2. A. Pengertian SPIP
- PP Nomor 60 Tahun 2008 "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.“
Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.
3. Pengertian SPIP
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.
4. B. Dasar Hukum SPIP
1. UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang me mberikan
pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan
kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah
mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian
Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh.
SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
5. 2. PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
Pasal 2 ayat (1) : Untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan
bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
Pasal 2 ayat (2) : Pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
6. 3. Inpres No.4 Tahun 2011 Tentang Percepatan Peningkatan
Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara
Instruksi Pertama : Meningkatkan kualitas
akuntabilitas keuangan negara melalui
pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel serta lebih
mengefektifkan pengawasan intern di lingkungan
masing-masing
Instruksi Kedua : Mempercepat penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan instansi
pemerintah yang efisien dan efektif, pelaporan
keuangan yang dapat diandalkan
8. Tujuan SPI
• Diperolehnya keterandalan dan integritas
informasi;
• Kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur,
peraturan, dan ketentuan yang berlaku;
• Melindungi aset organisasi. Pada umumnya
pengendalian dirancang dan diimplementasikan
untuk melindungi aset organisasi;
• Pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien.
9. Perkembangan SPIP di Indonesia
1. Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
2. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1989 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat
3. Keputusan Menteri PAN No.30 Tahun 1994
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan
Melekat yang diperbaharui dengan Keputusan
Menteri PAN No.KEP/46/M.PAN/2004
4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendaluan Intern Pemerintah
(SPIP)
10. Aspek-Aspek Sistem Pengendalian
1.
2.
3.
4.
Sistem pengendalian hendaknya dilihat sebagai suatu proses
terintegrasi, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu serentetan
tindakan yang mempengaruhi setiap kegiatan suatu entitas secara
terus menerus (on going basis).
Sistem pengendalian harus memperoleh dukungan dan peran
serta manusia (manajemen dan pegawai) sehingga setiap orang
harus tahu peran dan tanggung jawabnya serta keterbatasan
wewenangnya.
Perancangan suatu sistem pengendalian harus mengarah pada
pencapaian tujuan entitas.
Perancangan suatu sistem pengendalian diarahkan untuk
mengindentifikasikan berbagai resiko yang berpotensi
menghambat pencapaian tujuan.
11.
12. Ps. 4
Lingkungan
Pengendalian
Ps. 13
Penilaian Risiko
Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Kepemimpinan yang Kondusif
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Identifikasi Risiko
Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
SPIP
Ps. 18
Kegiatan
Pengendalian
Ps. 41
Informasi &
Komunikasi
Pemantauan
Pengendalian
Intern Ps. 43
Pembinaan Sumber Daya Manusia
Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi
Pengendalian Fisik atas Aset
Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Sarana Komunikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Tindak Lanjut
12
13. 1Unsur SPIP: LINGKUNGAN PENGENDALIAN
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan
pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk
penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
penegakan integritas dan nilai etika;
komitmen terhadap kompetensi;
kepemimpinan yang kondusif;
pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia;
perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
hubungan kerja yang baik antar instansi terkait diwujudkan dengan
adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.
14. Fakta Integritas
Pernyataan
bersama
untuk
melaksanakan integritas dan nilai
etika tersebut dituangkan pada suatu
pernyataan
komitmen
untuk
melaksanakan integritas. Sehingga
pernyataan ini berupa pakta
(pernyataan
tertulis)
tentang
integritas yang berisikan komitmen
untuk melaksanakannya.
Pada pembinaan Mental Kemarin
Seluruh Pegawai Itjen Kemenag
telah
Menandatangani
Fakta
Integritas
15. kompetensi
Menurut Kravetz (2004), bahwa kompetensi adalah
sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap
hari. Fokusnya adalah pada perilaku di tempat kerja,
bukan sifat-sifat kepribadian atau ketrampilan dasar
yang ada di luar tempat kerja ataupun di dalam
tempat kerja.
Kompetensi ini terkait dengan kewajiban pegawai di
bidangnya masing-masingm (the right man on the
right place/job).
18.
Pemimpin sebagai uswah atau pemberi teladan
yang baik agar dituruti seluruh pegawai. untuk
mewujudkannya
diperlukan
aturan
kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu
disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk
diketahui bersama.
Pemimpin yang memberikan:
1. Keteladanan
2. Motivasi
3. Inspirasi
4. Menegakkan Kedisiplinan dan Aturan
5. Berpegang pada Visi-Misi (jangka pendek,
menengah dan panjang)
6. dll
25. 2Unsur SPIP: PENILAIAN RISIKO
a. Penilaian risiko terdiri atas:
1) Identifikasi risiko,
2) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak
dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian
tujuan Instansi Pemerintah.
b. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah
dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
menetapkan:
1) Tujuan Instansi Pemerintah
2) Tujuan pada tingkatan kegiatan,
26. 3Unsur SPIP: KEGIATAN PENGENDALIAN
Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan
kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas,
dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang
bersangkutan. Minimal memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok;
b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses
penilaian risiko;
c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan
sifat khusus Instansi Pemerintah;
d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan;
f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur.
27. Bentuk-bentuk kegiatan pengendalian
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan dengan membandingkan kinerja
dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.
Pembinaan sumber daya manusia;
pemisahan fungsi; pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek
utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 orang.
Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; pimpinan Instansi Pemerintah wajib
menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh
pegawai.
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; pimpinan Instansi
Pemerintah perlu mempertimbangkan:
Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; pimpinan Instansi Pemerintah
memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas
pembatasan tersebut secara berkala.
Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; pimpinan Instansi Pemerintah
menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.
Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian
penting; pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern
serta transaksi dan kejadian penting.
28. 4Unsur SPIP: INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Untuk menyelenggarakan komunikasi yang
efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus
sekurang-kurangnya:
a. menyediakan dan memanfaatkan berbagai
bentuk dan sarana komunikasi
b. mengelola, mengembangkan, dan
memperbarui sistem informasi secara terus
menerus.
29. 5Unsur SPIP: PEMANTAUAN
Pemantauan Sistem Pengendalian Intern
dilaksanakan melalui:
a. pemantauan berkelanjutan
b. evaluasi terpisah
c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya; diselesaikan dan dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
yang ditetapkan.
30. Tahapan Pengembangan SPIP
NO
FASE
KEBUTUHAN
KEGIATAN
PRODUK
1
Knowing
• Pemahaman
• Penyamaan
persepsi
Penelitian, Kajian,
Benchmarking, Sosialisasi,
Diklat
Laporan pelaksanaan
2
Mapping
Kondisi, Tujuan,
Gap
Diagnostic assessmrnt
IC Map
3
Norming
Membangun
• Kebijakan s.d. SOP: Draft
fondasi/infrastruk pedoman umum dan draft
tur sistem
pedoman teknis
• Pembuatan modul diklat
• Pengembangan
kompetensi:diklat
4
Forming
Membangun
unsur-unsur SPI
• Implementasi
• Internalisasi
Laporan tahapan
pengembangan SPI
5
Performing
Pemanfaatan SPI
(memetik
kegunaan)
• Monitoring
•Evaluasi
Laporan Hasil Evaluasi
TIME FRAME
• Pedoman umum
• Pedoman teknis
• Modul diklat
• Aturan-aturan intern
• Laporan Pelaksanaan
• Satgas-satgas dan
produknya
Waktu yang
dibutuhkan
bergantung
pada
besarnya
dukungan
pimpinan
dan
organisasi
tersebut
31. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Berdasarkan Hasil
Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan
Kementerian Agama Tahun 2011
A. Sistem Pengendalian Aset
1. Pengelolaan kas pada bendahara penerimaan dan kas pada
bendahara pengeluaran belum tertib
2. Pengelolaan barang persediaan belum tertib dan distribusi
barang persediaan belum seluruhnya disertai nilai
perolehan
3. Penatausahaan aset tetap belum tertib
4. Terdapat selisih besar Rp 48.664.474.078,00 antara nilai
koreksi aset tetap berdasarkan data Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dengan nilai koreksi yang telah terinput
ke dalam aplikasi SIMAK BMN Kementerian Agama
5. Penghapusan aset tetap dilingkungan Kementerian Agama
belum didukung dengan surat keputusan penghapusan
32. Lanjutan………………..
B. Sistem Pengendalian Pendapatan
1. Pencatatan dan pelaporan pendapatan jasa pendidikan
belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang
memadai
2. Proses pencatatan realisasi pendapatan tidak memadai
3. Tiga satker Kemenag tidak melakukan registrasi hibah dari
Pemda senilai Rp 1.093.000.000,00 ke DJPU
33. Lanjutan………………..
C. Sistem Pengendalian Belanja
1. Hasil penyusunan pedoman sebesar Rp 141.000.000,00 pada sembilan
kegiatan di Ditjen Bimas Kristen berpotensi tidak dapat di implementasikan
2. Proses pengadan barang dan jasa dengan total sebesar Rp 4.247.524.650,00
belum sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku
3. Pengendalian atas pengelolaan bantuan pendidian tidak memadai
4. Proses pengadaan barang dan jasa sebesar Rp 10.881.864.650,00 belum
sepenuhnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku
5. Penetapan perhitungan harga perkiraan sendiri (HPS) tidak didasarkan data
yang memadai, kontrak pengadaan tidak menyebutkan spesifikasi teknis
secara jelas
6. Pengadaan barang tidak didasarkan pada perencanaan yang memadai
7. Penyaluran belanja bantuan sosial belum didukung dengan sistem
pengendalian itern yang memadai
8. Pemberian bantuan barang dari belanja barang tahun anggaran 2011 pada
Direktorat Jenderal Agama tidak tepat sasaran
