1. Workshop Penyusunan Policy Brief
“The Future Leaders” dan “Inovasi
Manajemen ASN”
Jakarta,
1
Juli 2021
Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-‐RI
2. Produk Apa yang
Kita
Inginkan?
White-‐
paper
Proceeding/
Kapita
Selekta
Kumpulan
makalah
bebas (tanpa framework)
Kumpulan
policy
brief
berbasis framework
Butuh big
picture
atau general
framework (inc. definisi
operasional)
yang
dipahami
bersama oleh penulis polbrief.
Setiap polbrief berposisi sbg
“potongan puzzle”
yang
bersama-‐sama membentuk big
picture tsb.
3. Logika Analisis Kebijakan dalam Polbrief /
Policy
Paper
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
Proses
mengenali
masalah &
menentukan
fokus/prioritas
Proses
mengevaluasi
hasil dan kinerja
kebijakan yang
berlaku
Proses
mengembangkan
pilihan kebijakan dan
kelebihan/kekurangannya
Proses
merumuskan aksi
kebijakan secara lebih
operasional
Policy
Problems/
Issues
Policy
Output
&
Performance Policy
Options Policy
Action
Perlu Validasi Hulu-‐Hilir
4. “Kajian Pengembangan SDM
Kemenkumham”
dalam
Perspektif Logika Analisis Kebijakan (contoh)
Agenda
Setting
Policy
Alternative
Policy
Appraisal
Policy
Recommen
dation
o Terdapat kegiatan yang
tumpang tindih (h.
2);
o Pengembangan karir
belum sepenuhnya
mempertimbangkan
keahlian (Nizar
Apriansyah,
h.
2)
o Permen 45/2016
à Anjab
belum memperhatikan
beberapa aspek dalam
kepemimpinan (h.
27);
o Permen 2010
tentang
Penyelenggaraan Assessment
Center (h.
28);
o Permen No.
10/2016
tentang
SIMPEG.
o Pengembangan
Situational
Judgement
Test (SJT) untuk
menyempurnakan metode
assessment
(h.
33);
o Peningkatan kualitas
pengelolaan basis
data
pegawai (h.
36);
o Pengelolaan kompetensi
pegawai (h.
38);
o Penyempurnaan sistem
manajemen kinerja (h.
40)
o Biro
Kepegawaian perlu
menyusun Grand
Design manajemen
SDM;
o Biro
Perencanaan perlu
mengevaluasi
kelembagaan di
Biro
Kepegawaian dan
BPSDM.
5. Rekomendasi tidak selamanya untuk Analysis
for
Policy
…
Dimanakah posisi
Rekomendasi
Kebijakan?
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Policy
Brief
Policy
Paper
Produk
Analisis
Kebijakan
Policy
Note
Analysis
FOR
Policy
*) Analysis
OF
Policy
*) *)
Analysis
for
policy
dan analysis
of
policy
dalam prakteknya dilakukan
secara simultan (bukan dikotomi)
6. Policy
Issues
/
Problems
§ Policy
research/analysis memiliki
sense
yang
berbeda
dibanding
penelitian
pada
umumnya
(skripsi,
thesis,
disertasi).
Policy
research
harus
kuat
di
Policy
Issues/
Problems.
Policy
issues/problems
sendiri
dapat
dirumuskan
dengan
baik
jika
sudah
ada
informasi
pendahuluan
terkait
dengan
issu/variabel
yang
akan dikaji.
§ Kegagalan
merumuskan
policy
problems
akan
menjadikan
hasil
analisis
dan
rekomendasi
dalam
paper/laporan
penelitian
tidak
dapat
mengatasi
masalah
(kesalahan
type
ke-‐3). Menurut
ahli
matematika Richard
Hamming
(1915-‐
1998): "Lebih
baik
menyelesaikan
masalah
yang
benar
dengan
cara
yang
salah
daripada
memecahkan
masalah
yang
salah
dengan
cara
yang benar".
7. Policy
Issues
/
Problems
Rumusan Masalah adalah
bagian terpenting dari
sebuah penelitian
kebijakan,
sehingga harus
dirumuskan sejelas
mungkin.
“Jika masalahnya saja
tidak jelas,
bagaimana
mungkin dapat ditemukan
solusinya?”
8. Alat Bantu
Agenda
Setting
§
§ Masalah
kebijakan
yang
baik
tidak
hanya
menyasar
pada
masalah
di
permukaan
(event,
fenomena,
symptom),
namun
harus
mampu
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam
(yang
mengakibatkan
munculnya
masalah permukaan).
§
§ Dengan
mengenali
masalah
yang
lebih
dalam,
akan
dapat
dirumuskan
alternatif
kebijakan
yang
lebih
komprehensif
dan
mampu
mencegah
permasalahan
di
permukaan
muncul
secara berulang.
§
§ Meskipun
demikian,
tetap
diperlukan
kombinasi
kebijakan
yang
tepat
untuk
mengatasi
masalah
jangka
pendek
(kuratif)
sekaligus
mencegah
permasalahan
dimasa
depan
(preventif-‐-‐
antisipatif).
ISSU TINDAKAN
Informasi
melalui
mass
media
merupakan
suatu
peristiwa
yg
terlihat
dip
ermukaan.
Reactive,
hanya
mengatasi
simptom saja.
Bila
peristiwakejadian
berulangakan
timbul
polaperilaku.
Responsif, bertindak
dengan melihat pola
tingkah lakutertentu.
Pemikiran
mendalam
dg
mengkaitkan
antar
pola
perilaku.
Generatif,
dengan
memahamiinteraksi
berbagaifaktor.
Dari
tingkat
pemikiranyg
palingdalam
ditemukan
model
mental
individu/
organisasi
Fundamental,dengan
mengatasi
masalahyg
berhubungandengan
mentalmodel.
9. Alat Bantu
Agenda
Setting
META
MASALAH
MASALAH
FORMAL
MASALAH
SUBSTANTIF
SITUASI
MASALAH
Pengenalan
Masalah
Pencarian
Masalah
Spesifikasi
Masalah
Pendefinisian
Masalah
10. Policy
Appraisal
/
Evaluation
EVALUASI
KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Setiap hasil evaluasi
merupakan agenda
setting
untuk formulasi kebijakan baru
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
EVALUASI(
KEBIJAKAN
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Sumber: Pusaka LAN, Indeks Kualitas Kebijakan
§ Kajian evaluasi thd kebijakan,
artinya sudah ada kebijakan yang
diimplementasikan.
§ Policy
appraisal
is
a
systematic
way
of
bringing
evidence
to
bear
on
alternative
policy
options,
weighing
up
costs,
benefits,
their
distribution
between
different
parties
and
over
time,
uncertainties
and
risks,
as
a
way
of
assisting
the
development
of
policy
(OECD,
2008).
Sumber: Prof. Dr. Eko Prasojo
11. Policy
Alternatives
§
§ Policy
alternatives
apa
saja
(lebih
dari
1)
yang
prospektif
utk
mengatasi masalah?
§
§ Apa
kelebihan
dan
kekurangan
masing-‐-‐masing
alternatif?
à
à
gunakan
kriteria
pembobotan (USG,
SFF,
CBA, dll).
§
§ Bagaimana
alternatif
tsb
dirumuskan
kedalam
rekomendasi
kebijakan
(policy recommendation) yang
actionable
&
operasional?
12. Rekomendasi Kebijakan (contoh)
Setelah tahap alternatif kebijakan,
selanjutnya dirumuskan
saran
kebijakan (policy
recommendation).
Rekomendasi
bukan berisi saran
tindak lanjut dari kajian,
melainkan aksi
kebijakan yang
harus diambil oleh policy
maker(s).
Rekomendasi harus bernilai operasional,
meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,
lihat Lampiran Perpres
No.
59/2017
tentang TPB/SGDs).
13. Kriteria Rekomendasi Kebijakan yang
Baik
http://eddiecopeland.me/how-‐to-‐write-‐recommendations-‐that-‐change-‐
government-‐policy/
oIntelligent:
cerdas,
komprehensif,
ada kebaruan dibanding kebijakan
sebelumnya.
oMessaged
correctly:
bahasa yang
sederhana /
mudah dipahami;
kejelasan masalah yang
di-‐address.
oPolitically
feasible:
ada dukungan
pimpinan untuk menindaklanjuti.
oActionable:
praktis,
mudah &
jelas
implementasinya.
oCosted:
kejelasan kebutuhan
risorsis.
oTimely:
jelas kerangka waktu
pelaksanaan yang
diharapkan.
oSuccint:
ringkas dan padat.
14. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Judul
Judul sebaiknya
mampu MENARIK
perhatian:
1. Jelas dan Ringkas
2. Provokatif atau
Solutif?
Judul harus EFEKTIF:
1. Mencerminkan
variabel yang
diteliti
2. Mencerminkan
masalah dan
rekomendasi
15. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Ringkasan Eksekutif
Ringkasan Eksekutif/Abstrak
merupakan gambaran ringkas,
seringkali temuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah.
Umumnya ditulis tidak
lebih dari 500
kata
tanpa kutipan
dan catatan kaki.
Purpose
of
the
paper
Definition
&
description
of
policy
problems
Conclusion
&
recommendations
Description
of
policy
alternatives
16. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Pendahuluan
Pendahuluan
berfungsi
menyiapkan
pembaca untuk
mengerti setting,
konteks dan
permasalahan yang
hendak dibahas
dalam Polbrief /
paper
Methodology
and
limitation
of
the
study
Statement
of
intent
Definition
of
policy
problems/issue
Context
of
policy
problems
Road
map
of
the
paper
02
04
17. Struktur Umum Policy
Brief
Policy
Brief
pada dasarnya sama dengan
Policy
Paper,
harus memenuhi elemen
pokok sbb:
o Judul.
o Ringkasan Eksekutif.
o Konten,
Konteks dan Arti Pentingnya
Masalah (Pendahuluan /
Latar Belakang).
o Evaluasi Kritis terhadap Kebijakan.
o Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan.
o Kesimpulan.
o Referensi.
18. Elemen Policy
Brief
Lainnya:
Kesimpulan
KESIMPULAN
Policy
implication
(jika ada)
Sintesa dari
temuan
utama