Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan” Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta 30 Oktober 2019

1. Good Governance &Good Governance &Good Governance &Good Governance & ParadigmaParadigmaParadigmaParadigma BaruBaruBaruBaru
ManajemenManajemenManajemenManajemen PembangunanPembangunanPembangunanPembangunan
Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program DoktorTerapan, STIA LAN Jakarta
30 Oktober 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Dosen Luar Biasa STIA LAN Jakarta
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Admi. Negara LAN

2. FILSAFAT ADMINISTRASI
Ontologi
Epistemologi
Aksiologi
“Ke-apa-an”:ilmu tentang keberadaan,untuk
memahami hakikat sesuatu (cq.Administrasi).
“Ke-bagaimana-an”:ilmu tentang asal-usul, sifat, dan
metode,ATAU pengetahuan tentang pengetahuan.
“Ke-guna-an”:ilmu tentang nilai / makna dari
aktualisasi pengetahuan (cq.Administrasi).

3. AKSIOLOGI ADMINISTRASI
Aksiologi:terdiri dari dua gabungan kata
yaitu axios dan logos. Axios berarti nilai,
sedangkan logos bermakna ilmu atau teori.
Aksiologi Administrasi:nilai (makna,
manfaat) apa yang ingin disampaikan oleh
Ilmu Administrasi, dan kepada siapa nilai itu
ditujukan?
Esensi ilmu (dan sistem) administrasi adalah
untuk melayani dan melindungi warga negara
(to serve and to preserve) – ADB.

4. AKSIOLOGI ADMINISTRASI
“Raison d’etre atau alasan
satu-satunya bagi
eksistensi (administrasi)
negara adalah kepentingan
umum (publik)”
Frans Magnis Suseno
Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan
Modern, Jakarta, Gramedia, Cet. Kedua, 1988, hlm.305

5. “PUBLIK” SEBAGAI INTI AKSIOLOGI ADM. PEMBANGUNAN
The Public
• Who is public?
• Individualism vs
communalism.
Public Needs
• Social needs;
• Political needs;
• Economic needs;
• Safety and security
needs.
PublicValues
• Standard values for
society;
• Code of conduct;
• Common principle
that guide behavior
of people.

6. AKSIOLOGI ADMINISTRASI: PUBLIK SEBAGAI INTI
“The true and fundamental principles eventually form the common
value system generally nurtured by the people.
The common values emanating from this process should form the basis
of public administration acceptable by all” (i.e. citizen or ‘public’).
– J. S. H. Gildenhuys,2004,The Philosophy of Public Administration: A Holistic Approach, Sun Press –

7. GOVERNANCE SEBAGAI MODEL PELIBATAN CITIZEN

8. KONSTRUKSI GG: FROM GOVERNMENT TO GOVERNANCE
State: Kemenpora,
KONI, wasit, petugas
keamanan, dll;
Private: pemilik
klub, sponsor, agen,
broadcaster,
pemasang iklan,
pedagang, dll;
Civil Society:
pemain, pelatih,
penonton, petaruh,
petugas kebersihan,
dll;
Values: sportivitas,
kerjasama tim,
persahabatan,
kebahagiaan, dll.

9. KONSTRUKSI GG: GOVERNMENT TO GOVERNANCE
State: Dinas/PD
Pasar, pemungut
retribusi; BPD; dll.
Private: pedagang,
Distributor, kreditor,
dll;
Civil Society:
Asosiasi pedagang,
pembeli, kuli
angkut, abang
becak, dll;
Values: sistem
retribusi, negosiasi
untuk mencapai
kesepakatan antara
penjual & pembeli,
standar harga,
mutual trust, dll.

10. STATE FAILURE SEBAGAI PEMANTIK PERUBAHAN PARADIGMA
Prinsip
Omnipresence
Mekanisme
Negara
Banyak
Keterbatasan
Mekanisme
Pasar
Prinsip
Liberalisme
Banyak Distorsi
Mekanisme
Warga
o Mekanisme Pasar bukan untuk
menggantikan Mekanisme Negara,
namun untuk melengkapinya (PPP).
o Mekanisme Warga-pun bertujuan
memperkuat dan melengkapi
Mekanisme Pasar dan Mekanisme
Negara (Penta Helix).
State Failure
Market Failure

11. PERGESERAN PARADIGMA ADMINISTRASI
o Penataan risorsis (kelembagaan,
anggaran, SDM)
o Tata kelola (business process)
o Pengembangan kapasitas internal
Administration
of the Public
Administration
for the Public
Administration
by the Public
o Service delivery (administratif,
barang, dan jasa)
o Orientasi kepuasan publik
(masyarakat sbg obyek)
o People-centric public service
(pemberdayaan masyarakat)
o Masyarakat lebih dari sekedar subyek
(pilar utama dalam governance)
“In the 1980s, the drivers of change,
particularly the financial pressures, pushed
most Western countries towards a focus on
making the public sector lean and more
competitive while, at the same time, trying
to make public administration more
responsive to citizens”
“… the level of co-production activities in
all countries tends to be high, and many
citizens are willing to do more than they
currently do”
Tony Bovaird & Elke Loeffler, ed., 2016, Public
Management and Governance, 3rd Edition, Routledge
London , pp 19
Jacob Torfing & Peter Triantafillou, ed., 2016,
Enhancing Public Innovation by Transforming
Public Governance, Cambridge UP, pp 160
“Characteristic of bureaucracy: 1) it covers a fixed
area of activity, which is governed by rules; 2) it is
organized as a hierarchy; 3) action undertaken is
based on written documents; 4) expert training is
needed; 5) officials devote their full activity to
their work; 6) the management of the offices
follows general rules which can be learned”
Richard Swedberg & Ola Agevall, 2016, The Max
Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts,
Stanford UP, pp 19

12. GOVERNMENT AS A PLATFORM (GAAP)
What People Want, 2017, Accenture PS Citizen Survey February.
Definisi GAAP:
These include:
o a route to better public services;
o the breaking down of
organizational silos;
o as a toolkit for civil servants;
o an open platform to build upon;
o as new public infrastructure;
o a short-hand for co-production
of policy;
o and paving the way for new
institutions that are fit for the
digital age.
https://medium.com/digitalhks/a-working-definition-of-
government-as-a-platform-1fa6ff2f8e8d

13. Layanan Penyediaan Darah (PMI)
o Penyediaan darah tidak dapat dikelola dengan
mekanisme pasar, karena darah memiliki
fungsi sosial. Jika diperdagangkan, apa yang
akan terjadi?
o Tidak juga bisa dikelola dengan mekanisme
state / organisasi, karena keterbatasan
anggaran negara serta tidak mungkin
membuat aturan tentang kewajiban donor
darah.
o Maka, mekanisme altruism (kesetiakawanan
sosial) yang paling efektif. Negara hanya
memfasilitasi dalam wujud kelembagaan PMI
beserta fungsi penunjangnya.

14. Layanan Pemantauan Lalu Lintas (Polri)
o Berapa jumlah CCTV yang dimiliki
pemerintah (Polri & Dishub)?
Mampukah meng-cover seluruh
ruas jalan protokol hingga
perumahan?
o Mengapa tidak mencoba
menggunakan “CCTV” pribadi
pemilik smartphone (publik)?
Mereka bersifat mobile,
abundant, tersebar, dan bisa
melaporkan secara live situasi di
sekitarnya lewat kamera hp.
o Bukan hanya kemacetan yang
bisa dilaporkan, namun juga
tindak kriminal, kerusakan jalan,
dll citizen-centered police
management.

15. Layanan Ambulans (Dinas Kesehatan Daerah)
o Apakah pengadaan ambulans selalu
harus oleh pemerintah melalui APBD/N?
Apakah sudah mampu menjangkau
seluruh lapisan masyarakat?
o Kendaraan pribadi milik warga (publik) di
pelosok sangat potensial diberi fungsi
ganda sebagai “ambulans cadangan”.
Syaratnya: petugas Dinkes menilai
kelayakannya, kemudian memberi
pelatihan dasar bagi pengemudinya dan
menyediakan sarana kesehatan dasar di
mobil tsb.

16. Layanan Pendidikan
o Pemerintah yang
wajib menyediakan
sarana pendidikan,
seringkali gagal
kewajibannya.
o Swasta juga kurang
tertarik jika tidak ada
prospek keuntungan
dari usaha jasa
pendidikan.
o Mekanisme altruistik
bisa menjadi jawaban
terhadap state failure
dan market failure
tersebut.

17. Agenda Pembelajaran Lanjutan
Dari sumber-sumber yang terbuka (open sources), coba uraikan
lebih dalam pemahaman Anda tentang konsep Government as a
Platform, sebagai paradigma paling kontemporer dari
Administrasi Publik / Pembangunan.
Coba kontekstualisasikan GAAP dengan ruang lingkup tugas
instansi saudara, adakah layanan publik yang bisa dikembangkan
dengan prinsip “Administration by the Public”?.

18. TerimaTerimaTerimaTerima KasihKasihKasihKasih
Semoga Bermanfaat … !!

19. What then if politicians and public
administrators have deliberately
corrupted the public’s minds with
false propaganda, disinformation
and feeble election promises which
they cannot fulfil?
What then if a government devised
positive laws not conforming to
rational moral principles based on
natural law?
TANTANGAN