pokoqe apik

1. KEBIJAKAN BPKP:
PENGAWALAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Jakarta, 25 Januari 2016
Iskandar Novianto, AK, Msi, CFrA, CA
Direktur PPKD Wilayah III
Diklat Pengelolaan Keuangan Desa bagi Pegawai di Lingkungan BPKP
Pusdiklatwas BPKP Ciawi – Bogor, 25 – 29 Januari 2016

2. www.bpkp.go.id
Latar Belakang
2
Jumlah Desa “banyak” dan “sangat bervariatif”
Desa belum memiliki SDM yang ‘memadai’
Dana yang dikelola Desa semakin besar
Desa dalam mengelola keuangan desa harus
transparan dan akuntabel
SDM Terbatas => Perlu Strategi Pengawalan Desa
=> Sinergitas & Efektivitas

3. www.bpkp.go.id
3
PENGAWALAN BPKP
Tugas & Fungsi
(PP 60/2008, Perpres 192/2014 dan
Inpres 4/2011)
1. Memastikan seluruh
ketentuan dan
kebijakan dalam
implementasi UU
Desa khususnya
keuangan desa
dapat dilaksanakan
dengan baik untuk
seluruh tingkatan
pemerintahan
2. Pemerintah desa
dapat melaksanakan
siklus pengelolaan
keuangan desa
secara akuntabel
mulai dari
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, per-
tanggungjawaban
dan pengawasan.
TUJUAN
Good Village
Governance
1.Tata kelola keuangan
desa yang baik;
2.Perencanaan Desa
yang partisipatif,
terintegrasi dan
selaras dengan
perencanaan daerah
dan nasional;
3.Berkurangnya
penyalahgunaan
kekuasaan/
kewenangan yang
mengakibatkan
permasalahan
hukum;
4.Mutu pelayanan
kepada masyarakat
desa meningkat
Arahan Presiden , Tgl. 13 Mei 2015
RDP Komisi XI DPR, (30/3 & 10/6/15)
“Laporan pertanggungjawaban
yang dibuat desa belum mengikuti
standar dan rawan manipulasi”
KPK memberi rekomendasi:
kepada BPKP dan Kemendagri untuk segera
menyusun sistem keuangan desa yang sesuai
kondisi dan kemampuan desa, termasuk
komponen pelaporan pertanggungjawaban
keuangan desa.
Target Waktu 12 (dua belas) bulan. Selanjutnya
kepada Pemerintah Daerah direkomendasikan
untuk membangun dan mengembangkan sistem
informasi desa yang mencakup modul keuangan
sesuai yang disusun BPKP dan Kemendagri.
Rekomendasi Hasil Kajian KPK
MoU Kemendagri, 6 Nov 2015

4. Stakeholders
DESA
DPR-RI
Pem.
Pusat
BPK-RI
PT/
UNIV
KASP/
KSAP
LKPPLSM
Pem.
Kab/
Kota
Pem.
Prov
APH
KPK-RI
Stakeholders
Desa

5. www.bpkp.go.id
ANALISIS SWOT BPKP
5
Negative
STRENGTHS WEAKNESSES
OPPORTUNITIES THREATS
SW
OT
Internal
factors
External
factors
Positive
• Kualitas SDM yang memadai
• Adanya perwakilan di daerah
• Pengalaman BPKP dalam
mengawal keuangan daerah;
• Posisi BPKP dalam 5 pilar
kepresidenan
• Jumlah SDM yang belum memadai
• Beban kerja Perwakilan sangat tinggi
• Belum adanya regulasi yang secara jelas
memberi amanat kepada BPKP dalam
melakukan pengawalan desa
• Kurangnya dukungan dana yang
memadai
• Amanat langsung dari Presiden untuk
mengawal implementasi UU Desa
• Permintaan dari DPR kepada BPKP saat
dilakukan RDP
• Rekomendasi KPK-RI kepada BPKP
berdasarkan hasil kajian KPK;
• Permintaan dari users (kabupaten/kota)
• Kerja sama dan koordinasi yang dgn
baik stakeholders pembuat kebijakan
• Pihak-pihak eksternal di luar BPKP
yang tidak bertanggungjawab
• Adanya peraturan yang belum
lengkap dan jelas membuat
kebijakan pengawalan yang diambil
oleh BPKP belum didukung regulasi
• Kondisi desa yang masih relatif
belum baik karena SDM, sarana dan
prasaran desa yang belum memadai

6. www.bpkp.go.id
Peran BPKP Dalam Rangka Pengawalan
Pengelolaan Keuangan Desa
PERAN
BPKPBimkon
Bimtek dan Konsultasi
Pengelolaan Keuangan
Desa
SDM
Fasilitasi Peningkatan
Kompetensi SDM
Pemda dan Desa
Regulasi
Berperan aktif dalam
memberi masukan dan saran
kepada regulator (Kemenkeu,
Kemendagri dan
KemenDesaPDTT, Kab/Kota)
SISTEM
Pengembangan Pedoman
Bimkon Pengelolaan
Keuangan Desa & Aplikasi
Sederhana (SIMDA-DESA)
6

7. www.bpkp.go.id
7 ASPEK PENGAWALAN DESA
7
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DESA
PENGELOLAAN
ASET/
KEKAYAAN
DESA
PENGADAAN
BARANG/JASA
BUM Desa
PENGAWASAN
KEUANGAN
DESA
PER
PAJAKAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DESA &
KINERJA








8. www.bpkp.go.id
KONSEP PENGAWALAN BPKP
• Tingkat Pusat: Koordinasi dan Sinergi K/L berupa
memberi rekomendasi perbaikan kebijakan
• Tingkat Prov: Bimbingan dan Konsultasi Pengawasan
dan Pembinaan Implementasi Keu Desa
• Tingkat Kab/Kota: Bimbingan dan Konsultasi
Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan
keuangan desa
• Tingkat Desa: Piloting Desa Terpilih di Daerah
• Lainnya: Kerjasama instansi lain => LKPP, DJP, IAI
serta lembaga lainnya
8

9. Langkah
Pengawalan
Koordinasi dan
Sinergi
Melakukan
Kajian
Menyusun Juklak
Pengembangan
Aplikasi
Pemetaan Desa
Output
Pengawalan
Kesepakatan
Kerjasama
Hasil Kajian
Objek dan Bentuk
Pengawalan
Pemerintah Pusat
(REGULATOR)
Pemerintah Provinsi
(BINWAS)
Pemerintah
Kab/Kota
(Regulasi dan
Fasilitasi)
Pemerintah Desa
(Implementasi)
Hasil
Pengawalan
Sinkronisasi Regulasi, dan
implementatif serta
Koordinatif
Fungsi Binwas ke Kab/Kota
dan ke Desa serta
Pengawasan BUM Des Ok
Perkada , Penyaluraan,
Pengelolaan By Aplikasi,
Pelaporan ke Pusat, Peran
Kecamatan dan Pengawasan
by Inspektorat OK
SDM memadai, Dok
Perencanaan Pembangunan,
Proses Pengelolaan Keu Desa
dari perencanaan s.d.
pelaporan lancar, PBJ desa
lancar, Pengelolaan Aset
Desa, Kewajiban perpajakan,
Pengelolaan BUM Desa OK
Presiden
Kebijakan Stategis
Hasil Kajian
Juklak PBJ, Aset,
BUM Desa dll
Aplikasi Keu
Desa, Aset,
Kinerja dll
Data Profil Desa
Kesepakatan
Kerjasama
- Atensi
- Rekomendasi
- Sosialisasi
- Pendampingan
- Atensi
- Sosialisasi
- Pendampingan
- Atensi
- Sedia Aplikasi
- Piloting
- Penerapan Aplikasi
Rekomendasi
Strategis
GRAND DESIGN
PENGAWALAN DESA

10. www.bpkp.go.id
MILESTONE PENGAWALAN DESA
10
Next Steps:
. Sesuai Rencana Aksi Pasca MoU
BPKP Kemendagri
. Optimalisasi Koordinasi
Stakeholders (DJPK, DJP, LKPP dan
Kemendes PDTT, IAI dsb ) khususnya
dgn Kemendagri terkait Sistem
Keuangan Desa, Modul Pelatihan dan
Penerapannya (target Sept’15)
• Pengawalan Pendamping Desa
(Kemendagri/Kemendes PDTT)
• Pengembangan Aplikasi Siskeudes
(& Aset)
• Penyusunan Panduan/Juklak
pengawalan (Pengawasan, BUMDes,
Aset dll)
• QA Penerapan Siskeudes
• Database Keuangan Desa
• Kajian Inisiatif (Akuntansi Desa,
Klasifikasi Desa, Best Practise Desa,
dll)
Periode : s.d. November 2015
18 Agustus
2015
Kesepakatan
Penggunaan
SIMDA Desa
secara
Nasional
Agustus 2015
Internaliasi dan
Pengembangan
Aplikasi (Fitur
Kosnolidasi, Pajak
dll)
Jan-Apr 2015
KORSIN dgn
Kemendagri,
DJPK, DJP
Penyusunan
Juklak Bimkon,
Grand Design dan
Atensi
Jun-Des 2014
Survey & Pemetaan
Risiko pada 3
Provinsi Sumbar,
Kalsel dan Jateng)
April-Juli 2015
Launching SIMDA
Desa (13 Juli 2015)
6 November
2015
Penandatang
an Nota
Kesepahaman
BPKP-
Kemendagri

11. www.bpkp.go.id
MILESTONE PENGAWALAN DESA
11
Next Steps:
. Sesuai Rencana Aksi Pasca
MoU BPKP Kemendagri
. Penerapan Siskeudes secara
Nasional melalui Kab/Kota
• Bimtek dgn target Inspektorat,
Camat, Kades, BPD, Perangkat
Desa dan Pendamping Desa
• Piloting Desa sebagai desa
percontohan
• Perbaikan Regulasi Daerah
• Pemetaan Desa berdasarkan
Keuangan Desa
• Inventarisasi Aset /Kekayaan
Milik Desa
• Pemberian masukan ke Pusat
sebagai bahan perbaikan
regulasi
Periode : s.d. November 2015
Implementasi
Siskeudes –
d/h SIMDA
Desa
(110 Kab/Kota,
17.345 desa)Diklat Pengelolaan
keuangan Desa
untuk BPD, kades
dan Sekdes
Bersama BPKP
Pusat: Seminar
dan Lokakarya
Keuangan Desa
Kerjasama dengan
Univ./Perguruan
Tinggi
Bimtek dan
Sosialisasi
Pengelolaan
Keuangan Desa

12. www.bpkp.go.id
NEXT STEPS – BPKP Pusat
• Koordinasi dgn stakeholders terkait
(ex: Kemendagri => kerja sama => satgas)
• Melakukan Pemetaaan Desa
(potret pengelolaan keu desa)
• Piloting Pengelolaan Keu Desa => Kab/Kota
• Penyusunan Juklak Pendukung (PBJ, Aset,
Perencanaan, Pengawasan dll)
• Kajian-Kajian Pegelolaan Keu. Desa
12

13. www.bpkp.go.id
Pengawalan Jangka Panjang
• Membuat Usulan Grand Design Akuntansi
Keuangan Desa
• Blue Print Aplikasi Pengelolaan Keuangan
dan Aset Desa yang komprehensif
• Kajian-kajian terkait keuangan dan
pembangunan desa
• Pengklasifikasian/Mapping Desa
berdasarkan pengelolaan keuangan desa
• Best Practice pengelolaan keuangan Desa
13

14. www.bpkp.go.id
NEXT STEPS – PWK BPKP
• Penerapan SISKEUDES secara Nasional
• Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
• Piloting Pengelolaan Keu Desa => Desa
• Perbaikan Regulasi Daerah
• Monitoring Penyaluran Dana Desa
• Inventarisasi Aset/Kekayaan Milik Desa
• Pemberian Masukan/Rekomendasi kepada
BPKP Pusat => Rekomendasi Strategis ke
Presiden
14

15. www.bpkp.go.id
PILOTING
• Implementasi pengelolaan keuangan desa
disertai pengawalan secara intensif sejak siklus
perencanaan hingga pertanggungjawaban
• Dilakukan secara ‘berkala’ pada desa terpilih
• Sebagai best practise bagi desa lain
• Quick response atas permasalahan yang
ditemui di lapangan
• Feed Back dan evaluasi strategis
• Satu Perwakilan ± 2 atau 3 desa
15

16. www.bpkp.go.id
MONITORING DESA
16
• Dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi
terkini implementasi keuangan desa setiap Kab/Kota
melalui Kantor Perwakilan BPKP di Daerah
• Meliputi: Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan
dan Pelaporan Keu Desa khususnya Dana Desa,
ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan
Keuangan ke Desa
• Mengidentifikasi current permasalahan yang ada
• Quick Response baik dari Perwakilan Maupun BPKP
Pusat
• Bahan Rekomendasi Strategis kepada Presiden

17. d/h SIMDA DESA: Telah diLaunching
tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh
stakeholders terkait seperti KPK-RI,
Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu,
Kemendagri, Kemendes PDTT,
Gubernur, Bupati, LKPP

18. www.bpkp.go.id
Langkah-Langkah Operasional
18
Pemda
membentuk Tim
Fasilitator Tingkat
Pemda dan/atau
Kecamatan
Pelatihan secara
intensif kepada
Tim Fasilitator Tk,
Pemda
Sosialisasi/
Asistensi kepada
Seluruh Desa
(dibagi
kelas/angkatan)
dibantu oleh Tim
Fasilitator Pemda
Tim Fasilitator Tk.
Pemda
membentuk
“Klinik Desa”
Maintenance/
Trouble Shooting
secara periodik/
sewaktu-waktu
BPKP Perwakilan

19. www.bpkp.go.id
Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan
• Konsultasi Langsung ke Satgas
BPKP Pusat
• Forum Warga BPKP “Pengawalan
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa”
• Email: satgas.desa@gmail.com
simdadesa.bpkp@yahoo.co.id
19

20. www.bpkp.go.id
• Ganti forum warga bpkp
20
Forum Desa di Warga BPKP

21. www.bpkp.go.id .
21
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (hunting)
Web Site: www.bpkp.go.id
email: warta_pengawasan@bpkp.go.id
TERIMA KASIH