SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
PEMBETULAN SPT MASA
 PPN 1111 DAN 1111 DM



  SE-20/PJ/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011
STATUS SPT MASA PPN DITENTUKAN

1. Untuk SPT yang disampaikan pertama kali (bukan SPT
   Pembetulan), status SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil
   ditentukan berdasarkan nilai yang diisi oleh PKP pada butir II.D
   Formulir Induk SPT Masa PPN.
2. Untuk SPT Pembetulan, status SPT Kurang Bayar, Lebih
   Bayar, atau Nihil ditentukan berdasarkan nilai yang diisi oleh
   PKP pada butir II.D atau butir II.F Formulir Induk SPT Masa
   PPN, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. Apabila PKP mengisi SPT Masa PPN Pembetulan hanya
       sampai dengan butir II.D (butir II.E dan II.F tidak diisi)
       maka status SPT untuk SPT Masa PPN Pembetulan
       adalah sesuai dengan nilai yang tercantum pada butir II.D

    b. Apabila PKP mengisi SPT Masa PPN Pembetulan sampai
       dengan butir II.F maka status SPT untuk SPT Masa PPN
       Pembetulan adalah sesuai dengan nilai yang tercantum
       pada butir II.F
MASALAH PEMBETULAN SPT
         MASA PPN

Permasalahan timbul jika yang dibetulkan adalah SPT
Masa PPN yang sebelumnya status SPT tersebut adalah
Lebih Bayar
CONTOH 1
Pembetulan SPT yang semula dilaporkan Lebih Bayar menjadi
                         Nihil


 a. SPT masa PPN Masa Januari 2011 menyatakan Lebih Bayar
    Rp.1.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke masa pajak
    berikutnya
 b. Pada bulan April 2011, dilakukan pembetulan SPT Masa PPN
    Masa Januari 2011 menjadi Nihil
 c. Untuk contoh kasus ini PKP mempunyai 2 (dua) pilihan, yaitu:


    1. Pilihan pertama: menyetor PPN Kurang Bayar pada butir
       II.F sebesar Rp1.000.000,00; atau
    2. Pilihan kedua: menggunakan status SPT pada butir
       II.D, yaitu status SPT Nihil,
Dalam hal PKP memilih pilihan pertama, maka:

a) PKP cukup melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa
   Pajak Januari 2011 saja dan menyetor PPN Kurang Bayar
   pada butir II.F sebesar Rp1.000.000,00.
b) PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN
   Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak seterusnya.
c) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa
   Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  Penghitungan PPN kurang atau (lebih)
                                             PPN (Rupiah)
                bayar
Butir II.D - PPN KB (LB)                  Rp. 0
Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang
                                          Rp. (1.000.000) (-)
dibetulkan

Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp. 1.000.000

d) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi
   administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan perpajakan.
Dalam hal PKP memilih pilihan kedua, maka:

a) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Januari 2011, dan hanya mengisi sampai butir II.D
   saja, sehingga SPT Pembetulan menunjukkan Nihil.
b) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Februari dan Masa-Masa Pajak berikutnya yang
   terpengaruh oleh Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Januari 2011.
c) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Februari 2011 dengan membetulkan jumlah kompensasi
   yang berasal dari Masa Pajak Januari dari semula
   Rp1.000.000.00 menjadi Nihil.
d) Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa
   Pajak Januari 2011 tidak diisi.
e) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan
   Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:
Penghitungan PPN kurang atau (lebih)
                                             PPN (Rupiah)
               bayar
Butir II.D - PPN KB (LB)                  Rp. 0
Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang
                                          Rp.         (-)
dibetulkan

Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp.
CONTOH 2
Pembetulan SPT yang semula dilaporkan Lebih Bayar menjadi
                     Kurang Bayar


 a. SPT masa PPN Masa Januari 2011 menyatakan Lebih Bayar
    Rp.1.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke masa pajak
    berikutnya
 b. Pada bulan April 2011, dilakukan pembetulan SPT Masa PPN
    Masa Januari 2011 menjadi Kurang Bayar Rp.250.000,00
 c. Untuk contoh kasus ini PKP mempunyai 2 (dua) pilihan, yaitu:



    1. Pilihan pertama: menyetor PPN Kurang Bayar pada butir
       II.F sebesar Rp1.250.000,00; atau
    2. Pilihan kedua: menyetor PPN Kurang Bayar ada butir II.D
       sebesar Rp. 250.000,00.
Dalam hal PKP memilih pilihan pertama, maka:

a) PKP cukup melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa
   Pajak Januari 2011 saja dan menyetor PPN Kurang Bayar
   pada butir II.F sebesar Rp1.250.000,00.
b) PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN
   Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak seterusnya.
c) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa
   Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:

  Penghitungan PPN kurang atau (lebih)
                                             PPN (Rupiah)
                bayar
Butir II.D - PPN KB (LB)                  Rp.   250.000
Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang
                                          Rp. (1.000.000) (-)
dibetulkan

Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp. 1.250.000

d) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi
   administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan perpajakan.
Dalam hal PKP memilih pilihan kedua, maka:

a) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Januari 2011, dan menyetorkan PPN Kurang Bayar pada
   butir II.D sebesar Rp.250.000,00.
b) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Februari dan Masa-Masa Pajak berikutnya yang terpengaruh
   oleh Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011.
c) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak
   Februari 2011 dengan membetulkan jumlah kompensasi
   yang berasal dari Masa Pajak Januari dari semula
   Rp1.000.000.00 menjadi Nihil.
d) Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa
   Pajak Januari 2011 tidak diisi.
e) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa
   Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:
Penghitungan PPN kurang atau (lebih)
                                             PPN (Rupiah)
               bayar
Butir II.D - PPN KB (LB)                  Rp. 250.000
Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang
                                          Rp.           (-)
dibetulkan

Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp.


f) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi
   administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
   undangan perpajakan.
http://goo.gl/njLt6

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)
Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)
Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)present_ku
 
Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1dwirizka
 
Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019La Salle
 
Sap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualSap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualKhoirul Walid
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Cyrenia Dini
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 perCombro999
 
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipaPermenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipayunussetyawan07
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Edwin Irwanto
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018PututWijanarko1
 

Mais procurados (19)

Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)
Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)
Paparan sosialisasi-pmk-revisi-ta2015-[kanwil dan eksternal] (1)
 
Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1Uu no.17 2003-new1
Uu no.17 2003-new1
 
Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019Pp nomor 12 tahun 2019
Pp nomor 12 tahun 2019
 
04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan04.sapd pembiayaan
04.sapd pembiayaan
 
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
 
Sap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrualSap akuntansi berbasis akrual
Sap akuntansi berbasis akrual
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
Sakd modul 3
Sakd modul 3Sakd modul 3
Sakd modul 3
 
Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4Makalah akuntansi pemerintahan 4
Makalah akuntansi pemerintahan 4
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per
 
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipaPermenkeu171 pmk-02-2013 dipa
Permenkeu171 pmk-02-2013 dipa
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 
Dana alokasi umum
Dana alokasi umumDana alokasi umum
Dana alokasi umum
 
Percepatan dak
Percepatan dakPercepatan dak
Percepatan dak
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
Petunjuk pengisian spt 1771 dan 1771 $
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018
Slide sosialisasi pmk revisi anggaran ta 2018
 
Restatement 2014
Restatement 2014Restatement 2014
Restatement 2014
 

Último

Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxMOHDAZLANBINALIMoe
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfEniNuraeni29
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRizalAminulloh2
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfIwanSumantri7
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptnovibernadina
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxRIMA685626
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024ssuser0bf64e
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 

Último (20)

Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdfAksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
Aksi Nyata PMM Topik Refleksi Diri (1).pdf
 
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptxRegresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
Regresi Linear Kelompok 1 XI-10 revisi (1).pptx
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdfProv.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
Prov.Jabar_1504_Pengumuman Seleksi Tahap 2_CGP A11 (2).pdf
 
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).pptKenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
Kenakalan Remaja (Penggunaan Narkoba).ppt
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptxModul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
Modul Projek Bangunlah Jiwa dan Raganya - Damai Belajar Bersama - Fase C.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 

Iht spt ppn_23022012

  • 1. PEMBETULAN SPT MASA PPN 1111 DAN 1111 DM SE-20/PJ/2011 TANGGAL 28 FEBRUARI 2011
  • 2. STATUS SPT MASA PPN DITENTUKAN 1. Untuk SPT yang disampaikan pertama kali (bukan SPT Pembetulan), status SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil ditentukan berdasarkan nilai yang diisi oleh PKP pada butir II.D Formulir Induk SPT Masa PPN. 2. Untuk SPT Pembetulan, status SPT Kurang Bayar, Lebih Bayar, atau Nihil ditentukan berdasarkan nilai yang diisi oleh PKP pada butir II.D atau butir II.F Formulir Induk SPT Masa PPN, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Apabila PKP mengisi SPT Masa PPN Pembetulan hanya sampai dengan butir II.D (butir II.E dan II.F tidak diisi) maka status SPT untuk SPT Masa PPN Pembetulan adalah sesuai dengan nilai yang tercantum pada butir II.D b. Apabila PKP mengisi SPT Masa PPN Pembetulan sampai dengan butir II.F maka status SPT untuk SPT Masa PPN Pembetulan adalah sesuai dengan nilai yang tercantum pada butir II.F
  • 3. MASALAH PEMBETULAN SPT MASA PPN Permasalahan timbul jika yang dibetulkan adalah SPT Masa PPN yang sebelumnya status SPT tersebut adalah Lebih Bayar
  • 4. CONTOH 1 Pembetulan SPT yang semula dilaporkan Lebih Bayar menjadi Nihil a. SPT masa PPN Masa Januari 2011 menyatakan Lebih Bayar Rp.1.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Pada bulan April 2011, dilakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari 2011 menjadi Nihil c. Untuk contoh kasus ini PKP mempunyai 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. Pilihan pertama: menyetor PPN Kurang Bayar pada butir II.F sebesar Rp1.000.000,00; atau 2. Pilihan kedua: menggunakan status SPT pada butir II.D, yaitu status SPT Nihil,
  • 5. Dalam hal PKP memilih pilihan pertama, maka: a) PKP cukup melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 saja dan menyetor PPN Kurang Bayar pada butir II.F sebesar Rp1.000.000,00. b) PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak seterusnya. c) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut: Penghitungan PPN kurang atau (lebih) PPN (Rupiah) bayar Butir II.D - PPN KB (LB) Rp. 0 Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang Rp. (1.000.000) (-) dibetulkan Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp. 1.000.000 d) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
  • 6. Dalam hal PKP memilih pilihan kedua, maka: a) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011, dan hanya mengisi sampai butir II.D saja, sehingga SPT Pembetulan menunjukkan Nihil. b) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak berikutnya yang terpengaruh oleh Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011. c) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 dengan membetulkan jumlah kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari dari semula Rp1.000.000.00 menjadi Nihil. d) Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 tidak diisi. e) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:
  • 7. Penghitungan PPN kurang atau (lebih) PPN (Rupiah) bayar Butir II.D - PPN KB (LB) Rp. 0 Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang Rp. (-) dibetulkan Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp.
  • 8. CONTOH 2 Pembetulan SPT yang semula dilaporkan Lebih Bayar menjadi Kurang Bayar a. SPT masa PPN Masa Januari 2011 menyatakan Lebih Bayar Rp.1.000.000,00 dan telah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya b. Pada bulan April 2011, dilakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Januari 2011 menjadi Kurang Bayar Rp.250.000,00 c. Untuk contoh kasus ini PKP mempunyai 2 (dua) pilihan, yaitu: 1. Pilihan pertama: menyetor PPN Kurang Bayar pada butir II.F sebesar Rp1.250.000,00; atau 2. Pilihan kedua: menyetor PPN Kurang Bayar ada butir II.D sebesar Rp. 250.000,00.
  • 9. Dalam hal PKP memilih pilihan pertama, maka: a) PKP cukup melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011 saja dan menyetor PPN Kurang Bayar pada butir II.F sebesar Rp1.250.000,00. b) PKP tidak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak seterusnya. c) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut: Penghitungan PPN kurang atau (lebih) PPN (Rupiah) bayar Butir II.D - PPN KB (LB) Rp. 250.000 Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang Rp. (1.000.000) (-) dibetulkan Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp. 1.250.000 d) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
  • 10. Dalam hal PKP memilih pilihan kedua, maka: a) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011, dan menyetorkan PPN Kurang Bayar pada butir II.D sebesar Rp.250.000,00. b) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari dan Masa-Masa Pajak berikutnya yang terpengaruh oleh Pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011. c) PKP melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2011 dengan membetulkan jumlah kompensasi yang berasal dari Masa Pajak Januari dari semula Rp1.000.000.00 menjadi Nihil. d) Butir II.E dan II.F pada SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 tidak diisi. e) Pengisian pada formulir SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Januari 2011 adalah sebagai berikut:
  • 11. Penghitungan PPN kurang atau (lebih) PPN (Rupiah) bayar Butir II.D - PPN KB (LB) Rp. 250.000 Butir II.E - PPN KB (LB) pada SPT yang Rp. (-) dibetulkan Butir II.F - PPN KB (LB) karena pembetulan Rp. f) Atas pembetulan SPT tersebut PKP akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.