Rek

1. REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI JALAN UTAMA
KEBANGKITAN INDONESIA
Oleh : Twedy Noviady Ginting1
Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2012 sepatutnya menjadi „oase‟ di tengah-
tengah kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memprihatinkan. Berbagai peristiwa
yang terjadi akhir-akhir ini memunculkan keprihatinan mendalam bagi kehidupan kolektif
kita sebagai sebuah bangsa. Berbagai aksi destruktif ormas-ormas yang mengusung „bendera‟
keagamaan dan primordial hingga pengebirian hak-hak kaum minoritas untuk beribadah
mencerminkan adanya krisis kebangsaan dalam masyarakat yang berbhineka ini.
Krisis kebangsaan tersebut mencerminkan pula telah terjadinya pengingkaran
terhadap ideologi negara, yakni Pancasila. Ideologi yang disampaikan oleh Presiden pertama
RI Soekarno pada hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945 itu telah menjamin
kebhinekaan yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman yang muncul di Indonesia
merupakan konsekuensi logis dari latar belakang historis dan geografis nusantara. Nenek
moyang kita pun telah menyadari hal tersebut sehingga pujangga besar Majapahit, Mpu
Tantular, membuat slogan “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu
jua.
Para founding fathers pun mengakomodir slogan Mpu Tantular tersebut dan
dilekatkan pada lambang Negara Indonesia, Garuda Pancasila. Pancasila dalam beberapa
silanya juga sangat akomodatif terhadap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia.
Lalu mengapa kini banyak muncul konflik berdarah serta gerakan politik yang bertujuan
merusak keberagaman masyarakat ?
Liberalisme Ekstrim versus Fundamentalisme Ekstrim
Rupa-rupanya ideologi negara yang sangat sesuai dengan kondisi obyektif bangsa ini
telah dilupakan oleh sebagian komponen bangsa. Di era reformasi ini yang menjamin
kebebasan berpendapat ternyata menimbulkan konsekuensi negatif yaitu banyak bermunculan
ideologi-ideologi yang menafikan kebhinekaan, bahkan bertujuan mengganti ideologi negara
yang diwariskan oleh founding fathers.
Selain kemunculan ideologi-ideologi yang berbasiskan pada fundamentalisme agama
yang anti kebhinekaan serta memicu berbagai tindak kekerasan, era reformasi juga telah
melahirkan efek negatif lainnya, yakni merasuknya faham liberalisme ekstrim dalam
kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Liberalisasi tidak
terkendali di ranah ekonomi hampir menjerumuskan bangsa ini menjadi sekedar “bangsa
kuli” yang menyediakan sumber daya alam, tenaga kerja serta pasar bagi kepentingan
ekonomi pihak asing. Dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya nasional, jumlah
nominal utang luar dan dalam negeri yang membengkak, serta kehancuran industri nasional
1
Ketua Presidium GMNI periode 2011 - 2013

2. akibat kesepakatan perdagangan bebas (free trade) antara pemerintah dengan beberapa
negara seakan melengkapi kekhawatiran akan terjerumusnya bangsa ini menjadi “kuli di
negeri sendiri” serta “kuli diantara bangsa-bangsa”.
Liberalisasi ekstrim juga merasuk dalam bidang politik, sosial dan budaya yang
mewujud pada pola oligarki politik dan pemburu rente di kalangan elit politik, serta
mewabahnya “penyakit” hedonisme dan konsumerisme dalam kehidupan anak bangsa.
Amandemen UUD 1945 yang akhirnya melahirkan “UUD 2002” telah memberi “lampu
hijau” bagi penetrasi liberalisme ekstrim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Masifnya penerapan sistem liberal secara tidak langsung telah menyuburkan pula
faham fundamentalisme agama yang ekstrim. Berbagai ekses dari liberalisme seperti
terjajahnya ekonomi nasional oleh korporasi asing, krisis kesejahteraan yang semakin akut,
merajalelanya korupsi dalam kompetisi politik telah memicu ketidakpercayaan sebagian
kalangan kepada ideologi atau dasar negara yang mereka anggap tidak mampu menangkal
pengaruh liberalisme.
Akhirnya pilihan mereka jatuh pada ideologi-ideologi fundamentalisme ekstrim yang
dianggap bisa melawan hegemoni liberalisme ekstrim dalam semua aspek kehidupan. Namun
yang menyedihkan adalah, gerakan-gerakan kaum fundamentalis ini juga tidak kalah
membahayakannya dengan liberalisme, karena sebagian dari mereka memiliki metode
perjuangan absurd, seperti aksi-aksi teror bom, perlawanan bersenjata, gerakan “cuci otak”
serta perbuatan kriminal lainnya. Selain itu gerakan fundamentalis juga kian lekat dengan
aksi-aksi intimidatif yang ditujukan pada kaum minoritas dan dapat diartikan juga sebagai
penolakan terhadap kebhinekaan bangsa.
Reaktualisasi Pancasila
Kehadiran ideologi liberalisme ekstrim dan fundamentalisme ekstrim yang membawa
malapetaka bagi kehidupan bangsa sesungguhnya dapat dihindari apabila pemegang otoritas
kekuasaan negeri ini menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten. Kemunculan
beragam kelompok yang berideologi fundamentalis dan menghalalkan kekerasan merupakan
dampak dari ketidakkonsistenan aparatur Negara dalam mengimplementasikan Pancasila dan
UUD 1945. Di sisi lain, arus liberalisasi tidak dapat mereka bendung. Hal itulah yang
menyebabkan kaum fundamentalis seakan mendapat peluang untuk hadir di tengah mereka
yang menjadi korban liberalisasi serta merasa tidak menemukan ekspresi perlawanan yang
memadai dari ideologi Pancasila terhadap liberalisme.
Solusi dari semua itu adalah reaktualisasi Pancasila sebagai ideologi negara untuk
merealisasikan cita-cita kemerdekaan dan tujuan nasional bangsa Indonesia serta menjamin
kebhinekaan untuk menangkal pengaruh negatif dari ideologi-ideologi asing yang tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Peringatan 67 tahun hari Lahir Pancasila, 111
tahun kelahiran dan 42 tahun wafatnya Bung Karno Sang Penggali Pancasila harus menjadi
momentum dalam rangka memprioritaskan agenda reaktualisasi Pancasila sebagai pandangan
hidup berbangsa dan bernegara. Harus ada proses internalisasi, enkulturasi dan sosialisasi
nilai-nilai Pancasila dalam semua lapisan masyarakat Indonesia. Pendidikan Pancasila yang

3. kini dihilangkan dari kurikulum pendidikan perlu dihidupkan kembali dan jangan hanya
menjadi bagian dari mata pelajaran lain. Sehingga melalui proses pendidikan kesadaran dan
kebanggaan berbangsa Indonesia tumbuh, khususnya nation and character building,
kesadaran bela negara, kemampuan menyaring pengaruh budaya dari luar, penghargaan atas
kekayaan dan kreativitas bangsa. Namun perlu dihindari cara-cara dogmatis yang pernah
dilakukan rezim Orde Baru dulu.
Kita harus mampu mewujudkan cita-cita Pancasila yakni cita-cita kemerdekaan
dengan dua pilar utama. Pertama, kemerdekaan ekonomi dan politik dalam bentuk
kemandirian dan kemampuan untuk berdikari secara ekonomi dan politik. Kedua,
kemerdekaan eksistensial berupa kemampuan untuk mewujudkan dirinya sendiri, untuk
menjalani hidup sendiri lepas dari ketergantungan dengan orang atau pihak lain. Wujud dari
cita-cita moral ini diungkapkan dalam bentuk menjadi tuan atas diri sendiri dan menjadi tuan
atas miliknya sendiri2.
Pancasila dioperasionalisasikan terutama mengembangkannya sebagai sebuah sistem
ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat Indonesia. Dalam membangun sistem ekonomi
Pancasila, ekonomi Indonesia harus dibangun tanpa menggantungkan pada kekuatan ekonomi
asing, baik utang luar negeri maupun produk impor. Modal asing hanyalah faktor pendukung
ekonomi nasional bukan tulang punggung pembangunan ekonomi nasional. Kekuatan
ekonomi Indonesia adalah pada rakyat, baik tenaga kerjanya, alat produksinya, maupun
pasarnya yang potensial. Oleh karena itu, ekonomi Indonesia harus tertuju pada penguatan
kekuatan ekonomi rakyat yang berupa modal, menajemen, keterampilan, teknologi,
kemitraan, informasi dan pengembangan pasar.
Yang tak kalah penting adalah konsistensi seluruh lembaga Negara dalam
mengimplementasikan Pancasila sebagai dasar Negara yang final. Terlebih kedudukan
Pancasila telah memiliki legitimasi filosofis, yuridis dan politis yakni kesepakatan The
Founding Fathers kita pada tanggal 18 Agustus 1945 yang telah menetapkan Pancasila
sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia serta tercantum
dalam tertib hukum Indonesia. Sehingga Pancasila sebagai Staatsfundamental norm
(Notonagoro, 1975) memiliki konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila secara yuridis harus
diderivasikan ke dalam UUD Negara Republik Indonesia dan seluruh peraturan perundang-
undangan lainnya.
Nilai-nilai Pancasila juga harus tercermin dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pancasila harus menjadi tolak-ukur filosofis dan ideologis bagi pembuatan dan pelaksanaan
semua kebijakan publik yang didasarkan atas kondisi, potensi, dan posisi riil wilayah
Republik Indonesia. Sehingga keberpihakan Negara kepada kesejahteraan rakyat dapat
dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Rakyat Indonesia menanti hadirnya Negara dalam kehidupan mereka. Konsekunsinya,
perubahan haluan dari liberalisme menuju pada substansi Pancasila 1 Juni 1945 mutlak
dibutuhkan guna mencapai tujuan-tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD
2
Kasenda, Peter.2010. “Soekarno Muda”. Komunitas Bambu, Jakarta.

4. 1945 serta menutup peluang munculnya faham keagamaan yang ekstrim. Sosialisasi empat
pilar kehidupan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) yang
dilakukan lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tentu kita
sambut baik. Tetapi hendaknya hal tersebut perlu kita dorong menjadi gerakan bersama
sehingga tidak berhenti sebatas slogan atau jargon kosong tanpa konkretisasi. Semoga
peringatan Hari Lahir Pancasila kali ini dapat menjadi awal kebangkitan bangsa dari segala
krisis kesejahteraan dan kebangsaan yang mendera kita selama ini menuju Indonesia yang
kita cita-citakan, Indonesia yang adil dan makmur.