Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan studi kebijakan publik. Terdapat penjelasan mengenai proses kebijakan publik, tantangan kebijakan publik di Indonesia, serta peran analis kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas berdasarkan pengetahuan.

1. Konsep dan Studi
Kebijakan Publik
Dr. Tri Widodo W. Utomo,SH,.MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara – LAN RI

2. Latar
Belakang
Kebijakan
Publik dalam
Pemerintahan
Modern
Memahami
Proses
Kebijakan
Tantangan
Kebijakan Publik
di Indonesia
Agenda

3. Latar Belakang:
Permasalahan Kebijakan
Terdapat pasal atau ketentuan yang nyata-nyata
bertentangan dengan peraturan lainnya
Konflik
Terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak
konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan
beserta turunannya
Inkonsisten
Terdapat ketidakjelasan pada objek dan subjek yang
diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan
bahasa serta sistematika yang tidak jelas.
Multitafsir
Regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun
peraturan tersebut masih berlaku atau peraturan
tersebut belum memiliki peraturan pelaksana.
Tidak
operasional
KEBIJAKAN
YANG
BERBASIS
BUKTI
(masih kurang)
Sumber: Bappenas (2015)

4. KERANGKA
PIKIR
MODEL
TEORI
Kebijakan Publik
yang berkualitas
 Kejelasan teori diturunkan ke dalam kerangka pikir,
untuk memberikan arah dan orientasi terhadap analisis
dan pertanyaan penelitian
 Model disusun untuk menguji, mengoreksi, dan
memperbaiki sebuah teori (dan kerangka pikir)
 Maknanya, sebuah kebijakan yang baik tidak mungkin
bisa diwujudkan tanpa memiliki akar teori yang kuat.
Namun teori saja sangat tidak cukup. Ia harus
direkonstruksikan dalam sebuah kerangka pikir agar
dapat bekerja (workability)
Sumber: Fadillah Putra & Anwar Sanusi (2019)
Knowledge-based Policy

5. Bagaimana Hubungan AK &
Pengambil Kebijakan Saat Ini?
Policy
Makers
Policy
Analysts
o Keengganan pengambilkebijakan
menggunakan hasil penelitian kebijakan;
o Pelaku kebijakan tidakcukup memiliki
kapasitas dan idealismemelakukan
reformasikebijakan;
o Kedekatan denganbirokrasi akan
mendistorsi idealisme & visi jangka
panjang darI kerja akademis.
o Peneliti kebijakan tidak mengerti detil
persoalan di lapangan, serta gagal
menangkap komplikasi realitas politik
mikro & prosedur administrasi yang
renik;
o Hasil kajian para peneliti kebijakan
terlalu akademis, normatif, dan
abstrak.
Evidence-
basedpolicy
Sumber: Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, 2019, Analisis Kebijakan Publik Neo-Institusionalisme: Teori dan Praktek, Jakarta: LP3ES

6. Hierarchy of Policy Science
Policy Study
Policy Science
Policy Analysis
Memahami persoalan
policy making process
Mendesain policy
untuk penerapan

7. Pemanfaatan pengetahuan dan penelitian dalam proses
perumusan kebijakan
Agenda
Setting
MENJEMBATANI GAP MELALUI
PERAN ANALIS KEBIJAKAN

8. Kebijakan Publik dalam
Pemerintahan Modern

9. Pemerintah dan Kebijakan Publik
Aktor
Pemerintah
Swasta
Masyarakat
INTERVENSI (KEBIJAKAN) PEMERINTAH berupa:
1. Government provision melalui alokasi,
distribusi dan stabilisasi.
2. Subsidi untuk menjamin ketersediaan atau pun
kualitas (termasuk harga)
3. Produksi barang atau jasa dengan
membebankan biaya produksi tersebut pada
pengguna misalnya biaya listrik dan air.
4. Regulasi, pemerintah menggunakan perijinan
dan larangan atas kegiatan tertentu untuk
melakukan intervensi pada kehidupan
bernegara.

10. OPA NPM NPS
Role of government
Rowing (designing and
implementing policies
focusing on a single,
politically defined objective)
Steering (acting as a catalyst to
unleash
market forces)
Serving (negotiating
and brokering interests
among citizens and
community groups,
creatingshared values)
Mechanisms for
achieving policy
objectives
Administering programs
through existing
government agencies
Creating mechanisms
and incentive structures to
achieve policy objectives through
private and nonprofit agencies
Building coalitions of
public, nonprofit, and
private agencies to meet
mutually agreed upon needs
Approach to
Accountability
Hierarchical—Administrators
are responsible to
democratically elected
political leaders
Market-driven—The
accumulation of self interests will
result in outcomes desired by
broad groups of citizens (or
customers)
Multifaceted—Public
servants must attend to law,
community values, political
norms, professional standards,
and citizen interests
(Denhardt and Denhardt, 2007)
OPA – NPM - NPS

11. Jenis Kebijakan
1. Kebijakan substantif dan kebijakan
prosedural
2. Kebijakan distributif, kebijakan
regulatif, dan kebijakan re-distributif
3. Kebijakan material dan simbolis
4. Kebijakan yang berhubungan dengan
barang publik dan barang privat
Menciptakan PUBLIC VALUE

12. Contoh 1

13. Contoh 2

14. Proses Kebijakan

15. • Pembuatan kebijakan sebagai
jawaban masalah (problem
solving)
• Merumuskan konsepsi ideal
bagaimana pembuatan
kebijakan harus dikelola untuk
mencapai solusi yang optimal
• Referensi: Laswell
Pendekatan Rasionalis
• Masalah dan solusi adalah dua
arus yang berbeda, termasuk
aktor yang terlibat di dalamnya
• Referensi: Cohen
Pendekatan Inkremental

16. Publik (res publica) dan private (res
priva) merupakan dua konsep abadi
yang selalu diperdebatkan
Relasi ruang publik dan ruang privat mendominasi
teori kontemporer tentang kebijakan publik,
bagaimana memuaskan kepentingan individual
sekaligus meningkatkan kesejahteraan publik
Bridge antara keduanya menurut Habermas adalah
pasar (market), menjawab bagaimana intervensi
negara atas barang publik.
“Public-Private” dan
“Public Policy”

17. • Model siklikal tidak terbukti dalam konteks empirikal
Perumusan Masalah dan Agenda
Setting
Formulasi dan Adopsi
Kebijakan
Implementasi Evaluasi
Mengapa persepsi dan definisi
masalah kebijakan berubah seiring
waktu, atau berbeda antar satu
negara dengan negara lain?
Bagaimana keputusan
mengenai satu
kebijakan dibuat?
Mengapa ada kebijakan
yang gagal?
Bagaimana dampak
(outcome dan
benefit) suatu
kebijakan bisa
diukur?
Mengapa beberapa masalah
mendapatkan perhatian
sementara yang lainnya tidak?
Bagaimana output
suatu kebijakan dapat
dijelaskan
Faktor apa yang
mempengaruhi
perbedaan dalam
implementasi kebijakan
Faktor apa saja yang
bisa menjelaskan
variasi dampak
kebijakan?
Siklus Kebijakan

18. 3 Faktor Penting Kebijakan Publik
Pengetahuan
(Knowledge, theory, data)
Kewenangan
(Authority and Power)
Kepentingan
(political and economic Interest)
“Kebijakan yang baik didukung oleh pengetahuan, informasi, data dan bukti yang memadai”
(Evidence based policy atau knowledge based policy)

19. Tantangan Kebijakan
Publik di Indonesia

20. Tantangan VUCA
VOLATILITY : Rate of change
V
V
U
U
C
C
A
A
UNCERTAINTY : Unclear
about the present
COMPLEXITY : Multiple key
decision factors
AMBIGUITY : Lack of clarity
about meaning of an event
VISION
CLARITY

21. Peran Analis Kebijakan
• Strategic Thinker
• Trouble-shooter
• Communicator
• Planner
• Researcher
• Legal advisor

22. Terima Kasih pusakalan 08123 51000 50
Jendela Analis Kebijakan AnalisKebijakan
Komunitas Analis Kebijakan