SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 7
Baixar para ler offline
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI TENAGA HONORER I{ATAGORI II FORMASI
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30 |V.23-4199
TANGGAL

t

27 FEBRUARI 2Ol4
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

:
:
:
:

K .26-30/V

.23-4t99

Jakarta,2T Februari 2014

Penting
2 (dua)
Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
dari Tenaga Honorer Katagori ll Formasi Tahun Anggaran 2013
dan Tahun Anggaran 2014

Kepada
Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
da

Tempat

1. Berkenaan

dengan pelaksanaan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
dari Tenaga Honorer Katagori ll Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun
Anggaran 2014 serta pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
dari Tenaga Honorer Katagori ll yang sudah disampaikan kepada semua
Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar hukum Pengangkatan Tenaga Honorer Katagori ll menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:
1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan
Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2012;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi
Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013;
4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002
tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun
2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; dan

5)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2

b. Persyaratan Tenaga Honorer Katagori ll untuk dapat diangkat menjadi
Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut:
1) diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain di
Bidang Pemerintahan;

2)
3)

usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19
(sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006;
mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu)
tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai
CPNS masih bekerja secara terus-menerus;

4) penghasilannya

tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
bekerja pada instansi pemerintah;

5)
6) dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes
Kompetensi Bidang (TKB); dan

7) syarat lain yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan.

c. Prosedur Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil
1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan kembali kepada
masyarakat melalui media website instansi, surat kabar lokal, dan papan
pengumuman atau media lain yang tersedia di lingkungan masingmasing setelah menerima hasil pengumuman Tenaga Honorer Katagori
ll yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.

2)

apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran
terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1),
Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera
menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa
nama Tenaga Honorer Katagori ll yang diusulkan penetapan Nomor

Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah
benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) apabila dikemudian hari ditemukan

adanya data dan atau keterangan
yang tidak benar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian siap
bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif
maupun pidana.

4) prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk
Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
3

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
dan disertai dengan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak"

bermeterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang
bersangkutan yang menyatakan bahwa "Data Tenaga Honorer
Katagori ll ini dijamin kehenarannya sesuaf dengan persyaratan
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang herlaku,
Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar,
maka siap bertanggung jawah dan diherikan sanksi haik secara
admi nistratif maupun pidana"

.

5)

adapun contoh surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dan Tenaga Honorer sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I dan Lampiran ll.
6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5) wajib
dilampirkan pada setiap berkas perorangan yang diusulkan dalam
penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
d. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan Tenaga Honorer Katagori ll
menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada bulan dan tahun
anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatannya
terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2014;
2) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung
mulai tanggal (TMT) 1 April 2014;
3) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan akhir April 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung
mulai tanggal (TMT) 1 Mei 2014; dan

4)

apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan akhir Mei 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung
mulai tanggal (TMT) 1 Juni 2014.

e. Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer
Katagori ll, sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian
Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat pada
tanggal 31 Mei 2014.

f. Dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada huruf e, selain menyampaikan berkas secara lengkap dan
benar juga melampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masingmasing Pejabat Pembina Kepegawaian.
4

2.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kepala
epegawaian Negara,

Sutrisno
Tembusan, Yth:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Kementerian/LPNl(instansi;
6. Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
5

Lampiran I
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor :

K.26-30/V.23-4199

Tanggaf : 27 Februari 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Jabatan
Instansi

:

:

Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/BupatiANalikota

:

dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Honorer Katagori ll:

Nama
Tanggal Lahir
Pendidikan
Formasi

Jabatan

Instansi

:

:

.

:

:

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer tersebut
telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak
benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara

administratif maupun pidana.
Demikian pernyataan

ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari

pihak

manapun.

Yang membuat PernYataan
Mente rilKetua Lem bag a/G u bern u r/B u patiMal kota,
i

Meterai
Rp 6.000,-
6

Lampiran ll
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor :

K

Tanggaf

27 Februari 2014

:

.26-30/V.23-4199

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
TENAGA HONORER
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
Tanggal Lahir
Pendidikan
Formasi

Jabatan

lnstansi

.

:

:

.

:

Menyatakan bahwa saya sebagai Tenaga Honorer Katagori

ll

bertanggung jawab atas

kebenaran data yang saya pergunakan untuk persyaratan pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya

siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun
pidana.

Demikian pernyataan

ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak

manapun.

Yang membuat pernyataan,
Meterai
Rp 6.000,-

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados (17)

Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_eSlide pp nomor_94_tahun_2021_e
Slide pp nomor_94_tahun_2021_e
 
06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_06. pp nomor_32_tahun_1979_
06. pp nomor_32_tahun_1979_
 
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
Pokokpokok kepegawaian (uu_8_thn_1974)_8
 
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal ivPengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
Pengawasan netralitas pns direktur wasdal iv
 
Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)Disiplin pns (pp)
Disiplin pns (pp)
 
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi KepegawaianPemberhentian Administrasi Kepegawaian
Pemberhentian Administrasi Kepegawaian
 
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNSPP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
PP 53 TAHUN 2010, PERATURAN DISIPLIN PNS
 
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNSPP 53 2010 DISIPLIN PNS
PP 53 2010 DISIPLIN PNS
 
Manajemen Kepegawaian
Manajemen KepegawaianManajemen Kepegawaian
Manajemen Kepegawaian
 
Pemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawaiPemberhentian pegawai
Pemberhentian pegawai
 
Sosialisasi pp 53 2010 ttg disiplin pns
Sosialisasi pp 53 2010 ttg disiplin pnsSosialisasi pp 53 2010 ttg disiplin pns
Sosialisasi pp 53 2010 ttg disiplin pns
 
Materi smt2 adm.kepegwn
Materi smt2 adm.kepegwnMateri smt2 adm.kepegwn
Materi smt2 adm.kepegwn
 
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKNDIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
DIISIPLIN PNS DAN PERKA BKN
 
Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019Pp nomor 36 tahun 2019
Pp nomor 36 tahun 2019
 
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaianUu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
Uu 8 th 1974 ttg pokok2 kepegawaian
 
Blangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pnsBlangko blangko cuti pns
Blangko blangko cuti pns
 
Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010Pp 53 tahun 2010
Pp 53 tahun 2010
 

Destaque

Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
bimoadi88
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Yudhi Aldriand
 
Formulir penetapan cpns
Formulir penetapan cpnsFormulir penetapan cpns
Formulir penetapan cpns
SEMAN SEMAN
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012
Handi Asha
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Ahmad Baitullah
 
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
Handi Asha
 
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
Henri Sekeladi
 
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
Danang Sumiharta
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Yudhi Aldriand
 

Destaque (16)

Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
Peraturan kepala bkn no. 9 tahun 2012
 
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidanaSurat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
Surat kepala bkn perihal pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman pidana
 
Formulir penetapan cpns
Formulir penetapan cpnsFormulir penetapan cpns
Formulir penetapan cpns
 
INFORMASI CPNS 2013
INFORMASI CPNS 2013INFORMASI CPNS 2013
INFORMASI CPNS 2013
 
KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012KK BKN No 9 Tahun 2012
KK BKN No 9 Tahun 2012
 
Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012Perka BKN No 9 tahun 2012
Perka BKN No 9 tahun 2012
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Surat tugas siswa
Surat tugas siswaSurat tugas siswa
Surat tugas siswa
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
 
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
Lampiran perbup nomor_1_tahun_2013
 
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
Lampiran KK BKN No 11 Tahun 2002
 
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
Surat keputusan penetapan kelulusan santri tp 2013 2014 (KOP)
 
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
Daftar riwayat hidup (pns) danang 13 09 '12
 
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
Peraturan bupati bekasi no 16 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan rukun te...
 
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
25. bantuan-penguatan-lembaga-paud
 
10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaru10 contoh surat pernyataan terbaru
10 contoh surat pernyataan terbaru
 

Semelhante a 2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga honorer k-ii formasi ta 2013 dan ta 2014

Pengumuman cpns kubu raya 2014
Pengumuman cpns kubu raya 2014Pengumuman cpns kubu raya 2014
Pengumuman cpns kubu raya 2014
bjoee
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyar
Muhamad Habibi
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal
Suryatno Sadar
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdfPermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
hengky212
 
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
A'Riza A'Riza
 
Pemda pemdes
Pemda pemdesPemda pemdes
Pemda pemdes
SyaifOer
 

Semelhante a 2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga honorer k-ii formasi ta 2013 dan ta 2014 (20)

Pengumuman cpns kubu raya 2014
Pengumuman cpns kubu raya 2014Pengumuman cpns kubu raya 2014
Pengumuman cpns kubu raya 2014
 
Cpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyarCpns 2010-kab-karanganyar
Cpns 2010-kab-karanganyar
 
Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013Cpns daerah pontianak 2013
Cpns daerah pontianak 2013
 
031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002031. kep kbkn 11 2002
031. kep kbkn 11 2002
 
2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal2013 pengumuman cpns_kendal
2013 pengumuman cpns_kendal
 
Pengumuman CPNS Kabupaten Pekalongan 2014
Pengumuman CPNS Kabupaten Pekalongan 2014Pengumuman CPNS Kabupaten Pekalongan 2014
Pengumuman CPNS Kabupaten Pekalongan 2014
 
Cpns daerah bengkayang 2013
Cpns daerah bengkayang 2013Cpns daerah bengkayang 2013
Cpns daerah bengkayang 2013
 
Cpns daerah maluku 2013
Cpns daerah maluku 2013Cpns daerah maluku 2013
Cpns daerah maluku 2013
 
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
Kepmendagri no 061_5449_tahun_2019
 
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPANPPPK INDRAMAYU TAHAPAN
PPPK INDRAMAYU TAHAPAN
 
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdfPermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
PermenPAN-RB-Nomor-23-Tahun-2019.pdf
 
Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021Perpres nomor 83_tahun_2021
Perpres nomor 83_tahun_2021
 
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
1. Kepala BPSDM - Perpanjangan Kontrak Kerja TPP 2023-2024.pdf
 
13895858.ppt
13895858.ppt13895858.ppt
13895858.ppt
 
Pemda pemdes
Pemda pemdesPemda pemdes
Pemda pemdes
 
Cpns pemkab banjar 2013
Cpns pemkab banjar 2013Cpns pemkab banjar 2013
Cpns pemkab banjar 2013
 
Cpns tanah laut 2013
Cpns tanah laut 2013Cpns tanah laut 2013
Cpns tanah laut 2013
 
Cpns balangan 2013
Cpns balangan 2013Cpns balangan 2013
Cpns balangan 2013
 
Cpns kalteng 2013
Cpns kalteng 2013Cpns kalteng 2013
Cpns kalteng 2013
 
Cpns badan pertanahan nasional 2013
Cpns badan pertanahan nasional 2013Cpns badan pertanahan nasional 2013
Cpns badan pertanahan nasional 2013
 

Mais de Winarto Winartoap

Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Winarto Winartoap
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Winarto Winartoap
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Winarto Winartoap
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Winarto Winartoap
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Winarto Winartoap
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Winarto Winartoap
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Winarto Winartoap
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Winarto Winartoap
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
Winarto Winartoap
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Winarto Winartoap
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
Winarto Winartoap
 

Mais de Winarto Winartoap (20)

Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
Pp 30 th 2015 gaji pns 2015
 
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
Pp 31 th 2015 gaji tni 2015
 
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
Pp 32 th 2015 gaji polri 2915
 
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
Pp 33 th 2015 pokok pensiun 2015
 
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tniPp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
Pp 34 th 2015 pokok pensiun purnawirawan tni
 
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polriPp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
Pp 35 th 2015 pokok pensiun purnawirawan polri
 
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knipPp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
Pp 36 th 2015 tunjangan anggota knip
 
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaanPp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
Pp 37 th 2015 tunjangan perintis kemerdekaan
 
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13Pp 38 th 2015 gaji ke 13
Pp 38 th 2015 gaji ke 13
 
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budayaPermendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
Permendikbud tahun2015 nomor002_standar kompetensi khusus ahli cagar budaya
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 hep2015 0
 
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputerKeputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
Keputusan kepala balitbang kemendikbud nomor 017 un basis komputer
 
Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015Pos ujian sekolah 2015
Pos ujian sekolah 2015
 
Pos us sd 2015
Pos us sd 2015Pos us sd 2015
Pos us sd 2015
 
Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015Permendikbud no.4 tahun 2015
Permendikbud no.4 tahun 2015
 
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
Kisi kisi-ujian-pendidikan-kesetaraan-pada-program-paket-b-wustha-setara-jenj...
 
6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah6063 kst-perbankan syariah
6063 kst-perbankan syariah
 
6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran6045 kst-administrasi perkantoran
6045 kst-administrasi perkantoran
 
6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran6054 kst-pemasaran
6054 kst-pemasaran
 
6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan6027 kst-perbankan
6027 kst-perbankan
 

2701 surat kepala bkn nomor k.26 30 v.23-4 99 - penetapan nip dari tenaga honorer k-ii formasi ta 2013 dan ta 2014

  • 1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI TENAGA HONORER I{ATAGORI II FORMASI TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : K.26-30 |V.23-4199 TANGGAL t 27 FEBRUARI 2Ol4
  • 2. Nomor Sifat Lampiran Perihal : : : : K .26-30/V .23-4t99 Jakarta,2T Februari 2014 Penting 2 (dua) Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori ll Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Kepada Yth. 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi 3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota da Tempat 1. Berkenaan dengan pelaksanaan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori ll Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 serta pengumuman hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori ll yang sudah disampaikan kepada semua Pejabat Pembina Kepegawaian, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Dasar hukum Pengangkatan Tenaga Honorer Katagori ll menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012; 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2013 tentang Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013; 4) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; dan 5) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
  • 3. 2 b. Persyaratan Tenaga Honorer Katagori ll untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil antara lain sebagai berikut: 1) diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain di Bidang Pemerintahan; 2) 3) usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun pada 1 Januari 2006; mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan sebagai CPNS masih bekerja secara terus-menerus; 4) penghasilannya tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bekerja pada instansi pemerintah; 5) 6) dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB); dan 7) syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. c. Prosedur Penyampaian Usul Penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil 1) Pejabat Pembina Kepegawaian mengumumkan kembali kepada masyarakat melalui media website instansi, surat kabar lokal, dan papan pengumuman atau media lain yang tersedia di lingkungan masingmasing setelah menerima hasil pengumuman Tenaga Honorer Katagori ll yang dinyatakan lulus seleksi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2) apabila ada keberatan/sanggahan dari masyarakat tentang kebenaran terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pejabat Pembina Kepegawaian bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan keberatan/sanggahan tersebut dan memastikan bahwa nama Tenaga Honorer Katagori ll yang diusulkan penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sudah benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3) apabila dikemudian hari ditemukan adanya data dan atau keterangan yang tidak benar, maka Pejabat Pembina Kepegawaian siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. 4) prosedur dan syarat-syarat penyampaian usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
  • 4. 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan disertai dengan "Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak" bermeterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer yang bersangkutan yang menyatakan bahwa "Data Tenaga Honorer Katagori ll ini dijamin kehenarannya sesuaf dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang herlaku, Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar, maka siap bertanggung jawah dan diherikan sanksi haik secara admi nistratif maupun pidana" . 5) adapun contoh surat pernyataan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Tenaga Honorer sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran ll. 6) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 5) wajib dilampirkan pada setiap berkas perorangan yang diusulkan dalam penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil. d. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan Tenaga Honorer Katagori ll menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan pada bulan dan tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Februari 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Maret 2014; 2) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Maret 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2014; 3) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir April 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Mei 2014; dan 4) apabila usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan akhir Mei 2014, maka penetapan pengangkatannya terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Juni 2014. e. Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer Katagori ll, sudah harus diterima secara lengkap di Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. f. Dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf e, selain menyampaikan berkas secara lengkap dan benar juga melampirkan pengumuman keputusan kelulusan dari masingmasing Pejabat Pembina Kepegawaian.
  • 5. 4 2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kepala epegawaian Negara, Sutrisno Tembusan, Yth: 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 2. Menteri Keuangan; 3. Semua Deputi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 4. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara; 5. Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Kementerian/LPNl(instansi; 6. Kepala Badan/Bagian Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
  • 6. 5 Lampiran I Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.23-4199 Tanggaf : 27 Februari 2014 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Instansi : : Menteri/Ketua Lembaga/Gubernur/BupatiANalikota : dengan ini menyatakan bahwa data Tenaga Honorer Katagori ll: Nama Tanggal Lahir Pendidikan Formasi Jabatan Instansi : : . : : Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas data Tenaga Honorer tersebut telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data Tenaga Honorer tersebut ternyata tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang membuat PernYataan Mente rilKetua Lem bag a/G u bern u r/B u patiMal kota, i Meterai Rp 6.000,-
  • 7. 6 Lampiran ll Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K Tanggaf 27 Februari 2014 : .26-30/V.23-4199 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TENAGA HONORER Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Tanggal Lahir Pendidikan Formasi Jabatan lnstansi . : : . : Menyatakan bahwa saya sebagai Tenaga Honorer Katagori ll bertanggung jawab atas kebenaran data yang saya pergunakan untuk persyaratan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya data yang tidak benar, maka saya siap bertanggung jawab dan diberikan sanksi baik secara administratif maupun pidana. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang membuat pernyataan, Meterai Rp 6.000,-