Dokumen tersebut membahas berbagai teori kebijakan publik dan konsep-konsep dasarnya seperti proses kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, dan bias yang dapat terjadi dalam penyusunan kebijakan."

1. 1
Kebijakan Publik
Konsep dan Teori
Evidence-based Policy
Randy R. Wrihatnolo
Edisi ©September 2013
Bagian 1

2. 2
Teori Kebijakan

3. Pragmatis
Tergantung tindakan
Formal
 Tergantung aturan
Proses
 Tergantung tata cara
pembentukan kebijakan
(prosedur)
Politik
 Tergantung pada
kekuasaan
Substansi
 Tergantung
pemanfaatan
Sejarah
 Tergantung
kepentingan
Teori Kebijakan
1
2
3
4
6
5

4. Formal
• Tergantung adanya peraturan yang
berstatus hukum positif (hukum yang
efektif berlaku dan ditegakkan).
• Bila ada peraturan, maka ada kebijakan
(vis persa).
• Contoh: apakah kebijakan
penanggulangan kemiskinan itu ada? 
ada dasar hukumnya nggak?
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

5. Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6
Sifat Peraturan/perundangan-
undangan:
 Menjalankan UUD.
Formatnya:
Merujuk UU 12/2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

6. Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6
Sifat Hukum:
1. Keadilan
2. Penengah (mediasi)
3. Pembentukan hukum (judisial)
Formatnya:
1. Hukum Pidana
2. Hukum Perdata
3. Hukum Agama
4. Hukum Konstitusi
5. Hukum Tata Usaha Negara
6. Hukum Adat (?)  bagaimana menurut
Anda?

7. Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6
Sifat Regulasi:
1. Adanya kepentingan publik (kepentingan
umum). Contoh: aset negara yang
dikelola oleh lembaga bisnis,
pembangunan infrastruktur publik atau
utilitas, mencegah monopoli, dll.
2. Adanya kebutuhan publik.
3. Adanya tuntutan publik.
Formatnya:
1. Energi (listrik, bahan bakar baku).
2. Telekomunikasi (frekuensi, konten, penyadapan,
dan satelit)
3. Media Komunikasi (media massa, internet)
4. Penyiaran (broadcast dan konten)
5. Air (air minum/bersih dan air limbah)
6. Transportasi (pelabuhan, bandara, transportasi
udara, transportasi laut, transportasi darat
publik/massal, jalan tol)
7. Pangan.
8. Dan lain-lain.

8. Pragmatis
• Tergantung adanya tindakan yang dapat
menentukan diputuskannya suatu tindakan
berikutnya tanpa menunggu adanya
hukum positif.
• Bila ada tindakan, maka ada kebijakan.
• Contoh: adat dan tradisi.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

9. Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6
Konvensi (kesepakatan
publik):
1. Ditumbuhkan dari proses
manajemen organisasi
publik, i.e. upacara rutin,
SOP-SOP tidak tertulis,
atau tertulis tetapi tidak
diformalkan.
2. Ditumbuhkan dari aktor
organisasi publik, i.e.
Pidato Presiden setiap
tanggal 16 Agustus.
3. Ditumbuhkan dari publik,
i.e. selamatan 17 Agustus,
selamatan atas kejadian
yang berkenaan dengan
kelembagaan publik.
Pernyataan Pejabat:
1. Mencakup pejabat politik
dan pejabat administratif
yang telah mempunyai
kewenangan politik.
2. Disampaikan pada forum
publik, yaitu forum yang
terbuka kepada para
pemilik dan pemangku
kepentingan terkait.
Perilaku:
1. Perilaku perseorangan.
2. Perilaku kelompok.
3. Perilaku keluarga.

10. Substansi
• Tergantung adanya efektivitas
kemanfaatan pada suatu tatanan (baik
tatanan sosial, kemasyarakatan,
pemerintahan, perusahaan, dan lan-lain).
• Contoh: Bila pimpinan suatu perusahaan mengatakan
bahwa agar Anda dihargai orang lain, maka hargailah diri
sendiri dengan berpakaian rapih, maka jadilah kebijakan.
Bila sekelompok orang mengatakan bahwa bersiul di
depan perempuan itu tidak sopan lalu disepakati dalam
suatu tatanan, maka jadilah itu kebijakan.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

11. “Leveraging Factors”
Public policy is determining to where the nation will
become
1
Todays policies determine what will be the nation in
the next 5-10 year
2
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

12.  Public policy consists of two basic concepts: policy and public.
 Policy is an authoritative decision, made by somebody who
hold authority, formal or informal.
 Public is a group of people who are tightened by certain
issues. Public is people, society or stakeholders. It is a
collectivity who its member is connected strongly to a specific
issues. Public is also a sphere where people become a citizen,
a space where citizens interact, where state and society exist.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

13.  Therefore, public policy is any of State or Government (as the
holder of the authority) decision to manage public life (as the
sphere) in order to reach the mission of a nation.
 Public policy is an institutionalized political decision.
 In developing countries, public policy is any government or
state’s decision regarding strategy to accomplish the mission of
the nation, the vision of the nation’s leader. Public policy is a
strategy to bring today’s society entering transition toward
idealized society.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

14.  Public policy is an institutionalized
political decision.
 Kebijakan publik adalah keputusan
yang dibuat oleh Negara sebagai
strategi untuk merealisasikan tujuan
dari Negara yang bersangkutan.
 Jadi, Kebijakan publik adalah strategi
untuk mengantar masyarakat pada
masa awal, memasuki masyarakat
pada masa transisi, untuk menuju
kepada masyarakat yang dicita-citakan
(Riant Nugroho, 2003) Kebijakan publik
Masyarakat yang
dicita-citakan
Masyarakat pada
masa transisi
Masyarakat pada
masa awal (sekarang)
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

15.  Keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik
 Lembaga publik adalah lembaga yang didanai dari
dana/uang publik, yaitu uang yang dipungut secara
kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau
pungutan-pungutan lain yang ditetapkan secara
formal.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

16. Sejarah
• Sejarah merupakan perjalanan manusia
menuju bertahan hidup.
• Sejarah merupakan akumulasi peristiwa
menuju suatu kesepakatan secara de
facto baik sukarela maupun terpaksa.
• Kesepakatan ini menimbulkan adanya
kebijakan.
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

17. • Code Napolen (1804). Otto von Bismarck (1871)
• Kebijakan publik = hukum publik
• Pemerintah membuat kebijakan/hukum, rakyat mematuhi
• Didisain untuk tidak lengkap : makro  messo  mikro
• Lebih mengedepankan “tata cara”
Continentalist
• Raja John, Magna Charta (1215). Mills (1589) On Liberty.
Declaration of Independence (1776)
• Kebijakan publik = pertemuan kepentingan state dan society
• Pemerintah bersama rakyat merumuskan kebijakan
• Didisain untuk lengkap
• Lebih mengedepankan “substansi”
Anglo-Saxonist
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

18. Public policy as product of public
administration (state or government)
Public
policy
Public
policy
Public policy as the meeting and agreement of
state interest and society interest
STATE
(Public
Administration)
STATE
(Public
Administration)
PEOPLE (Society)
PEOPLE (Society)
Public policy as product of public
administration (state or government)
Public
policy
Public
policy
Public policy as the meeting and agreement of
state interest and society interest
STATE
(Public
Administration)
STATE
(Public
Administration)
PEOPLE (Society)
PEOPLE (Society)
Teori Kebijakan
1 2 3 4 5 6

19. Politik
• Politik menyangkut (1) kompetisi
kekuasaan, (2) pemusatan kekuasaan,
dan (3) penyelenggaraan kekuasaan yang
menimbulkan adanya (4) pengambilan
keputusan dan (5) pelaksanaan keputusan
atas suatu (6) sumberdaya.
• Menimbulkan adanya kebijakan.
1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan

20. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan

21. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Proses
• Hadirnya suatu kebijakan ditentukan tata
cara pembentukan dan adanya prosedur
pembentukan kebijakan itu. Bila tidak ada
prosedur pembentukan kebijakan, maka
tidak ada kebijakan.

22. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Policy Process as Value Chain

23. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Policy Process  Public Policy as Management
formulation implementation control

24. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Policy Process  Public Policy as Management (comprehensive)

25. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Policy Process  Pentahapan Pembentukan Kebijakan

26. 1 2 3 4 5 6
Teori Kebijakan
Policy Process  Public Policy as Agenda Setting
3

27. 27
Bias Kebijakan

28. Masalah Kebijakan  menimbulkan Bias Kebijakan
1. Conflicting Goal.
2. Memakan waktu.
3. Persoalan “legacy”.
4. Interaksi dengan swasta dan ‘pasar’.
5. Ada limit anggaran.
6. Perhitungan biaya “mudah”, manfaat “sulit”.
7. Politis dari kelompok “kepentingan”.
8. Lemahnya komunikasi publik.
9. Birokratis dan traumatis.
10. Kapasitas dalam pengambilan keputusan.
Masalah Kebijakan

29. Kebijakan harus cepat tapi bukan
berarti menerapkan ilmu sihir!

30. 1. Diversifikasi  banyak sekali cara untuk menyusun
kebijakan. Tidak semuanya dapat diikuti.
2. Dimensi  terdapat aneka ragam faktor dan variabel dalam
penyusunan kebijakan. Semakin banyak dimensinya, semakin
baik produk kebijakannya  N!
3. Domain  jangkauan kebijakan banyak, ada yang sempit,
ada yang lebar.
4. Delusi  terdapat kebijakan dimana tujuan dan manfaatnya
bertolak belakang atau melenceng dari tujuan semula
(delineasi).
5. Determinasi  kualitas kebijakan tergantung kapasitas
penyusun kebijakan, kualitas data/informasi, dan kekuatan
negosiasi, dan tuntutan publik.
6. Desain  ada kebijakan yang disusun sesuai kebutuhan
jangka pendek, ada juga yang disusun untuk jangka panjang.
Bias Kebijakan

31. Bias Kebijakan
Determinasi
Desain
Dimensi E
Dimensi C
Dimensi A
Dimensi B
Dimensi D
Domain
Delusi-
Delineasi
Diversifikasi Kebijakan

32. Dimensi
Diversifikasi
Desain
DeterminasiDomain
Delusi
Bias Kebijakan
1
2
3
4
6
5

33. Diversifikasi
• Terdapat berbagai cara untuk
menyusun kebijakan. Tidak semuanya
perlu dipelajari, diikuti, dan diterapkan.
Bias Kebijakan
1 2 3 4 5 6

34. 1 2 3 4 5 6
Bias Kebijakan
Dimensi
• Terdapat aneka
ragam faktor dan
variabel dalam
penyusunan
kebijakan. Semakin
banyak dimensinya,
semakin baik
produk
kebijakannya.

35. Domain
• Suatu kebijakan pasti ada “pembuat”. Masing-
masing pembuat kebijakan mempunyai
jangkauan pengaruh kebijakannya sendiri.
1 2 3 4 5 6
Bias Kebijakan
Domain kebijakan ada yang sempit,
ada yang luas  berbanding lurus
dengan otoritas pembuatnya.

36. 1 2 3 4 5 6
Bias Kebijakan
Delusi - Delienasi
• Setiap kebijakan berpotensi bertolak
belakang antara tujuan dan
manfaatnya (delusi) atau melenceng
dari tujuan semula (delineasi).

37. 1 2 3 4 5 6
Bias Kebijakan
Determinasi
Kualitas kebijakan tergantung:
• Kapasitas penyusun kebijakan (degree).
• Kualitas data/informasi (data).
• Kekuatan negosiasi (debate).
• Tuntutan publik/penggunanya (demand).

38. 1 2 3 4 5 6
Bias Kebijakan
Desain
Setiap kebijakan mempunyai kekhasan masing-masing
sesuai kebutuhan menurut:
• Guna waktu (time utility)  urgen, jangka pendek, jangka
menengah, jangka panjang.
• Guna manfaat (applicability).
• Guna lokasi (place utility).
• Guna kepentingan (interest-based utility).

39. Cara Menghindari Bias Kebijakan

40. Cara Menghindari Bias Kebijakan
Integrasi Isu Kebijakan dengan Kebutuhannya  indentik kah?

41. Cara Menghindari Bias Kebijakan
Integrasi Isu Kebijakan dengan Kebutuhannya  indentik kah?

42. Cara Menghindari Bias Kebijakan
Integrasi Isu Kebijakan dengan Kebutuhannya  indentik kah?

43. Cara Menghindari Bias Kebijakan
Integrasi Isu Kebijakan dengan Kebutuhannya  indentik kah?

44. 44
Contoh Tata Cara
Penyusunan Kebijakan
Kontekstualisasi: PermenPAN PER/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman
Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga
Pemerintah Pusat dan Daerah.

45. Sederhana
Kredibel
Cepat
Terkendali

46. Bentuk, Stratifikasi, dan Sifat Kebijakan Publik
Bentuk kebijakan publik adalah:
1. Peraturan yang terkodifikasi secara
formal dan legal
Peraturan yang terkodifikasi terdiri dari
peraturan perundang-udangan sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan; serta
peraturan pelaksana lainnya.
Bagaimanakah
pedoman dapat
fit-in dengan UU
10/2004
tersebut?
Yang penting mempunyai rujukan
definitif yang jelas!

47. Bentuk, Stratifikasi, dan Sifat Kebijakan Publik
Bentuk kebijakan publik adalah:
2. Pernyataan Pejabat Publik di depan publik
Pernyataan pejabat publik dimaksud adalah
pernyataan-pernyataan dari pejabat publik, baik
dalam bentuk pidato tertulis, pidato lisan, ataupun
pernyataan-pernyataan publik, termasuk
didalamnya pernyataan kepada media massa di
depan publik. Kriteria pernyataan Pejabat Publik:
• Harus berisikan kebenaran, baik secara legal
maupun material.
• Apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus
dengan segera diimplementasikan oleh struktur
atau kelembagaan di bawahnya, sudah
dikomunikasikan terlebih dahulu dengan
struktur atau kelembagaan di bawahnya, dan
sudah siap dengan manajemen
implementasinya.
• Apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih
berkenaan dengan konsep, rencana atau
wacana, harus disampaikan secara jelas bahwa
yang dinyatakannya adalah konsep, rencana
atau wacana.
Seberapa jauh
relevansinya
terhadap
pedoman ini?
Yang penting dapat
dipertanggung-jawabkan!

48. Bentuk, Stratifikasi, dan Sifat Kebijakan Publik
Stratifikasi kebijakan publik
1. Kebijakan di tingkat pusat, yaitu
kebijakan yang ditetapkan oleh
lembaga pemerintah di tingkat
pusat dan mempunyai ruang
lingkup nasional.
2. Kebijakan di tingkat daerah,
yaitu kebijakan yang ditetapkan
oleh lembaga pemerintah di
tingkat daerah dan mempunyai
ruang lingkup daerah.
Seberapa jauh
relevansinya
terhadap
pedoman ini?
Kebijakan di tingkat Pusat:
•Presiden.
•Kepala Kementerian/Lembaga.
•Pejabat Eselon I.
Kebijakan di tingkat Daerah:
•Gubernur/Bupati/Walikota.
•Kepala SKPD/Camat.

49. Bentuk, Stratifikasi, dan Sifat Kebijakan Publik
Sifat kebijakan publik, meliputi:
1. Kebijakan publik strategis/politis,
berkaitan dengan penetapan politik
dan strategi dasar negara, yang
menyentuh wewenang dan
penyelenggaraan tugas lembaga
pemerintah.
2. Kebijakan publik manajemen,
berkaitan dengan pembentukan
kebijakan pemerintah sebagai
penjabaran terhadap politik dan
strategi dasar pemerintahan.
3. Kebijakan publik teknis, sebagai
acuan dalam pelaksanaan
pencapaian sasaran-sasaran tertentu
secara teknis dalam rangka
pelaksanaan kebijakan pemerintah
pada umumnya.
Seberapa jauh
relevansinya
terhadap
pedoman ini?
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!

50. Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
A.Menetapkan isu kebijakan
Pada langkah ini, organisasi publik menetapkan
suatu isu menjadi isu kebijakan. Isu kebijakan
adalah masalah dan/atau kebutuhan dari
masyarakat dan/atau negara, yang sudah dan
sedang muncul, dan masalah yang berpotensi
besar untuk muncul di masa depan, yang bersifat
mendasar, mempunyai cakupan dan/atau dampak
yang luas, sehingga memerlukan pengaturan dari
pemerintah.
Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang
muncul pada saat ini, dan kebutuhan yang
berpotensi muncul di masa depan, yang dapat
bermula dari isu di masyarakat atau muncul
sebagai akibat munculnya kebijakan sebelumnya.
Di sini, variabel ketanggapan (responsiveness)
diperlukan, dalam arti pemerintah harus tanggap
menangkap isu kebijakan. Berkenaan dengan isu
kebijakan, dapat pula pemerintah menyerapnya
dari aspirasi masyarakat, yang disampaikan baik
secara langsung maupun melalui forum tertentu
yang digalang oleh pemerintah. Waktu untuk
menangkap isu kebijakan maksimal 7 hari kerja.
Bagaimanakah cara
menetapkan isu?
1
7
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!

51. B.Membentuk Tim Penyusun Formulasi
Kebijakan Publik
1. Setelah pemerintah menangkap isu, maka perlu
dibentuk Tim Penyusun kebijakan yang bersifat
adhoc, terdiri dari pejabat birokrasi terkait. Waktu
untuk pembentukan Tim ini maksimal 7 hari kerja.
Susunan keanggotaan terdiri dari Ketua,
Sekretaris, Anggota yang secara teknis menguasai
substansi permasalahan kebijakan, anggota yang
menguasai hukum peraturan perundang-undangan,
anggota yang menguasai analisis kebijakan, dan
anggota yang menguasai tata bahasa Indonesia.
2.Tim Penyusun kebijakan bekerja dan mengawal
serta menjaga tingkat keamanan rumusan draft
kebijakan, berkenaan dengan materi pasal-pasal,
substansinya (isi), dan fisik dokumen, sejak
dibentuknya Tim hingga kebijakan ditetapkan oleh
pejabat publik. Apabila terjadi penyimpangan
dan/atau kesalahan dan/atau kelalaian, baik
disengaja atau tidak disengaja, atas rumusan draft
final kebijakan yang akan disahkan oleh pejabat
publik, maka Tim penyusunan harus
bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagaimanakah
dengan:
1.Kompetensi?
2.Data/Informasi?
3.Negosisasi?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0
Yang penting cepat = tidak
time consuming!!

52. C.Melaksanakan Tugas Penyusunan
Pra Kebijakan
Tugas pra kebijakan adalah:
a.Merumuskan naskah akademik, yang
berisi landasan-landasan teoritis dan
metodologis dari kebijakan yang akan
dikembangkan.
b.Merumuskan draft nol kebijakan.
Bentuk draft nol tidak harus berbentuk
pasal-pasal, melainkan hal-hal yang
akan diatur oleh kebijakan tersebut dan
konsekuensi-konsekuensinya. Untuk
membuat konsep atau draft nol ini,
tidak harus dikontrakkan atau
dikerjakan kepada pihak luar. Waktu
untuk merumuskan naskah akademik
bersama dengan draft nol kebijakan
maksimum 14 hari kerja.
Metode apakah yang
bisa menjamin
pekerjaan ini selesai
dalam 14 hari kerja?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14
Yang penting cepat = tidak
time consuming!!
X

53. D.Proses Publik Pertama
Setelah terbentuk, rumusan draft nol
kebijakan didiskusikan bersama forum
publik, dalam empat jenjang. Forum
publik yang pertama, yaitu para pakar
kebijakan dan pakar yang berkenaan
dengan masalah terkait. Apabila
dimungkinkan, perlu diikutsertakan
anggota legislatif yang membidangi
bidang terkait. Tujuan dari diskusi ini
adalah melalukan verifikasi secara
akademis dan kebenaran ilmiah. Proses
publik pertama ini paling banyak
dilakukan maksimal 3 kali dalam waktu
paling lama 30 hari.
Proses yang
bagaimanakah dapat
menjamin diskusi publik
dapat memberikan
argumentasi untuk
memverifikasi secara
akademis dan ilmiah?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30
Yang penting dapat
dipertanggung-jawabkan!

54. E.Proses Publik Kedua
Diskusi publik kedua adalah diskusi
dengan instansi pemerintah di luar
lembaga pemerintahan yang
merumuskan kebijakan tersebut. Pada
tingkat tertentu, diskusi forum publik
yang kedua ini melibatkan komisi atau
bidang terkait di lembaga legislatif.
Proses publik kedua dilakukan
maksimal 3 kali dalam waktu paling
lama 30 hari.
Sejauhmana dapat
kompetensi pihak
yang diminta
memberikan
argumentasi?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30 30
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!
X

55. F.Proses Publik Ketiga
Proses publik ketiga adalah diskusi dengan
para pihak yang terkait langsung dengan
kebijakan atau yang terkena impact
langsung, atau juga yang disebut sebagai
kelompok sasaran (beneficiaries). Diskusi ini
dilakukan dengan tujuan mendapatkan
verifikasi secara sosial dan politik dari
kelompok masyarakat yang terkait secara
langsung. Proses publik ketiga dilakukan
maksimal 3 kali dalam waktu paling lama 30
hari.
Sejauhmana indikator
keberhasilan dapat
menjelaskan
kemanfaatan hasil
pelaksanaan kebijakan
publik?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30 30 30
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!
X

56. G.Proses Publik Keempat
Proses publik keempat adalah diskusi
dengan seluruh pihak terkait secara luas,
dengan menghadirkan tokoh-tokoh
masyarakat, termasuk di dalamnya adalah
lembaga swadaya masyarakat yang
mengurusi isu terkait, asosiasi usaha terkait.
Diskusi ini ditujukan untuk membangun
pemahaman publik (public awareness)
terhadap rencana dibangunnya suatu
kebijakan. Tujuannya bukan untuk
mendapatkan persetujuan seluruh peserta,
melainkan untuk mendapatkan
masukan/kritisi dari publik terhadap
kebijakan yang akan dibuat. Pada diskusi
forum publik keempat, materi diskusi dapat
bersifat umum, atau tidak dalam bentuk
formulasi pasal-pasal, melainkan dalam
bentuk kebijakan umum. Proses publik
keempat ini diselenggarakan maksimal 2 kali
dalam waktu maksimal 30 hari.
Sejauhmana kebutuhan
dan dorongan untuk
menerbitkan kebijakan
apabila ternyata
kebijakan ditolak?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30 30 30 30
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!
X

57. H.Merumuskan Draft Final Pertama
Hasil diskusi publik ini kemudian dijadikan sebagai
materi penyusunan pasal-pasal kebijakan yang
akan dikerjakan oleh Tim Perumus. Draft in disebut
sebagai Draft -1. Formulasi Draft -1 maksimal 5
hari kerja.
Sejauhmana jaminan
ketepatan penafsiran
dalam perumusan
pasal-pasal
berdasarkan hasil
Draft Nol?
I.Menyelenggarakan diskusi kelompok
terfokus
Draft -1 didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi
kelompok terfokus (focused group discussion/FGD)
yang melibatkan instansi/dinas terkait, pakar
kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan
diatur. Diskusi kelompok terfokus (FGD)
dilaksanakan paling banyak 2 kali dalam jangka
waktu maksimal 10 hari kerja.
J.Merumuskan Draft Final Kedua
Informasi yang dihasilkan dari diskusi kelompok
terfokus merupakan materi draft final kedua. Tim
perumus kemudian merumuskan Draft - 2, yang
merupakan Draft Final dari kebijakan. Proses
formulasi maksimal 5 hari kerja.
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30 30 30 30
5 10 6
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!

58. K.Pengesahan (atau pelanjutan ke langkah
legislasi)
Draft final ini kemudian disahkan oleh Pejabat
Publik yang berwenang, atau untuk kebijakan
berbentuk undang-undang, dibawa kepada proses
legislasi, sebagaimana telah diatur dalam UU
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, Peraturan
Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Peraturan Presiden.
Dari seluruh proses formulasi kebijakan di atas,
sebuah kebijakan dapat diselesaikan dalam waktu
lebih kurang 6 bulan. Sebagai suatu pedoman,
batasan waktu di sini bersifat panduan atau
koridor, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
formulasi kebijakan yang dilaksanakan. Namun
demikian, apabila dapat memenuhi kriteria kurang
dari 6 bulan, dapat dinilai sebagai produk yang
efisien dan efektif secara proses.
Sejauhmana azas
formalitasme menjamin
manfaat kebijakan?
Langkah-langkah Formulasi Kebijakan Publik
1
7 0 14 30 30 30 30
5 10 6 6 bulan
=
Yang penting dapat
dipertanggung-jawabkan! =
kredibel
Yang penting cepat = tidak time
consuming!!
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

59. 1. Penyiapan Implementasi Kebijakan (0 s.d
6 bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan
pemberdayaan para pihak yang menjadi
pelaksana kebijakan, baik dari kalangan
pemerintah (birokrasi) maupun publik
(masyarakat). Tahapan sosialisasi dilakukan
dengan cara penyebarluasan kepada publik
melalui media massa elektronik, media cetak
dan temu publik.
2. Implementasi kebijakan publik
dilaksanakan tanpa sanksi (masa ujicoba)
dengan jangka waktu selama 6 bulan s.d 1
tahun dan disertai perbaikan atau
penyempurnaan kebijakan (policy
refinement) apabila diperlukan.
3. Implementasi kebijakan publik dengan
sanksi dilakukan setelah masa ujicoba
selesai disertai pengawasan dan
pengendalian. Setelah dilakukan
implementasi kebijakan selama 3 tahun,
dilaksanakan evaluasi kebijakan.
Sejauhmana upaya
sosialisasi dan
pemberdayaan,
pelaksanaan tanpa
sanski, dan pelaksanaan
dengan sanksi itu dapat
menjamin manfaat
kebijakan?
Langkah-langkah Implementasi Kebijakan Publik
2
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!

60. A.Perencanaan
Mempersiapkan rencana evaluasi, yang
disusun paling lama 10 hari kerja, dan
menentukan tim penilai, target evaluasi, dan
metode evaluasi.
B.Pembentukan Tim
Pembentukan tim evaluasi kinerja kebijakan
yang berasal dari pejabat intern lembaga
pemerintah, dibentuk paling lama 10 hari
kerja. Jika tim evaluasi kinerja kebijakan
berasal dari luar lembaga pemerintah,
diperlukan proses yang lebih karena
mengikuti aturan peraturan perundangan,
antara lain ketentuan tentang pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
C.Rencana Kerja
Setelah terbentuk Tim, maka tim menyusun
rencana kerja. Proses penyusunan rencana
kerja paling lama 10 hari kerja.
Sejauhmana upaya
evaluasi kinerja dapat
menjamin manfaat
kebijakan?
Langkah-langkah Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
3
10 10 10 30 hari
=
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

61. D.Proses Evaluasi
Evaluasi kinerja kebijakan berbeda dengan riset
kebijakan. Evaluasi kinerja kebijakan lebih bersifat
makro daripada mikro. Oleh karena itu, sampel
atau data uji petik untuk evaluasi kinerja kebijakan
disarankan bersifat kelembagaan, dan bukan
bersifat individu. Secara ideal proses evaluasi
kinerja kebijakan dapat diselenggarakan maksimal
3 bulan.
E.Pelaporan Hasil Evaluasi
Proses lanjutan dari pelaksanaan evaluasi kinerja
kebijakan adalah pelaporan, yang dilaksanakan
paling lambat 15 hari kerja setelah evaluasi kinerja
kebijakan selesai dilaksanakan.
Dengan melihat rangkaian proses evaluasi kinerja
kebijakan di atas, evaluasi kebijakan dapat
dilaksanakan maksimal 6 bulan. Sebagai pedoman,
maka batasan waktu di sini bersifat acauan dasar
atau koridor, dan dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan evaluasi kebijakan yang dilaksanakan.
Namun demikian, apabila dapat memenuhi kriteria
kurang dari 6 bulan, dapat dinilai sebagai produk
yang efisien dan efektif secara proses.
Sejauhmana upaya
evaluasi kinerja dapat
menjamin manfaat
kebijakan?
Langkah-langkah Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik
3
10 10 10 15 6 bulan
=
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

62. Revisi kebijakan diperlukan karena
kebijakan publik adalah dinamis, serta
kebijakan publik hadir di dalam
masyarakat yang dinamis. Oleh sebab
itu, pada kondisi tertentu, diperlukan
perubahan kebijakan yang ada dalam
rangka untuk adaptasi terhadap
perubahan isu kebijakan yang muncul
atau perlu diatur kembali, dan dalam
rangka antisipasi terhadap isu
kebijakan di masa depan. Proses revisi
kebijakan merupakan gabungan antara
evaluasi kebijakan dan formulasi
kebijakan, dengan langkah sebagai
berikut:
Sejauhmana upaya
revisi dapat menjamin
manfaat kebijakan?
Langkah-langkah Revisi Kebijakan Publik
4
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

63. 1. Penetapan perlunya revisi suatu kebijakan. Penetapan
dilakukan oleh Pebajat Publik yang terkait apabila terdapat
kebutuhan yang kuat untuk melakukan revisi dari suatu
kebijakan publik, baik yang berasal dari masyarakat
maupun dari pemerintah.
2. Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan yang merangkap Tim
Revisi, maksimal dalam waktu 7 hari kerja.
3. Proses evaluasi kebijakan (lihat tentang evaluasi kebijakan;
maksimal 6 bulan).
4. Forum publik I (para pakar kebijakan dan pakar yang
berkenaan dengan masalah terkait) maksimal 2 kali dalam
waktu paling lama 15 hari.
5. Forum publik II (instansi pemerintah di luar lembaga
pemerintahan yang merumuskan kebijakan tersebut)
maksimum 2 kali dalam waktu paling lama 15 hari.
6. Forum publik III (mereka yang memperoleh impact secara
langsung paling banyak diselenggarakan 2 kali dalam wkatu
paling lama 15 hari).
7. Forum publik IV (seluruh pihak terkait secara luas: tokoh-
tokoh masyarakat, LSM, Asosiasi Usaha terkait)
dilaksanakan maksimal 2 kali dalam waktu maksimal 15
hari.
8. Formulasi draft -1 maksimal 5 hari kerja.
9. Diskusi kelompok terfokus atau FGD draft -1 dilaksanakan
paling banyak 2 kali dalam jangka waktu maksimal 15 hari.
10. Formulasi draft -2 (Draft Final) dilaksanakan maksimal 5
hari kerja.
11. Pengesahan (untuk kebijakan yang bersifat bukan Undang-
Undang), oleh Pejabat Publik yang berwenang: atau
dilanjutkan ke proses legislasi (untuk kebijakan yang
bersifat undang-undang).
Sejauhmana upaya revisi
dapat menjamin manfaat
kebijakan?
Langkah-langkah Revisi Kebijakan Publik
4
7 180 15 15 15 5 15
5 9 bulan
=
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

64. Revisi kebijakan publik dapat
dilaksanakan maksimal 9 bulan.
Sebagai pedoman, maka batasan waktu
di sini bersifat acuan dasar atau koridor,
dan dapat disesuaikan sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan revisi
kebijakan. Namun demikian, apabila
dapat dilakukan dan memenuhi kriteria
maksimal 9 bulan, dapat dinilai sebagai
produk yang efisien dan efektif secara
proses.
Sejauhmana upaya
revisi dapat menjamin
manfaat kebijakan?
Langkah-langkah Revisi Kebijakan Publik
4
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!

65. • Bila diterapkan: Ada
isu lamanya waktu
menyusun
kebijakan?
• Bila lama
penyusunan
ditolerasikan: harus
ada pembatasan
domain kebijakan 
artinya: PermenPAN
hanya berlaku untuk
dokumen jangka
menengah (lima
tahunan), misalnya
Renstra. PermenPAN
ini sesuai bila
digunakan untuk
pedoman
penyusunan Renstra
K/L.
Konsekuensi
Yang penting dapat dipertanggung-
jawabkan! = kredibel
Yang penting cepat = tidak time
consuming!!
Yang penting efektif = dapat
dijalankan!!  bermanfaat!!
Kebijakan di tingkat Pusat:
•Presiden.
•Kepala Kementerian/Lembaga.
•Pejabat Eselon I.
Kebijakan di tingkat Daerah:
•Gubernur/Bupati/Walikota.
•Kepala SKPD/Camat.
Sederhana
Kredibel
Cepat
Terkendali

66. Lampiran 2: Proses Kebijakan Publik
Isu Kebijakan
(Agenda
Pemerintah)
Formulasi
Kebijakan
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kinerja
Kebijakan
Revisi
Kebijakan

67. Lampiran 3: Proses Formulasi Kebijakan Publik
Masalah
bersama
Tujuan
bersama
Pemerintah
menangkapnya,
dan membentuk
Tim Perumus
Kebijakan
Isu
Kebijakan
Persiapan
Naskah
Akademik
Draft Nol
Kebijakan
Publik
Forum 1
Pakar
Forum II
Pemerintah
Forum III
Pemanfaat
Utama
Forum IV
Umum
Diskusi Publik
Pra Kebijakan
Draft-1
Kebijakan
Publik
FGD
Draft-2 (Final)
Kebijakan
Publik
Perumusan
Kebijakan
Keputusan
Kebijakan
Proses
Legislasi
Penetapan
Kebijakan
Proses Publik

68. Lampiran 4: Kuadran Bentuk Kebijakan Publik
I
Kebijakan Publik
II
Kebijakan Publik
Khusus
III
Keputusan
Organisasi
Publik
External
IV
Keputusan
Organisasi
Publik
Internal
Luas
Tinggi
Sempit
Rendah
Luasan
Akibat
Tingkat
Kedaruratan

69. Lampiran 5: Tim Penyusun Formulasi Kebijakan Publik
Ketua
Anggota
Teknis
Anggota
Hukum
Anggota
Kebijakan
Anggota
Bahasa
Sekretaris

70. Lampiran 6: Proses Implementasi Kebijakan Publik
Sosialisasi Kebijakan (0-
6 bulan)
Penerapan Kebijakan tanpa
sanski (6-12 bulan) disertai
perbaikan kebijakan apabila
diperlukan.
Penerapan dengan sanksi
disertai pengawasan dan
pengendalian.
Evaluasi Kebijakan (pada
akhir tahun ke-3 dan/atau
ke-5 sejak ditetapkan
dengan sanksi.

71. Lampiran 7: Proses Evaluasi Kebijakan Publik
Perencanaan evaluasi
kinerja Kebijakan
Pembentukan Tim
Evaluasi
Penyusunan rencana
kerja evaluasi
Pelaporan hasil evaluasi

72. Lampiran 8: Proses Revisi Kebijakan Publik
Masalah
bersama
Tujuan
bersama
Pembentukan Tim
Revisi Kebijakan
Isu Kebijakan Persiapan
Evaluasi
Kebijakan
Draft Nol
Revisi
Kebijakan
Forum 1
Pakar
Forum II
Pemerintah
Forum III
Pemanfaat
Utama
Forum IV
Umum
Diskusi Publik
Pra Krevisi ebijakan
Draft-1
Revisi
Kebijakan
FGD
Draft-2 (Final)
Revisi Kebijakan
Perumusan Revisi
Kebijakan
Keputusan
Kebijakan
Proses
Legislasi
Penetapan Revisi Kebijakan
Proses Publik
Rekomendasi
muatan revisi
kebijakan
Naskah
akademik
revisi
kebijakan

73. 73
Randy R. Wrihatnolo
Kepala Divisi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan MP3EI
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI)
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Jalan Medan Merdeka Barat No. 7,
Jakarta Pusat – Indonesia 10110
email: wrihatnolo@yahoo.com
www.kp3ei.go.id
Terima kasih