BPK RI melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan menemukan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk belum adanya kebijakan akuntansi keuangan daerah, pengelolaan aset tetap yang lemah, dan pengelolaan dana di luar mekanisme APBD. BPK RI menyarankan pemerintah daerah men

1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DI
KARANG TINGGI
Nomor : 08 /LK/XVIII.BKL/05/2010
Tanggal : MEI 2010
16
AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2010

2. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2009
Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :
1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan
yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar
pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.
2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2009
Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum
atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan
Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.
3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Tahun 2009.
ii

3. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348
Bengkulu, 16 Juli 2010
Nomor : 185/S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2009
Yth.
Ketua DPRD Bengkulu Tengah
di
Karang Tinggi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebas
dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31
Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporan
keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan
mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :

4. 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
akuntansi keuangan daerah;
2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran
penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar
pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti-
bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;
5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES
(Persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar
mekanisme APBD;
6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum
diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menelaah hasil
pemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,
Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003
Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;
4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;
5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.

5. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348
Bengkulu, 16 Juli 2010
Nomor : 186 /S/XVIII.BKL/07/2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun 2009
Yth.
Bupati Bengkulu Tengah
di
Karang Tinggi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telah
melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebas
dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31
Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporan
keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan
mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan
keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebut
dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan
BPK RI Tahun 2007.
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu
mendapat perhatian yaitu diantaranya :

6. 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur
akuntansi keuangan daerah;
2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran
penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar
pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti-
bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;
5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES
(persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar
mekanisme APBD;
6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum
diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Bengkulu Tengah agar
menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan
menyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah
Laporan Hasil Pemeriksaan diterima.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Perwakilan,
Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak.
NIP. 19680706 199003 1 003

7. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2009
Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :
1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009
Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan
yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar
pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.
2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2009
Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum
atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan
Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.
3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009
Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Tahun 2009.
ii

8. LAPORAN I
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2009

9. DAFTAR ISI
HALAMAN
DAFTAR ISI................................................................................................................... i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN................. 1
LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009............................. 3
1. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 3
2. LAPORAN REALISASI APBD.............................................................................. 6
3. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 9
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN........................................................ 20
LAMPIRAN
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
i

10. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
undang
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
Undang-Undang
Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 200 Laporan Realisasi
09,
Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan
laporan
pemeriksaan yang dilakukan.
BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RI
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa
pemeriksaan
laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasar
pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.
bukti jumlah-jumlah
Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan
saan
estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah serta penilaian
Tengah,
terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeri
pemeriksaan BPK RI
memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.
Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Tengah, saldo Aset Tetap per 31 Desember 200 adalah sebesar Rp238.436.303.536,12 Saldo aset
, 2009 238.436.303.536,12.
tetap tersebut berasal aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupatern Bengkulu Utara tanggal 29
Nopember 2008 (Kabupaten Induk) sebesar Rp228.975.720.912,12 ditambah perolehan aset tetap
Tahun 2008 dan 2009 masing masing-masing sebesar Rp291.985.000,00 dan Rp9.168.597.624,00.
Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tersebut belum memadai, yaitu 1) Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan inventarisasi atau pendataan ulang untuk mengetahui
keberadaan aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan belum memiliki
atau menerima sebagian besar dokumen
dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan aset tetap tersebut; 2)
bukti
Pemkab Bengkulu Tengah belum menetapkan secara resmi nilai aset tetap tersebut sebagai Neraca
Awal Aset Tetap per 31 Desember 200 dan belum menetapkan status penguasaan dan penggunaan
etap 2009 an
aset tetap tersebut kepada masing
masing-masing SKPD dan; 3) Pemkab Bengkulu Tengah belum mencatat
engah
dan melaporkan aset tetap berupa tanah badan jalan dan belum melakukan penilaian atas beberapa
aset tetap berupa gedung dan bangunan yang diterima dari Pemkab Bengkulu Utara yang belum
set
memiliki nilai.
Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas, laporan
hal
keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009, serta r realisasi anggaran,
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
as
Pemerintahan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1

11. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem
pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan ini.
Bengkulu, 16 Mei 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Bengkulu
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2

12. LAPORAN KEUANGAN POKOK
1.Neraca Komparatif
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NERACA
Per 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)
2009 2008
Uraian
(auditan) (tidak diaudit)
ASET LANCAR
Kas
Kas di Kas Daerah 8.209.794.340,74 99.340.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan - -
Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 -
Jumlah Kas 8.346.671.029,07 99.340.000,00
Investasi Jangka Pendek
Piutang - -
Piutang Pajak 196.725.675,00 -
Piutang Retribusi - -
Piutang Dana Bagi Hasil 3.219.203.764,84 -
Piutang Dana Alokasi Umum - -
Piutang Dana Alokasi Khusus - -
Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - -
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - -
Piutang Lain-lain - -
Persediaan 500.045.940,68 -
Jumlah Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan 3.915.975.380,52
Jumlah Aset Lancar 12.262.646.409,59 99.340.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Pinjaman kepada Perusahaan Negara - -
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - -
Pinjaman kepada Pemerintah daerah lainnya - -
Investasi dalam Surat Utang Negara - -
Investasi Dana Bergulir - -
Investasi Non Permanen lainnya - -
Jumlah Investasi non Permanen -
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 100.000.000,00 -
Penyertaan Modal Dalam Proyek Perusahaan Patungan - -
Investasi Permanen Lainnya - -
Jumlah Investasi Permanen 100.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00
3

13. ASET TETAP
Tanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,00
Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,12
Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 164.225.287.500,00 164.126.992.500,00
Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,00
Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - -
Jumlah Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - -
Jumlah Dana Cadangan
ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran - -
Tagihan tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - -
Kemitraan dengan pihak ketiga - -
Aset Tak Berwujud - -
Aset lain-lain - -
Jumlah Aset Lainnya - -
JUMLAH ASET 250.798.949.945,71 229.367.045.912.12
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga 9.158.600,00 -
Utang Bunga - -
Utang Pajak - -
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri - -
Pendapatan diterima dimuka - -
Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga 400.000.000,00 -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 409.158.600,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - -
Utang Luar Negeri - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - -
Jumlah Kewajiban 409.158.600,00
EKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 8.337.512.429,07 99.340.000,00
Cadangan Piutang 3.415.929.439,84 -
Cadangan Persediaan 500.045.940,68 -
Dana yang harus disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek (400.000.000,00) -
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 11.853.487.809,59 99.340.000,00
4

14. Ekuitas Dana Investasi
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00
Diinvestasikan dalam Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - -
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang - -
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 238.536.303.536,12 229.267.305.912,12
Ekuitas Dana Cadangan
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - -
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - -
Jumlah Ekuitas 250.389.791.345,71 229.367.045.912,12
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 250.798.949.945,71 229.367.045.912,12
LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI
Karang Tinggi, 16 Mei 2010
5

15. 2. Laporan Realisasi Anggaran
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009
(dalam rupiah)
Uraian Anggaran Realisasi
PENDAPATAN 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.563.184.637,00 1.652.713.172,72
Pendapatan Pajak Daerah
910.139.637,00 344.285.453,90
Pendapatan Retribusi Daerah
846.845.000,00 673.342.326,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan 29.400.000,00 -
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
776.800.000,00 635.085.392,82
PENDAPATAN TRANSFER
102.638.851.464,00 99.999.156.235,57
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
97.298.212.994,00 95.610.362.177,00
Dana Bagi Hasil Pajak
13.088.548.994,00 11.493.167.221,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
631.560.000,00 539.090.956,00
Dana Alokasi Umum
79.376.104.000,00 79.376.104.000,00
Dana Alokasi Khusus
4.202.000.000,00 4.202.000.000,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
- -
Dana Otonomi Khusus
- -
Dana Penyesuaian
- -
Transfer Pemerintah Provinsi
5.340.638.470,00 4.388.794.058,57
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5.340.638.470,00 4.388.794.058,57
- -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
9.099.340.000,00 13.784.075.000,00
Pendapatan Hibah
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat
- -
Pendapatan lainnya
4.099.340.000,00 8.784.075.000,00
JUMLAH PENDAPATAN
114.301.376.101,00 115.435.944.408,29
BELANJA
114.201.376.101,00 107.097.771.979,22
6

16. BELANJA OPERASI
104.536.019.632,00 98.247.957.102,22
Belanja Pegawai
86.898.738.531,00 82.740.990.580,00
Belanja Barang
11.286.281.101,00 9.267.529.397,22
Belanja Bunga
- -
Belanja Subsidi
- -
Belanja Hibah
375.000.000,00 375.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial
600.000.000,00 496.095.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
5.376.000.000,00 5.368.342.125,00
BELANJA MODAL
9.665.356.469,00 8.849.814.877,00
Belanja Tanah
- -
Belanja Peralatan dan Mesin
4.635.856.669,00 3.922.053.749,00
Belanja Gedung dan Bangunan
4.894.442.000,00 4.838.712.000,00
Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan
96.924.800,00 73.500.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
38.133.000,00 15.549.128,00
Belanja Aset Lainnya
- -
BELANJA TIDAK TERDUGA
- -
Belanja Tidak Terduga
-
JUMLAH BELANJA
114.201.376.101,00 107.097.771.979,22
TRANSFER
Bagi Hasil Pajak
- -
Bagi Hasil Retribusi
- -
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
- -
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA
- -
Surplus/ (Defisit)
100.000.000,00 8.338.172.429,07
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
99.340.000,00
Pencairan Dana Cadangan - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -
Penerimaan Pinjaman Daerah - -
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - -
Penerimaan Piutang Daerah - -
7

17. Jumlah 99.340.000,00
-
PENGELUARAN DAERAH
Pembentukan Dana Cadangan -
-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
100.000.000,00 100.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah -
-
Jumlah
100.000.000,00 100.000.000,00
Pembiayaan Neto
(100.000.000,00) (660.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 8.337.512.429,07
LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI
Karang Tinggi, 16 Mei 2010
8

18. 3. Laporan Arus Kas
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008
(dalam rupiah)
Tahun 2009 Tahun 2008
Uraian (auditan) (tidak diaudit)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk
Pajak Daerah -
344.285.453,90
Retribusi daerah -
673.342.326,00
HasiL Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -
-
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -
609.673.152,82
Dana bagi Hasil Pajak -
11.493.167.221,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) -
539.090.956,00
Dana Alokasi Umum -
79.376.104.000,00
Dana Alokasi Khusus -
4.202.000.000,00
Hibah
5.000.000.000,00 1.000.000.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem. Daerah Lainnya -
4.388.794.058,57
Bantuan Keuangan -
3.000.000.000,00
Dana Darurat -
-
Pendapatan Lainnya -
5.784.075.000,00
Jumlah
115.410.532.168,29 1.000.000.000,00
Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai
82.740.990.580,00 66.325.000,00
Belanja Barang dan Jasa
9.257.554.397,22 478.910.000,00
Belanja Bunga -
-
Belanja Subsidi -
-
Belanja Hibah -
375.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial
496.095.000,00 8.600.000,00
Belanja Bantuan Keuangan -
5.368.342.125,00
Belanja Tidak Terduga -
-
Belanja Bagi Hasil -
-
Jumlah
98.237.982.102,22 553.835.000,00
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasl
17.172.550.066,07 446.165.000,00
9

19. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASSET NON
KEUANGAN
Arus Kas Masuk
Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan
866.640,00
Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan
24.545.600,00
Jumlah
25.412.240,00 -
Arus kas keluar :
Belanja Tanah
-
Belanja Peralatan dan Mesin
3.922.053.749,00 244.935.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan
4.838.712.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
73.500.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
15.549.128,00 101.800.000,00
Belanja Aset lainnya
-
Jumlah
8.849.814.877,00 346.735.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan
(8.824.402.637,00) (346.735.000,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Arus Kas Masuk
Pencairan Dana Cadangan
- -
Hasil Peniualan Aset/Kekayaan Daerah yang di pisahkan
- -
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
- -
Penerimaan Kembali Pinjaman
- -
Penerimaan Piutang
- -
Jumlah
- -
Arus Kas Keluar
Pembentukan Dana Cadangan - -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
-
100.000.000,00
Pembayaran Pokok Utang Pinjaman cicilan Obligasi
-
-
Pemberian Pinjaman - -
Jumlah
100.000.000,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan
(100.000.000,00) -
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga
-
9.146.826.942,00
Jumlah
9.146.826.942,00 -
10

20. Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga
-
9.137.668.342,00
Jumlah
9.137.668.342,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran
9.158.600,00 -
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama periode
8.257.306.029,07 99.430.000,00
Saldo Awal Kas
99.340.000,00 -
Saldo Akhir Kas
8.356.646.029,07 99.430.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
136.876.688,33 -
Saido Akhir Kas di Bendahara Penerimaan -
-
Saldo Akhir Kas di BUD
8.219.769.340,74 99.430.000,00
LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI
Karang Tinggi, 16 Mei 2010
11

21. BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan dengan :
a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk
membiayai seluruh pengeluaran.
b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan dana
alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-
undangan.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik
jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
yang dilakukan selama periode pelaporan.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.
4) UU Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.
5) UU Nomor 33 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Sistematika penulisan isi Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat dengan berpedoman pada
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
12

22. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13

23. BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
1. Kebijakan Non Keuangan
Entitas pelaporan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 adalah Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan Peraturan
Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD
Perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2009.
Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Nomor 4870), maka mulai Tahun anggaran 2009, transaksi keuangan Kabupaten Bengkulu
Tengah sudah dilakukan secara mandiri.
2. Kebijakan Keuangan
Kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2009 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105
Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada sektor pendapatan kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara maksimal
dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat ditingkatkan. Sedang pada
sektor pengeluaran kebijakan diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan secara efektif
dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat
direalisasikan dan tidak diperkenankan terjadinya pengeluaran APBD yang tidak ada
anggarannya. Perlu diakui bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih
didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU)
dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peningkatan PAD selalu
diupayakan menggunakan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. Kebijakan
tersebut hendaknya diterjemahkan oleh para SKPD pusat PAD (central revenue) agar
meningkatkan kinerjanya untuk menambah jumlah pendapatan tidak hanya berasal dari sumber
PAD yang telah ada (intensifikasi), namun sedapat mungkin menciptakan sumber-sumber PAD
yang baru sesuai ketentuan (ekstensifikasi). Dengan kebijakan ini sektor pendapatatan,
khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan selalu meningkat setiap tahun dibanding
tahun sebelumnya.
14

24. 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Bupati definitif sehingga berdampak pada belum
adanya indikator pencapaian target kinerja APBD yang didasari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tengah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun
anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret
2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2009 dan APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut :
a. Jumlah Anggaran Pendapatan 114.301.376.101,00
b. Jumlah Anggaran Belanja 114.201.376.101,00
c. Jumlah Anggaran Defisit 100.000.000,00
d. Jumlah Anggaran Pembiayaan Netto (100.000.000,00)
e. Jumlah Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan 0,00
Besaran angka-angka komponen APBD tersebut di atas menjadi indikator kinerja APBD yang
harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
.
15

25. BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 sebagai berikut :
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (unaudited) (%)
1 Pendapatan 114.301.376.101,00 109.656.033.780,29 95,94
2 Belanja 114.201.376.101,00 101.317.860.351,22 88,72
3 Surplus/Defisit 100.000.000,00 8.338.172.429,07 8.338,17
4 Pembiayaan Netto (100.000.000,00) (660.000.00) 0,66
5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 8.337.512.429,07 -
Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi APBD Tahun 2009 tersebut dalam tabel di
atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
menunjukkan belum maksimalnya penerimaan dan penyerapan anggaran yang ditetapkan.
Hal ini terlihat pada sektor pendapatan dengan realisasi pendapatan kurang dari target target,
yaitu sebesar Rp109.656.033.780,29 atau 95,94 % dari anggaran sebesar
Rp114.301.376.101,00 dan realisasi belanja kurang dari target, yaitu sebesar
Rp101.317.860.351,22 atau 88,72 % dari anggaran sebesar Rp114.201.376.101,00. Penerapan
kebijakan pendapatan dan belanja berdampak positif yaitu terjadinya peningkatan terhadap
surplus yang semula dianggaran Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.338.172.429,07
sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2009 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitu
semula dianggarkan sisa lebih sebesar Rp0,00 menjadi realisasi sisa lebih sebesar
Rp8.337.512.429,07.
16

26. BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan
APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
2009, pelaksanaan APBD di lakukan oleh 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para
SKPD tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sehingga penyusunan
laporan keuangan tidak hanya dilakukan secara terpusat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah saja tetapi merupakan kewajiaban bagi setiap
SKPD.
Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 ini penyusunannya
dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu
Tengah dengan mengkompilasi laporan SKPD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi).
SKPD berperan sebagai supporting data realisasi keuangan dengan kewajiban menyusun
laporan keuangannya.
2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu basis
kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak dan kewajiban pada
saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan
kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas. Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 tidak dapat menggunakan dua basis
akuntansi tersebut secara penuh, melainkan menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas
menuju basis akrual (cash towards accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang
secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.
3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 adalah nilai historis (Historical Cost) dengan nilai
uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang.
Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan
laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah
Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah
Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan
yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.
17

27. 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar
Akuntansi Pemerintahan.
Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009
belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
dalam tahun 2009 telah menerapkan beberapa kebijakan akuntansi sesuai SAP, tetapi kebijakan
akuntansi tersebut secara formal belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu
Tengah.
Beberapa kebijakan yang telah sesuai dengan pernyataan SAP adalah :
1) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai denan
SAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2) Penyajian Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 telah sesuai dengan SAP No.2
tentang Laporan Realisasi Anggaran
3) Penyajian Laporan Arus Kas telah sesuai dengan SAP No.3 tentang Laporan Arus Kas
4) Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP No.4 tentang Catatan
atas Laporan Keuangan
5) Nilai persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik akhir tahun. Hal ini telah sesuai
dengan SAP No.5 tentang Persediaan
6) SAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa
Luar Biasa telah diterapkan dalam tahun 2009.
Sedangkan kebijakan yang belum sesuai dengan pernyataan SAP, adalah :
1) Nilai investasi penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar nilai perolehan dan nilai wajar,
yaitu sebesar transfer dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada PT Bank
Bengkulu. Dalam penilaian investasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak
menggunakan metode ekuitas sesuai SAP No.6 tentang Akuntansi Investasi atas
penyertaan modal namun dengan metode biaya.
2) Transaksi keuangan yang diakui sebagai aset tetap adalah transaksi atas pengadaan aset
yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dinilai berdasarkan harga perolehan.
Pengadaan aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh dengan maskud
untuk digunakan.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :
 Tanah
 Peralatan dan Mesin
 Gedung dan Bangunan
 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 Aset Tetap Lainnya
 Konstruksi dalam Pengerjaan
Dalam tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menghitung besarnya
penyusutan aset tetap karena kebijakan akuntansi atas penyusutan belum ditetapkan. Hal
ini belum sesuai dengan SAP No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap.
18

28. 3) Kebijakan tentang aktiva dalam pengerjaan sesuai SAP No.8 tentang Akuntansi Aktiva
dalam Pengerjaan belum diterapkan.
4) Transaksi keuangan yang membawa dampak pada kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
Penetapan besarnya kewajiban dalam tahun 2009 ditetapkan pada akhir tahun. Hal ini
disebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan kebijakan
akuntansi tentang kewajiban sesuai SAP No.9 tentang Akuntansi Kewajiban.
19

29. BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 4 (empat) komponen,
yaitu :
1. Laporan Realisasi Anggaran yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009
2. Laporan Arus Kas Tahun 2009
3. Neraca per 31 Desember 2009
4. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2009
Penjelasan pos-pos atas masing-masing laporan keuangan tersebut di atas sebagai berikut :
1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD
Laporan ini menggambarkan informasi mengenai anggaran dan realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pos pembiayaan tahun 2009.
1) Pendapatan
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp114.301.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp115.435.944.408,29 atau 100,99 %
dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Pendapatan Asli Daerah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47
2 Pendapatan Transfer 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42
3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.099.340.000,00 13.784.075.000,00 151,48
Jumlah 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 100,99
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp2.563.184.637,00 dengan realisasi sebesar Rp1.652.713.172,72 atau 64,47 %
dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut :
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Pendapatan Pajak Daerah 910.139.637,00 344.285.453,90 37,83
2 Hasil Retribusi Daerah 846.845.000,00 673.342.326,00 79,51
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah yang 29.400.000,00 - -
Dipisahkan
4 Lain-lain PAD yang Sah 776.800.000,00 635.085.392,82 81,75
Jumlah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp102.638.851.464,00 dengan realisasi
sebesar Rp99.999.156.235,57 atau 97,42 % dari anggaran dengan rincian sebagai
berikut:
20

30. 2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana 97.298.212.994,00 95.610.362.177,00 98,26
Perimbangan terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil Pajak
13.008.548.994,00 11.493.167.221,00 88,35
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
631.560.000,00 539.090.956,00 85,35
- Dana Alokasi Umum
79.376.104.000,00 79.376.104.000,00 100,00
- Dana Alokasi Khusus
4.202.000.000 4.202.000.000 100,00
2 Transfer Pemerintah Provinsi 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 82,17
Jumlah 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan lainnya
dianggarkan sebesar Rp9.099.340.000 dengan realisasi sebesar
Rp13.784.075.000,00 atau 151,48 % dari anggaran.
2) Belanja
Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp114.201.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp107.097.771.979,22 atau 93,77 %
dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Belanja Operasi 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98
2 Belanja Modal 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56
3 Belanja Tak Terduga - - -
4 Transfer - - -
Jumlah 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22 93,77
a. Belanja Operasi
Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi
meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah,
Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.
Belanja Operasi dianggarkan Rp104.536.019.632,00 dengan realisasi sebesar
Rp98.247.957.102,22 atau 93,98 % dengan rincian sebagai berikut:
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Belanja Pegawai 86.898.738.531,00 82.740.990.580,00 95,21
2 Belanja Barang 11.286.281.101,00 9.267.529.397,22 82,11
3 Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00 100,00
5 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 496.095.000,00 82,68
6 Belanja Bantuan Keuangan 5.376.000.000,00 5.368.342.125,00 99,86
21

31. Jumlah 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98
b. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal
meliputi, antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin,
Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.
Belanja Modal setelah perubahan APBD pada tahun 2009 dianggarkan sebesar
Rp9.665.356.469,00 dengan realisasi sebesar Rp8.849.814.877,00 atau 91,56 %
dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :
2009
No. Uraian
Anggaran Realisasi (%)
1 Belanja Tanah - - -
2 Belanja Peralatan dan Mesin 4.635.856.669,00 3.922.053.749,00 84,60
3 Belanja Bangunan dan Gedung 4.894.442.000,00 4.838.712.000,00 98,86
4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 96.924.800,00 73.500.000,00 75,83
5 Belanja Aset Tetap Lainnya 38.133.000,00 15.549.128,00 40,77
Jumlah 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56
3) Surplus/(Defisit)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Tengah tahun 2009 ditetapkan dengan surplus anggaran sebesar Rp100.000.000,00
terealisasi sebesar Rp8.338.172.429,07 atau 8.338,17% dari anggaran.
4) Pembiayaan Daerah
Penerimaan pembiayaan pada awalnya tidak dianggarkan namun terealisir
Rp99.340.000,00 berupa saldo kas pada rekening kas daerah Pemerintah Bengkulu
Tengah di Bank Bengkulu per 31 Desember 2008. Pengeluaran daerah digunakan
untuk penyertaan modal investasi pada Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00
teralisir Rp100.000.000,00 atau 100 %.
2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menunjukkan adanya kenaikan saldo awal kas menjadi saldo akhir kas
sebesar Rp8.346.671.029,07yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
selama tahun 2009 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, dan aktivitas
pembiayaan dan aktivitas non anggaran. Secara singkat pergerakan kas selama tahun
2009 adalah sebagai berikut :
22

32. No Uraian 2009 2008
1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas Masuk 115.410.532.168,29 -
Arus Kas Keluar 98.237.982.102,22 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 17.172.550.066,07 -
2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
Arus Kas Masuk 25.412.240,00 -
Arus Kas Keluar 8.849.814.877,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (8.824.402.637,00) -
3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
Arus Kas Masuk - -
Arus Kas Keluar 100.000.000,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (100.000.000,00) -
4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
Arus Kas Masuk 9.146.826.942,00 -
Arus Kas Keluar 9.137.668.342,00 -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 9.158.600,00 -
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 8.257.306.029,07 -
Saldo Awal Kas 99.340.000,00 99.340.000,00
Saldo Akhir Kas 8.356.646.029,07 99.340.000,00
Terdiri Dari :
Kas di Kas Daerah 8.219.769.340,74 99.340.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 -
Tabel di atas menunjukkan Arus Kas Masuk tahun 2009 mampu mencukupi untuk menutup
Arus Kas Keluar tahun 2009, sehingga terjadi kenaikan kas dalam tahun 2009 sebesar
Rp8.257.306.029,07, sehingga saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2009 tersisa
Rp8.356.646.029,07 yang terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp8.219.769.340,74 dan
kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp136.876.688,33.
Saldo akhir kas daerah menurut pembukuan sebesar Rp8.209.794.340,74 jika dibandingkan
dengan saldo kas daerah menurut rekening Koran sebesar Rp8.219.769.340,74 terjadi
selisih Rp9.975.000,00. Hal ini disebabkan adanya SP2D terbit pada tahun 2009 namun
baru dicairkan di kas daerah pada tahun 2010.
3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan posisi aset,
kewajiban dan ekuitas dana daerah per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset
sebesar Rp250.798.949.945,71, kewajiban sebesar Rp409.158.600,00 dan ekuitas
dana sebesar Rp250.389.791.345,71. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai
23

33. berikut :
1) Aset Lancar
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat
dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode
akuntansi yang terdiri dari:
a. Kas
Merupakan saldo kas dan setara kas yang terdapat di rekening bank,
saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan saldo kas Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK) yang berada di rekening Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.346.671.029,07 yang
terdiri dari:
a) Kas di Kas Daerah
Sesuai Neraca Kas di Kas Daerah sebesar Rp8.209.794.340,74.
Jumlah tersebut berbeda dengan kas daerah di Bank Bengkulu
Capem Karang Tinggi dengan No. Rekening 01.01.00001-8
sebesar Rp 8.219.769.340,74. Selisih tersebut dikarenakan
adanya penerbitan SP2D pada tahun anggaran 2009 baru
dicairkan pada tahun 2010 sehingga saldo kas daerah menurut
rekening Koran bank lebih besar sebesar Rp 9.975.000,00.
b) Kas di Bendahara Pengeluaran
Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan bendaharawan
dan sampai dengan 31 Desember 2009 belum
dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah
sebesar Rp136.876.688,33.
b. Piutang
Saldo Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.415.929.439,84,
terdiri dari piutang pajak sebesar Rp196.725.675,00 dan piutang
dana bagi hasil Rp3.219.203.764,84. Piutang ini timbul
dikarenakan masih ada dana bagi hasil yang belum diterima
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan
penerbitan laporan ini dengan rincian sebagai berikut:
a) Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea
baik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar
Rp299.085.257,53.
b) Piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor
(PBB KB) Rp1.466.459.073,86.
c) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp 176.665.675,00
d) Piutang pajak hotel sebesar Rp10.800.000,00.
e) Piutang pajak restoran sebesar Rp4.080.000,00
f) Piutang pajak hiburan sebesar Rp1.200.000,00
g) Piutang pajak pengambilan bahan galian C Rp3.980.000,00
h) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp1.453.659.433,45
24

34. c. Persediaan
Merupakan barang yang secara rutin diperlukan Pemerintah
Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai
manfaat hanya pada satu (1) tahun anggaran, saldo persediaan per
31 Desember 2009 sebesar Rp500.045.940,68 yang terdiri dari :
No Jenis Persedian Jumlah (Rp)
1 Alat Tulis Kantor 984.800
2 Benda Pos 107.000
3 Obat-obatan 242.049.120,68
4 Barang Cetakan 256.905.020
Jumlah 500.045.940,68
2) Investasi Jangka Panjang
Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud
untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu
lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi
nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam
Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan
investasi nonpermanen lainnya.
Investasi Jangka Panjang Tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 berasal dari
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dimana hal ini merupakan investasi
permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bank Bengkulu yang
bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3) Aset Tetap
Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu)
periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang
bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan,
hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan.
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009
merupakan nilai Aset Tetap Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah
dalam dokumen P3D ditambah dengan aset tetap per 31 Desember 2008 yang
dibeli dari dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu serta dengan
memperhitungkan mutasi aset selama tahun 2009, maka diperoleh data aset per
31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2009 sebagai berikut:
25

35. Saldo Saldo
No Jenis Aset Tetap
31/12/2009 31/12/2008
1 Tanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,00
2 Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,12
3 Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,00
4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 164.225.287.500,00 164.126.992.500,00
5 Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 -
Jumlah 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12
Mutasi penambahan aset tetap tahun 2009 adalah perolehan aset tetap melalui belanja
Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp 8.885.995.749,00 dan
dari reklasifikasi atas aset tetap ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar
Rp 4.419.440.000,00.
Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diuraikan sebagai berikut:
a. Tanah
Saldo Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00. Tanah
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai
dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian
serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan
penimbunan.
Selama tahun 2009 tidak ada penambahan asset Tanah, tetapi hanya menggunakan
nilai tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sehingga
saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00 merupakan
nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
b. Peralatan dan Mesin
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.700.284.861,12.
Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai.
c. Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2009 sebesar
Rp51.680.707.550,00. Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai.
Biaya ini meliputi antara lain; harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan
IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak akan
meliputi harga kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan
sehubungan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor (swakelola).
26

36. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar
Rp51.680.707.550,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang
dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi
Saldo Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp164.225.287.500,00.
Dalam saldo tersebut termasuk biaya pemeliharaan pemeliharaan yang
menambah nilai jalan dan jembatan sebesar Rp24.795.000,00. Jalan, jaringan
dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
jalan, jaringan dan instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara
lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jaringan dan instalasi
tersebut siap dipakai.
e. Aset Tetap Lainnya
Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.934.343.750,00. Aset
tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya
yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah
diuraikan sebelumnya. Dalam saldo aset tetap lainnya termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan masing-masing sebesar Rp99.500.000,00 dan Rp93.800.000,00
untuk pembangunan gedung kantor bupati dan perencanaan jalan ruas A-Z sebesar
Rp64.500.000,00 yang belum dikapitalisasi. Biaya-biaya tersebut belum
dikapitalisasi dalam nilai perolehan aset tetap terkait karena masih berupa
Konstruksi dalam Pengerjaan. .
4) Kewajiban
Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan
uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berupa kewajiban jangka
pendek. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama
dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang
bersangkutan. Saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp409.158.600,00 yang terdiri dari
Hutang Kepada Pihak Ketiga atas kegiatan pembangunan gedung kepala daerah yang
kurang dibayar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000.000,00 dan Utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp9.158.600,00. Utang PFK adalah yang
merupakan selisih penerimaan dan penyetoran transaksi non anggaran berupa Potongan
Pajak PPN, PPh Pasal 21 dan 23. Saldo kewajiban Utang PFK per 31 Desember 2009
sebesar Rp 9.158.600,00.
27

37. 5) Ekuitas Dana
Ekuitas Dana terdiri dari:
a. Ekuitas Dana Lancar Rp11.853.487.809,59
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan
jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri dari:
a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp8.337.512.429,07
(SILPA)
b) Cadangan Piutang Rp3.415.929.439,84
c) Cadangan Persediaan Rp500.045.940,68
d) Dana yang harus disediakan untuk (Rp400.000.000,00)
pembayaran Utang jangka Pendek
b. Ekuitas Dana Investasi Rp238.536.303.536,12
Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi
permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan
jumlah nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2009, yang terdiri
dari:
a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Rp100.000.000,00
Panjang
b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp238.436.303.536,12
6) Informasi Lain yang Berhubungan dengan Keuangan
Hutang Bantuan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 6 Agustus 2009 mengadakan
perjanjian kerjasama dengan Universitas Bengkulu tentang Penyelenggaran Pendidikan
Program Studi Pendidikan Dokter dengan nomor perjanjian kerjasama No.149 Tahun 2009-
6806/H30/KS/2009. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun ajaran 2009/2010
memberikan beasiswa kepada 2 (dua) mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dokter selama
5 tahun. Besarnya biaya bantuan keuangan yang harus dikeluarkan sebesar
Rp1000.000.000,00 untuk 2 (dua) orang mahasiswa. Bantuan keuangan sebesar
Rp1.000.000.000,00 belum diakui sebagai hutang oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu
Tengah kepada Universitas Bengkulu.
7) Informasi lain terkait Transaksi Non Anggaran
Dalam Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh Dana Jamkesmas
yang disalurkan langsung kepada Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Saldo awal dana Jamkesmas di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp17.862.600,00, penerimaan
dana Jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp 2.743.535.200,00, digunakan langsung oleh
Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 421.835.800,00 sehingga saldo dana Jamkesmas per 31
Desember 2009 yang berada di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 2.321.699.400,00.
28

38. BAB VI
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
1) Domisili, Bentuk Hukum, dan Jurisdiksi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk dengan Undang-undang Republik
Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4870).
2) Gambar Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 101,32” – 102,8” BT dan 2,15”- 4,00” LS di
kawasan pesisir barat pulau Sumatera dan sisi barat Pegunungan Bukit Barisan, memiliki
ketinggian 0,542 m dpl.
Wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah ketika awal pembentukan daerah
terbagi ke dalam 6 Kecamatan dan 1 kelurahan, tetapi pada akhir tahun 2009 terjadi
pemekaran wilayah sehingga menjadi 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 112 Desa dengan
luas wilayah 1.223,94 km dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2009 berjumlah sebanyak
104.188 jiwa.
3) Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Tengah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 daerah otonom mempunyai
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan susunan organisasi
dan tata kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten
Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut:
No Unit Kerja Jumlah
1. Sekretariat 2
2. Badan 4
3. Dinas 12
4. Kantor 12
Jumlah 30
4) Penyelenggaraan Pemerintahan
Sistem pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dikembangkan berdasarkan prinsip-
prinsip demokratis, transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan Tugas pemerintahan diarahkan
pada upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di
wilayah kabupaten.
Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
29

39. berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip dasar yang terkandung dalam penyelenggaraan
otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,
demokratisasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan telah
dijelaskan sebelumnya dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11
ayat 5, bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, maka
dalam lampiran berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan
pengelompokan di atas. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa belanja negara lebih
khusus belanja pemerintah daerah dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa fungsi
sebagai berikut:
1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan
3. Fungsi Ekonomi
4. Fungsi Lingkungan Hidup
5. Fungsi Kesehatan
6. Fungsi Pariwisata dan Budaya
7. Fungsi Pendidikan
Karang Tinggi, Mei 2010
BUPATI BENGKULU TENGAH
30

40. BAB VII
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN
1. Dasar Hukum Pemeriksaan
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran
informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
d. Efektivitas sistem pengendalian intern.
3. Sasaran Pemeriksaan
Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas :
a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk
pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya;
b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2009 sesuai dengan SAP;
d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2009;
e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen
(asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi :
a. Keberadaan dan Keterjadian
Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 dan
seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam
LRA TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung
dengan bukti-bukti yang memadai.
b. Kelengkapan
Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca
dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi
selama Tahun 2009 telah dicatat dalam LRA.
31

41. c. Hak dan Kewajiban
Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari
pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada
tanggal pelaporan.
d. Penilaian dan Alokasi
Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah
disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan
standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009.
e. Penyajian dan Pengungkapan
Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan
telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun
Anggaran 2009 berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
5. Metodologi Pemeriksaan
Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan
pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut:
a. Perencanaan Pemeriksaan
1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern
Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan
hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan
keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki
serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait.
Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum
pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan
daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat
vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh
terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam,
sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2)
mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material,
(3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur
pengujian substantif. Pemahaman pemeriksa atas entitas dan SPI dilaksanakan pada saat
pemeriksaan interim atas LKPD. Penentuan Tingkat Materialitas
Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat
Materialitas Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan
tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan
laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun.
32

42. Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 1% dari total realisasi
belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM.
2) Penentuan Metode Uji Petik
Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan
memperhatikan beberapa aspek antara lain:
a) Tingkat risiko
Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka
sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-
akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-
akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut
harus lebih besar.
b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka
sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya.
c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan
transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa
dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.
d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih
besar dari biaya pengujian tersebut.
b. Pelaksanaan Pemeriksaan
1) Pengujian Analitis
Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1)
Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Trend, sesuai dengan area yang telah ditetapkan
sebagai uji petik.
Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan
hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas
setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta
membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern
dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.
2) Pengujian Pengendalian
Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa
terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian
intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain
secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan.
Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan
melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya.
Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan
laporan keuangan.
33