rancangan peraturan ttg standardisasi industri

1. BADAN STANDARISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA © 2022
Rancangan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang
Standardisasi Industri
Hotel El Royal – Bandung, 14 Juli 2022

2. 2
SISTEMATIKA
• BAB I KETENTUAN UMUM
• BAB II PERENCANAAN STANDARDISASI INDUSTRI
• BAB III PERUMUSAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
• BAB IV PENERAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
• BAB V PENUNJUKAN LPK
• BAB VI PENILAIAN KESESUAIAN
• BAB VII PEMBINAAN
• BAB VIII PENGEMBANGAN STANDARDISASI INDUSTRI
• BAB IX PENGAWASAN
• BAB X PPSI
• BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

3. 3
KETENTUAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan PP 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
dan PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
PP 2 Tahun 2017
1. Pasal 7 ayat (3)
Pedoman perumusan Spesifikasi Teknis dan Pedoman Tata Cara untuk barang dan/atau jasa Industri
disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
2. Pasal 10 ayat (11)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata
Cara secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (9) dan ayat (10) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Pasal 21 ayat (6)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan yang dilakukan oleh PPSI diatur dalam Peraturan
Menteri.
4. Pasal 23 ayat (5)
Penarikan barang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha berdasarkan pemberitahuan Menteri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan tata cara penarikan barang yang ditetapkan oleh
Menteri.

4. 4
KETENTUAN UMUM
Dalam rangka pelaksanaan ketentuan PP 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
dan PP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
PP 28 Tahun
2021
1. Pasal 35 ayat (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama merek dan/atau maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dalam Peraturan Menteri
2. Pasal 37 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tanda SNI serta bentuk dan penggunaan tanda kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri
3. Pasal 38 ayat (13)
Ketentuan lebih lanjut mengenai:
a. tata cara penunjukan lembaga penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
pada ayat (7); dan
b. evaluasi administratif dan evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
diatur dalam Peraturan Menteri.
4. Pasal 54 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi dan pemberian quick response code (qr code)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri
5. Pasal 55 ayat (2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh Lembaga
P
enilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

5. 5
PERENCANAAN STANDARDISASI INDUSTRI
ditetapkan oleh
Menteri dalam
Rencana Strategis
Kementerian
Perindustrian
Mengacu
kebijakan nasional
standardisasi (BSN)
kebijakan industri
nasional
Penyusunan
Perencanaan
Standardisasi
Industri
dikoordinasikan
oleh Kepala
Badan

6. 6
PERUMUSAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
Alur Perumusan ST dan PTC
Usulan penyu su nan dan
penetapan program
peru mu san ST dan PTC ,
paling sedikit memuat:
1 . J u d u l konsep ST/PTC;
2. Ruang lingkup;
3. Calon konseptor;
4 . C alonkeanggotaan tim
peru m us
Melakukan koordinasi
dan verifikasi atas
usulan Dirjen Pembina
Permohonan
Penetapan
oleh Menteri
Melakukan
koordinasi
Pelaksanaan Rapat
Pembahasan oleh
Tim Pembahas
Menyusun konsep
ST/PTC
DIREKTORAT
JENDERAL
PEMBINA
Kepala BSKJI
Konseptor
Ditetapkan dengan paling
sedikit berisi:
1. Judul konsep ST/PTC;
dan
2. Tim Perumus
Kepala
PPPPSI
Penetapan ST dan/atau PTC oleh
Menteri dengan ketentuan:
a. penetapan ST dilakukan
bersamaan dengan
pemberlakuan ST secara
wajib; dan
b. Penetapan PTC dapat
dilakukan dengan
pemberlakuan PTC secara
wajib.
SNI
ST dan PTC
Dilakukan
dengan
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan
1. Penyusunan dan penetapan program
perumusan ST dan PTC;
2. Pelaksanaan perumusan ST dan PTC; dan
3. Penetapan ST dan PTC

7. PEMBERLAKUAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
SNI
PTC
PTC, dilakukan oleh Perusahaan Industri,
bukti kesesuaian berupa surat pernyataan diri
(Supplier’s Declaration of Conformity)
SNI, dilakukan oleh Perusahaan Industri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
ST
STANDAR BIDANG INDUSTRI
SUKARELA
WAJIB Pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara waib
ditetapkan oleh Menteri
Penerapan
Pemberlakuan
Pemberlakuan wajib dilakukan untuk:
a. keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia,
hewan, dan tumbuhan;
b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. persaingan usaha yang sehat;
d. peningkatan daya saing; dan/atau
e. peningkatan efisiensi dan kinerja Industri
berlaku terhadap barang dan/atau jasa Industri hasil
produksi dalam negeri dan/atau impor yang dipasarkan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dan/atau jasa Industri yang proses kegiatannya dilakukan di
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. PROSES PEMBERLAKUAN STANDAR BIDANG INDUSTRI
DITJEN PEMBINA
INDUSTRI
KEPALA BSKJI
USULAN
PEMBERLAKUAN WAJIB
MELAKUKAN EVALUASI ATAS
USULAN PEMBERLAKUAN
a. tujuan dari
pemberlakuan SNI, ST,
dan/atau PTC secara
wajib;
b. analisis dampak
regulasi teknis; dan
c. peraturan perundang-
undangan dan/atau
perjanjian internasional
di bidang Standardisasi
Industri terkait yang
telah diratifikasi oleh
Pemerintah, apabila
ada.
dinyatakan telah memenuhi ketentuan
a. menyampaikan surat persetujuan
kepada Dirjen Pembina Industri;
b. menyampaikan usulan rencana
pemberlakuan SNI secara wajib
kepada BSN untuk ditetapkan dalam
program nasional regulasi teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
c. menyiapkan rancangan Peraturan
Menteri mengenai pemberlakuan SNI,
ST, dan/atau PTC secara wajib.
maka, Kepala BSKJI
dinyatakan tidak memenuhi ketentuan
berpotensi kurang baik, menimbulkan
dampak negatif, dapat menimbulkan
pelanggaran dalam perjanjian bilateral,
regional, dan/atau internasional yang
telah diratifikasi, dan/atau tidak
memungkinkan untuk dilanjutkan
yaitu
menyampaikan surat pembatalan, penundaan,
dan/atau permintaan pengkajian ulang kepada
Dirjen Pembina Industri.
maka, Kepala BSKJI
paling sedikit memuat
a. Melakukan notifikasi ke Sekretariat TBT-
WTO
b. Mengajukan penetapan kepada Menteri
RPermenperin telah disusun, maka Ka BSKJI

9. PENUNJUKKAN LPK
LPK
Lembaga Penilaian Kesesuaian
LSPro
Lembaga Sertifikasi produk Laboratorium Uji Lembaga Inspeksi
a. memiliki perizinan berusaha atau penetapan
tupoksi oleh PemPus atau Pemda
b. memiliki sendiri:
1. Laboratorium Uji (terakreditasi berdasarkan
SNI ISO/IEC 17025); atau
2. Lembaga Inspeksi (terakreditasi berdasarkan
SNI ISO/IEC 17020;
c. telah terakreditasi oleh KAN untuk lingkup
yang sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan di wilayah
hukum negara Republik Indonesia.
a. memiliki perizinan berusaha
atau penetapan tupoksi oleh
PemPus atau Pemda
b. telah terakreditasi berdasarkan
SNI ISO/IEC 17025;
c. telah terakreditasi oleh KAN
untuk lingkup yang sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan
di wilayah hukum negara
Republik Indonesia.
a. memiliki perizinan berusaha
atau penetapan tupoksi oleh
PemPus atau Pemda
b. telah terakreditasi berdasarkan
SNI ISO/IEC 17020;
c. telah terakreditasi oleh KAN
untuk lingkup yang sesuai; dan
d. berdomisili atau berkedudukan
di wilayah hukum negara
Republik Indonesia.
Penunjukan LPK yang belum memenuhi kriteria terakreditasi oleh KAN berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
Menteri mencabut penunjukkan LPK yang belum terakreditasi untuk ruang lingkup yang sesuai dalam jangka waktu tsb.
Menteri dapat menunjuk LPK yang belum terakreditasi, jika:
a. Belum tersedia LPK terakreditasi namun sudah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis;
b. Telah tersedia LPK terakreditasi tetapi jumlahnya belum memadai
LPK yang berdomisili atau berkedudukan di luar wilayah negara hukum Republik Indonesia diakui sepanjang terdapat perjanjian saling
pengakuan antarnegara di bidang regulasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

10. PROSES PENUNJUKKAN LPK
1. PENGUMUMAN
Dilakukan oleh Ka BSKJI
secara elektronik,
dengan paling sedikit
memuat informasi
a. Standar yang akan
diberlakukan wajib
b. Persyaratan LPK
yang akan ditunjuk
2. PENDAFTARAN
Dengan mengunggah
surat permohonan dan
dokumen pendukung
melalui SIINas
3. EVALUASI
ADMINISTASI
oleh petugas
yang ditunjuk
Ka BSKJI
LENGKAP
laporan hasil pemeriksaan
kelengkapan dokumen
pengajuan LPK
TIDAK LENGKAP
pemberitahuan secara
elektronik kepada LPK untuk
melengkapi dokumen
DILENGKA
PI
TIDAK
DILENGKAPI
Dianggap
batal atau
ditarik
kembali
4. EVALUASI
KOMPETENSI
LSPRO
melalui pemeriksaan lapangan atas kesesuaian kompetensi
sumber daya manusia LSPro yang meliputi auditor, petugas
pengambil contoh, dan personel pengambil keputusan dengan
dokumen yang diajukan
Lab Uji/Lembaga Inspeksi
pemeriksaan lapangan atas kesesuaian lingkup kompetensi,
peralatan utama, dan personel inspektor atau penguji dengan
dokumen yang diajukan
Untuk menilai aspek : legalitas; kepatuhan
terhadap regulasi; kompetensi; infrastruktur;
dan kinerja terakhir
• dilakukan oleh tim yang dibentuk Ka. Badan yang
paling sedikit terdiri atas unsur BSKJI dan Ditjen
Pembina Industri;
• Dapat melibatkan BSN/KAN dalam hal LPK belum
terakreditasi
• Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan keberterimaan
LPK (Lampiran II)
5. PENETAPAN
Kepala Badan menyampaikan
laporan:
a. hasil evaluasi administrasi;
dan
b. hasil evaluasi kompetensi,
Kepada Menteri
Dilakukan oleh Menteri
• Penetapan penunjukan LPK dilakukan
setelah memperoleh pertimbangan dari
Kepala Badan.
• Penetapan penunjukan LPK dapat
dilakukan bersamaan dengan penetapan
pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC
secara wajib.

11. PENILAIAN KESESUAIAN
PENILAIAN KESESUAIAN
Bukti pemenuhan terhadap
standar bidang industri
SUKARELA
WAJIB
SNI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PTC, melalui verifikasi pihak pertama
untuk pemenuhan terhadap penerapan SNI secara sukarela
atau pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib
dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi oleh
LPK yang telah terakreditasi KAN dan ditunjuk oleh Menterti
HASIL PENILAIAN KESESUAIAN
Lab Uji
Lembaga Inspeksi
LSPRO
laporan hasil uji atau sertifikat
pengujian
laporan hasil inspeksi atau
sertifikat inspeksi
SERTIFIKAT SNI
terhadap pemenuhan
pemberlakuan SNI
secara wajib dan
memiliki merek milik
sendiri
SERTIFIKAT
KESESUAIAN
terhadap pemenuhan
pemberlakuan ST
dan/atau PTC secara wajib
dan memiliki merek milik
sendiri
Dalam hal terdapat kerja sama merek dan/atau maklun,
dapat diberikan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian
apabila:
a. merek yang digunakan merupakan merek milik pemberi
kerja sama atau pemberi maklun;
b. pemberi kerja sama atau pemberi maklun harus
berdomisili di Indonesia atau dalam hal tidak
berdomisili di Indonesia, pemberi kerja sama atau
pemberi maklun harus memiliki perwakilan resmi atau
pemegang lisensi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia; dan
c. Perusahaan industri atau produsen di luar negeri sudah
memiliki sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian untuk
mereknya sendiri
PRODUSEN DI LUAR NEGERI WAJIB MEMILIKI
PERWAKILAN RESMI DAN/ATAU PEMEGANG LISENSI
DI WILAYAH NKRI

12. TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT SNI/SERTIFIKAT KESESUAIAN
1. PERMOHONAN
• Oleh perusahaan industri atau
produsen di luar negeri (atau
perwakilan resmi dari produsen di
luar negeri)
• Dilakukan melalui SIINAS dengan
Mengisi formulir dan menginput
data dan dokumen pendukung
2. VERIFIKASI
oleh Kepala BSKJI
Atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan yang
diunggah (3 hari)
Jika 5 (lima) hari setelah Kepala BSKJI meminta
klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen atas
ketidaksesuaian , pemohon tidak dapat memenuhi
maka permohonan dinyatakan batal
3. PENILAIAN KESESUAIAN
oleh LSPro
Jika diperlukan dokumen tambahan ,
pemohon harus melengkapi dan
menyampaikan kepada LSPro
menyampaikan hasil penilaian
kesesuaian ke Kepala BSKJI
4. EVALUASI
Oleh Kepala BSKJI
SESUAI
Validasi Kepala BSKJI diberikan dalam bentuk
bukti validasi berupa tanda elektronik yang
disampaikan ke LSPoi melalui SIINas
TIDAK SESUAI
Jika 5 (lima) hari setelah Kepala BSKJI meminta
klarifikasi, tidak memberikan klarifikasi atau tidak
dapat memenuhi ketentuan penilaan kesesuaian,
maka permohonan dinyatakan gagal
5. Pemberian sertifikat
• LSPro membubuhkan tanda elektronik pada sertifikat SNI atau sertifikat
kesesuaian.
• Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang
terdapat dalam SIINas.
LSPro :
a. menyampaikan sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian
kepada Perusahaan Industri atau produsen di luar negeri; dan
b. mengunggah sertifikat SNI atau sertifikat kesesuaian ke
dalam SIINas.

13. PERSETUJUAN PENGGUNAAN TANDA SNI/TANDA KESESUAIAN
1. PERMOHONAN
Kepada Kepala BSKJI
• Oleh perusahaan industri atau produsen
di luar negeri (atau perwakilan resmi
dari produsen di luar negeri)
• Dilakukan melalui SIINAS dengan
mengisi formulir dan menginput data
dan dokumen pendukung
2. EVALUASI
Oleh Kepala BSKJI
• Kepala BSKJI membentuk Tim (terdiri dari
unsur BSKJI dan Ditjen Pembina Industri)
• Tim melakukan
a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir
dengan dokumen pendukung; dan
b. penilaian kelayakan permintaan jangka
waktu dan/atau jumlah barang yang
diajukan.
3. PENERBITAN SURAT
Oleh Kepala BSKJI
Dalam hal berdasarkan laporan hasil
evaluasi yaitu sesuai, lengkap dan benar,
atau telah melakukan perbaikan atas
ketidaksesuaian dan/atau
ketidaklayakan, Kepala BSKJI
menerbitkan surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian disertai tanda elektronik
Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian
digunakan pada barang dan/ atau jasa
industri:
a. yang diproduksi dalam jangka waktu
berlaku surat persetujuan
penggunaan Tanda SNI atau Tanda
Kesesuaian; dan/atau
b. sejumlah yang ditetapkan dalam
surat persetujuan penggunaan
Tanda SNI atau Tanda Kesesuaian,
c. sesuai dengan skema sertifikasi
Tanda SNI + QR Code produk
Tanda Kesesuaian + QR Code produk
(1) Pemohon wajib menyampaikan laporan
realisasi produksi atau impor kepada Kepala
BSKJI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak diterbitkan melalui SIINas dan
divalidasi oleh Kepala BSKJI dan Dirjen
Pembina Industri melalui SIINas.
(2) Pemohon yang tidak menyampaikan
laporan realisasi produksi atau impor tidak
dapat mengajukan permohonan sampai
dengan perusahaan industri melengkapi
laporan sebelumnya.

14. SURVEILEN
WAJIB DILAKUKAN OLEH LSPRO YANG MENERBITKAN SERTIFIKAT
2. LSPRO
memberikan
laporan hasil
surveilen melalui
SIINas kepada
Kepala BSKJI
3. Kepala BSKJI
mengevaluasi
laporan hasil
surveiilen dengan
membentuk tim
Kategori berdasar
waktu pelaksanaan
dilakukan secara
periodik,
memberitahukan jadwal
pelaksanaan surveilen
kepada Pelaku Usaha
atau Perusahaan
Industri.
a. pengaduan dari orang-
perorangan/masyarakat/
instansi/lembaga; atau
b. instruksi dari Kepala
BSKJI
Khusus
Berkala
1. LSPRO
melakukan
surveilen
4. Kepala BSKJI
a.Membekukan sertifikat
untuk hasil yang tidak
sesuai
b.Memberikan validasi
untuk hasil yang sesuai
Proses surveilen
Tim terdiri atas unsur:
a. Pejabat di lingkungan BSKJI dan
b. PPSI
Tugas Tim:
a. memeriksa kelengkapan dan
kebenaran dokumen laporan yang
disampaikan oleh LSPro; dan
b. memastikan proses surveilen telah
dilaksanakan sesuai Peraturan
Menteri mengenai pemberlakuan
SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib.
Jika terdapat ketidaksesuaian, maka
Kepala BSKJI menerbitkan Surat
pemberitahuan disampaikan secara
elektronik melalui SIINas.
LSPro wajib memperbaiki dan/atau
melengkapi dokumen dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak surat pemberitahuan disampaikan

15. PEMBINAAN
MENTERI MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA
LPK
Dalam bentuk:
Bantuan teknis, konsultasi,
pendidikan, dan pelatihan
Didelegasikan kepada:
Kepala BSKJI
Bentuk kegiatan :
• menyediakan, meningkatkan,
dan mengembangkan sarana
dan prasarana laboratorium
pengujian standar bidang
industri pada wilayah pusat
pertumbuhan Industri untuk
kelancaran pemberlakuan SNI,
ST, dan/atau PTC secara wajib
• Kerjasama penilaian kesesuaian
di tingkat nasional (dengan
pemangku kepentingan) dan
tingkat internasional (negara
mitra)
Perusahaan Industri
Didelegasikan kepada:
Eselon 1 Kemenperin
Dapat juga dilakukan oleh:
Gubernur dan/atau Bupati/Walikota
sesuai tupoksi dan kewenangan
Bentuk kegiatan :
• bantuan teknis, konsultasi,
pendidikan dan pelatihan, promosi
dan pemasyarakatan standardisasi
industri serta menumbuh
kembangkan budaya standar; dan
• pembiayaan dalam proses
penilaian kesesuaian dan/atau
pemberian fasilitas fiskal sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi
perusahaan industri skala kecil dan
menengah yang menerapkan SNI,
ST, dan/atau PTC yang diberlakukan
secara wajib.
SDM Industri
SDM industri terdiri atas:
• auditor;
• petugas pengambil contoh;
• petugas penguji;
• petugas inspeksi atau inspektor;
• pejabat fungsional AMMI;
• PPSI; dan
• PPNS Bidang Perindustrian.
Dalam bentuk:
Bantuan teknis, pendidikan, dan
pelatihan
Didelegasikan kepada:
Kepala BSKJI
Masyarakat
Bentuk kegiatan
Pemasyarakatan standardisasi
industri dan
menumbuhkembangkan budaya
standar.
Dilakukan oleh:
• Ditjen pembina industri
• Kepala BSKJI sesuai tupoksi
• Gubernur, Bupati, Walikota
sesuai tupoksi

16. Pengembangan Standardisasi Industri
dilakukan dalam rangka perencanaan, perumusan, penetapan, dan pemeliharaan Standardisasi Industri
Pengembangan
Standardisasi Industri
teknologi pengujian dan
standar mutu barang
dan/atau jasa Industri;
penerapan standar Industri
standar internasional untuk
disesuaikan dengan tingkat
perlindungan, perbedaan
iklim, lingkungan, geologi,
geografis, atau kemampuan
teknologi
Paling sedikit meliputi:
Dalam rangka pengembangan Standardisasi Industri , Menteri melakukan kerja sama Standardisasi Industri
Kerjasama dilakukan dengan
Didelegasikan kepada Eselon 1 di Kemenperin
1. Tingkat Nasional (Pelaku Usaha, instansi teknis terkait, dan para pemangku
kepentingan.)
Untuk
a. menyinergikan kebutuhan standardisasi industri dengan program kerja
pemerintah;
b. memetakan kemampuan laboratorium uji nasional; dan/atau
c. meningkatkan harmonisasi dan keberterimaan regulasi teknis.
2. Tingkat Internasional (negara mitra, baik secara bilateral, regional, maupun
multilateral)
a. memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam pengembangan standar
internasional;
b. memfasilitasi keberterimaan hasil penilaian kesesuaian di pasar internasional;
c. memfasilitasi pencegahan terhadap masuknya barang dan/atau jasa industri yang
tidak memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib;
d. pengembangan standardisasi industri dan penilaian kesesuaian; dan/atau
e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang standardisasi industri
dan penilaian kesesuaian.

17. Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan
Tindak
lanjut
Menteri
Ka BSKJI
pelaku usaha
(distributor,toko, dll)
Lab Uji
Mendelegasikan
Pengawasan kepada
Kepala BSKJI
1
Pengawasan Penerapan SNI Sukarela (R Permen)
Meminta
data/laporan dari
LPK
2 Melaksanakan
pengawasan
(pemeriksaan dokumen,
legalitas perusahaan dan
penandaan SNI pada
produk )
Menerima
Pengawasan
Melakukan Pengujian
Membuat Laporan
Hasil Pengawasan
dan Melaporkan
Kepada Menteri
Menerima Laporan
Hasil Pengawasan
dari Ka BSKJI
Diberikan Sanksi sesuai
Ketentuan Per UU an
4
5
6
7
8 Lanjut
10
Evaluasi
9
3 Melakukan
evaluasi untuk
kemudian
menyususn
rencana uji petik

18. Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan
Tindak
lanjut
Pengawasan SNI, ST, PTC Wajib di Pabrik (R Permen)
Kepala BSKJI
PPSI
pelaku usaha
Lab Uji
Menyusun rencana
pengawasan:
(tempat, personil,
anggaran)
Menerima Pengawasan
Melakukan Pengujian
Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
Menerima
Pemberitahuan Hasil
pengawasan
2
3Melaksanakanpengawasan
(pemeriksaandokumen dan
pemeriksaan proses produksi
dan pengendali mutu)
4
5
6
7 Merekap Laporan Hasil
Pengawasan dan
Melaporkan Kepada
Menteri
K/L Terkait
Mendelegasikan
Pengawasan kepada
Kepala BSKJI
1 8Menerima Laporan Hasil
Pengawasan dari Ka
BSKJI
10
Lanjut
Membuat surat
pemberitahuan hasil
pengawasan
Membuat surat
pemberitahuan hasil
pengawasan via Ka BSKJI
9
11
Sanksi
10
12
Menteri
10
Pemberitahuan

19. Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan
Tindak
lanjut
Pengawasan SNI, ST, PTC Wajib di Pasar (R Permen)
Kepala BSKJI
PPSI
pelaku usaha
(distributor, toko, dll)
Lab Uji
Menyusunrencana dan
membuat surat
pemberitahuan
pengawasan ke K/L
Terkait
Melaksanakan pengawasan
(pemeriksaanmutu produk)
Menerima Pengawasan
Melakukan Pengujian
Membuat Laporan Hasil
Pengawasan
Menerima
Pemberitahuan Hasil
pengawasan
2
4
5
6
7
8 Merekap Laporan Hasil
Pengawasan dan
Melaporkan Kepada
Menteri
K/L Terkait
Mendelegasikan
Pengawasan kepada
Kepala BSKJI
1 Menerima LaporanHasil
Pengawasan dari Ka
BSKJI
9
11
Lanjut
Membuat surat
pemberitahuan hasil
pengawasan
Membuat surat
pemberitahuan hasil
pengawasan via Ka BSKJI
12
Sanksi
11
13
Pemberitahuan
Menteri
11
Surat Pemberitahuan
pengawasan
3
10
3 Hari

20. Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan
Tindak
lanjut
Pengawasan Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK) R Permen
Evaluasi
Menteri
BSKJI
Ditjen Pembina
Industri
LPK
Mendelegasikan
Pengawasan kepada
Kepala BSKJI
1
Menyusun rencana
pengawasan LPK
2 Membuat Laporan
Hasil Pengawasan,
Melakukan Evaluasi
dan Membentuk Tim
Menerima Laporan
Hasil Pengawasan
LPK dari Ka BSKJI
Diberikan Sanksi sesuai
Ketentuan Per UU an
7
8 Lanjut
10
9
Melaksanakan
pengawasan LPK
Melakukan
Pengujian
6
Tim Evaluasi
Koordinasi
pengawasan LPK
3
4
Melakukan Evaluasi

21. PENGAWASAN OLEH PPSI
PPSI
 melaksanakan
pengawasan
terhadap penerapan
SNI secara sukarela
 Pengawasan
pemberlakuan SNI,
S T, dan/atau PTC
secara wajib di
pabrik dan/atau di
pasar
Ka. Badan Ka. P2SI
 verifikasi
atas
kelengkapan
dan
kebenaran
dokumen
usulan PPSI
Belum
lengkap
Surat
pemberitahuan
Melengkapi
Tdk Melengkapi
Ka. Badan
Pemberhentian
Pengangkatan
Terverifikasi Membuat
usulan
pengangkatan

22. PETUGAS PENGAWAS STANDAR INDUSTRI
PPSI dikoordinasikan oleh: Kepala Badan
PPSI terdiri atas:
a. PPSI Kemenperin; dan
b. PPSI pada perangkat daerah provinsi atau/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
Tugas PPSI: melaksanakan pengawasan terhadap penerapan SNI secara sukarela dan pemberlakuan SNI, ST, dan/atau PTC secara wajib di pabrik
dan/atau di pasar.
Diangkat dan diberhentikan oleh: Menteri  Didelegasikan kepada  Kepala Badan
Persyaratan PPSI:
a. berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif pada Kementerian Perindustrian atau perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota
yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
c. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. bebas narkotika; dan
g. mengikuti dan dinyatakan lulus pembinaan di bidang pengawasan Standardisasi Industri.
Usulan pengangkatan PPSI disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya bagi calon PPSI di lingkungan Kementerian Perindustrian;
b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan bagi calon PPSI di lingkungan pemerintah provinsi; atau
c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan bagi calon PPSI di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

23. TERIMA KASIH