partai politik melahirkan 3 partai besar :
 -Partai Demokrasi Indonesia (Partai Khatolik, Murba, Pni,
Parkindo,IPKI
 -Partai persatuan pembangunan (NU, PSII, Perti, Parmusi
 - Partai golkar ( dari berbagai organisasi profesi)

4.  2. Bidang Ekonomi
 -11 Agustus 1966 dibentuk Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional
 -1 April 1969 dimulai Repelita
 -Sasaran pembangunan menurut Repelita : Sandang, pangan,perbaikan prasarana,
perumahan rakyat, lapangan kerja, kesejahteraan rohani
 -Bertumpu pada trilogi pembangunan
 -Asas pembangunan Orde baru
 -Modal Dasar pembangunan nasional
 -Faktor dominan yang menggerakkan Modal Dasar
 Pembangunan nasional : pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat
Indonesia seluruhnya. Berdasarkan pola dasar pembangunan nasional disusun pola umum
pembangunan jangka panjang (kurun 25-30 tahun).Selain itu disusun pula pola umum
jangka Pendek yaitu 5 tahun terpusat pada pertanian.

5.  Bidang Sosial Budaya
-Meningkatnya pelayanan kesehatan
-Fasilitas pendidikan dasar sudah semakin merata Pemerataan
pendidikan.
 Bidang kesehatan
 Untuk mengendalikan jumlah penduduk Indonesia, Soeharto
memulai kampanye Keluarga Berencana yang menganjurkan setiap
pasangan untuk memiliki secukupnya 2 anak. Hal ini dilakukan untuk
menghindari ledakan penduduk yang nantinya dapat mengakibatkan
berbagai masalah, mulai dari kelaparan, penyakit sampai kerusakan
lingkungan hidup.

6.  Bidang pendidikan
Dalam bidang Pendidikan Soeharto mempelopori proyek
Wajib Belajar yang bertujuan meningkatkan rata-rata taraf tamatan
sekolah anak Indonesia. Pada awalnya, proyek ini membebaskan
murid pendidikan dasar dari uang sekolah (Sumbangan Pembiayaan
Pendidikan) sehingga anak-anak dari keluarga miskin juga dapat
bersekolah. Hal ini kemudian dikembangkan menjadi Wajib Belajar 9
tahun.

7. Kekurangan Orde Baru
 Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme
 Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan
daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat.
 Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi
 Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
 Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan,antara lain dengan program “penembaakan misterius”
 Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan Negara
 Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah
yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya
 Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan simiskin)
 Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel
K E K U R A N G A N DA N K E L E B I H A N S I S T E M
P O L I T I K O R D E B A R U

8. Kelebihan Orde Baru
 Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai
AS$1.565
 Sukses transmigrasi
 Sukses KB
 Sukses memerangi butahuruf
 Sukses swasembada pangan
 Pengangguran minimum
 Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)
 Sukses Gerakan Wajib Belajar
 Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh
 Sukses keamanan dalam negeri
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia
 Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

9. Konsep Trias Politica Montesquieu
 Menurut Montesquieu seorang pemikir berkebangsaan Perancis
mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya
yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748 menawarkan
alternatif yang agak berbeda dari pendapat John Locke
2. JELASKAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG ADA PADA MASA ORDER BARU
DAN KAITKAN PADA TEORI TRIAS POLITIKA MONTESQUIEU

10.  Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu
diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu:
a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang).
b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang).
c) Kekuasaaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas
undang-undang).

11.  Orde Baru pada hakikatnya merupakan kristalisasi dari upaya Presiden Soeharto
untuk melakukan koreksi terhadap era orde lama. Koreksi yang dimaksud adalah
mengembalikan kekultusan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bangsa dan
negara. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, banyak terjadi penyimpangan-
penyimpangan yang justru menjadi pembenaran penguasa. Kondisi lembaga
eksekutif di era Orde Baru cenderung mengikuti pendahulunya, meskipun dengan
beberapa modifikasi. Meskipun diadakan pemilu dan ragam pola demokratisasi yang
sebenarnya hanya rekayasa belaka, tidak membuat Soeharto turun dari tahta
penguasa, hal ini menandai tidak adanya rotasi eksekutif di era Orde Baru.
Era Orde Baru tahun 1966 – 1998

12. Rekayasa politik atau seringnya pemerintah mengemas kepemimpinan
otoriter ke dalam ruang demokratisasi tampaknya berjalan mulus.
Hanya ada 3 partai yang mengikuti pemilu dengan kontrol penuh dari
Soeharto bersama ABRI.
ABRI layaknya menjadi alat utama lembaga eksekutif saat itu dalam
menjaga dan mempertahankan stabilitas keamanan dan pertahanan
negara, baik yang bersifat internal negara maupun eksternal negara.
Kekuasaan eksekutif menjadi absolut seiring dengan pasifnya
legislatif.

13.  Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan
umum sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu:
tahun
-1971
-1977
-1982
-1987
-1992
-1997
3. Jalannya Pemilu Pada Masa Order Baru dan Parpol Pada Masa itu

14. Lembaga eksekutif di era kepemimpinan Soeharto memiliki peran yang
strategis. Hal ini sebagai salah satu upaya Soeharto menjaga stabilitas politik. Selama
tiga puluh dua tahun lembaga legislatif mem-backup dan memberi ruang gerak
seluas-luasnya kepada Soeharto. Komposisi lembaga legislatif saat itu agak berbeda
bahkan cenderung aneh, hal ini terbukti dengan diakomodirnya ABRI dalam
komposisi parlemen, dimana ABRI diberikan jatah satu fraksi. Golkar sebagai salah
satu motor penggerak Soeharto beserta ABRI didalamnya menjadi settingan terkuat
Soeharto selama beliau memimpin. Tak heran jika beliau dapat bertahan lama di
kursi penguasa.

15. PARPOL PADA MASA ITU
PEMILU PADA TAHUN 1971 DI IUKUT OLEH 10
ORGANISASI :
Golkar ( 236 kursi), Partai Nahdlatul Ulama (58 kursi), Partai
Muslimin (24kursi), Partai nasional indonesia (20 kursi), Partai
Kristen Indonesia ( 7 kursi ), Partai Katolik (3kursi ), partai
islam perti (2kursi), Partai Murba dan Partai IPKI (tak satupun
kursi).

16. PENYEDERHANAAN PARTOL
 Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi bukan
berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan (fusi) sejumlah
partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan pada ideologi tetapi
atas persamaan program. Penggabungan tersebut menghasilkan tiga kekuatan sosial-
politik, yaitu :
 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan
Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973 (kelompok partai politik
Islam)
 Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai
Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat nasionalis).
 Golongan Karya (Golkar)

17.  Penyimpangan Penerapan Pancasila oleh Pemerintahan
Pada Masa Orde Baru, walaupun Pancasila begitu diagung-agungan namun banyak terjadi
pelanggaran dalam pelaksanaan Pancasila itu sendiri. Pancasila dibuat kaku oleh
Pemerintah sehingga dalam penerapannya lebih kepada disatutafsirkan pemikiran
masyarakat oleh Pemerintah. Sikap politik masyarakat yang kritis dan berbeda pendapat
dengan negara, dalam prakteknya dilakukan dikriminalisasi. Masyarakat yang tidak
sependapat ataupun tidak sesuai dengan keinginan Pemerintah tidak boleh
mengemukakan pendapatnya, sehingga banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat
pemerintah ataupun negara.
4. JELASKAN TENTANG IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA PADA MASA
ITU TERJADI PENGUATAN ATAU PELEMAHAN ?

18. Beberapa penyimpangan konstitusi pada Masa Orde Baru yaitu:
 Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang
 Hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dan dilaksanakan oleh Presiden.
 MPRS menetapkan Presiden menjadi Presiden seumur hidup
 Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden.
 Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri
 Dengan demikian, MPR dan DPR berada di bawah Presiden.
 Pimpinan MA diberi status menteri
 Peyimpangan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
 Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang
 Dengan demikian, Presiden melampaui kewenangannya yang seharusnya undang-undang dibuat bersama dengan DPR.
 Pembentukkan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi
 Presiden membubarkan DPR
 Menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membubarkan DPR.

19.  Ketuhana Yang Maha Esa
Pada Masa Orde Baru, Agama Khonghucu tidak diakui di Indonesia. Segala bentuk aktivitas yg
berbau kebudayaan dan tradisi Thionghoa dilarang di Indonesia. Hal ini menyebabkan pemeluk
kepercayaan Thionghoa menjadi tidak berstatus sebagai pemeluk dari 5 agama yang diakui di
Indonesia. Etnis Thionghoa ataupun pemeluk agama Khonghucu dianggap komunis dan atheis
sehingga dilarang keberadaannya. Untuk pemeluk agama Khonghucu diwajibkan untuk memeluk
agama dianatar 5 agama yang diakui. Mayoritas menjadi pemeluk agama Kristen dan Buddha.
Klenteng yang menjadi tempat peribadatan pemeluk Khonghucu juga terpaksa mengubah nama
dan menaungkan diri menjadi vihara yang merupakan tempat peribadatan orang Buddha.
Penyimpangan Pancasila yang terjadi bila dibandingan dengan masing-masing sila
dan butir-butir Pancasila, yaitu:

20.  Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada butir ke 4 disebutkan “Tidak Semena-mena terhadap Orang Lain”. Butir tersebut
sangat bertentangan dengan penerapannya oleh Pemerintah. Pemerintah yang sewenang-
wenang terhadap rakyat yang mempunyai pandangan lain tentang kebijakan Pemerintah.
Banyak terjadi pelanggaran HAM karena hal tersebut. Tidak ada penerapan bagi
Demokrasi Pancasila oleh masyarakat. Keputusan lebih cenderung hanya dipegang oleh
Pemerintah tanpa adanya peran masyarakat. Badan Legislatif Negara dan Mahkamah pun
dijadikan sebagai menteri yang berarti berada dibawah Pemerintah padahal seharusnya
Legislatif atau Mahkamah berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan Pemerintah.

21.  Persatuan Indonesia
Menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi merupakan butir pertama dari sila ketiga. Hal tersebut sangat bertentangan
dengan sifat Pemerintahan pada Masa Orde Baru yang penuh dengan korupsi. Korupsi yang
sangat merajalela pada masa itu karena tidak adanya badan pengawasan atas Pemerintah.
Kesejahteraan Rakyat yang semu membuat kekacauan tersendiri. Korupsi yang merajalela
dilakukan oleh semua lapisan Pemerintahan. Uang yang seharusnya menjadi kepentingan rakyat
dan negara digunakan oleh Pemerintahan yang juga menjadikan kedok hutang Internasional
sebagai hutang negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.Yang jelas terlihat adalah
nepotisme yang jelas ditunjukkan oleh Presiden pada masa itu. Pimpinan dari organisasi-
organisasi besar negara dipimpin oleh anggota-anggota keluarga Presiden.

22.  Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
Pemerintah pada Masa Orde Baru yang terlalu otoriter dapat menjadi penyimpangan pada sila ke 4
ini. Seharusnya Pemerintah menerapkan sistem yang sesuai dengan undang-undang dan tidak
menjadikan sistema pemerintahan yang berlebihan terhadap masyarakat yang tidak sesuai dengan
kehendak Pemerintah saja.
 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada Masa Orde Baru, pelaksanaan P4 membuat kehidupan sosial rakyat Indonesia menjadi lebih
berpancasila. Suasana gotong royong dan kekeluargaan sangat kental menjadi sikap umum
masyarakat. Namun bagi pelaksanaannya terhadap sikap keluarga Presiden pada masa itu yang
boros, berhidup mewah, dan banyak melakukan hal yang merugikan kepentingan orang lain.

23. KESIMPULAN
 Lahirnya orde baru dilatarbelakangi oleh terjadinya G30S 1965, diikuti dengan kondisi politik, keamanan dan ekonomi
yang kacau (inflasi tinggi). Wibawa presiden Sukarno semakin menurun setelah gagal mengadili tokoh-tokoh yang terlibat
G30S. Presiden mengeluarkan SUPERSEMAR 1966 bagi Letjen Suharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu untuk
memperbaiki keadaan negara. Akhirnya Presiden Sukarnomengundurkan diri dan digantikan oleh Presiden Suharto.
 Perkembangan politik pada masa orde baru diawali dari penataan politik dalam negeri yaitu setelah sidang MPRS 1968
menetapkan Suharto sebagai presiden dan dibentuklah Kabinet Pembangunan, penyederhanaan dan pengelompokan partai
politik, pemilihan umum serta mengadakan Perpera di Irian Barat pada 2 Agustus 1969. Kedua, melakukan penataan politik
luar negeri yaitu dengan kembali menjadi anggota PBB serta normalisasi hubungan dengan beberapa negara.
 Pada masa awal Orde Baru pembangunan ekonomi di Indonesia maju pesat mulai dari pendapatan perkapita, pertanian,
pembangunan ini rastruktur dll. Upaya pembangunanekonomi dilaksanakan melalui REPELITA (Rencana Pembangunan
Lima Tahun) yangdimulai pada tanggal 1 April 1969. Namun pada akhir tahun 1997 Indonesia dilandakrisis ekonomi. Kondisi
kian terpuruk ditambah dengan KKN yang merajalela.
 Dalam bidang social budaya pada masa orde baru telah mengalami kemajuan. Antara lainmakin meningkatnya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan fasilitas pendidikan dasar sudah makin merata dengan adanya program wajib belajar
9 tahun. Ditetapkan tentang P-4 yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Parasetia Pancakarsa)untuk
menuju masyarakat yang adil dan makmur.