QUICK RESPONSE PUSAT KAJIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA LAN-RI Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN Jakarta, 9 Oktober 2013

1. Menyelamatkan Konstitusi Pasca
Penangkapan Ketua MK oleh KPK
Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN
P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I

2. Sekilas Mahkamah Konstitusi
1. MK dibentuk dengan UU No. 24/2003 yang telah
diubah dengan UU No. 8/2011.
2. Seleksi Hakim Konstitusi:
Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota
hakim konstitusi yg ditetapkan oleh Presiden, yg
diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang
oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.
Pasal 24C (3) UUD 1945

3. Sekilas MK: Kewenangan
Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg
putusannya bersifat final untuk:
1. Menguji undang-undang terhadap UUD (PUU).
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
(SKLN).
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu
(PHPU).
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
Pasal 24C (1 dan 2) UUD 1945

4. Sekilas MK: Perkara 2003-2012

5. Visi & Misi yg Terkoyak …
Visi:
Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita
negara hukum dan demokrasi demi kehidupan
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.
Misi:
1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah
satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern
dan terpercaya.
2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan
budaya sadar berkonstitusi.

6. Hilangnya
Public
Trust MK
Rapuhnya
Budaya Sadar
Konstitusi
Potensi
Penyimpangan
Konstitusional
Lemahnya Rechstaat
& Menguatnya
Machstaat
Lemahnya
Perlindungan HAM &
Hak Konstitusi WN
Dampak Sistemik AM

7. Menyelamatkan MK atau
Menyelamatkan Konstitusi?
MK memang kehilangan kredibilitas hukum dan
legitimasi politik dari rakyat Indonesia, butuh waktu
panjang untuk mengembalikan citra & kepercayaan
publik.
Namun ancaman yg lebih besar & nyata adalah
Konstitusi yg tersandera oleh premanisme sistemik
(gangster capture), tercabik-cabik oleh kepentingan
politik sesat & ternoda oleh perilaku korup yg nista.
Selamatkan Konstitusi !!

8. Polemik 1: Pengawasan MK
Ada tuntutan baru MK diawasi secara khusus oleh
lembaga khusus. Siapa? Bagaimana mekanismenya?
Siapa yg mengawasi lembaga yang mengawasi MK?
Opsi 1: Ciptakan sistem checks and balances
baru yg lebih berimbang.
Opsi 2: KY mengawasi Hakim MK, why not? MK
telah menganulir kewenangan KY untuk
mengawasi Hakim MK. Menurut saya, ini adalah
putusan yg mengandung conflict of interest
karena menyangkut diri sendiri.

9. Polemik 2: Pembubaran MK
Lantas siapa yang menguji UU terhadap UUD?
Kembali sepenuhnya ke MPR melalui constitutional
review (amendment)? Menghidupkan kembali Pasal
3 UUD 1945?
MPR bukan lembaga hukum yang bertugas
melalukan review hukum, melainkan lembaga
pembentuk UUD.
Opsi: tolak ide pembubaran karena ide ini
sangat inkonstitusional. Kewenangan MK juga
dipertahankan!

10. Absahkah keputusan MK hanya dengan 8 Hakim?
Sifat kolegial, tetap sah meski jumlah hakim
kurang dari 9. Pasal 28 UU No. 23/2003 mengatur
dalam keadaan luar biasa putusan dapat
dilakukan oleh 7 orang.
Penggantian hakim adalah hal biasa dan tidak
mengganggu kinerja institusi. Pemberhentian dan
penggantian mengacu pasal 26 UU No. 8/2011.
Opsi: the show just must go on !! Jumlah hakim
yang mengadili & memutus tidak mengurangi
legalitas putusan.
Polemik 3: Legalitas Putusan

11. Perlukah review terhadap putusan-putusan MK yg telah
lewat & inkarcht, namun terindikasi suap/korupsi?
Apakah putusan itu batal demi hukum (nietig)?
Opsi 1: Demi asas legalitas (kepastian hukum),
putusan tetap sah dan mengikat sampai dibuktikan
sebaliknya.
Opsi 2: Demi kebenaran, terhadap fakta penipuan
(bedrog), paksaan (dwang), sogokan (omkoping),
dan kesesatan (dwaling), dapat dimintakan
pembatalan (vernietig baar). Hal ini sesuai adagium
“tegakkan keadilan meski langit runtuh”.
Polemik 4: Legalitas Putusan

12. Polemik 5: Seleksi Hakim
Ada tuntutan agar DPR tidak lagi memiliki hak
mengajukan calon hakim konstitusi.
Opsi 1: Hilangkan unsur politis. Kembalikan
seleksi Hakim Konstitusi kepada KY sebagaimana
seleksi Hakim Agung bertentangan dengan UUD
1945 pasal 24C.
Opsi 2: Pengajuan tetap dari Presiden, DPR, dan
MA @ 3 orang, namun calon yang diajukan tidak
boleh berasal dari pengurus aktif Parpol, dengan
benar-benar mempertimbangkan kapasitas/
kecakapan, track record, dan integritas kandidat,
serta “telah selesai dengan dirinya sendiri”.

13. Polemik 6: Perpu
Konstitusional atau Inkonstitusional?
Opsi 1: Konstitusional, karena memang menjadi
kewenangan Presiden.
Opsi 2: Inkonstitusional, karena tidak cukup alasan
“hal ihwal kegentingan yg memaksa” (Psl 22).
o Ketiadaan seorang hakim tidak menunda persidangan,
dan tidak mengurangi legitimasi putusan;
o Ketiadaan lembaga pengawas khusus bukan alasan
menunda proses hukum yang sedang berlangsung;
o Praduga bersalah kepada AM tidak dapat diterapkan
kepada 8 hakim lainnya.

14. Terima Kasih
Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN
P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I