Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.

1. Konsep, Jenis Studi Kebijakan,
serta Masalah Publik dan
Privat
(Publik VS Private Affairs)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyrakat dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

2. Deskripsi
• Modul ini memfasilitasi pemahaman pengetahuan
dan keterampilan peserta pelatihan tentang konsep
Jenis kebijakan publik, pengambilan keputusan
dalam kebijakan publik dan tantangan kebijakan
publik. Diharapkan peserta dapat mengidentifikasi
jenis-jenis kebijakan publik dan implikasi dari
pengambilan keputusan dalam kebijakan publik
tersebut.

3. Tujuan:
1. Menyimpulkan konsep urusan/masalah publik
dan privat.
2. Mampu menjelaskan konsep pengambilan
keputusan.
3. Mampu mengidentifikasi tantangan kebijakan
publik

4. Jenis Kebijakan Publik
Kebijakan substantif dan kebijakan
prosedur
Kebijakan distributif, kebijakan
regulatif dan kebijakan redistributif
Kebijakan material dan kebijakan
simbolis.
Kebijakan yang berhubungan dengan
barang publik (public goods) dan
barang privat (private goods).
Apa yang akan dilakukan pemerintah atas
masalah tertentu dan mekanismenya (SOP).
• Bertujuan mendistribusikan sumber daya.
• Mengatur perilaku orang atau masyarakat.
• Pendapatan/kekayaan didistribusi kembali.
• Keuntungan sumberdaya yang konkrit pada
kelompok tertentu.
• manfaat dan penghormatan simbolis pada
kelompok masyarakat tertentu.
• Tata kelola dan pelayanan barang-barang
publik.
• Tata kelola dan pelayanan barang-barang
privat.

5. Pengambilan Keputusan (1)
• Tidak ada satu aktor yang
memiliki kapasitas untuk
merespon dan menindaklanjuti
semua isu/ masalah yang muncul
di setiap waktu (Fischer,etc,
2007).
• Isu/masalah mendapat perhatian
besar:
• kepentingan orang banyak,
• mencapai titik kritis untuk segera
diselesaikan,
• berdampak luas pada masyarakat,
• berhubungan dengan nilai-nilai yang
berkembang pada masyarakat,
• misal demokrasi, keadilan, keluarga,
serta memiliki implikasi pada
anggaran publik.

6. Barang Publik dan Dilema Sosial
• Pertimbangan intervensi
pemerintah dalam penyediaan
barang publik antara lain:
• Keadilan (equity) – sehingga
orang dengan berbagai
perbedaan level memiliki
akses yang sama terhadap
barang/ jasa.
• Kebutuhan (needs) bukan
kemampuan untuk membayar
• Efsiensi (efifciency) – lebih
mudah untuk menyediakan
secara kolektif dalam skala
besar.
• Mengurangi masalah the free-
rider terkait dengan barang
publik murni.

7. Pengambilan Keputusan (2)
Model Bounded Rationality
• Keputusuan (aktor kebijakan) untuk bertindak secara
rasional karena berbagai alasan misalnya keterbatasan
kapasitas/ kapabilitas, satisfactory, perhatian dan
bargaining.

8. Pengambilan Keputusan (3)
• Model Garbage Can • Dinamika pengambilan
keputusan:
• Pengambilan keputusan dalam
organisasi adalah bersifat random
(acak) dan unsystematic.
• The policy stream : solusi terhadap
masalah
• The politics stream : partisipan 
sentiment publik, perubahan minat
pemerintah, perubahan minat politik
dan partisipan lainnya
• The problem stream: memunculkan
berbagai kemungkinan pilihan

9. Pengambilan Keputusan (4)
Model Rasional
pengambilan keputusan
organisasi
Model Bounded
Rationality
Model Garbage Can
Analisis secara mendalam
(secara logis dan step-by-
step) terhadap berbagai
isu atau alternative
kebijakan dan
konsekuensinya
Ada keterbatasan
pengambil keputusan
untuk bertindak secara
rasional
Pengambil keputusan dalam
organisasi bersifat acak dan
unsystematic
• Outcome sangat
rasional
• Pengambil keputusan
menggunakan sistem
pilihan yang konsisten
untuk memilih isu atau
alternatif terbaik
• Memilih alternatif/isu
pertama yang
‘memuaskan’ karena
menghemat waktu
dan sumber Daya
• Memahami konsepsi
dunia adalah
sederhana
• Pengambilan keputusan
terkait dengan pola atau
aliran berbagai keputusan
dalam organisasi maupun
keputusan individu
• Solusi tidak selalu dimulai
dengan tahapan pasti
identifikasi masalah

10. Pengambilan Keputusan (5)
Model Rasional
pengambilan keputusan
organisasi
Model Bounded
Rationality
Model Garbage Can
• Pengambil keputusan
mampu mengenali
semua alternatif
• Pengambil keputusan
mampu mengkalkulasi
kemungkinan
keberhasilan/ kegagalan
tiap alternatif
• Memiliki waktu,
informasi dan
sumberdaya yang cukup
• Nyaman mengambil
keputusan dengan
‘cepat’ akan
menghemat akivitas
mental
• Menyadari
keterbatasan waktu,
informasi, sumber daya
dan juga ketidakpastian
• Pola pengambil
keputusan dalam
organisasi ditandai
dengan
ketidakteraturan yang
disebabkan karena
pilihan problematic
antar alternatif/isu,
ketidakjelasan informasi
dan teknologi, dan juga
dinamika dukungan
• Masalah secara acak
digunakan/diidentifikasi
untuk melengkapi solusi
dalam “Garbage Can”

11. Tantangan Kebijakan Publik
Tantangan
Kebijakan
Publik
Proses: Model
Dominan Proses
Pembuatan
Kebijakan Tidak
Realistik
Kualitas
Pembuatan
Kebijakan
Semakin Tinggi.
Struktur
Dinamika Politik

12. Proses: Model Dominan Proses
Pembuatan Kebijakan Tidak Realistik
• Masalah kebijakan dan solusi muncul secara
bersamaan, evaluasi dan implementasi dilakukan
bersamaan, siklus kebijakan dimulai dari
implementasi atau evaluasi dan lain-lain
• Proses pembuatan kebijakan yang mengabaikan
hubungan antar tahap dalam siklus proses
kebijakan

13. Tuntutan Kualitas Pembuatan Kebijakan
Semakin Tinggi.
• Proses kebijakan yang
baik:
1. Outward looking
2. Terbuka
3. Evidence-based
4. Inclusive
5. Dapat dievaluasi
6. Review kebijakan dan
masalah
7. Learn lessons
• Karakter lainnya yang
harus diperhatikan:
1. Forward looking ke
outcome
2. Joined up
3. Communication

14. Struktur
• Proses kebijakan publik
(multi actor) : fungsi,
kepentingan, dan koalisinya
yang berbeda;
• Berakibat negatif seperti
duplikasi kebijakan,
tumpang-tindih, dan
ketidakjelasan kebijakan
tersebut.
• Kecenderungan institusi
untuk menggunakan
kebijakan/ solusi lama
(rutin) yang menyebabkan
frustasi dan
ketidakpercayaan

15. Dinamika Politik
• Interaktif, fleksibel, barter untuk tujuan
kepentingan tertentu dan menggunakan
pertemuan informal untuk saling mempengaruhi
• Mekanisme politik cenderung polycentric, komplek
dan heterogen.
• Aktor kebijakan tidak dilibatkan atau diakomodasi.

16. Daftar Pustaka
• Anderson, James E. 1979. Public Policy-making. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
• Corduneanu-Huci, C., Hamilton A., Ferrer, I. M. 1976. Understanding Policy Change: How to Apply Political Ecomony Concepts in Practice. Washington DC: The World Bank.
• Dewey, John. 1927. The Public and Its Problem. New York: Holt. Dunn, William. 2004. Public Policy Analysis: An Introduction. New
• Jersey: Pearson-Prentice Hall.
• Dye, Thomas. 1972. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice- Hall, Eaglewood Cli s.
• Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. S. (eds.). 2007. Handbook of Public Policy analysis: Theory, Politics and Methods, USA: CRC Press.
• Friedrich Carl. 2007. “Public Policy and The Nature of Administrative Responsibility” dalam Carl J. Friedrich dan E. S Mason (ed.), Public Policy: 3-24. Cambridge, MA: Harvard University
Press.
• Geurts, T. 2015. Public Policy Making: The 21st Century Perspective. Netherlands: Be Informed ( www.beinformed.com diunduh tanggal 30 Februari 2015).
• Hallsworth, M., Parker, S., dan Rutter, J. 2001. Policy Making in the Real World: Evidence and Analysis, London: Institute for
• Government.
• Hogwood, B.W dan L.A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. London: Oxford University Press.
• Kay, A. 2006. The Dynamics Of Public Policy: Theory And Evidence. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
• LAN (Lembaga Administrasi Negara). 2012. Pedoman Perumusan Kebijakan (Edisi Revisi). Jakarta: Pusat Kajian Manajemen Kebijakan.
• Lemay, M.C. 2002. Public Administration: Clashing Values in the Administration of Public Policy. Belmont, CA: Wardsworth/ Thompson Learning.
• Lester, J. P., dan J. Stewart. 1996. Public Policy: An Evolution Approach. Boston: Cengage Learning.
• Nelson & Quick. 2005. Introduction: Organizational Behavior in Changing Times (Chapter 9: Decision Making by Individuals and Groups). South-Western
(www.csus.edu/indiv/a/antonenl/ppt/ ch09.ppt diunduh 10 Mei 2015).
• the First Minister and Deputy First Minister: Economic Policy Unit. 2015. A Practical Guide to Policy Making in Northern Ireland (www. ofmdfmni.gov.uk/policylink diunduh 1 April 2015).
• Parsons, Wayne. 2001. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. New York: Edward Edgar Publishing, Ltd.
• Shafritz, J.M. dan E.W. Russel . 1997. Introducing Public Administration. New York: Addison-Wesley Educational Publishers Inc.
• Somit, A., dan S. A. Peterson. 2003. Human Nature And Public Policy: An Evolutionary Approach. Basingstroke: Palgrave Macmillan.
• Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.