Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia

1. Dampak Reformasi

2. Dampak Reformasi
• Gerakan reformasi di Indonesia yang terjadi pada tahun
1998 telah membawa berbagai dampak bagi bangsa
Indonesia.
• Berikut ini beberapa dampak utama yang terjadi akibat
reformasi.

3. Amandemen UUD 1945
• Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan salah
satu tuntutan utama reformasi. Perubahan ini bertujuan
untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan
negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian
kekuasaan eksistensi negara demokrasi dan negara
hukum serta hal-hal lain yang menyangkut
perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa.

4. Amandemen UUD 1945
• Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami
4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam
Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober
1999 (Perubahan Pertama UUD 1945)
• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus
2000 (Perubahan Kedua UUD 1945)
• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November
2001 (Perubahan Ketiga UUD 1945)
• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus
2002 (Perubahan Keempat UUD 1945)

5. Amandemen UUD 1945
• Perubahan terhadap UUD 1945 telah menghasilkan
beberapa ketentuan baru dalam penyelenggaraan
negara diantaranya:

6. Amandemen UUD 1945
• Pemilihan Presiden secara Langsung
Sebelum diamandemen sesuai dengan ketentuan UUD
1945 Presiden dipilih oleh MPR. Amandemen terhadap
UUD 1945 salah satunya menghasilkan Pasal 6A.
Dalam tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil
presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
rakyat.
• Pembatasan Masa Jabatan Presiden
Hasil amandemen lainya yang terkait dengan lembaga
kepresidenan, yaitu pembatasan masa jabatan presiden.
Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden
dan wakil presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

7. Kebebasan Pers
• Pada masa Orde Baru kebebasan pers sangat dibatasi
oleh kepentingan pemerintah. Setiap isi berita yang
disajikan tidak boleh bertentangan dengan pemerintah.
Pada saaat itu kebebasan pers cenderung untuk
memperkuat status quo, daripada membangun
keseimbangan antarfungsi eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan kontrol publik.
• Adanya SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
sesuai dengan Permenpen 01/1984 Pasal 33h
merupakan salah satu contoh pembatasan kebebasan
pers.

8. Kebebasan Pers
• Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun
1998, kebebasan pers mengalami masa pencerahan.
Kehadiran pers saat ini dianggap sudah mampu
mengisi kekosongan ruang publik yang menjadi celah
antara penguasa dan rakyat.
• Perubahan yang luar biasa dalam mengekspresikan
kebebasan dirasakan dalam kehidupan pers di era
reformasi. Fenomena itu ditandai dengan munculnya
media-media baru, baik media-metak maupun
elektronik.
• Keberanian pers dalam mengkritik Kebijakan
pemerintah juga menjadi ciri baru pers Indonesia.

9. Restrukturisasi ABRI
• Sejak reformasi bergulir tahun 1998, ABRI menjadi salah satu
institusi yang dipandang perlu direformasi. Masyarakat menilai
perlu adanya perubahan bagi ABRI dalam tataran sikap dan
tindakan. Selama masa Orde Baru ABRI memiliki
kecenderungan menempatkan diri sebagai "mesin politik” untuk
menegakkan kekuasaan Orde Baru.
• Tuntutan perubahan pada ABRI berujung pada tuntutan
penghapusan Dwi Fungsi ABRI.

10. Restrukturisasi ABRI
• Tuntutan reformasi dalam tubuh ABRI di akomodasi dengan
mengadakan perubahan struktural ABRI, yaitu antara lain
sebagai berikut.
• Pemisahan POLRI dan TNI yang semula bersama-sama
tergabung dalam ABRI.
• Pemisahan TNI dan POLRI tersebut juga berakibat pada
perubahan Dephankam menjadi Dephan
• Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, likuidasi fungsi kekaryaan
serta sosial politik TNI, penghapusan keberadaan Fraksi
TNI/POLRI, serta perubahan doktrin dan organisasi TNI.

11. Otonomi Daerah
• Era reformasi ditandai oleh bangkitnya demokrasi. Peran
pemerintah pusat yang besar serta menjadi titik sentral yang
menentukan gerak kehidupan daerah, harus segera diakhiri.
Oleh karena itu, lahirlah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
• Seiring dengan perjalanan waktu, kebijakan tersebut menuai
banyak persoalan. Persoalan–persoalan yang muncul antara
lain masalah koordinasi antar daerah otonom tingkat provinsi
dan kabupaten.
• Pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan baru mengenai
Otonomi Daerah, yakni dengan pemberlakuan UU No. 32/2004
tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Daerah.

12. Munculnya Euforia Kebebasan
• Era reformasi adalah era keterbukaan untuk menyampaikan
aspirasi dan pendapat terhadap perkembangan politik maupun
kritik terhadap kinerja aparatur negara.
• Orde reformasi telah memberi peluang yang besar bagi
masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan tanggapan
kritik terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan, karena tidak ada
lagi sistem yang mengekang kebebasan berpendapat dan
berbicara, baik secara represif maupun preventif seperti halnya
dalam masa Pemerintahan Orde Baru.
• Dengan adanya era keterbukaan dan kebebasan tersebut telah
berdampak pada munculnya aksi-aksi unjuk rasa terhadap
kinerja pemerintah.