Bahan Ajar “Diklat Kepemimpinan Tingkat III” (Berdasar Modul Diklatpim III LAN-RI Tahun 2008 PLUS)

1. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Bahan Ajar “DiklatKepemimpinan Tingkat III” (BerdasarModulDiklatpim III LAN-RI Tahun 2008 PLUS) Tri Widodo W. Utomo PusatKajianManajemenKebijakan (PKMK) LembagaAdministrasi Negara RI

2. Data Pribadi Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA TTL : Yogyakarta, 15-07-1968 NIP : 19680715 199401 1 001 Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/ Peneliti Madya Bidang Administrasi Negara Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187 Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500

3. Istilah HAN HukumAdministrasi Negara: Prins, PrajudiAtmosudirdjo, Utrecht, SK Mendikbud No. 31/DJ/Kep/1983, UGM, UII. Hukum Tata Usaha Negara: WirjonoProdjodikoro, UU No. 14/1970, GBHN 1983, UU No. 5/1986, Unpad, Unsri. Hukum Tata Pemerintahan: SK Mendikbud No. 0198/U/1972, Unmul. HukumAdministrasiPublik: STIA-LAN.  perbedaanpenafsiranthdistilahygsama: AdministratiefRecht.

5. Immanuel Kant: “masihsajaparasarjanahukummencari-carisuatudefinisitentang HUKUM”.

6. Utrecht (PengantarDalamHukum Indonesia, 1953): Himpunanperaturanygberisiperintah & larangan, ygmengurustata-tertibmasyarakat & harusditaatimasyarakat.

7. Cicerco(De Legibus): Akal tertinggiygditanamkanolehalamdalamdirimanusiauntukmenetapkanapaygboleh & apaygtidakbolehdilakukan.

9. Diadakanolehbadanresmi yang berwajib.

10. Bersifatmemaksa.

12. Negara Hukum & SistemHukumDunia

14. Asaspersetujuanrakyat peraturanygdibuattanpaperintah/kuasa UU adalahtidaksah. IngatprinsipNo Taxation without Representation.

16. Sumber HAN Pancasila UUD 1945 Tap MPR Perpu PP Keppres PermendanKepmen PerdadanKepkada Yurisprudensi HukumTidakTertulis HukumInternasional Keputusan TUN. Doktrin Segalasesuatu yang dapatmenimbulkanaturanhukum / tempatdiketemukannyaaturanhukum (Philipus M. Hadjon, PengantarHukumAdministrasi Indonesia)

17. Sumber HAN MATERIIL FORMIL (Faktorygikutmempengaruhiisiaturanhukum) Historis = sistemhukumtertulisdimasalampau. Filosofis= ukuran yang menentukansifatadil ; faktorygmendorongseseorangtundukpadaaturan. Sosiologis / Antropologis= faktordalammasyarakat (pandanganekonomis, agamis, psikologis). (Bentukaturanhukum) UU (HAN Tertulis). Konvensi (Praktekadministrasinegara). Yurisprudensi. Doktrin (Anggapanahlihukum).

18. TeoriStufenbau Hans Kelsen GRUND NORM UUD TATA HUKUM GENERAL NORM “HukumIn abstracto” REGELING Melaksanakansuatu peraturankedalam suatuhalygnyata (konkrit) INDIVIDUAL NORM “HukumInconcreto” BESCHIKKING Hans Kelsen: General theory of law and state (teoritangga/stufenbau) Psl 3 UU 10/2004:UUD 1945 merupakanhukumdasardalam Per-UU-an.

19. Regeling vs. Beschikking - 1

20. Regeling vs. Beschikking - 2 Sejakberlakunya UU No. 10/2004, maka: AdapenegasanantaraBeschikkingdenganRegeling Keputusantidakdptlagibersifatregulatory / regulerend, tapihanyadeclaratoirataupenetapan. AdanyaquasyreglementaireberupaPeraturanKebijaksanaan, yakni Keputusan2ygtidakmendapatkanatribusidariperaturan per-UU-an yglebihtinggi(Ermessen – discretionary power).

21. Relasiantartingkat per-UU-an Superior LexSuperioriderogatlegiInferiori Inferior Lama Baru Lex Posteriori derogatlegiAnteriori Generalis Specialis LexSpecialisderogat legiGeneralis

22. Sejarah Tata Urut per-UU-an

24. Dkl, apakah UU tsbtidakcacatyuridis, shgharusdinyatakannietig?Lihat TAP MPR No. I/2003 tentangPeninjauanthdMateridan Status HukumKetetapan MPRS dan MPR-RI Tahun 1960 – 2002.

25. Substansi Tap MPR No. 1/2003 Pasal 1: TAP ygdicabutdandinyatakantidakberlaku (8 Ketetapan). Pasal 2: TAP ygdinyatakantetapberlakudenganketentuan (3 Ketetapan). Pasal 3: TAP ygdinyatakantetapberlaku s/d terbentuknyaPemerintahanHasilPemilu 2004 (8 Ketetapan). Pasal 4: TAP ygdinyatakantetap berlaku s/dterbentuknya UU (11 Ketetapan). Pasal 5: TAP ygdinyatakanmasihberlaku s/d ditetapkannyaPeraturan Tata Tertibbaruoleh MPR HasilPemilu 2004 (5 Ketetapan). Pasal 6: TAP ygdinyatakantidakperludilakukantindakanhukumlebihlanjut, baikkarenabersifat final (einmalig), telahdicabut, maupuntelahselesaidilaksanakan (104).

26. Ps. 4 Tap MPR No. 1/2003 TAP MPRS No.XXIX/1966 TentangPengangkatanPahlawanAmpera. TAP MPR No.XI/1998 TentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasKorupsi, KolusidanNepotisme. TAP MPR No.XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan,Pembagian,dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan; serta PerimbanganKeuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka NKRI. TAP MPR No.III/2000 TentangSumber Hukum danTata UrutanPeraturan Perundang-undangan. TAP MPR No.V/2000TentangPemantapanPersatuandanKesatuanNasional. TAP MPR No.VI/2000 Tentang Pemisahan TNI dan POLRI. TAP MPR No. VII/2000 Tentang Peran TNI danPeran POLRI. TAP MPR No.VI/2001Tentang EtikaKehidupanBerbangsa. TAP MPR No. VII/2001 Tentang Visi Indonesia MasaDepan TAP MPR No.VIII/2001TentangRekomendasiArahKebijakanPemberantasandanPencegahan KKN. TAP MPR No.IX/2001Tentang PembaruanAgrariadanPengelolaan SDA.

27. HAN vs. HTN

28. HAN vs. HTN Logeman (Het Staatsrecht van Indonesie): HTN adalahajarantentangwewenang (competentie leer); HAN adalahajarantentanghubunganhukumkhusus/istimewa (leer van derbijzondererechtsbetrekkingen). HTN mengajarkan jabatan2danwewenangnya; HAN mengajarkanbentuk, sifat, danakibatdariperbuatanhukum (penggunaanwewenang). HTN menentukan alat2kelengkapannegaraygberwenangmemberiperijinan (vergunning); HAN memberiwewenang alat2kelengkapannegaradlmmemberikanijintertentu.

29. Kedudukan HAN dlmSistemHukumNasional Keterangan: Pancasila UUD 1945 PeraturanPerundangan Yurisprodensi HukumKebiasaan HTN DAN HAN 5 4 3 2 1 H. LINGKUNGAN H. PIDANA Sumber: Sunaryati Hartono, PolitikHukumMenujuSatuSistemHukumNasional, 1991

30. Cakupan HAN Memberikanperlindunganhukumkepadamasyarakat. Mengaturwewenang, tugas, fungsi, dantingkahlakupejabat/badanpemerintah. Menetapkannorma-norma fundamental bagipenguasauntukpemerintahanygbaik (algemenebeginselen van behoorlijkbestuur – AUPB).

31. PerbuatanPemerintah PerbuatanHukum: perbuatanygmenimbulkanhubunganhukumdanakibathukumtertentu. Mengeluarkanperaturan (regling). Mengeluarkankeputusan (beschikking). Tidakmelakukansesuatuygmenjadikewajibannya. BukanPerbuatanHukum: perbuatanygtidakmenimbulkanhubunganhukumdanakibathukumtertentu. Menghadiriundangan. Memasangpengumuman. Meresmikanbangunan, dll.

32. PerbuatanHukum PerbuatanHukum (RechtsHandelingen) BukanPerbuatanHukum (FeitelijkeHandelingen) Scholten:TIDAK DAPAT, sebabmengatur hub. hukumygmerupakankehendak 2 pihak, sedang HAN adalahhukumpublikygbersifatsepihak. Krabbe, Kranenburg, Donner: BISA, tapiuntukmenyelesaikanpersoalantetapharusmenggunakanhukumpublik. PerbuatanHukummenurutHukumPrivat PerbuatanHukummenurutHukumPublik

36. SyaratSahnyaKeputusan SyaratMateriil (tidakadacacatyuridis): Penipuan (bedrog). Paksaan (dwang) atausogokan (omkoping). Kesesatan (dwaling) ataukekeliruan / khilaf. SyaratFormil: Mengikutiprosedur / carapembentukan. DiberibentukKeputusan. Pemberitahuanpadaygbersangkutan. Kptsygtidakmemenuhisyaratmateriil, dapatbatalataudibatalkan. Kptsygtidakmemenuhisyaratformil, batal.

37. 3 MacamKetidakwenangan Onbevoegdheidrationemateriale: ketidakwenanganygmenyangkutisikeputusan. Keputusaninidapatmengakibatkanbatal / bataldemihukum (nietig), ataudapatdibatalkan (vernietigbaar). Onbevoegdheidratione loci: ketidakwenanganygmenyangkutwilayahdikeluarkannyakeputusan. Keputusaninipundapatbatalataudibatalkan. Onbevoegdheidrationetemporis: ketidakwenanganygmenyangkutwaktudikeluarkannyakeputusan. Keputusaninibataldemihukum.

38. KptsygTidakSah & Implikasinya JenisKeputusanygTidakSah (nietrechtsgeldigbeschikking) Keputusanygbatalkarenahukum (nietig). Keputusanygbatalmutlak (absolutnietig), apabilapembatalannyadapatdituntutolehsetiaporang. Keputusanygbatalnisbi (relatiefnietig), apabilapembatalannyahanyadapatdituntutolehorangtertentu. Keputusanygdapatdibatalkan (vernietigbaar). Keputusanygdapatdibatalkanmutlak (absolutvernietigbaar). Keputusanygdapatdibatalkannisbi (relatiefvernietigbaar). Keputusanygdinyatakanbatal (nietig),akibathukumygditimbulkandianggaptidakpernahadasejaksemula (ex-tunc). Keputusanygdinyatakandibatalkan(vernietigbaar),akibathukumygtimbuldianggapadasampaisaatkeputusandibatalkan(ex-nunc).

39. Diskresi / FreiesErmessen Terkait dg perkembanganbentuk/fungsinegara: Political State  hubungannegara & masybersifatsearah; membentukpolapatron-klienatauprinciple-agent. Legal State  tidakadahubungannegaradenganmasy; negaraberfungsi minimal hanyasbgwatchdog (nachtwachterstaat). Welfare State hubungannegara & masybersifattimbalbalik; negaraadautkmewujudkankesejahteraanrakyat. Tugasbestuurzorgtsbdilakukanmelaluiinstrumenberupakebebasanutkberbuatsesuatu (mengambilatautidakmengambilkebijakantertentu). Alternatifmengisikelemahanasaslegalitas (analogiasasnullumdelictum).

40. Diskresi / FreiesErmessen PrajudiAtmosudirdjo:kekuasaanuntukmengambilkeputusanmenurutpandangansendiriasaltidakmelanggarasasyuridiktasdanasaslegalitas. SjachranBasah: kebebasanbertindakdalam batas2tertentu, ataukeleluasaandalammenentukankebijakanmelaluisikaptindakygharusdapatdipertanggungjawabkan. Nana Saputra: kebebasanalatadministrasinegaramenguta-makankeefektifantercapainyasuatutujuan (doelmatigheid) daripadaberpegangteguhpadaketentuanhukum. LaicaMarzuki: kebebasan TUN dalampenyelenggaraanpemerintahansejalandengantuntutanpelayananpublikygkiankomplek. SF. Marbun: wewenangmengambiltindakangunamenyelesaikanmasalahpentingygmendesakdanbelumperaturannya.

41. AktualisasiFreiesErmessen Kewenanganuntukmembuatperaturanygsetingkatdengan UU tanpamemintapersetujuanparlemenlebihdulu. Dasarfilosofisnya: saluspopulisupremalex (keselamatanrakyatadalahhukumygtertinggi). Contoh: Psl 22 UUD 1945: “Dalamhalikhwalkegentinganygmemaksa, PresidenberhakmenetapkanPerpu”. Kewenangankarenadelegasiperundangan, untukmembuatperaturanygderajatnyalebihrendahdari UU. Pasal 5 (2) UUD 1945: “Presidenmenetapkan PP untukmenjalankan UU sebagaimanamestinya”. Droit function: kekuasaanuntukmenafsirkan (baikmemperluasmaupunmempersempit) peraturanygbersifatenunsiatif / enumeratif. Pasal 1 (1) Hinder Ordonantie: “laranganpendirianberbagaiobyektanpaijinpemerintah ….. dansemuabangunan lain ygdapatmenimbulkanbahaya, kerugianataugangguan”.

42. “Bahaya” FreiesErmessen Kewenanganbertindaksecarabebas, membukapeluangbadan/pejabat TUN melakukanperbuatanygmenyimpangdariperaturansehinggamerugikanmasyarakat.  Ingatpernyataan Lord Acton: Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ada 3 bentukkemungkinanpenyimpanganygdilakukanpemerintah: Onrechtmatigeoverheidsdaad(perbuatanpemerintahygtidaksesuaihukum). Detournement de pouvoir(menyalahgunakan, melampauiwewenang; menyerobotwewenangorang lain). Abus de droit(perbuatansewenang-wenang). Esensiperlunya AUPB  mempertinggiperlindunganhukumbagimasyarakat.

43. Asas HAN / AUPB - 1 KepastianHukum(Rechtszekerheid): Menghendakidihormatinyahakygtelahdiperolehseseorangberdasarkankeputusanbadan/pejabat TUN. Keputusanharusmengandungkepastian & tidakakandicabutkembali, bahkansekalipunkeputusanitumengandungkekurangan Contoh 1: PutusanDewan Banding Pusat (CentraleRaad van Beroep), 23 Januari 1956, ygmenyatakanbahwaKeputusanpemecatanseorang PNS tidakbolehberlakusurut. Contoh 2: PutusanDewan Banding PerdagangandanIndustri, 26 Juni 1957, ygmenyatakanbahwasuatuijintidakbolehditarikkembali, walaupunkemudiandiketahuibahwaijinitumengandungkesalahan / kekeliruanygdilakukansendiriolehinstansiygmengeluarkanijintsb.

44. AUPB/ABBB - 2 Keseimbangan(ovenwichtigheid): Menghendakiproporsiygwajardalampenjatuhanhukumterhadappegawaiygmelakukankesalahan. Contoh: PutusanDewan Banding Pusat, 13-11-1963, menyatakanbahwaharusadakeseimbanganantarahukumanygdijatuhkandengankelalaiankesalahanygdilakukanpegawai. Untukitu, kepadapegawaiygbersangkutandiberikankesempatanuntukmembeladiri.

45. AUPB/ABBB - 3 Kesamaandalammengambilkeputusan(Gelijkheids): Menghendaki agar dalammenghadapikasus / faktaygsama, badan / pejabat TUN dapatmengambiltindakanygsama. Contoh: PutusanDewan Banding PerdagangandanIndustri, 23-11-1956, membatalkanKeputusaninstansiygmenolakuntukmemberikanijinbagisuatuperusahaan. Sebab, padawaktuituadaperaturanygmengharuskanperusahaantertentumempunyaiijin.

46. AUPB/ABBB - 4 BertindakCermat(Zorgvuldigheids): Menghendakiadministrasinegarasenantiasabertindaksecarahati-hati agar tidakmenimbulkankerugianbagimasyarakat. Contoh 1: PutusanHogeRaad, 9-1-1942, memutuskanbahwaterhadapjalanygrusakatauberlubang, pemerintahwajibmemberitandaperingatansehinggadapatdiketahuiolehparapemakaijalan. Contoh 2: PutusanMahkota, 14-8-1970: denganmaksudmencegahkerusakan & penyakitgigi, pemerintahmemerintahkan agar memasukkanbahanflouridekedalam air minum. Ternyata, tidaksemuaorangtahandenganbahaanini, shgmerekamenuntutdiberikesempatanygsamauntukmemperoleh air ygtidakdicampurflouride. PerintahitukemudiandinyatakanBatal.

47. AUPB/ABBB - 5 MotivasidlmsetiapKeputusan(Motiverings): Menghendaki agar keputusanbadan / pejabatadministrasinegaradidasarkanpadaalasan / motivasi yang adildanjelas. Contoh 1: PutusanMahkota, 15-11-1958, membatalkanKeputusanDewan Kota ygmenolakpermohonansebuah LSM untukmengadakanusahapengumpulandanatanpadisertaidenganalasan-alasanpenolakannya. Contoh 2: PutusanMahkota, 6-8-1966, membatalkanKeputusanMenteriKehakimanygmenolakpermohonanuntukmenggantinamadariseseorangtanpadisertaidenganalasan-alasanpenolakannya.

48. AUPB/ABBB - 6 Tidakmencampuradukkankewenangan(het verboddetournement de pouvoir): Menghendaki agar dalammengambilkeputusan, badan / pejabatadministrasinegaratidakmenggunakankewenangandiluarmaksudpemberianwewenangtsb. Contoh: PutusanMahkota, 8-6-1965: Seseorangygtelahmemilikiijinpenggaliantanahbertengkardengansipemiliktanah. Denganalasanuntukmengakhirisengketaitu, DewanPropinsimenarikkembaliijinygtelahdiberikan. Hal iniolehMahkotadinilaisebagaidetournement de pouvoir, sebabsengketaituharusdiselesaikanmelaluiperadilanperdata.

49. AUPB/ABBB - 7 Permainanyglayak (fair-play): Menghendaki agar badan / pejabatadministrasinegaramemberikesempatanseluas-luasnyakepadamasyarakatuntukmendapatkaninformasiygbenardanadil. Contoh: PutusanMahkota, 17-10-1970: SeorangpemiliktanahmengajukankeberatankepadaDewan Kota thdrencanapembangunankota, karenadikhawatirkaniatidakdapatmendirikanbangunandiatastanahnya. OlehDewan Kota, keberatantsbdianggaptidakberalasankarenatidakadalaranganmendirikanbangunan. Beberapawaktukemudiansipemiliktanahbarutahubahwarencanapembangunankotameliputilahanmiliknya. Ialangsungmelakukan banding kepadaMahkotameskipunbataswaktuygditentukantelahlewat, ygdikabulkanolehMahkota bdk. Pasal 55 PTUN.

50. AUPB/ABBB - 8 Keadilan / Kewajaran: Menghendaki agar dalammelakukantindakannya, badan/pejabatadministrasinegaratidakberlakusewenang-wenang. Contoh: PutusanKroon, 29-6-1966: Permohonanseoranggadis Indonesia untukbertempattinggaldi Nederland, ditolakolehMenteriKehakimandenganalasanakanmengalamikesulitanasimilasi. KeputusaninidibatalkankarenaternyatagadistadimahirbahasaBelandadansudah lama tinggaldisana.

51. AUPB/ABBB - 9 Menanggapipengharapanygwajar(Vertrouwensbeginsel van opgewekteverwachtingen): Menghendakiagar tindakanbadan / pejabatadministrasinegaradapatmenimbulkandanataumemenuhiharapan-harapanygwajar. Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 13-1-1959: Seorang PNS ygdinasluarkotadenganmenggunakanmobilpribadimemintapenggatianbiayaataspemakaianmobiltersebut. Beberapawaktukemudiandiketahuibahwahalitutidakdiperbolehkan, sehinggakantormemintakembaliuang yang telahdibayarkan. KeputusaninidibatalkanolehCentraleRaad van Beroep.

52. AUPB/ABBB - 10 Meniadakanakibatkeputusanygbatal(undoing the consequences of annulled decision): Menghendakiagar jikaterjadipembatalanataukeputusanbadan/pejabatadministrasinegara, makaakibatdarikeputusanygdibatalkanituharusdihilangkandanygbersangkutandiberigantirugi. Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 20-9-1920: Seorangpegawai yang dipecat, tetapisetelahmelaluiprosespemeriksaanpengadilanternyatatidakmelakukankesalahan, iaberhakataskedudukansemulapadainstansinya, rehabilitasinamabaik, sertagantirugiygtimbulkarenapemecatannya.

53. AUPB/ABBB - 11 Perlindunganatascarahidup(protection of way of life): Menghendakiagar setiappegawainegeridiberikebebasan / hakuntukmengaturkehidupanpribadinyasesuaidenganpandanganhidupygdianutnya. Contoh: PutusanCentraleRaad van Beroep, 29 Mei 1951: Seorangpegawaiygsudahkawinselingkuhdenganwanitatemansatukantor. Olehpimpinannyadiambiltindakanberupapemotongangajisetiapbulan. KeputusaninidibatalkanolehCentraleRaad van Beroepdenganalasanbahwasetiappegawaimempunyaihakuntukhidupsesuaidenganpandangan / carahidupnya.

54. AUPB/ABBB - 12 Kebijaksanaan (Sapientia): Menghendakiagar dalammelaksanakantugasnya, badan / pejabatadministrasinegaradiberikebebasanuntukmenentukankebijaksanaantanpaharusselalumenungguinstruksi. Berbedadenganfreiesermessen, Pemerintahdalamsegalatindakannyaharusberpandanganluasdandapatmenghubungkantugasnyadengangejala-gejaladalammasyarakat, sertamemperhitungkandampaklingkungandarisetiaptindakanygdiputuskan.

55. AUPB/ABBB Lainnya:

56. Good Governance Konfernas GG 2001 World Bank (UNDP) Partisipasi Penegakanhukum Transparansi Kesetaraan Dayatanggap Wawasankedepan Akuntabilitas Pengawasan Efektivitas & Efisiensi Profesionalisme Partisipasi AturanHukum (Rule of Law) Transparansi DayaTanggap BerorientasiKonsensus Keadilan Efektivitas & Efisiensi Akuntabilitas BervisiStrategis SalingKeterkaitan

60. UpayaAdministratif Kewenanganmemeriksa, memutus& menyelesaikansuatuperkara / sengketaadministrasiberadapada Hakim / Peradilan Tata Usaha Negara, SETELAH DITEMPUH upayaadministratif. Ada 2 macamUpayaAdministratif: BANDING ADMINISTRATIF, jikapenyelesaiansengketadilakukanolehinstansiatasan / instansi lain. KEBERATAN, jikapenyelesaiansengketadilakukanolehinstansiygsama / ygmengeluarkan KTUN.

61. AdministratiefBeroepvsRechtspraak Peradilan TUN AtasanPejabat / Badan TUN TIDAK SELESAI ? Banding vertical Pejabat / Badan TUN ProsedurKeberatan SK BAPEK, MPP/BPSP, Badan Penyelesaian Sengketa Pertanahan / Pengadaan Barang dan Jasa, Perijinan, Perburuhan, dsb. Pegawai / Masyarakat Banding horizontal

62. PTUN (sejarah) Masa UUDS 1950 adabbrpcarapenyelesaiansengketaTUN: DiserahkankepadaPengadilanPerdata. DiserahkankepadaBadanygdibentuksecara Istimewa. Pasal 10 UU No. 14/1970 tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanKehakiman, disebutkan: “BahwaKekuasaanKehakimandilakukanolehPengadilandalamlingkunganantara lain Peradilan Tata Usaha Negara.“

63. Kompetensi PTUN KewenanganRelatif: kewenanganpengadilanuntukmengadilisuatuperkarasesuaidenganwilayah / daerahhukumnya. GugatandiajukankepadaPengadilandiwilayahhukumtempatkedudukanTergugat. Jikatergugatlebihdari 1, dipilihtempatkedudukansalahsatuTergugat. Dalamhal-haltertentusesuaidengansifatsengketaygdiaturdengan PP, gugatandapatdiajukankepadaPengadilandiwilayahhukumtempatkedudukanPenggugat. KewenanganAbsolut: kewenanganpengadilanuntukmengadilisuatuperkarasesuaimenurutobyek / materi / pokoksengketa. PerbuatanPemerintah yang mengeluarkanKeputusan / Beschikking, bukanPerbuatanPemerintahmengeluarkanPeraturan / Regelingataumelakukantindakan material (materieledaad).

64. Pengertian2 (1) Tata Usaha Negara:Administrasi Negara ygmelaksanakanfungsiuntukmenyelenggarakanurusanpemerintahbaikdiPusatmaupundi Daerah. BadanatauPejabatTUN:badan/pejabatygmelaksanakanurusanpemerintahanberdasarkanperaturanperundanganygberlaku. Keputusan TUN:penetapantertulisygdikeluarkanolehBadan/PejabatTUN ygberisitindakanhukum TUN ygberdasarkanperaturanperundanganygberlaku, ygbersifatkonkret, individual dan final, ygmenimbulkanakibathukumbagiseseorang/badanhukumperdata (Pasal 1 ayat 3).

65. Pengertian2(2) SengketaTUN:sengketaygtimbuldalambidang TUN antaraorang/badanhukumperdatadenganbadan/pejabatTUN, baikditingkatPusatmaupundi Daerah, sbgakibatdikeluarkannyaKeputusan TUN, termasuksengketakepegawaian Gugatan: permohonanygberisituntutanterhadapbadan/pejabatTUN dandiajukankePengadilanuntukmendapatkanputusan. Tergugat:badan/pejabatTUN ygmengeluarkankeputusanberdasarkanwewenangygadapadanyaatauygdilimpahkankepadanya, ygdigugatolehorang/badanhukumperdata.

66. YgTermasuk KEPUTUSAN (Ps 1 ay. 3 – Ps 2 + Ps 3 – Ps 49 – Penj. Um. 1) JikaPejabat/BadanTUN tidakmengeluarkankeputusansedanghalitumenjadikewajibannya, haltersebutdisamakandenganKeputusan(Pasal 3). JikaPejabat / Badan TUN tidakmengeluarkankeputusan yang dimohonsedangjangkawaktu yang ditentukantelahlewat, Pejabat/BadanTUN tadidianggapmenolakmengeluarkankeputusan; Dalamhaljangkawaktutidakditentukan, makasetelahlewat 4 bulansejakditerimanyapermohonan, Pejabat / Badan TUN tadidianggaptelahmengeluarkankeputusan.

68. Dalamkeadaanmendesakuntukkepentinganumum (Pasal 49).SengketaadministrasidilingkunganTNI dandalamsoal-soalmiliterygmenurut UU No 16/1953 & UU No 19/1958, diperiksa, diputus& diselesaikanolehPengadilan Tata Usaha Militer (PenjelasanUmumangka 1).

69. Gugatan - 1 DapatdiajukanjikaKeputusan TUN MERUGIKAN KEPENTINGAN seseorang / badanhukumtertentuygbersifatLANGSUNG TERKENA, tidakterselubungdibalikkepentinganorang lain. HarusdiajukansecaraTERTULIS, berisi: Nama, kewarganegaraan, tempattinggaldanpekerjaanpenggugat / kuasanya. Nama, jabatandandomisilitergugat. Isigugatan. Dasar / alasanmenggugat. Isigugatan: TuntutanuntukmenyatakanBATALatauTIDAK SAH. DenganatautanpadisertaituntutanGANTI RUGIdan / atauREHABILITASI.

70. Gugatan - 2 Dasar / alasanmenggugat: Keputusan TUN BERTENTANGANdenganperaturanperundangan, baiksecaraprosedural / formal maupunsecaramaterial / substansial. Badanataupejabat TUN TIDAK BERWENANGmengeluarkankeputusan, baiksecaramateriale, temporis, maupunloci. Badanataupejabat TUN menggunakanwewenangnyaUNTUK TUJUAN LAINdarimaksuddiberikannyawewenangtersebut. Artinya, telahterjadipenyalahgunaanwewenang. Badanataupejabat TUN seharusnyaTIDAK SAMPAI KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSANtsb. Artinya, Badan / Pejabat TUN berbuatsewenang-wenang.

71. TenggangWaktuGugatan Setelahtenggangwaktulewat, makakeputusan TUN akanmemilikikepastianhukum. Batas tanggalpengesahan / pengundanganbiasanyadijadikantitiktolakperhitungan. Pasal 55 UU PTUN: gugatandapatdiajukanhanyadalamtenggangwaktu90 hariterhitungsejaksaatditerimanyaataudiumumkanyakeputusanBadanatauPejabatTUN. IniberartiygdipakaiadalahTeoriPenerimaan / Ontvangtstheorie dihitungsejakhariditerimanyakeputusanatausepatutnyadianggaptelahmenerima. Teori lain: Pengiriman (Verzendtheorie)  dihitungsejakharidisampaikannyakeputusankepadaybs. Patokannyaadalahstempelpos.

72. AsasPradugaRechtmatig Setiaptindakan& keputusanBadan/PejabatTUN harusdiangaprechtmatig(menuruthukum),selamabelumdibuktikansebaliknya (het vermoedenvan rechtmatigheid = praesumptioniustaecausa). GugatanTidakMenundaPelaksanaanKeputusan(pasal67 ayat 1). Penundaandapatdiajukanjikamemenuhisyarat: Terdapatkeadaan yang sangatmendesak, yaitujikakerugianygakandideritapenggugattidakseimbangdenganmanfaatbagikepentinganygditimbulkan. Pelaksanaan KTUNtidakadasangkutpautnyadengankepentinganumum.

73. Terimakasih SemogaBermanfaat … Tri Widodo W. Utomo http://pkmk-lanri.org/; http://triwidodowutomo.blogspot.com/ http://www.slideshare.net/triwidodowutomo/ triwidodowu@yahoo.com