Dokumen tersebut membahas tentang pengaturan pengelolaan sumber daya air di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip penguasaan air oleh negara, dasar hukum, jenis izin dan prioritas pemberian izin, serta persyaratan permohonan izin."

1. 1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
PERIZINAN PENGUSAHAAN DAN PENGGUNAAN
SUMBER DAYA AIR
Serang, 26 Juli 2018

2. Penguasaan oleh Negara atas Air Dilakukan dengan melakukan: Pengaturan,
Pengurusan Perizinan dan Alokasi Air untuk Menjamin Hak Setiap Orang
untuk Mendapatkan Air Bagi Pemenuhan Kebutuhan Pokok Sehari-hari.
Bumi, air, dan kekayaaan alam yg
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.
(UUD 1945 Ps 33 ayat 3)

3. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat
atas Air;
perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi
manusia;
pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat
mutlak;
prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
pemberian Izin Pengusahaan SDA kepada usaha swasta dapat dilakukan
dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.
Prinsip
PSDA

4. UUNo.11/1974tentangPengairan
PP No. 22/1982 tentang Tata
Pengaturan Air
PP No. 6/1981 tentang Iuran
Pembiayaan Eksploitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pengairan
PP No. 23/1982 tentang Irigasi
21 Permen PUPR, untuk
mengakomodir kondisi kekinian
PP No. 27/1991 tentang Rawa
PP No. 35/1991 tentang Sungai
PP No. 121/2015 tentang
Pengusahaan Sumber Daya Air
Permen PUPR No. 01/PRT/M/2016
tentang Tata Cara Perizinan
Pengusahaan Sumber Daya Air dan
Penggunaan Sumber Daya Air
PP No. 122/2015 tentang Sistem
Penyediaan Air Minum
DASAR HUKUM DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

5. PENGERTIAN 1)
Pasal 1 PP No. 121/2015

6. PENGENDALIAN PENGGUNAAN >> PERIZINAN
TUJUAN :
 menjaga kondisi alami sumber daya air,
penggunaan secara hemat dan bijak,
mencegah/mengendalikan dampak negatif
kegiatan terhadap sumber daya air (kerusakan
sumber air/sarana prasarana, pencemaran, dll)
 terjaminnya hak atas air bagi kebutuhan sehari-
hari dan pertanian rakyat (prioritas) dan kebutuhan
lainnya sesuai alokasi air secara tertib, adil,
akuntabel, serta mencegah konflik antar pengguna
 mencegah bencana daya rusak air yang timbul
akibat penggunaan sumber daya air (banjir, tanah
longsor, dll)
 meningkatkan peran masyarakat dan swasta
khususnya dalam hal pembiayaan sumber daya air
 tersedianya informasi tentang kondisi sumber
Perizinan merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam
Pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan
pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak
ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.

7. Kewenangan Pemberian Izin
• Menteri PUPR, untuk kegiatan Pengusahaan/Penggunaan
Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas
negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional;
• Gubernur, untuk kegiatan Pengusahaan/Penggunaan
Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau
• Bupati/Walikota, untuk kegiatan Pengusahaan/Penggunaan
Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada
Wilayah Sungai dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

8. WILAYAH SUNGAI DI INDONESIA
Pengelolaan air
permukaan didasarkan
pada wilayah sungai,
terdiri atas:
wilayah sungai dalam satu
kabupaten/kota
wilayah sungai lintas
kabupaten/kota
wilayah sungai lintas
provinsi
wilayah sungai lintas
negara
wilayah sungai strategis
nasional
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Kewenagan
Pemerintah Propinsi
Kewenangan
Pemerintah Pusat
POLA
PENGELOLAAN
SUMBER DAYA
AIR WILAYAH
SUNGAI
DASAR

10. Penentuan garis sempadan sungai yg
terpengaruh pasang air laut dilakukan
dng cara yg sama dng penentuan
garis sempadan sungai, diukur dari
tepi muka air pasang rata-rata.
Sungai adalah alur atau wadah air alami
dan/atau buatan berupa jaringan
pengaliran air beserta air di dalamnya,
mulai dari hulu sampai muara, dengan
dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan
Garis sempadan mata air
ditentukan mengelilingi mata air
paling sedikit berjarak 200 m
dari pusat mata air.
Garis sempadan danau paparan
banjir ditentukan mengelilingi
danau paparan banjir paling sedikit
berjarak 50 m dari tepi muka air
tertinggi yg pernah terjadi.

11. Di Dalam Kawasan Perkotaan:
 H < 3 M, L > 10 M
 3 M < H < 20 M, L > 15 M
 H > 20 M, L > 30 M
Di Luar Kawasan Perkotaan:
 DPS > 500 Km2, L > 100 M
 DPS < 500 Km2, L > 50 M
Di Dalam Kawasan Perkotaan L > 3 M
Di Luar Kawasan Perkotaan L > 5 M
L L
L L
H
Permen PU PR No. 28/PRT/M/2015 ttg
PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI
DAN GARIS SEMPADAN DANAU

12. Jenis kegiatan pengusahaan SDA
Jenis kegiatan pengusahaan sumber
daya air sebagai media
• pembangkit tenaga listrik;
• transportasi pada infrastruktur
sumber daya air berupa kanal
banjir dan saluran irigasi rawa;
• arung jeram;
• pariwisata; atau
• perikanan budi daya pada
waduk dan saluran irigasi, dsb
Jenis kegiatan pengusahaan air dan
daya air sebagai materi
• usaha industri;
• usaha makanan dan minuman;
• usaha perhotelan;
• usaha perkebunan;
• usaha air minum oleh Badan
Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah;
• usaha air minum dalam
kemasan; atau
• kegiatan usaha lain.

13. • pemanfaatan ruang pada sumber air berupa konstruksi jembatan, tanggul,
dermaga, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana
sumber daya air untuk kegiatan usaha;
• tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai
untuk kegiatan usaha;
• tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan
waduk untuk kegiatan usaha;
• pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi
antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, dan
prasarana sumber daya air untuk kegiatan usaha; atau
• pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi
antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, rentangan kabel
listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, bangunan
ketenagalistrikan, dan prasarana sumber daya air untuk kegiatan usaha.
Jenis kegiatan pengusahaan Sumber Air sebagai media

14. Jenis kegiatan Penggunaan SDA
• pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari
bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah
besar;
• pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok
petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi
yang sudah ada yang dilakukan dengan cara
mengubah kondisi alami sumber air;
• pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan
petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem
irigasi yang sudah ada; dan
• kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.

15. IZINPRIORITAS PEMBERIAN
1. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-
hari bagi kelompok yang memerlukan
air dalam jumlah besar;
2. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-
hari yang mengubah kondisi alami
Sumber Air;
3. pertanian rakyat di luar sistem irigasi
yang sudah ada;
4. pengusahaan Sumber Daya Air untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-
hari melalui sistem penyediaan Air
minum;
5. kegiatan bukan usaha;
6. pengusahaan sumber daya air oleh
BUMN/BUMD;
7. pengusahaan sumber daya air oleh
badan usaha swasta atau
perorangan;
PRIORITAS ALOKASI AIR
1. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok
minimal sehari-hari;
2. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari yang diperoleh tanpa memerlukan
izin;
3. Air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok
sehari-hari yang telah ditetapkan izinnya;
4. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat dalam
sistem irigasi yang sudah ada;
5. Air untuk irigasi bagi pertanian rakyat yang
telah ditetapkan izinnya.
6. Air bagi pengusahaan air baku untuk SPAM
yang telah ditetapkan izinnya;
7. Air untuk kegiatan bukan usaha yang telah
ditetapkan izinnya;
8. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha oleh
BUMN/BUMD yang telah ditetapkan izinnya;
9. Air bagi pemenuhan kebutuhan usaha oleh
badan usaha swasta yang telah ditetapkan
izinnya;

19. Permohonan izin dan rekomendasi teknis (Izin
Pengusahaan SDA) diajukan oleh :
orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
direktur utama atau pimpinan badan usaha;
penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan
badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya yang
dibuktikan dengan surat kuasa;
kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik;
pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak
mewakili badan usaha yang bekerja sama; atau
pejabat yang ditugaskan oleh instansi pemerintah.

20. KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMTEK
20
Pengusahaan Sumber Daya Air
• nama, pekerjaan, dan alamat;
• maksud dan tujuan;
• rencana lokasi penggunaan/pengambilan air;
• jumlah air yang diperlukan;
• jangka waktu yang diperlukan;
• jenis prasarana dan teknologi yang akan
digunakan;
• gambar detail desain jenis atau tipe
prasarana yang akan dibangun, spesifikasi
teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
• rencana pelaksanaan pembangunan;
• hasil konsultasi publik;
• rencana operasi dan pemeliharaan;
• bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
• izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL;
• foto copy akta perusahaan.
Penggunaan Sumber Daya Air
• nama, pekerjaan, dan alamat;
• maksud dan tujuan;
• rencana tempat atau lokasi penggunaan;
• cara pengambilan;
• gambar detail desain jenis atau tipe
prasarana yang akan dibangun, spesifikasi
teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
• kuota air dan/atau dimensi ruang pada
sumber air;
• gambar lokasi atau peta situasi disertai
dengan titik koordinat;
• fotokopi kartu tanda penduduk, kepala
keluarga atau ketua kelompok;
• ; dan
• izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) atau SPPL;
• fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti
pendirian kelompok atau surat keterangan
keberadaan kelompok dari kepala desa atau
lurah

21. Kelengkapan Data Permohonan Izin
• nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
• maksud dan tujuan pengusahaan/penggunaan
sumber daya air;
• rencana lokasi penggunaan/pengambilan air;
• jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air
yang diperlukan untuk diusahakan;
• jangka waktu yang diperlukan untuk
pengusahaan/penggunaan sumber daya air;
• jenis prasarana dan teknologi yang akan
digunakan;
• gambar tipe prasarana yang telah disetujui
oleh BBWS/BWS; dan
• rekomendasi teknis dari Kepala BBWS/BWS.

22. REKOMENDASI TEKNIS
memuat pertimbangan teknis dan saran
disampaikan oleh pengelola sumber daya air (BBWS/BWS) pada
wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan
wilayah sungai strategis nasional kepada Pemohon
memuat antara lain :
• jenis pengusahaan atau penggunaan yang diperbolehkan;
• lokasi pengusahaan atau pengambilan air;
• jumlah pengusahaan atau pengambilan air;
• cara pengusahaan atau pengambilan air;
• rencana desain bangunan dan/atau prasarana;
• neraca air pada wilayah sungai dan/atau pemanfaatan air;
• dampak pemanfaatan air terhadap sumber air dan
lingkungan sekitar;
• pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar
lokasi;
• kelayakan kondisi sumber air; dan
• pernyataan bahwa pemohon rekomendasi teknis
memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi
persyaratan teknis.
dalam hal memerlukan konstruksi pada sumber air, juga
memuat :
• kelayakan kondisi geologis sumber air;
• kelayakan material dan peralatan konstruksi;
• dampak konstruksi terhadap sumber air dan pemanfaatan
air;
• layak atau tidaknya konstruksi berada pada sumber air; dan

23. VERIFIKASI
Dalam hal data permohonan izin yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan
lengkap oleh UPP, proses permohonan izin dilanjutkan ke proses verifikasi.
Verifikasi dilakukan untuk memeriksa :
•rekomendasi teknis;
•kesesuaian antara permohonan izin dengan rekomendasi
teknis; dan
•kelayakan teknis pemberian izin.
Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Sumber Daya Air.
Dalam hal diperlukan, Tim Verifikasi Perizinan dapat melakukan peninjauan
lapangan bersama dengan BBWS/BWS pada wilayah sungai lintas negara, wilayah
sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional.
Hasil peninjauan lapangan, dituangkan kedalam berita acara peninjauan lapangan
sebagai bahan untuk pertimbangan dan saran dalam pemberian izin.

24. PENETAPAN PEMBERIAN IZIN

25. Izin Pengusahaan dan Penggunaan SDA paling
sedikit memuat
• nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
• tempat atau lokasi penggunaan;
• maksud dan tujuan;
• cara pengambilan;
• spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
• kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
• jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor;
• jangka waktu berlakunya izin;
• persyaratan pengubahan izin dan perpanjangan izin;
• ketentuan hak dan kewajiban; dan
• sanksi administratif.

27. pengawasan atas pelaksanaan izin pengusahaan SDA dan izin
penggunaan SDA bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang
tercantum dalam izin.
pengawasan antara lain terhadap :
• kesesuaian identitas  pemegang izin dengan
pengguna/pengusaha SDA;
• Kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan dalam izin beserta
ketentuan peraturan (standar, prosedur, dan kriteria yang
terkait);
• kesesuaian prasarana dan sarana yang tercantum dalam izin
dengan prasarana dan sarana yang dibangun;
• dampak negatif yang ditimbulkan; atau
• pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air
yang belum memperoleh izin.pengawasan dilakukan oleh BBWS/BWS dan dapat melibatkan peran
masyarakat.
peran masyarakat dalam pengawasan dapat diwujudkan dalam bentuk
laporan atau pengaduan kepada menteri c.q direktur jenderal sumber
daya air.
hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan,
penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan pengusahaan
sumber daya air atau penggunaan sumber daya air.
menteri c.q direktur jenderal sumber daya air wajib menindaklanjuti
laporan hasil pengawasan, dalam bentuk peringatan, pemberian
sanksi, dan bentuk tindakan lain
PENGAWASAN

28. terima kasih