Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan metode analisis kontribusi, yaitu membandingkan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. Data yang diambil selama kurun waktu empat tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) PBB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 8,75%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB Tahun 2011 dan Tahun 2012 merupakan Dana Perimbangan Kabupaten Bekasi, dan realisasi penerimaan PBB dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 113,22%, 2) BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontibusi sebesar 38,51%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan BPHTB melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 129,22%, 3) PBB dan BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 61,70%. Hal ini disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan PAD melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 118,17%.
Semelhante a ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
Semelhante a ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI (20)
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
1. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
1
ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI
Marsinta Somaria1
, Natrion2
, Hj. Marida3
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Penelitian menggunakan
metode analisis kontribusi, yaitu membandingkan Realisasi Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Realisasi
Pendapatan Asli Daerah. Data yang diambil selama kurun waktu empat tahun,
mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Data-data tersebut diperoleh dari
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) PBB berkontribusi terhadap PAD
Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 8,75%. Hal ini disebabkan oleh
realisasi penerimaan PBB Tahun 2011 dan Tahun 2012 merupakan Dana
Perimbangan Kabupaten Bekasi, dan realisasi penerimaan PBB dari Tahun 2011
sampai Tahun 2014 melebihi target atau tingkat pencapaiannya sebesar 113,22%,
2) BPHTB berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontibusi
sebesar 38,51%. Hal ini disebabkan realisasi penerimaan BPHTB melebihi target
atau tingkat pencapaiannya sebesar 129,22%, 3) PBB dan BPHTB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, rata-rata berkontribusi sebesar 61,70%. Hal ini
disebabkan oleh realisasi penerimaan PBB, BPHTB, dan PAD melebihi target
atau tingkat pencapaiannya sebesar 118,17%.
Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, Pendapatan Asli Daerah
1
Mahasiswa STIE Mulia Pratama
2
Pembimbing Materi pada STIE Mulia Pratama
3
Pembimbing Teknis pada STIE Mulia Pratama
2. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
2
ABSTRACT
This research conducted to determine the contribution of building and land tax
and customs revenue of land rights and building on local revenue in bekasi
district. The research uses the method of analysis contribution, which is
comparing of tax realization of land and building and from the transfer of rights
over land and building and the realization is the local revenue. The data were
drawn over a period of four years, starting the year 2011 until the year 2014. The
data obtained from the revenue office district native regions bekasi.
The analysis show that: 1) building and land tax contribute to the local revenue
bekasi district, average contribute by 8,75 percent. This is caused by the
realization of tax receipts earth and building 2011 and 2012 is balance funds
bekasi district, and the realization of tax receipts earth and building from 2011
until 2014 or exceed the target of the level of its accomplishments worth 113,22
percent, 2) customs revenue of land rights and building contribute on local
revenue bekasi district, average contribute by 38,51 percent. This is due to the
realization of the import duty receipts acquisition of land and building more than
the target or the level of accomplishment of 129,22 percent, 3) land and building
tax and customs revenue of land rights and building contribute on local revenue
bekasi district, average contribute by 61,70 percent. This is caused by realization
of tax revenue of land and building, customs revenue of land rights and building
local revenue more than the target or the level of accomplishment of 118,17
percent.
Keyword: building and land tax, customs revenue of land rights and building,
local revenue bekasi district
3. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
3
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Dewasa ini istilah
pembangunan nasional sudah dikenal
di Indonesia. Pembangunan nasional
di Indonesia pada dasarnya
dilakukan oleh masyarakat dan
pemerintah. Untuk dapat
merealisasikan pembangunan itu
diperlukan dana yang sangat besar.
Salah satunya, diperoleh dari pajak.
Salah satu jenis pajak yang
penerimaan sangat potensial adalah
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) yang dapat
memberikan peran penting dalam
pembangunan.
Pada awalnya Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dikelola
Pemerintah Pusat, tetapi kini
diserahkan ke Pemerintah Daerah.
Seiring dengan otonomi daerah
melalui desentralisasi fiskal, tanggal
1 Januari 2011 Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
menjadi pajak daerah Kabupaten
Bekasi, sedangkan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) khususnya sektor
perdesaan dan perkotaan menjadi
pajak daerah Kabupaten Bekasi
dimulai pada tanggal 1 Januari 2013.
Pengalihan wewenang pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas Tanh
dan Bangunan (BPHTB) dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah menjadi sumber pendapatan
daerah yang cukup besar
kontribusinya terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Bekasi.
Berdasarkan uraian tersebut
di atas penulis ingin menganalisis
pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dengan judul: “ANALISIS
KONTRIBUSI PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN DAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN
4. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
4
ASLI DAERAH DI KABUPATEN
BEKASI”.
Adapun tujuan penelitian ini:
a. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kabupaten Bekasi.
b. Untuk mengetahui kontribusi Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terhadap Pendapatan
Asli Daerah di Kabupaten
Bekasi.
c. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di
Kabupaten Bekasi.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang penulis
harapkan dari penelitian ini:
a. Bagi Penulis
Memperluas wawasan mengenai
Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan Pendapatan Asli
Daerah.
b. Bagi Pemerintah Daerah
Sebagai sumber informasi dan
masukan serta dasar dalam
pembuatan kebijakan terkait
peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Kabupaten Bekasi.
c. Bagi Pembaca
Sebagai bahan referensi dalam
melakukan penelitian.
LANDASAN TEORI
Pajak Bumi dan Bangunan
Menurut Direktorat Jenderal
Pajak Kementrian Keuangan
Republik Inonesia, Pajak Bumi dan
Bangunan adalah pajak atas bumi
dan/atau bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Subjek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah orang
pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi
dan/atau memperoleh manfaat atas
5. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
5
bumi, an/atau memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat atas
bangunan. Objek Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Bumi
dan/atau Bangunan yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
orang pribadi atau Badan, kecuali
kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan.
Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan adalah pajak
yang dikenakan terhadap perolehan
hak atas tanah an/atau bangunan,
yang selanjutnya disebut pajak.
Subjek Pajak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh hak atas
tanah dan/atau bangunan. Objek
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan:
a. pemindahan hak karena jual beli,
tukar menukar, hibah, hibah
wasiat, waris, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lain,
pemisahan hak yang
mengakibatkan peralihan,
penunjukan pembeli dalam
lelang, pelaksanaan putusan
hakim yang mempunyai kekuatan
hukum tetap, penggabungan
usaha, peleburan usaha,
pemekaran usaha atau hadiah.
b. pemberian hak baru karena
kelanjutan pelepasan hak atau di
luar pelepasan hak.
Pendapatan Asli Daerah
Pengertian Pendapatan Asli
Daerah menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu
sumber keuangan daerah yang digali
dari wilayah daerah yang
bersangkutan yang terdiri dari hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah.
METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian
a. Tempat Penelitian
6. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
6
Penelitian dilakukan di Dinas
Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kabupaten Bekasi beralamat
Komplek Perkantoran
Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan
Cikarang Pusat.
b. Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan dari bulan
Januari 2015 sampai April 2015.
Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian ini penulis
mengumpulkan data yang
diperlukan dengan membaca
buku-buku ilmiah yang diperoleh
dari literatur dan sumber lainnya
yang berkaitan dengan
permasalahan yang dibahas.
b. Penelitian Lapangan
1. Observasi
Peneliti melakukan
pengamatan secara langsung
di Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bekasi yang
menjadi objek peneliti untuk
mendapatkan data-data yang
diperlukan.
2. Wawancara
Mengajukan pertanyaan
secara lisan dengan pejabat
Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bekasi berkaitan
dengan masalah yang
dibahas.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dalam
penelitian ini berupa data
realisasi penerimaan daerah
Kabupaten Bekasi.
Metode Analisis Data
a. Analisis Kuantitatif
Metode ini menggunakan
analisis kontribusi. Menurut
Halim (2004:63) analisis
kontribusi adalah suatu analisis
yang digunakan untuk
mengetahui besarnya sumbangan
yang diberikan oleh penerimaan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap Pendapatan Asli Daerah
dengan membandingkan realisasi
penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) dan Bea
7. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
7
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) dengan
realisasi penerimaan Pendapatan
Asli Daerah.
1. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) terhadap Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi PBB
x 100%
Realisasi PAD
2. Untuk mengetahui kontribusi
Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan
(BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi BPHTB
x 100%
Realisasi PAD
3. Untuk mengetahui kontribusi
Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Bekasi:
Kontribusi =
Realisasi PBB dan
BPHTB x 100%
Realisasi PAD
b. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif digunakan
untuk menganalisis data dengan
cara mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah
terkumpul sebagaimana adanya
tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk
umum atau generalisasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bekasi
Tabel 1
Target dan Realisasi PBB Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
8. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
8
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 174.905.649.004 189.116.030.889 108,12%
2012 155.606.584.611 195.877.127.723 125,88%
2013 190.000.000.000 211.368.898.638 111,25%
2014 240.000.000.000 258.258.966.461 107,61%
Rata-rata Pencapaian 113,22%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 1 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten
Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar
Rp 174.905.649.004 realisasi penerimaan sebesar Rp 189.116.030.889 dengan
tingkat pencapaian sebesar 108,12%. Pada tahun 2012 target Rp 155.606.584.611
realisasi penerimaan sebesar Rp 195.877.127.723 dengan tingkat pencapaian
sebesar 125,88%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 190.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 211.368.898.638 dengan tingkat pencapaian sebesar
111,25% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 240.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 258.258.966.461 dengan tingkat pencapaian sebesar
107,61%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PBB dikarenakan ada
evaluasi target dan tercapainya realisasi penerimaan pada tahun 2014 dengan
pembayaran tunggakkan para Wajib Pajak PBB yang menunggak di tahun
sebelumnya.
Target dan Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Bekasi
Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan BPHTB Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
9. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
9
2011 200.000.000.000 278.016.038.515 139,01%
2012 270.000.000.000 297.399.505.212 110,15%
2013 313.000.000.000 375.823.486.999 120,07%
2014 365.000.000.000 538.941.113.638 147,66%
Rata-rata Pencapaian 129,22%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 2 target dan realisasi penerimaan BPHTB Kabupaten
Bekasi semakin meningkat tiap tahun, pada tahun 2011 target sebesar
Rp 200.000.000.000 realisasi penerimaan sebesar Rp 278.016.038.515 dengan
tingkat pencapaian sebesar 139,01%. Pada tahun 2012 target Rp 270.000.000.000
realisasi penerimaan sebesar Rp 297.399.505.212 dengan tingkat pencapaian
sebesar 110,15%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 313.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 375.823.486.999 dengan tingkat pencapaian sebesar
120,07% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 365.000.000.000 realisasi
penerimaan sebesar Rp 538.941.113.638 dengan tingkat pencapaian sebesar
147,66%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan BPHTB dari tahun ke
tahun, dikarenakan adanya transaksi yang terjadi tiap tahun, seperti peralihan hak
atas tanah.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 3
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 470.545.425.678 599.585.961.049 127,42%
2012 658.958.975.341 737.922.123.127 111,98%
2013 1.018.759.123.254 1.154.525.309.151 113,33%
2014 1.290.412.792.982 1.547.786.611.603 119,95%
Rata-rata Pencapaian 118,17%
10. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
10
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
Berdasarkan Tabel 3 target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten
Bekasi semakin meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2011 target sebesar Rp
470.545.425.678 realisasi penerimaan sebesar Rp 599.585.961.049 dengan tingkat
pencapaian sebesar 127,42%. Pada tahun 2012 target Rp 658.958.975.341
realisasi penerimaan sebesar Rp 737.922.123.127 dengan tingkat pencapaian
sebesar 111,98%. Pada tahun 2013 target sebesar Rp 1.018.759.123.254 realisasi
penerimaan sebesar Rp 1.154.525.309.151 dengan tingkat pencapaian sebesar
113,33% dan untuk tahun 2014 target sebesar Rp 1.290.412.792.982 realisasi
penerimaan sebesar Rp 1.547.786.611.603 dengan tingkat pencapaian sebesar
119,95%. Peningkatan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun ke tahun,
dikarenakan adanya realisasi peneriman pajak daerah yang memberikan peran
penting dalam menyumbangkan untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Bekasi
Tabel 4
Kontribusi PBB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
Target Realisasi
Pencapaian
(Rupiah) (Rupiah)
2011 189.116.030.889 - 0,00%
2012 195.877.127.723 - 0,00%
2013 211.368.898.638 1.154.525.309.151 18,31%
2014 258.258.966.461 1.547.786.611.603 16,69%
Rata-rata Pencapaian 8,75%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
11. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
11
Berdasarkan (Nurcholis:2007) Tabel 4 kontribusi PBB terhadap PAD
Kabupaten Bekasi pada tahun 2011 dan 2012 tidak berkontribusi, hal ini
dikarenakan realisasi penerimaan PBB termasuk dalam Dana Perimbangan, pada
tahun 2011 dan 2012 PBB masih dikelola oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah
Daerah hanya mendapatkan bagian realisasi penerimaan sebesar 64,8%.
Mulai tahun 2013 PBB sudah dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Bekasi, sehingga tahun 2013 dan 2014 realisasi peneriman PBB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 18,31% dan 16,69%. Pada tahun
2011 dan 2012 realisasi penerimaan PBB tidak dapat meningkatkan PAD
Kabupaten Bekasi, tetapi PBB tetap berpengaruh terhadap PAD Kabupaten
Bekasi, karena realisasi penerimaan PBB tahun 2013 dan 2014 dapat
meningkatkan PAD Kabupaten Bekasi walaupun besar pengaruhnya hanya sedikit
untuk peningkatan PAD Kabupaten Bekasi.
Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 5
Kontribusi BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun BPHTB PAD
Pencapaian
Anggaran (Rupiah) (Rupiah)
2011 278.016.038.515 599.585.961.049 46,37%
2012 297.399.505.212 737.922.123.127 40,30%
2013 375.823.486.999 1.154.525.309.151 32,55%
2014 538.941.113.638 1.547.786.611.603 34,82%
Rata-rata Kontribusi 38,51%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
12. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
12
Berdasarkan Tabel 5 kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi
mengalami fluktuasi, dimana kontribusi pada tahun 2011 sebesar 46,37%, tahun
2012 mengalami penurunan menjadi 40,30%, tahun 2013 mengalami penurunan
32,55%, dan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 34,82%. Fluktuasi
kontribusi ini berdasarkan pada transaksi yang terjadi pada tahun tertentu, seperti
peralihan hak atas tanah.
Jika dilihat realisasi penerimaan BPHTB semakin meningkat tiap tahun,
walaupun kontribusi BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi mengalami
fluktuasi, tetapi kontribusinya tergolong cukup.
Maka BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Bekasi, karena
BPHTB cukup berkontribusi dalam menyumbangkan dari realisasi penerimaannya
untuk meningkatkan penerimaan PAD.
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi
Tabel 6
Kontribusi PBB dan BPHTB Terhadap PAD Kabupaten Bekasi
Tahun 2011-2014
Tahun
PBB dan BPHTB PAD
Kontribusi
(Rupiah) (Rupiah)
2011 501.764.142.083 599.585.961.049 77,91%
2012 507.720.688.814 737.922.123.127 66,85%
2013 587.192.385.637 1.154.525.309.151 50,86%
2014 792.200.080.090 1.547.786.611.603 51,18%
Rata-rata Kontribusi 61,70%
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bekasi
13. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
13
Berdasarkan Tabel 6 kontribusi PBB dan BPHTB terhadap PAD
Kabupaten Bekasi mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 77,91%, tahun
2012 sebesar 66,85%, tahun 2013 sebesar 50,86%, dan tahun 2014 mengalami
kenaikan sebesar 51,18%. Walaupun kontribusi mengalami penurunan selama
tahun 2011 sampai 2013 dan mengalami kenaikan pada tahun 2014, kontribusi
PBB dan BPHTB terhadap PAD Kabupaten Bekasi tergolong cukup
berkontribusi. Maka PBB dan BPHTB berpengaruh terhadap PAD Kabupaten
Bekasi, karena PBB dan BPHTB berkontribusi dalam menyumbangkan dari total
realisasi penerimaan PBB dan BPHTB untuk meningkatkan PAD Kabupaten
Bekasi.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai tingkat
pencapaian dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Bekasi, maka dapat disimpulkan.
1. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya hanya sebesar
8,75% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan PBB
melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA sebesar 8,75%.
2. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPHTB berkontribusi
terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya sebesar
38,51% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi penerimaan
BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang diberikan oleh PEMDA
sebesar 38,51%.
3. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa PBB dan BPHTB
berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Bekasi, yaitu rata-rata kontribusinya
sebesar 61,70% sisanya dari pajak daerah lainnya walaupun realisasi
14. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
14
penerimaan PBB dan BPHTB melebihi 100% dari target, tetapi yang
diberikan oleh PEMDA sebesar 61,70%.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis, maka penulis
mengemukakan saran untuk menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak
yang berkepentingan:
1. Diharapkan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi lebih
meningkatkan lagi potensi penerimaan PBB dan BPHTB agar tingkat
kontribusi PBB dan BPHTB untuk tahun berikutnya semakin besar dalam
peningkatan PAD dan guna kemajuan pembangunan daerah Kabupaten
Bekasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan penelitian sejenis lebih
lanjut untuk mengetahui kontribusi PBB dan BPHTB saat dikelola Pemerintah
Daerah terhadap PAD, sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih optimal.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: AMP YKPN.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah: Jakarta.
Direktorat Jenderal Pajak RI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Jakarta.
Mardiasmo.2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
Andi.
Mardiasmo. 2002. Perpajakan (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
Nurcholis, Hanif. 2007. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
Jakarta: Grasindo.
Suandy, Erly. 2002. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
15. Jurnal ilmiah stie mulia pratama
15
Suharno, 2003. Potret Perjalanan Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Direktorat
PBB dan BPHTB
Waluyo. 2003. Perpajakan. Jakarta. Salemba Empat.