Dokumen tersebut membahas implementasi e-government di Kota Surabaya, termasuk penerapan sistem e-budgeting, e-procurement, e-health, e-kios, e-biometrics, SIMPROLAMAS, dan penanggulangan bencana secara digital.
2. Master Plan TI Kota Surabaya
Reformasi birokrasi kota Surabaya
Penerapan e-government menjadi tulang punggung reformasi birokrasi kota Surabaya
yang diharapkan akan membawa angin kemajuan di masa yang akan datang. Pada m
asa bergulirnya program implementasi e-government kota Surabaya, ada dukungan y
ang sangat besat dan apresiasi mendalam dari Wakil menteri Pemberdayaan Aparatu
r Negara dan Reformasi birokrasi Eko Prasojo.
Keefektifan implementasi e-government di kota Surabaya mendasari keputusan menj
adikan Surabya sebagai pembanding implementasi e-government nasional. Untuk se
mentara ini dalam kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, ada penekanan pada peng
gunaan e-government fata sektor keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Angg
aran disusun menggunakan sistem e-budgeting mulai dari biaya perjalanan dinas hing
ga kebutuhan alat tulis-menulis di kantor pemerintah di masing-masing SKPD. Progra
m ini menggunakan acuan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam
mengusulkan anggaran.
4. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya
e-Procurement
Model pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya
Untuk merancang proyek-proyek perancanaan menggunaan e-proje
ct planning, dikerjakan secara swakelola hingga selesai. Walikota tin
gga membuat kontrak kerja bersama dengan kepala dinas.
Dalam hal e-procurement, sendiri pengadaan barang dan jasa proye
k dengan anggaran lebih dari RP.100 juta akan langsung secara oto
matis masuk ke dalam program e-procurement karena tentunya aka
n melewat proses lelang, program e-procurement akan mengatur jad
wal, dan tata cara penawaran pelelangan barang dan jasa hingga se
lesai.