Politik Luar Negeri di Indonesia

1. PELAKSANAAN
POLITIK LUAR NEGERI
DI INDONESIA
Disusun oleh :
Arun Afriandi
Bayu Anggoro W
Muhammad Jazuly
Sofa Erfiana
Triyatno
Vivie Widiyatun Nisa’

3. JUDUL
MATERI
PEMBAHASAN
KESIMPULAN
PENUTUP
MATERI
Kelahiran Politik Luar
Negeri RI
Pengertian :
Landasan Politik
Luar Negeri RI
Tahun 1950-1959
Tahun 1959-1966
Tahun 1966-1998
Tahun 1998-sekarang

4. JUDUL
MATERI
PEMBAHASAN
KESIMPULAN
PENUTUP
Let’s see

5. Kelahiran Politik Luar Negeri RI
Kelahiran politik luar negeri
Indonesia memiliki kaitan erat dengan
sejarah revolusi Indonesia.
Revolusi Indonesia ditandai
dengan kebebasan Indonesia dari tangan
kolonialisme Belanda. Fase revolusi
Indonesia yang pertama adalah
pergerakan memperjuangkan
kemerdekaan.
Sedangkan fase selanjutnya lebih
dikenal dengan revolusi perjuangan sosial
sebagai negara yang baru merdeka.
Setiap fase revolusi tentunya menelorkan
arah politik luar negeri yang berbeda.
Kelahiran Politik Luar Negeri
RI

6. Politik luar negeri
merupakan kumpulan
kebijaksanaan atau setiap yang
ditetapkan oleh suatu negara
untuk mengatur hubungan
dengan negara lain untuk yang
ditujukan untuk kepentingan
nasional.
Pengertian :

7. Landasan Politik Luar Negeri RI
Hal yang menjadi landasan bagi
pelaksanaan politik luar negeri
Indonesia adalah sebagai berikut.
Pancasila sebagai Landasan Idil
: Pancasila adalah dasar negara
Indonesia. Nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila harus
dijadikan sebagai pedoman dan
pijakan dalam melaksanakan
politik luar negeri Indonesia.
Landasan Konstitusional :
Landasan konstitusional politik luar

8. Landasan Operasional
:
∞Peraturan perundang-
undangan, UU No. 37
Tahun1999 tentang
Hubungan Luar Negeri.
∞ketetapan
MPR mengenai garis-
garis besar haluan
negara ( GBHN)
terutama dibidang
hukum luar negeri.
∞kebijakan yang dibuat

10. TH. 1950-1959
Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi
Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1950an lebih
ditujukan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di
atas dunia, termasuk juga untuk memperoleh pengakuan
internasional atas proses dekolonisasi yang belum selesai di
Indonesia, dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia
melalui politik bebas aktifnya. Usaha dekolonisasi yang
dilakukan oleh pihak Belanda dan Sekutu membuat Indonesia
memberikan perhatian ekstra pada bagaimana mempertahankan
kemerdekaan yang telah digapai dan diproklamasikan pada 17
Agustus 1945. Indonesia dituntut untuk cerdas dalam
menentukan strategi agar kemerdekaan yang telah diraih tidak
sia-sia. Pada waktu itu Indonesia berusaha keras untuk
mendapatkan pengakuan dunia internasional dengan cara
diplomasi.

11. Keberhasilan Indonesia mendapatkan pengakuan
dunia internasional melalui meja perundingan ini menjadi titik
tolak dari perjuangan diplomasi Indonesia mencapai
kepentingannya. Betapa pada masa itu, kekuatan diplomasi
Indonesia disegani oleh negara-negara lain. Pada kondisi
kemampuan militer dan ekonomi yang kurang, Indonesia
mampu meraih simpati publik internasional dan berhasil
mendapatkan pengakuan kedaulatan secara resmi melalui
perundingan. Sejak pertengahan tahun 1950 an, Indonesia
telah memprakarsai dan mengambil sejumlah kebijakan luar
negeri yang sangat penting dan monumental, seperti,
Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955.
Konsep politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
merupakan gambaran dan usaha Indonesia untuk membantu
terwujudnya perdamaian dunia. Salah satu implementasinya
adalah keikutsertaan Indonesia dalam membentuk
solidaritas bangsa-bangsa yang baru merdeka dalam forum

12. Presiden Soekarno dalam era
ini berusaha sekuat tenaga untuk
mempromosikan Indonesia ke dunia
internasional melalui slogan revolusi
nasionalnya yakni Nasakom
(nasionalis, agama dan komunis)
dimana elemen-elemen ini
diharapkan dapat beraliansi untuk
mengalahkan Nekolim (Neo
Kolonialisme dan Imperialisme).
TH.1959-1966

13. •Faktor dari dalam negeri (intern), yaitu
karena dominannya (besarnya
pengaruh) Partai Komunis Indonesia
(PKI) menguasai kehidupan politik
Indonesia;
•Faktor dari luar negeri (ekstern), yaitu
kurang simpatiknya bangsa eropa dan
Amerika dalam menghadapi berbagai

14. Dengan dua alasan itu, pemerintah Indonesia
akhirnya membelokkan haluan politiknya ke arah
timur (Uni Sovyet). Indonesia mengambil haluan
politik luar negeri dengan membentuk Poros
Jakarta _ Hanoi _ Phnom Penh _ Peking _
Pyongyang.
Dianutnya politik luar negeri yang cenderung
condong ke Sovyet menyebabkan perubahan
kehidupan sosial politik bangsa Indonesia. Partai
Komunis Indonesia (PKI) berkembang dengan
leluasa. Partai-partai politik lain dibubarkan satu

15. TH. 1966-1998
Pada masa orde baru telah terjadi
sebuah peristiwa berdarah yang telah
banyak memakan korban jiwa, yaitu
peristiwa G30SPKI. Akibat peristiwa
pemberontakan tersebut, maka rakyat
menyerukan berbagai macam tuntutan yang
dipelopori oleh Kesatuan aksi yang
tergabung dalam front pancasila.
Tuntutan tersebut dikenal dengan Tiga
Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya adalah :
Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
Perombakan Kabinet Dwikora
Penurunan harga sembako

17. Upaya yang dilakukan Indonesia yaitu dengan :
₪Mempertahankan persahabatan dengan pihak barat.
₪Menjalankan politik pintu terbuka bagi infestor asing serta pinjaman luar
negeri.
₪Bergabungnya kembali Indonesia sebagai anggota PBB pada 28 Desember
1966.
₪Memperbaiki hubungan dengan sejumlah negara yang sempat renggang karena
adanya politik konfrontasi masa Orde Lama.
₪Didirikan pula bentuk kerjasama regional ASEAN dalam rangka menjaga
stabilitas kawasan.
Politik pada masa Orde Baru lebih memperhatikan
masalah stabilitas regional akan menjamin keberhasilan rencana
pembangunan Indonesia.

18. ₪Pada 1992 Indonesia menjad ketua Gerakan
Non Blok tetapi pada saat itu timbul pertikaian
dan perpecahan di negara Yugoslavia (Serbia
menyerang Bosnia yang mayoritas beragama
Islam).
₪Indonesia menggunakan APEC untuk
menentukan posisi kepemimpinan Indonesia.
₪ Awalnya Indonesia tidak mau
bergabung sebab takut tidak mampu
menghadapi liberalisasi perdagangan dan
dipandang dapat mengurangi rasa kerjasama
dianatara negara-negara ASEAN tetapi setelah
berakhirnya Perang Dingin Indonesia bergabung
dalam APEC.

19. TH. 1998-SEKARANG
Masa reformasi merupakan masa setelah
pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto runtuh
setelah selama 32 tahun memimpin negara ini.
Pada masa itu kebijakan-kebijakan luar negeri
yang dikeluarkan dianggap cukup baik serta
mampu menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila
dan prinsip dasar politik luar negri yang bebas
dan aktif. Prinsip politik luar negri yang bebas dan
aktif tersebut masih diterapkan hingga
pemerintahan sekarang ini.

20. Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara, huruf C angka 2 terkait hubungan luar
negri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut :
•Menegaskan arah politik luar negri Indonesia yang bebas
dan aktif
•Dalam pelaksanaan perjanjian dan kerjasama internasional
yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak harus dengan
persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
Selain ketetapan MPR tersebut, pada tanggal 14
September 1999 pemerintah juga telah mengesahkan
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan
Luar Negri, dimana dalam menerapkan politik luar negri,
pemerintah selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan yang
tertuang dalam undang-undang tersebut.

21. Politik luar negeri Indonesia merupakan bebas aktif. Bebas, artinya
bahwa bangsa kita bebas menjalin hubungan dengan negara-negara lain di
dunia tanpa harus terikat dengan blok barat atau blok timur. Aktif,
artinya bahwa kita akan senantiasa berusaha menciptakan dan
mewujudkan kehidupan dunia yang aman dan damai.
Landasan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
tertuang dalam alinea pertama dan keempat Pembukaan UUD 1945 serta
dalam pasal 11 UUD 1945.
Sebagai wujud pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas
aktif, Indonesia melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950;
b.menyelenggarakan KAA di Bandung pada tahun 1955
c.mengirimkan misi perdamaian dunia.
d.membentuk gerakan non blok (non aligned).
e.membentuk organisasi ASEAN.
f.menjalin kerja sama dengan negara-negara di dunia.
g.Aktif dalam organisasi internasiona;.

22. Di abad globalisasi, ketergantungan antarnegara semakin
tinggi, sehingga tidak mungkin suatu negara hanya menjalin
hubungan dengan Negara tertentu saja. Bagi bangsa Indonesia,
tututan globalisasi tidak menjadi penghambat dalam
pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif, sebab sejak awal
kemerdekaan Indonesia menjalin hubungan dengan semua
bangsa di dunia, tanpa ada pembatasan blok atau kepentingan
politik. Sehingga dapat dikatakan, bahwa politik luar negeri
bebas aktif sesuai dengan situasi globalisasi seperti sekarang ini.
Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif
ditujukan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.