Rapat tahunan stakeholder LAN 2020 membahas rencana kerja Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara (DKKIAN) dan pusat-pusatnya (PK2AN, PUSAKA, PIAN) yang meliputi kajian kebijakan, pembinaan analis kebijakan, dan inovasi administrasi negara untuk mendukung kebijakan publik yang unggul.
1. Jakarta, 12 Februari 2020
LAN Stakeholder Meeting 2020
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara
(DKKIAN)
2. DKKIAN
Pusat Pembinaan Analis
Kebijakan
Pusat Kajian Kebijakan
Administrasi Negara
Pusat Inovasi Administrasi
Negara
Unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang pengkajian kebijakan dan pengembangan inovasi
administrasi negara, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala (Pasal 13 Perpres 79/2018).
DKKIAN terdiri atas 3 Pusat:
3. DKKIAN
Policy Reform menuju
Kebijakan Publik yang Unggul
Rekomendasi kebijakan
yang cerdas hasil kajian
yang kredibel
Inovasi kebijakan yang
berkesinambungan
SDM Analis Kebijakan
yang kompeten
PK2AN PIANPUSAKA
Tugas Fungsi
01 Menyelenggarakan
pengkajian
kebijakan di
administrasi
negara,
pengembangan
administrasi
negara, dan
pembinaan JF
Kebijakan.
Perumusan kebijakan di
bidang tugas.
Koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang tugas.
02
Pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di
bidang tugas.
03
Sumber: Pasal 14-15 Perpres 79/2018 tentang LAN
01 02 03
Tugas Fungsi dan Sintesa Outcomes
“Kebijakan adalah kunci keberhasilan pembangunan nasional. Kebijakan yang
unggul akan menentukan keunggulan suatu bangsa”
4. PK2AN
Pusat Kajian Kebijakan
Administrasi Negara
Fungsi: pelaksanaan kajian kebijakan
administrasi negara; dan pemberian
dukungan teknis dan administratif di
lingkungan Pusat.
Kegiatan kajian memiliki 2 karakteristik:
kajian issu strategis, dan kajian dimensi
utama kebijakan administrasi negara.
Dukungan teknis dilakukan dalam
bentuk penyelenggaraan Forum Diskusi
Kebijakan dan publikasi Policy Brief
secara reguler (mulai 2020).
PK2AN juga terus memperkuat
networking dan kolaborasi dengan
pihak terkait seperti Himpenindo, FKK,
dan Perguruan Tinggi.
6. Rencana Kajian 2020
Reformulasi Dimensi SANRI dalam Perubahan
Lingkungan Strategis
Kajian Reformasi Birokrasi Berbasis Outcomes
Kajian Model Integrasi Kajian Kebijakan
7. PUSAKA
Pusat Pembinaan Analis
Kebijakan
Fungsi: 1) penyiapan perumusan,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan
pembinaan JFAK; 2) penyusunan
formasi dan pelaksanaan seleksi JFAK;
3) pengembangan kompetensi dan
sertifikasi JFAK; 4) pemantauan dan
evaluasi kinerja JFAK; dan 5) pemberian
dukungan teknis dan administratif di
lingkungan Pusat.
Dukungan teknis dilakukan dalam
bentuk penerbitan Jurnal AK, pemberian
perkonsultasian, dan pengembangan
manajemen pengetahuan.
PUSAKA juga telah ditetapkan sebagai
unit pelaksana dari LSP LAN, untuk
memberikan sertifikasi calon Analis
Kebijakan yang berasal dari Non ASN.
10. IKK sebagai instrumen evaluasi
Formulasi
Kebijakan
Agenda Setting
Implementasi
Kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
Pengukuran
implementasi
kebijakan dengan
berfokus pada
dimensi
perencanaan,
kelembagaan,
dan komunikasi
kebijakan.
Pengukuran
formulasi
kebijakan dengan
melihat pada
proses
pengambilan
keputusan
kebijakan
berdasarkan
beberapa kriteria
yang terukur.
Pengukuran
agenda setting
kebijakan
terhadap proses
identifikasi
masalah
kebijakan, analisis
masalah
kebijakan, dan
partisipasi publik
dalam perumusan
kebijakan.
Pengukuran
evaluasi kebijakan
dengan melihat
pada proses
implementasi
kebijakan dan
evaluasi terhadap
dampak kebijakan.
Menu Evaluasi
Kebijakan muncul
untuk kebijakan
dengan umur ≥ 2 th
HOMEPAGE
USER
LOGIN
>>>>>>>>
MULAI PERENCANAAN KEBIJAKAN
11. PIAN
Pusat Inovasi Administrasi
Negara
Fungsi: pelaksanaan pengembangan
inovasi administrasi negara; dan
pemberian dukungan teknis dan
administratif di lingkungan Pusat.
Kegiatan pengembangan inovasi
dilakukan melalui pendampingan
(inkubasi) dan penyiapan SDM (champion).
Dukungan teknis dilakukan dalam
bentuk perkonsultasian, publikasi ragam
inovasi secara reguler, dan penyediaan
instrumen evaluasi dampak inovasi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, PIAN
berkoordinasi dengan K/L yang memiliki
fungsi sejenis, misalnya Kemenpan RB,
Kemendagri, dan BPPT.