SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Baixar para ler offline
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
1
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
Marsinta Somaria1
, Natrion2
, Hj. Marida3
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan
metode analisis kontribusi, yaitu membandingkan Realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah. Data yang diambil selama kurun waktu empat tahun,
mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) PBB berkontribusi terhadap PAD
Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 8,75%. Hal ini disebabkan oleh
realisasi penerimaan PBB Tahun 2011 dan Tahun 2012 merupakan Dana
Perimbangan Kabupaten Bekasi, dan realisasi penerimaan PBB dari Tahun 2011
sampai Tahun 2014 melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 113,22%,
2) BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontibusi
sebesar 38,51%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan BPHTB melebihi target
atau tingkat pencapaiannya sebesar 129,22%, 3) PBB dan BPHTB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 61,70%. Hal ini
disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan PAD melebihi target
atau tingkat pencapaiannya sebesar 118,17%.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, Pendapatan Asli Daerah
1
Mahasiswa STIE Mulia Pratama
2
Pembimbing Materi pada STIE Mulia Pratama
3
Pembimbing Teknis pada STIE Mulia Pratama
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
2
ABSTRACT
This research conducted to determine the contribution of building and land tax
and customs revenue of land rights and building on local revenue in bekasi
district. The research uses the method of analysis contribution, which is
comparing of tax realization of land and building and from the transfer of rights
over land and building and the realization is the local revenue. The data were
drawn over a period of four years, starting the year 2011 until the year 2014. The
data obtained from the revenue office district native regions bekasi.
The analysis show that: 1) building and land tax contribute to the local revenue
bekasi district, average contribute by 8,75 percent. This is caused by the
realization of tax receipts earth and building 2011 and 2012 is balance funds
bekasi district, and the realization of tax receipts earth and building from 2011
until 2014 or exceed the target of the level of its accomplishments worth 113,22
percent, 2) customs revenue of land rights and building contribute on local
revenue bekasi district, average contribute by 38,51 percent. This is due to the
realization of the import duty receipts acquisition of land and building more than
the target or the level of accomplishment of 129,22 percent, 3) land and building
tax and customs revenue of land rights and building contribute on local revenue
bekasi district, average contribute by 61,70 percent. This is caused by realization
of tax revenue of land and building, customs revenue of land rights and building
local revenue more than the target or the level of accomplishment of 118,17
percent.
Keyword: building and land tax, customs revenue of land rights and building,
local revenue bekasi district
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
3
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dewasa ini istilah
pembangunan nasional sudah dikenal
di Indonesia. Pembangunan nasional
di Indonesia pada dasarnya
dilakukan oleh masyarakat dan
pemerintah. Untuk dapat
merealisasikan pembangunan itu
diperlukan dana yang sangat besar.
Salah satunya, diperoleh dari pajak.
Salah satu jenis pajak yang
penerimaan sangat potensial adalah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) yang dapat
memberikan peran penting dalam
pembangunan.
Pada awalnya Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dikelola
Pemerintah Pusat, tetapi kini
diserahkan ke Pemerintah Daerah.
Seiring dengan otonomi daerah
melalui desentralisasi fiskal, tanggal
1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
menjadi pajak daerah Kabupaten
Bekasi, sedangkan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) khususnya sektor
perdesaan dan perkotaan menjadi
pajak daerah Kabupaten Bekasi
dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.
Pengalihan wewenang pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas Tanh
dan Bangunan (BPHTB) dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah menjadi sumber pendapatan
daerah yang cukup besar
kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan uraian tersebut
di atas penulis ingin menganalisis
pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan judul: “ANALISIS
KONTRIBUSI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
4
ASLI DAERAH DI KABUPATEN
BEKASI”.
Adapun tujuan penelitian ini:
a. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Bekasi.
b. Untuk mengetahui kontribusi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten
Bekasi.
c. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bekasi.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang penulis
harapkan dari penelitian ini:
a. Bagi Penulis
Memperluas wawasan mengenai
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan Pendapatan Asli
Daerah.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai sumber informasi dan
masukan serta dasar dalam
pembuatan kebijakan terkait
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Bekasi.
c. Bagi Pembaca
Sebagai bahan referensi dalam
melakukan penelitian.
LANDASAN TEORI
Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Direktorat Jenderal
Pajak Kementrian Keuangan
Republik Inonesia, Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
5
bumi, an/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah pajak
yang dikenakan terhadap perolehan
hak atas tanah an/atau bangunan,
yang selanjutnya disebut pajak.
Subjek Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan. Objek
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan:
a. pemindahan hak karena jual beli,
tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lain,
pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan,
penunjukan pembeli dalam
lelang, pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, penggabungan
usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha atau hadiah.
b. pemberian hak baru karena
kelanjutan pelepasan hak atau di
luar pelepasan hak.
Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli
Daerah menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu
sumber keuangan daerah yang digali
dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
6
Penelitian dilakukan di Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kabupaten Bekasi beralamat
Komplek Perkantoran
Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat.
b. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dari bulan
Januari 2015 sampai April 2015.
Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data yang
diperlukan dengan membaca
buku-buku ilmiah yang diperoleh
dari literatur dan sumber lainnya
yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
b. Penelitian Lapangan
1. Observasi
Peneliti melakukan
pengamatan secara langsung
di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bekasi yang
menjadi objek peneliti untuk
mendapatkan data-data yang
diperlukan.
2. Wawancara
Mengajukan pertanyaan
secara lisan dengan pejabat
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bekasi berkaitan
dengan masalah yang
dibahas.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam
penelitian ini berupa data
realisasi penerimaan daerah
Kabupaten Bekasi.
Metode Analisis Data
a. Analisis Kuantitatif
Metode ini menggunakan
analisis kontribusi. Menurut
Halim (2004:63) analisis
kontribusi adalah suatu analisis
yang digunakan untuk
mengetahui besarnya sumbangan
yang diberikan oleh penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah
dengan membandingkan realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
7
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dengan
realisasi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah.
1. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi PBB
x 100%
Realisasi PAD
2. Untuk mengetahui kontribusi
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi BPHTB
x 100%
Realisasi PAD
3. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi PBB dan
BPHTB x 100%
Realisasi PAD
b. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan
untuk menganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi
Tabel 1
Target dan Realisasi PBB Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
8
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 174.905.649.004 189.116.030.889 108,12%
2012 155.606.584.611 195.877.127.723 125,88%
2013 190.000.000.000 211.368.898.638 111,25%
2014 240.000.000.000 258.258.966.461 107,61%
Rata-rata Pencapaian 113,22%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 1 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten
Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar
Rp 174.905.649.004 realisasi penerimaan sebesar Rp 189.116.030.889 dengan
tingkat pencapaian sebesar 108,12%. Pada tahun 2012 target Rp 155.606.584.611
realisasi penerimaan sebesar Rp 195.877.127.723 dengan tingkat pencapaian
sebesar 125,88%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 190.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 211.368.898.638 dengan tingkat pencapaian sebesar
111,25% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 240.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 258.258.966.461 dengan tingkat pencapaian sebesar
107,61%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PBB dikarenakan ada
evaluasi target dan tercapainya realisasi penerimaan pada tahun 2014 dengan
pembayaran tunggakkan para Wajib Pajak PBB yang menunggak di tahun
sebelumnya.
Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Bekasi
Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
9
2011 200.000.000.000 278.016.038.515 139,01%
2012 270.000.000.000 297.399.505.212 110,15%
2013 313.000.000.000 375.823.486.999 120,07%
2014 365.000.000.000 538.941.113.638 147,66%
Rata-rata Pencapaian 129,22%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 2 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten
Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar
Rp 200.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 278.016.038.515 dengan
tingkat pencapaian sebesar 139,01%. Pada tahun 2012 target Rp 270.000.000.000
realisasi penerimaan sebesar Rp 297.399.505.212 dengan tingkat pencapaian
sebesar 110,15%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 313.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 375.823.486.999 dengan tingkat pencapaian sebesar
120,07% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 365.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 538.941.113.638 dengan tingkat pencapaian sebesar
147,66%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan BPHTB dari tahun ke
tahun, dikarenakan adanya transaksi yang terjadi tiap tahun, seperti peralihan hak
atas tanah.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 470.545.425.678 599.585.961.049 127,42%
2012 658.958.975.341 737.922.123.127 111,98%
2013 1.018.759.123.254 1.154.525.309.151 113,33%
2014 1.290.412.792.982 1.547.786.611.603 119,95%
Rata-rata Pencapaian 118,17%
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
10
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 3 target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten
Bekasi semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2011 target sebesar Rp
470.545.425.678 realisasi penerimaan sebesar Rp 599.585.961.049 dengan tingkat
pencapaian sebesar 127,42%. Pada tahun 2012 target Rp 658.958.975.341
realisasi penerimaan sebesar Rp 737.922.123.127 dengan tingkat pencapaian
sebesar 111,98%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 1.018.759.123.254 realisasi
penerimaan sebesar Rp 1.154.525.309.151 dengan tingkat pencapaian sebesar
113,33% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 1.290.412.792.982 realisasi
penerimaan sebesar Rp 1.547.786.611.603 dengan tingkat pencapaian sebesar
119,95%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun,
dikarenakan adanya realisasi peneriman pajak daerah yang memberikan peran
penting dalam menyumbangkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bekasi
Tabel 4
Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 189.116.030.889 - 0,00%
2012 195.877.127.723 - 0,00%
2013 211.368.898.638 1.154.525.309.151 18,31%
2014 258.258.966.461 1.547.786.611.603 16,69%
Rata-rata Pencapaian 8,75%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
11
Berdasarkan (Nurcholis:2007) Tabel 4 kontribusi PBB terhadap PAD
Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 dan 2012 tidak berkontribusi, hal ini
dikarenakan realisasi penerimaan PBB termasuk dalam Dana Perimbangan, pada
tahun 2011 dan 2012 PBB masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah
Daerah hanya mendapatkan bagian realisasi penerimaan sebesar 64,8%.
Mulai tahun 2013 PBB sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi, sehingga tahun 2013 dan 2014 realisasi peneriman PBB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 18,31% dan 16,69%. Pada tahun
2011 dan 2012 realisasi penerimaan PBB tidak dapat meningkatkan PAD
Kabupaten Bekasi, tetapi PBB tetap berpengaruh terhadap PAD Kabupaten
Bekasi, karena realisasi penerimaan PBB tahun 2013 dan 2014 dapat
meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi walaupun besar pengaruhnya hanya sedikit
untuk peningkatan PAD Kabupaten Bekasi.
Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 5
Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun BPHTB PAD
Pencapaian
Anggaran (Rupiah) (Rupiah)
2011 278.016.038.515 599.585.961.049 46,37%
2012 297.399.505.212 737.922.123.127 40,30%
2013 375.823.486.999 1.154.525.309.151 32,55%
2014 538.941.113.638 1.547.786.611.603 34,82%
Rata-rata Kontribusi 38,51%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
12
Berdasarkan Tabel 5 kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi
mengalami fluktuasi, dimana kontribusi pada tahun 2011 sebesar 46,37%, tahun
2012 mengalami penurunan menjadi 40,30%, tahun 2013 mengalami penurunan
32,55%, dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 34,82%. Fluktuasi
kontribusi ini berdasarkan pada transaksi yang terjadi pada tahun tertentu, seperti
peralihan hak atas tanah.
Jika dilihat realisasi penerimaan BPHTB semakin meningkat tiap tahun,
walaupun kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi mengalami
fluktuasi, tetapi kontribusinya tergolong cukup.
Maka BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi, karena
BPHTB cukup berkontribusi dalam menyumbangkan dari realisasi penerimaannya
untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 6
Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
PBB dan BPHTB PAD
Kontribusi
(Rupiah) (Rupiah)
2011 501.764.142.083 599.585.961.049 77,91%
2012 507.720.688.814 737.922.123.127 66,85%
2013 587.192.385.637 1.154.525.309.151 50,86%
2014 792.200.080.090 1.547.786.611.603 51,18%
Rata-rata Kontribusi 61,70%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
13
Berdasarkan Tabel 6 kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD
Kabupaten Bekasi mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 77,91%, tahun
2012 sebesar 66,85%, tahun 2013 sebesar 50,86%, dan tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar 51,18%. Walaupun kontribusi mengalami penurunan selama
tahun 2011 sampai 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014, kontribusi
PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi tergolong cukup
berkontribusi. Maka PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten
Bekasi, karena PBB dan BPHTB berkontribusi dalam menyumbangkan dari total
realisasi penerimaan PBB dan BPHTB untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bekasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat
pencapaian dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bekasi, maka dapat disimpulkan.
1. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya hanya sebesar
8,75% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan PBB
melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA sebesar 8,75%.
2. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPHTB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar
38,51% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan
BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA
sebesar 38,51%.
3. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB dan BPHTB
berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya
sebesar 61,70% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
14
penerimaan PBB dan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang
diberikan oleh PEMDA sebesar 61,70%.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis
mengemukakan saran untuk menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak
yang berkepentingan:
1. Diharapkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi lebih
meningkatkan lagi potensi penerimaan PBB dan BPHTB agar tingkat
kontribusi PBB dan BPHTB untuk tahun berikutnya semakin besar dalam
peningkatan PAD dan guna kemajuan pembangunan daerah Kabupaten
Bekasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian sejenis lebih
lanjut untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB saat dikelola Pemerintah
Daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jakarta.
Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Andi.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Jakarta: Grasindo.
Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Jurnal ilmiah stie mulia pratama
15
Suharno, 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Direktorat
PBB dan BPHTB
Waluyo. 2003. Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakDampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Puti Rahmiani
 
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Johan Safrijal
 

Mais procurados (20)

Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota MalangAnalisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang
 
PERPAJAKAN
PERPAJAKANPERPAJAKAN
PERPAJAKAN
 
Pad sintang
Pad sintangPad sintang
Pad sintang
 
Asdasda
AsdasdaAsdasda
Asdasda
 
Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333Modul 8 adpu4333
Modul 8 adpu4333
 
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajakDampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
Dampak e commerce dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
 
Artikel pajak
Artikel pajakArtikel pajak
Artikel pajak
 
85 pmk.03 2019
85 pmk.03 201985 pmk.03 2019
85 pmk.03 2019
 
FITRI/12160263
FITRI/12160263FITRI/12160263
FITRI/12160263
 
PPH DAN PPN
PPH DAN PPNPPH DAN PPN
PPH DAN PPN
 
Peraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppnPeraturan terbaru ppn
Peraturan terbaru ppn
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
Pajak negara dan pajak daerah (Pengantar Perpajakan)
 
Presentasi pupr dispenda
Presentasi pupr dispendaPresentasi pupr dispenda
Presentasi pupr dispenda
 
Skripsi amelia hasanah 5
Skripsi amelia hasanah 5Skripsi amelia hasanah 5
Skripsi amelia hasanah 5
 
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan  Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
Makalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 
Orientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembangOrientasi dprd kota palembang
Orientasi dprd kota palembang
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 

Semelhante a ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
AdenKun1
 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN  DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN  DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
fajrillah
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
AhmadGozali32
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
selametuntung
 

Semelhante a ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI (20)

Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahanParing tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
 
Bab i iv + pustaka
Bab i   iv + pustakaBab i   iv + pustaka
Bab i iv + pustaka
 
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahanParing tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
Paring tela'ah peta korupsi pelayanan sektor pertanahan
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
first kick off meeting - kajian potensi retribusi daerah kota Bontang - 2023-...
 
Ppt proposal 12160332 ( ratu yohana sanjaya )
Ppt proposal  12160332 ( ratu yohana sanjaya )Ppt proposal  12160332 ( ratu yohana sanjaya )
Ppt proposal 12160332 ( ratu yohana sanjaya )
 
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wp pbb2 p hengky veru p
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wp pbb2 p hengky veru pFaktor yang mempengaruhi kepatuhan wp pbb2 p hengky veru p
Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wp pbb2 p hengky veru p
 
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...Analisis Penerapan Standar  Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kinerja Keu...
 
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...Analisis penerapan standar  akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan (sap) terhadap kinerja keu...
 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN  DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN  DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...
 
Desy rahmat-paper-pbb-p2 kecamatan jatinegara
Desy rahmat-paper-pbb-p2 kecamatan jatinegaraDesy rahmat-paper-pbb-p2 kecamatan jatinegara
Desy rahmat-paper-pbb-p2 kecamatan jatinegara
 
Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2Modul 2 KB 2
Modul 2 KB 2
 
Laporan praktek kerja lapangan djp
Laporan praktek kerja lapangan djpLaporan praktek kerja lapangan djp
Laporan praktek kerja lapangan djp
 
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)Pajak bumi dan bangunan (pbb)
Pajak bumi dan bangunan (pbb)
 
PPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptxPPT Perpajakan 2022++.pptx
PPT Perpajakan 2022++.pptx
 
1. Temuan Pemeriksaan BPK_Dir.PKKN.pdf
1. Temuan Pemeriksaan BPK_Dir.PKKN.pdf1. Temuan Pemeriksaan BPK_Dir.PKKN.pdf
1. Temuan Pemeriksaan BPK_Dir.PKKN.pdf
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
3. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah-Sumule.pptx
 
Kontribusi dan efektivitas pad candra 2015
Kontribusi dan efektivitas  pad  candra  2015Kontribusi dan efektivitas  pad  candra  2015
Kontribusi dan efektivitas pad candra 2015
 
Presentasi tga
Presentasi tgaPresentasi tga
Presentasi tga
 

Mais de STIE Mulia Pratama

Profil STIE Mulia Pratama
Profil STIE Mulia PratamaProfil STIE Mulia Pratama
Profil STIE Mulia Pratama
STIE Mulia Pratama
 

Mais de STIE Mulia Pratama (6)

Surat Edaran - Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di STIE Mulia P...
Surat Edaran - Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di STIE Mulia P...Surat Edaran - Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di STIE Mulia P...
Surat Edaran - Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di STIE Mulia P...
 
Profil STIE Mulia Pratama
Profil STIE Mulia PratamaProfil STIE Mulia Pratama
Profil STIE Mulia Pratama
 
Deskripsi Diri Rakhmat (0401077601)
Deskripsi Diri Rakhmat (0401077601)Deskripsi Diri Rakhmat (0401077601)
Deskripsi Diri Rakhmat (0401077601)
 
Jadwal smt genap 11 12 (malam)
Jadwal smt genap 11 12 (malam)Jadwal smt genap 11 12 (malam)
Jadwal smt genap 11 12 (malam)
 
Jadwal smt genap 11 12 (pagi)
Jadwal smt genap 11 12 (pagi)Jadwal smt genap 11 12 (pagi)
Jadwal smt genap 11 12 (pagi)
 
Sejarah panjang nusantara laku becik
Sejarah panjang nusantara   laku becikSejarah panjang nusantara   laku becik
Sejarah panjang nusantara laku becik
 

Último

Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
IvvatulAini
 

Último (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptxTEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
TEKNIK MENJAWAB RUMUSAN SPM 2022 - UNTUK MURID.pptx
 
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
BAHAN PAPARAN UU DESA NOMOR 3 TAHUN 2024
 
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
Panduan Memahami Data Rapor Pendidikan 2024
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptxContoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
Contoh PPT Seminar Proposal Teknik Informatika.pptx
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
PELAKSANAAN (dgn PT SBI) + Link2 Materi Pelatihan _"Teknik Perhitungan TKDN, ...
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR IPAS KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI

  • 1. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 1 ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI Marsinta Somaria1 , Natrion2 , Hj. Marida3 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode analisis kontribusi, yaitu membandingkan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Data yang diambil selama kurun waktu empat tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) PBB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 8,75%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB Tahun 2011 dan Tahun 2012 merupakan Dana Perimbangan Kabupaten Bekasi, dan realisasi penerimaan PBB dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 113,22%, 2) BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontibusi sebesar 38,51%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan BPHTB melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 129,22%, 3) PBB dan BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 61,70%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan PAD melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 118,17%. Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Asli Daerah 1 Mahasiswa STIE Mulia Pratama 2 Pembimbing Materi pada STIE Mulia Pratama 3 Pembimbing Teknis pada STIE Mulia Pratama
  • 2. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 2 ABSTRACT This research conducted to determine the contribution of building and land tax and customs revenue of land rights and building on local revenue in bekasi district. The research uses the method of analysis contribution, which is comparing of tax realization of land and building and from the transfer of rights over land and building and the realization is the local revenue. The data were drawn over a period of four years, starting the year 2011 until the year 2014. The data obtained from the revenue office district native regions bekasi. The analysis show that: 1) building and land tax contribute to the local revenue bekasi district, average contribute by 8,75 percent. This is caused by the realization of tax receipts earth and building 2011 and 2012 is balance funds bekasi district, and the realization of tax receipts earth and building from 2011 until 2014 or exceed the target of the level of its accomplishments worth 113,22 percent, 2) customs revenue of land rights and building contribute on local revenue bekasi district, average contribute by 38,51 percent. This is due to the realization of the import duty receipts acquisition of land and building more than the target or the level of accomplishment of 129,22 percent, 3) land and building tax and customs revenue of land rights and building contribute on local revenue bekasi district, average contribute by 61,70 percent. This is caused by realization of tax revenue of land and building, customs revenue of land rights and building local revenue more than the target or the level of accomplishment of 118,17 percent. Keyword: building and land tax, customs revenue of land rights and building, local revenue bekasi district
  • 3. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 3 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Dewasa ini istilah pembangunan nasional sudah dikenal di Indonesia. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Untuk dapat merealisasikan pembangunan itu diperlukan dana yang sangat besar. Salah satunya, diperoleh dari pajak. Salah satu jenis pajak yang penerimaan sangat potensial adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat memberikan peran penting dalam pembangunan. Pada awalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola Pemerintah Pusat, tetapi kini diserahkan ke Pemerintah Daerah. Seiring dengan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal, tanggal 1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) khususnya sektor perdesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah Kabupaten Bekasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2013. Pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanh dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup besar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin menganalisis pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan judul: “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
  • 4. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 4 ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI”. Adapun tujuan penelitian ini: a. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. b. Untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. c. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini: a. Bagi Penulis Memperluas wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah. b. Bagi Pemerintah Daerah Sebagai sumber informasi dan masukan serta dasar dalam pembuatan kebijakan terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bekasi. c. Bagi Pembaca Sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian. LANDASAN TEORI Pajak Bumi dan Bangunan Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Inonesia, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas
  • 5. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 5 bumi, an/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap perolehan hak atas tanah an/atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan: a. pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. b. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Pendapatan Asli Daerah Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian a. Tempat Penelitian
  • 6. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 6 Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bekasi beralamat Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat. b. Waktu Penelitian Penelitian dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai April 2015. Metode Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan membaca buku-buku ilmiah yang diperoleh dari literatur dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. b. Penelitian Lapangan 1. Observasi Peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi yang menjadi objek peneliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. 2. Wawancara Mengajukan pertanyaan secara lisan dengan pejabat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan masalah yang dibahas. 3. Dokumentasi Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi penerimaan daerah Kabupaten Bekasi. Metode Analisis Data a. Analisis Kuantitatif Metode ini menggunakan analisis kontribusi. Menurut Halim (2004:63) analisis kontribusi adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan yang diberikan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan membandingkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea
  • 7. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 7 Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. 1. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi: Kontribusi = Realisasi PBB x 100% Realisasi PAD 2. Untuk mengetahui kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi: Kontribusi = Realisasi BPHTB x 100% Realisasi PAD 3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi: Kontribusi = Realisasi PBB dan BPHTB x 100% Realisasi PAD b. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. HASIL DAN PEMBAHASAN Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi Tabel 1 Target dan Realisasi PBB Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014
  • 8. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 8 Tahun Target Realisasi Pencapaian (Rupiah) (Rupiah) 2011 174.905.649.004 189.116.030.889 108,12% 2012 155.606.584.611 195.877.127.723 125,88% 2013 190.000.000.000 211.368.898.638 111,25% 2014 240.000.000.000 258.258.966.461 107,61% Rata-rata Pencapaian 113,22% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi Berdasarkan Tabel 1 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar Rp 174.905.649.004 realisasi penerimaan sebesar Rp 189.116.030.889 dengan tingkat pencapaian sebesar 108,12%. Pada tahun 2012 target Rp 155.606.584.611 realisasi penerimaan sebesar Rp 195.877.127.723 dengan tingkat pencapaian sebesar 125,88%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 190.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 211.368.898.638 dengan tingkat pencapaian sebesar 111,25% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 240.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 258.258.966.461 dengan tingkat pencapaian sebesar 107,61%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PBB dikarenakan ada evaluasi target dan tercapainya realisasi penerimaan pada tahun 2014 dengan pembayaran tunggakkan para Wajib Pajak PBB yang menunggak di tahun sebelumnya. Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bekasi Tabel 2 Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014 Tahun Target Realisasi Pencapaian (Rupiah) (Rupiah)
  • 9. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 9 2011 200.000.000.000 278.016.038.515 139,01% 2012 270.000.000.000 297.399.505.212 110,15% 2013 313.000.000.000 375.823.486.999 120,07% 2014 365.000.000.000 538.941.113.638 147,66% Rata-rata Pencapaian 129,22% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi Berdasarkan Tabel 2 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar Rp 200.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 278.016.038.515 dengan tingkat pencapaian sebesar 139,01%. Pada tahun 2012 target Rp 270.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 297.399.505.212 dengan tingkat pencapaian sebesar 110,15%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 313.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 375.823.486.999 dengan tingkat pencapaian sebesar 120,07% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 365.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 538.941.113.638 dengan tingkat pencapaian sebesar 147,66%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan BPHTB dari tahun ke tahun, dikarenakan adanya transaksi yang terjadi tiap tahun, seperti peralihan hak atas tanah. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014 Tahun Target Realisasi Pencapaian (Rupiah) (Rupiah) 2011 470.545.425.678 599.585.961.049 127,42% 2012 658.958.975.341 737.922.123.127 111,98% 2013 1.018.759.123.254 1.154.525.309.151 113,33% 2014 1.290.412.792.982 1.547.786.611.603 119,95% Rata-rata Pencapaian 118,17%
  • 10. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 10 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi Berdasarkan Tabel 3 target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bekasi semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2011 target sebesar Rp 470.545.425.678 realisasi penerimaan sebesar Rp 599.585.961.049 dengan tingkat pencapaian sebesar 127,42%. Pada tahun 2012 target Rp 658.958.975.341 realisasi penerimaan sebesar Rp 737.922.123.127 dengan tingkat pencapaian sebesar 111,98%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 1.018.759.123.254 realisasi penerimaan sebesar Rp 1.154.525.309.151 dengan tingkat pencapaian sebesar 113,33% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 1.290.412.792.982 realisasi penerimaan sebesar Rp 1.547.786.611.603 dengan tingkat pencapaian sebesar 119,95%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun, dikarenakan adanya realisasi peneriman pajak daerah yang memberikan peran penting dalam menyumbangkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tabel 4 Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014 Tahun Target Realisasi Pencapaian (Rupiah) (Rupiah) 2011 189.116.030.889 - 0,00% 2012 195.877.127.723 - 0,00% 2013 211.368.898.638 1.154.525.309.151 18,31% 2014 258.258.966.461 1.547.786.611.603 16,69% Rata-rata Pencapaian 8,75% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
  • 11. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 11 Berdasarkan (Nurcholis:2007) Tabel 4 kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 dan 2012 tidak berkontribusi, hal ini dikarenakan realisasi penerimaan PBB termasuk dalam Dana Perimbangan, pada tahun 2011 dan 2012 PBB masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah hanya mendapatkan bagian realisasi penerimaan sebesar 64,8%. Mulai tahun 2013 PBB sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga tahun 2013 dan 2014 realisasi peneriman PBB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 18,31% dan 16,69%. Pada tahun 2011 dan 2012 realisasi penerimaan PBB tidak dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi, tetapi PBB tetap berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi, karena realisasi penerimaan PBB tahun 2013 dan 2014 dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi walaupun besar pengaruhnya hanya sedikit untuk peningkatan PAD Kabupaten Bekasi. Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tabel 5 Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014 Tahun BPHTB PAD Pencapaian Anggaran (Rupiah) (Rupiah) 2011 278.016.038.515 599.585.961.049 46,37% 2012 297.399.505.212 737.922.123.127 40,30% 2013 375.823.486.999 1.154.525.309.151 32,55% 2014 538.941.113.638 1.547.786.611.603 34,82% Rata-rata Kontribusi 38,51% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
  • 12. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 12 Berdasarkan Tabel 5 kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi mengalami fluktuasi, dimana kontribusi pada tahun 2011 sebesar 46,37%, tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 40,30%, tahun 2013 mengalami penurunan 32,55%, dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 34,82%. Fluktuasi kontribusi ini berdasarkan pada transaksi yang terjadi pada tahun tertentu, seperti peralihan hak atas tanah. Jika dilihat realisasi penerimaan BPHTB semakin meningkat tiap tahun, walaupun kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi mengalami fluktuasi, tetapi kontribusinya tergolong cukup. Maka BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi, karena BPHTB cukup berkontribusi dalam menyumbangkan dari realisasi penerimaannya untuk meningkatkan penerimaan PAD. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi Tabel 6 Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2014 Tahun PBB dan BPHTB PAD Kontribusi (Rupiah) (Rupiah) 2011 501.764.142.083 599.585.961.049 77,91% 2012 507.720.688.814 737.922.123.127 66,85% 2013 587.192.385.637 1.154.525.309.151 50,86% 2014 792.200.080.090 1.547.786.611.603 51,18% Rata-rata Kontribusi 61,70% Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
  • 13. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 13 Berdasarkan Tabel 6 kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 77,91%, tahun 2012 sebesar 66,85%, tahun 2013 sebesar 50,86%, dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 51,18%. Walaupun kontribusi mengalami penurunan selama tahun 2011 sampai 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014, kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi tergolong cukup berkontribusi. Maka PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi, karena PBB dan BPHTB berkontribusi dalam menyumbangkan dari total realisasi penerimaan PBB dan BPHTB untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat pencapaian dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi, maka dapat disimpulkan. 1. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya hanya sebesar 8,75% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan PBB melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA sebesar 8,75%. 2. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar 38,51% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA sebesar 38,51%. 3. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB dan BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar 61,70% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi
  • 14. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 14 penerimaan PBB dan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA sebesar 61,70%. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis mengemukakan saran untuk menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan: 1. Diharapkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi lebih meningkatkan lagi potensi penerimaan PBB dan BPHTB agar tingkat kontribusi PBB dan BPHTB untuk tahun berikutnya semakin besar dalam peningkatan PAD dan guna kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Bekasi. 2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian sejenis lebih lanjut untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB saat dikelola Pemerintah Daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal. DAFTAR PUSTAKA Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN. Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan: Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah: Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jakarta. Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. 2002. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi. Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
  • 15. Jurnal ilmiah stie mulia pratama 15 Suharno, 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Direktorat PBB dan BPHTB Waluyo. 2003. Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.