3. KELOMPOK 4
Ayu Nurlita (04)
Dini Finartiwi (06)
Kristina Rizki K (14)
Ridha Amani (24)
XI ADMINISTRASI PERKANTORAN 3
SMKNEGERI 2 PURWOREJO
4. Pengertian Administrasi
Administrasi adalah segenap
rangkaian kegiatan penataan
terhadap pekerjaan pokok yang
dilakukan oleh sekelompok orang
dalam kerjasama untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah di
tentukan.
5. Pengertian Keuangan
Keuangan merupakan hasil dari proses
pencatatan yang merupakan suatu
ringkasan dari transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun
buku yang bersangkutan.
7. Tujuan
Melaksanakan administrasi
keuangan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
dan standar yang telah
ditetapkan secara efektif dan
efisien.
8. Ruang Lingkup Administrasi Keuangan
1. Administrasi keuangan negara merupakan seluruh penerimaan dan
pengeluaran, baik yang menyangkut pemerintah pusat, pemerintah
daerah, BUMN, BUMD maupun institusi yang menggunakan modal
atau kelonggaran dari negara atau masyarakat.
2.Administrasi keuangan negara merupakan kekayaan negara berupa
harta berbentuk uang, hak-hak negara seperti hak menagih atas
kontrak pertambangan, hak penangkapan ikan, hak penguasaan hutan,
kewajiban-kewajiban atau utang-utang negara seperti dana pensiun,
asuransi kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja, kekayaan bersih
negara dan kekayaan alam.
3.Administrasi keuangan negara merupakan kebijaksanaan-kebijaksanaan
anggaran, fiskal, moneter, berserta akibatnya dibidang
ekonomi.
4.Administrasi keuangan negara mencakup keuangan lainnya yang
dikelola pemerintah pusat dan daerah, dan badan-badan yang
menjalankan kepentingan negara atas uang yang dimiliki negara
maupun uang ataupun dana yang dimiliki masyarakat.
9. Pelaksanaan Administrasi Keuangan
Negara
Pelaksanaan kegiatan keuangan dalam bentuk
APBN menganut sistempengurusan keuangan,
yaitu umum dan khusus.
Pengurusan umum merupakan unsur penguasaa
n (pengurusadministratif).
Hal ini erat hubungan dengan penyelengaraan t
ugaspemerintah disegala bidang dan tindakann
ya membawa akibatpengeluaran dan atau meni
mbulkan penerimaan negara.
10. Lanjutan…
Pengurusan khusus merupakan unsur kewajiba
n (pengurusbendaharawan).
Dimana bendaharawan adalah orang-orang
atau badan-badan
yang ditugaskan untuk menerima, meny
impan,membayar (mengeluarkan) atau menye
rahkan uang atau kertas-kertas
berharga dan barang-barang
didalam gudang-gudang
atautempat penyimpanan.
11. Dasar-dasar hukum keuangan Negara
• UU RI NO 17 tentang Keuangan Negara
• UU NO 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
( UU NO 32 Tahun 2004 )
• UU Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah ( UU NO 33 Tahun 2004 )
• PP NO 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
• • Kep Menteri Dalam Negeri NO 29 Tahun 2002
Kewenangan
12. PENGURUSAN KEUANGAN NEGARA
Hak-Hak Negara
Hak-hak negara dalam hal ini adalah segala hak
atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka mengisi kas negara. Hak-hak itu antara lain
meliputi :
Hak Mencetak Uang
Hak Mengadakan Pinjaman
Hak Menarik Pajak
Hak Menarik Iuran dan Pungutan
13. MEKANISME PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Pendekatan Pengelolaan Keuangan Negara
Dari sisi obyek keuangan negara akan meliputi
seluruh hal dan kewajiban negara yang dapat dinilai
dengan uang, di dalamnya termasuk sebagi kebijakn
dan kegiatan yang terselengara dalam bidang
fiskal,moneter dan atau pengelolaan kekayaan
negara yang di pisahkan.
Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi
negara,dan pemerintah pusat,pemerintah
daerah,perusahaan negara/daerah,dan badan lain
yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
14. Lanjutan…
Keuangan negara dari sisi proses mencakup
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
pengelolaan obyek diatas mulai dari proses
perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan
sampai dengan pertanggungjawaban.
Keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan,
kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan
dengan pemilikan atau penguasaan obyek
sebagaimana tersebut diatas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara,
pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.
15. Pihak yang mengelola hak dan
kewajiban negara
Bila dari segi pengertiannya keuangan negara
meliputi hak negara dan kewajiban negara,
maka dilihat dari segi pihak yang
mengelolanya, keuangan negara dapat
dikelompokkan kedalam dua bagian sebagai
berikut :
(a). yang pengelolaannya dipisahkan
(b) yang dikelola langsung oleh negara.
16. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA
Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian
luas secara ringkas dapat dikelompokan dalam sub
bidang pengelolaan fiskal,sub bidang pengelolaan
moneter, dan sub bidang pengelolaaan kekayaan
negara yang di pisahkan.
Sub bidang pengelolaan fiskal meliputi enam
fungsi :
a) Fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro
dan fiskal
b)Fungsi penganggaran
18. PENGERTIAN PENGELUARAN NEGARA
DAN FUNGSI ANGGARAN
Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap
pengunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk
membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara
dalam rangka menjalankan fungsinya mewujudkan
kesejahteraan rakyatnya
• Definisi anggaran berdarkan national commitee on
governmental accounting (NCGA), saat ini
governmental accounting standards board (GASB),
sebagai berikut:
• “... rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi
pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan
yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode
waktu tertentu”
19. Anggaran berfungsi sebagai berikut:
a) anggaran berdasarkan hasil akhir proses penyusunan
rencana kerja.
b) anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan
dilaksanakan di masa mendatang.
c) anggaran sebagai alat komunikasi intern yang
menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme
kerja antar bawahan dan atasan.
D) anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja..
e) anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan
efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
f) anggaran merupakan instrumen politik.
g) anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.
20. JENIS ANGGARAN
1. anggaran operasional.
Digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari –
hari dalam menjalankan pemerintah seperti belanja
rutin.
2. anggaran modal / investasi
Menunjukkan rencana jangka panjang dan
pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung,
peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya
biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman.
21. KEUANGAN DAERAH, RUANG
LINGKUP DAN AZAS – AZAS
Berdasarkan peraturan pemerintah
pemerintah nomor 58 tahun 2005,
pengertian keuangan daerah adalah
semua hak dan kewajiban daerah
tersebut.
22. ruang lingkup keuangan daerah
meliputi:
• Hak daerah untuk memungut pajak Daerah dan
retribusi daerah serta melakukan pinjaman
• Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan
Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak
ketiga.
• Penerimaan daerah
• Pengeluaran daerah
• Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta
hak-hak lain dapat dinilai dengan uang, termasuk
kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah
• Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah
daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas
pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.
23. • Lebih lanjut Pengelolaan keuangan daerah yang
dimaksud disini meliputi:
• Asas umum pengelolaan keuangan daerah
• Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
• Struktur APBD
• Penyusunan APBD
• Penetapan APBD
• Pelaksanaan dan perubahan APBD
• Penatausahaan keuangan daerah
• Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
• Pengendalian dafisit dan penggunaan surplus APBD
• Pengelolaan kas umum daerah
• Pengelolaan piutang daerah
• Pengelolaan investasi daerah
24. LANJUTAN..
• Pengelolaan barang milik daerah
• Pengelolaan dana cadangan
• Pengelolaan utang daerah
• Pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan daerah
• Penyelesaian kerugian daerah
• Pengelolaan keuangan badan layanan umum
daerah
• Pengaturan pengelolaan keuangan daerah
25. Asas –asas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 PP No. 58
tahun 2005 asas pengelolaan Keuangan
Daerah harus dilakukan secara tertib, taat
pada peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
dan manfaat untuk masyarakat
26. KESIMPULAN
• Sistem informasi Keuangan secara nasional adalah sarana bagi
pemerintah untuk mengolah, menyajikan dan
mempublikasikan informasi dan laporan pengelolaan
keuangan baik di daerah maupun di pusat sebagai sarana
penunjang tercapainya tata pemerintahan yang baik melalui
transparansi dan akuntabilitas.
• Pengelolaan yang efektif dan tetap sasaran menjadi kunci
utama keberhasilan pemerintah dalam menyajikan keuangan
bagi masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap
transparansi dan akuntabilitas pemerintah bisa bertahan lama.
• Untuk itu bagi pemerintah, dalam pengelolaan keuangan
haruslah transparan kepada publik agar rakyat juga tahu
bahwa dalam pengelolaan keuangan, bukan untuk kepentingan
pemerintah saja yang dipenuhi, kepentingan rakyat juga harus
ditingkatkan, bukan malah melorot
