Slide dibuat oleh Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA) untuk kepentingan pihak ketiga. silakan digunakan bilamana diperlukan, dengan menyebut IRSA sebagai sumber. Udi H Pungut @Bang_PM

1. BEBERAPA PERSOALAN DI SEKTOR PANGAN & ENERGI
Oktober 2013
1

2. DAYA DUKUNG LAHAN (soil carrying capacity)

Teknik budi daya tanaman pangan meningkat pesat, namun lahan
(soil)
tetap merupakan sumber daya penting (utama) dalam
produksi pangan.

Sumber daya lahan adalah anugrah tuhan, tidak dapat diproduksi
oleh manusia. Perluasan lahan pertanian dan arable land terkendala
oleh total luas lahan yang bersifat tetap dan kompetisi dengan
penggunaan lain.

Indonesia masih memiliki cadangan lahan yang dapat dikonversi
menjadi lahan pertanian dan produksi pangan. Tetapi,
 lahan cadangan tersebut umumnya sudah mempunyai fungsi
ekologis yang akan hilang apabila dikorversi;
 lahan yang tersedia untuk di garap belum tentu cocok untuk
pertanian, berada di lokasi yang tidak ekonomis, perlu
pembangunan infrastruktur berbiaya besar.
2

3.  Indonesia sering dikatakan sebagai negara agraris, tetapi porsi lahan
pertanian di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan di India,
China, AS dan Brazil, dan bahkan lebih rendah dari rata-rata dunia.
 Indonesia memiliki lahan pertanian & arable land paling sedikit
dibandingkan India, China, USA dan Brazil.
Agricultural area, 2011
(million ha)
Land use, 2011
600
Indonesia
Land area, total (mil. ha)
Agricultural land
Arable land
Permanent crops
Meadow & pastures
Forest
Others + inland water
Source: FAOSTAT, Calculated.
181.2
30.1
13.0
11.0
6.1
51.7
18.2
India
China
Brazil
297.3
932.7
845.9
Composition (%)
60.5
55.7
32.5
52.9
12.0
8.5
4.1
1.6
0.8
3.4
42.1
23.2
23.1
22.5
61.2
16.5
21.9
6.3
USA
Japan
World,
total
Agricultural area
Arable land
519
500
411
400
914.7
36.5
13,003.4
300
45.0
17.5
0.3
27.2
33.3
21.8
12.5
11.7
0.8
0.0
68.6
18.9
37.8
10.7
1.2
25.9
31.0
31.3
200
275
180
157
160
112
100
55
72
24
5 4
0
3

4.  Arable land per kapita di Indonesia (0.1 ha) hanya sedikit di atas
critical level (0.07 ha per orang). Ketersediaan lahan untuk produksi
pangan hampir mencapai batas kritis.
Land per capita, 2011 (ha.)
2.0
1.40
1.5
1.32
1.0
0.70
0.5
0.39
0.23
0.10
0.14 0.13
0.51
0.37
0.20
0.08
0.04 0.03
0.0
Indonesia
India
China
Brazil
Agricultural area
USA
Japan
Rest of the
World
Arable land
Source: FAOSTAT, Calculated.
4

5. KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
Produksi
pangan domestik menjamin stabilitas pasokan jangka
panjang dan kedaulatan politik negara sehingga tidak rentan terhadap
instabilitas hubungan ekonomi, politik dan militer antar negara.
Persoalan:
• Apakah tersedia lahan cukup untuk memproduksi semua jenis pangan dengan
jumlah sesuai kebutuhan?
• Berapa besar sumber daya publik diperlukan untuk mencapai swasembada
komoditas tertentu?
Karena sifatnya sebagai makanan pokok dan volume perdagangan
internasionalnya relatif kecil dibanding kebutuhan nasional, untuk
komoditas Beras, nampaknya tidak ada pilihan kebijakan selain
mendorong Swasembada.
Untuk komoditas lain, diperlukan re-orientasi kebijakan ketahanan
pangan: fokus pada swasembada atau meningkatkan produktivitas
dan efesiensi?
5

6. PEMANFAATAN SUMBERDAYA KELAUTAN
Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan melimpah:
• 95.181 km garis pantai;
• 5.8 juta km2 luas lautan:
 2.3 juta km2 perairan kepulauan;
 0.8 juta km2 perairan teritorial; dan
 2.7 juta km2 ZEE.
• Iklim tropis: ikan dapat tumbuh lebih cepat.
Persoalan:
• Iklim investasi -- > Pemanfaatkan optimal sumber daya kelautan
& perikanan.
• Struktur insentif dan dukungan -- > bagi peningkatan
produktivitas sektor perikanan & kelautan.
6

7. ISU LINGKUNGAN
Isu lingkungan sering kali digunakan untuk menghambat ekspor Minyak Sawit
dari negara berkembang. Standard lingkungan yang diterapkan sering kali
tidak masuk akal dan sulit terpenuhi.
ISU LINGKUNGAN:
Deforestation;
Feat soil; methane gas
capture; forest fire.
ENVIROMENTAL
STANDARDS
COST OF
COMPLIANCE
BARRIER TO
TRADE
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Additional cost:
 Induce significant impacts to
smallholders -1.7 mil HH or 7
mil people. (barrier to
prosperity);
 Reduce competitiveness.
Impediment to export
Note:
 Palm oil is a major
contributor to national
exports (US24 bn);
 Oil palm plantation creates
rural productive
employment
significantly, and promote
regional growth.
7

8. Diperlukan upaya bersama (seluruh stakeholder: pemerintah, swasta dan
petani) untuk men-counter hambatan perdagangan yang berlindung dibalik isu
lingkungan.
 Ada upaya serius untuk menerapkan sustainable farming:
• Compliance terhadap
smallholders.
RSPO
&
ISPO
ditingkatkan,
termasuk
oleh
 Joint research & assessment (dengan LSM lingkungan; evironmentalist;
etc.) untuk mengkaji persoalan lingkungan dan sosial dan merumuskan
tindakan yang diperlukan.
 Offensive campaign:
• Meluruskan bias persepsi di negara maju dan di kalangan masyarakat
tertentu;
• Menunjukkan manfaat positif perkebunan kelapa sawit;
• Meningkatkan lobby di negara maju;
8

9. KEBIJAKAN ENERGI
Implemetasi kebijakan energi (struktur insentif dan pembangunan
infrastruktur untuk mengarahkan penduduk menggunakan energi tertentu)
sangat minimal. -- > investasi di sektor energi alternatif tidak berkembang.
Persoalan:
•
Tindakan nyata untuk meningkatkan penggunaan sumber energi bukan
minyak bumi, sangat kurang. Diperlukan:
 ketegasan untuk mengurangi ekspor batu bara dan gas alam;
 insentif fiskal bagi investasi di sektor bio energi dan pembangkit listrik
bersumber matahari dan panas bumi;
 penyesuaian subsidi harga biofuel dan tarif listrik bersumber energi
alterntif sehingga lebih dapat bersaing dengan BBM.
•
Komposisi aplikasi energi untuk masing masing-masing sumber energi
perlu di pertegas.
Misalnya, batu bara, x% untuk industri dan y% untuk pembangkit listrik.
•
Pembangunan infrastruktur energi perlu diarahkan untuk mendorong
diversifikasi energi dan disesuaikan dengan target aplikasi energi.
9

10. KERANGKA KEBIJAKAN ENERGI
Sumber energi
Aplikasi
Minyak bumi
• Industri
• Transportasi
Gas alam
•
•
•
•
Pembangkit listrik;
Industri;
Transportasi;
Rumah tangga
•
•
•
•
•
•
Pembangkit listrik;
Industri;
Home industry.
Industri;
Transportasi.
Pembangkit listrik
Batu bara
Nabati:
CPO, Jarak, dll
Lain-lain:
Matahari, Panas
Bumi
Kebijakan & regulasi
Penyediaan infrastruktur
• Disinsentif penggunaan BBM,
terutama untuk transportasi
darat.
• Mendorong investasi eksplorasi
dan pengilangan.
• Review kebijakan ekspor ;
• Insentif investasi di sektor
eksplorasi.
• Memperbanyak stasium
pengisian gas;
• Sarana distribusi gas (kapal
pengangkut, terminal
penyimpanan, piping, dlsb);
• Deregulasi ukuran tabung;
• Konverter kit.
• Terminal handling untuk batu
bara;
• Kompor briket.
• Insentif fiskal;
• Penyesuaian subsidi harga dan
tarif .
10

11. TERIMA KASIH
THANK YOU
11