Disampaikan pada Bimtek “Open Government Dalam Rangka Peningkatan Integritas Pelayanan Akuntabilitas Publik”, oleh Pusdiklat Dagri
Horison Hotel, Bandung, 19 Juli 2014
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
1.
2. 1. Potret Birokrasi & Pelayanan;
2. Esensi / Urgensi Perlu Open Government;
3. Penerapan Open Government di Indonesia
Untuk Penguatan Akuntabilitas Pelayanan
Publik;
4. Penutup.
10. TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society
citizens need to know what their government is doing. To do
that, they must be able freely to access government data and
information and to share that information with other citizens.
RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age,
data is a key resource for social and commercial activities. By
opening up data, government can help drive the creation of
innovative business and services that deliver social and
commercial value.
PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens
are enabled to be much more directly informed and involved
in decision-making.
11. Gap antara pengguna E-government dengan pengguna
Sosial Media di Inggris Media online saja belum cukup.
only 28%
use e-gov
services
93%
use social
media
Contoh UK
14. 0
0.291666667
0.333333333
0.416666667
0.541666667
0.583333333
0.625
0.666666667
0.666666667
0.708333333
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR
I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE
J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING PROCESSES
C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY STRENGTHENING
ACCOUNTABILITY
E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR THROUGH
DATA RE-USE
D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION
H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES
B. INCREASE OPENNESS
G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR
A. INCREASE TRANSPARENCY
Manfaat OGD (Open Government Data)
15. Principles Policy
Instruments Catalysers
Inter-
mediate
results
Final results
Transparency Budgetary
transparency
Innovation
ICTs use
Change
management
Implementation
QUALITY
OF PUBLIC
SERVICES
SOCIAL
WELLBEING
IMPROVED
DEMOCRACY
TRUST IN
GOVERNANCE
ECONOMIC
GROWTH
Accountability Independent
institutions
Participation Consultation
mechanisms
Integrity Anticorruption
16. 3. Penerapan OG di
Indonesia Untuk Penguatan
Akuntabilitas Pelayanan
Publik
17. UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;
UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda;
PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No.
14/2008.
18. Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan
Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)
TERBESAR KE-5
DI DUNIA
1. AS
2. Brazil
3. Jepang
4. Inggris
5. Indonesia
107.700.000
33.300.000
29.900.000
23.800.000
19.500.000
TERBESAR KE-4
DI DUNIA
1. Thailand
2. Brazil
3. Turki
4. Indonesia
5. Mexico
168.642.820
61.813.580
60.600.520
49.884.160
39.583.000
2013
2012
2011
2010
2009
71.190.000
63.000.000
55.000.000
42.000.000
32.000.000
MENINGKAT
SETIAP TAHUN
19. Manfaat untuk Indonesia (UKP4, 2014)
Higher quality
and more
efficient public
services
Better
government
accountability
& decisions Private sector
innovation &
economic
growth
Acceleration of
bureaucracy
reform
Improvement in
public
satisfaction and
trust towards
government
More
comprehensive
input for policy
making
20. 2,7 juta pengikut di Facebook;
5 juta pengikut di Twitter;
Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah
menerima 3,5 juta SMS;
Memiliki akun / channel sendiri di Youtube.
Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah
satunya Ridwan Kamil (Walikota
Bandung)
22. Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open
government di Kota Yogyakarta.
Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola
(menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data)
keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.
Murah & mudah Memungkinkan masyarakat ‘terhubung’
dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam
media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan
teknologi SMS yg paling populer dipakai (08122780001).
Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di
Kota Yogyakarta.
Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon
dengan menggunakan internet.
Studi Kasus UPIK Kota Yogyakarta
24. Menolong pemerintah untuk memetakan
permasalahan dan membentuk beberapa program
dan kebijakan publik yang dapat mengatasi
permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.
Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat
yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam
implementasi program karena berasal dari masyarakat.
Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat
dan juga membangun kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah.
26. Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saat
ini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;
Penggunaan internet dalam manajemen pemerintahan
juga merupakan ruang lebar untuk inovasi (contoh:
UPIK);
Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintah
tetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi,
misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di
kampung, “blusukan”, dll.
Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat
(bersih/anti korupsi, melayani, inklusif, kompetitif, dst).
27.
28. Doris Becker, 2014, “Reflections About Open and Responsive Government”,
1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta:
National Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.
Haryadi Suyuti, 2014, “UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota
Yogyakarta”, 1st Asian Public Governance Forum on Public
Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration
(LAN), 11-12 June.
Ubaldi, B., 2013, “Open Government Data: Towards Empirical Analysis of
Open Government Data Initiatives”, OECD Working Papers on
Public Governance, No. 22, OECD Publishing.
Ubaldi, B., 2014, “Increasing Public Value through Open Government and
Open Data”, 1st Asian Public Governance Forum on Public
Innovation, Jakarta: National Institute of Public Administration
(LAN), 11-12 June.
UKP4, 2014, “OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan
Pengaduan Masyarakat”, Simposium Inovasi Pelayanan Publik
Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN dan RB, 16-17 Juni 2014.