Pembangunan daerah dalam angka 2012

PEMBANGUNAN DAERAH DALAM ANGKA 2012
KATA
PENGANTAR

K A T A P E N G A N T A R i
KATA PENGANTAR DEPUTI
Buku Pembangunan Daerah Dalam Angka 2012(PDDA) ini merupakan kelanjutan dari
publikasi sejenis tahun sebelumnya yang disusun oleh Direktorat Pengembangan Wilayah,
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Dalam publikasi ini disajikan data
dan informasi tentang perkembangan hasil pembangunan daerah dalam kurun waktu 2005
sampai dengan 2012. Yang, mencakup enampokok bahasan yaitu: (i) geografis dan administrasi
wilayah, (ii). kondisi fisikwilayah, (iii). sosial ekonomi dan kependudukan, (iv). perekonomian
daerah, (v). prasarana wilayah, dan (vi) kondisi lingkungan hidup
Seluruh data sebagian besar diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagian
lainnya bersumber dari Kementerian dan lembaga yang kompeten di bidangnya.
Uraian dari setiap pembahasan dalam laporan ini tentunya belum menggambarkan
perkembangan dari keseluruhan aspek pembangunan, karena keterbatasan ketersediaan data.
Namun, dalam penyusunan laporan mendatang diharapkan dapat terus disempurnakan dengan
berbagai indikator yang lebih relevan, cakupan informasi yang lebih luas dan mutakhir sejalan
dengan kemudahan dalam perolehan data dari berbagai instansi terkait.
Kami mengucapkan terimakasih atas segala dukungan berbagai pihak dalam
penyusunan laporan ini. Kami sangat menghargai kritik dan saran dari berbagai pihak guna
menyempurnakan Laporan di masa mendatang.
Jakarta, Desember 2012
Deputi Bidang Pengembangan Regional
dan Otonomi Daerah
Max H. Pohan

ii K A T A P E N G A N T A R

TIM
PENYUSUN

T I M P E N Y U S U N iii
TIM PENYUSUN
PENGARAH:
Dr. Ir. Max H. Pohan, CES, MA
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
PENANGGUNG JAWAB :
Ir. Arifin Rudiyanto M.Sc, Ph.D
Direktur Pengembangan Wilayah
TIM PENYUSUN :
Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Awan Setiawan, SE, MM, ME
Yudianto, ST. MT, MPP, Rudi Alfian, SE ,Supriyadi, S.Si, MTP,
M. Agung Widodo, SP, MIDEC, Septaliana Dewi Prananingtyas, SE,M.Bus.Ec
Fidelia Silvana, SP. M.Int. Ekon & F, Ika Retna Wulandary, ST.
Bimo Fahrizal Arvianto, S.Si
TIM AHLI:
Bambang Waluyanto; Moch Rum Alim; Nana Mulyana; Aziz Faizal Fachrudin;
Setya Rusdianto; Tri Supriyana; Nur Farida Panglipuring Tyas.
TIM PENDUKUNG:
Anna Astuti, SE, Eni Arni, Sapto Mulyono,
Donny Yanuar, Cecep Supriyadi, Nuning Ariwati, Slamet Supriyanto.
Komentar, saran dan kritik dapat disampaikan ke:
Direktorat Pengembangan Wilayah
Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310
Telp/Fax. (021) 3193 4195

iv T I M P E N Y U S U N

DAFTAR
ISI

D A F T A R I S Iv
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Deputi i
Tim Penyusun iii
Daftar Isi v
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xxxi
BAB 1. PROFIL PEMBANGUNANSUMATERA 1-1
1.1. ADMINISTRASI WILAYAH 1-1
1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN 1-2
1.2.1. Kependudukan 1-2
1.2.2. Ketenagakerjaan 1-4
1.2.3. Kesehatan 1-9
1.2.4. Pendidikan 1-11
1.2.5. Kemiskinan 1-12
1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1-14
1.3. PEREKONOMIAN DAERAH 1-15
1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1-15
1.3.1.1. PDRB MenurutLapangan Usaha 1-15
1.3.1.2. PDRB MenurutPenggunaan 1-18
1.3.2. Investasi PMA dan PMDN 1-20
1.3.3. Perdagangan Ekspor dan Impor 1-21
1.3.4. KomoditasdanSektor Unggulan Daerah 1-22
1.4. INFRASTRUKTUR WILAYAH 1-27
1.4.1. InfrastrukturJalan 1-27
1.4.2. InfrastrukturEnergiListrik 1-29
1.4.3. Infrastruktur Telekomunikasi 1-30
1.4.4. Infrastruktur Air Bersih 1-32
1.5. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1-32
1.5.1. Sumber Daya Alam 1-32
1.5.2. Lingkungan Hidup 1-34
BAB 2. PROFIL PEMBANGUNANJAWABALI 2-1

vi D A F T A R I S I
2.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan Daerah 2-23
2.4.1. Infrastruktur Jalan 2-29
2.4.2. Infrastruktur Energi Listrik 2-31
BAB 3. PROFIL PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA 3-1
3.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 2-13
3.3.1.2. PDRB Menurut Penggunaan 2-16

D A F T A R I S I vii
BAB 4. PROFIL PEMBANGUNAN KALIMANTAN 4-1
BAB 5. PROFIL PEMBANGUNAN SULAWESI 5-1

viii D A F T A R I S I
BAB 6. PROFIL PEMBANGUNAN MALUKU 6-1
6.3.4. Komoditas dan Sektor Unggulan DaeraH 6-20
BAB 7. PROFIL PEMBANGUNAN PAPUA 7-1
7.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha 7-13
7.3.1.2. PDRB Menurut Penggunaan 7-17

D A F T A R I S I ix

x D A F T A R I S I

DAFTAR
TABEL

D A F T A R T A B E L xi
DAFTAR TABEL
Tabel 1-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-1
Tabel 1-2. Distribusi Pulau Menurut Provinsi dan Status Penamaan di Wilayah
Sumatera Tahun 2009 1-1
Tabel 1-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sumatera Menurut Provinsi 1-2
Tabel 1-4. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Wilayah Sumatera Tahun
2010 1-3
Tabel 1-5. Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Sumatera (Februari 2012) 1-5
Tabel 1-6. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Sumatera (Februari 2012 1-5
Tabel 1-7. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah
Sumatera (Februari 2012) 1-6
Tabel 1-8. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi danLapangan
Usaha di Wilayah Sumatera, (Februari 2012) 1-7
Tabel 1-9. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi di Wilayah
Sumatera (Februari 2009-Februari 2012) 1-7
Tabel 1-10. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut dan Wilayah
Perkotaa/Perdesaan , Februari 2011 1-8
Tabel 1-11. Distribusi Persentase Pengangguran terbuka menurut Provinsi dan
Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan di Wilayah Sumatera (Februari
2012) 1-9
Tabel 1-12. Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan
2010. 1-10
Tabel1-13. Persentase Kelahiran Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran
Terakhir Tahun 2011 1-11
Tabel 1-14. Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf
Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2009-2011 1-11
Tabel 1-15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Usia Sekolah Tahun
2009-2011 1-12
Tabel 1-16. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera
Tahun 2006-2012 (Februari) 1-13
Tabel 1-17. Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Dalam Priode 2004-
2012 1-13
Tabel 1-18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sumatera Tahun 2012 1-14

xii D A F T A R TA B E L
Tabel 1-19. Indek Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2006-2010 1-14
Tabel 1-20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga
Konsta (ADHK) Tahun 2000,2007-2011 1-15
Tabel 1-21. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2006-2010 ADHK Tahun 2010 (persen/tahun) 1-15
Tabel 1-22. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di
Wilayah Sumatera Tahun 2011 ADHB 1-17
Tabel 1-23. Peran PDRB Provinsi dalam Pembentukan PDRB Wilayah Sumatera
dan PDRB Total 33 Provinsi Tahun 2011 (persen) 1-17
Tabel 1-24. PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011
Atas Dasar Harga Berlaku 1-18
Tabel 1-25. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 1-19
Tabel 1-26. Laju Pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan Tahun
2007-2011 (persen/tahun) 1-19
Tabel 1-27. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan
Di Wilayah Sumatera Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 1-20
Tabel 1-28. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Milyar Rp) dan Jumlah Proyek
MenurutProvinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011 1-20
Tabel 1-29. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta USD) dan Jumlah Proyek
Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2011 1-21
Tabel 1-30. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2006-2010 (Juta USD) 1-21
Tabel 1-31. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2006-2010 (Juta USD) 1-22
Tabel 1-32. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi
di Wilayah Sumatera Tahun 2006-2012 1-23
Tabel 1-33. Perkembangan Produksi Luas Panen dan Produktivitas Tanaman Padi
Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2012 1-23
Tabel 1-34. Produksi (Ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah
Tabel 1-35. Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan Meurut Provinsi di Wilayah
Tabel 1-36. Perkembangan Ternak Besar di Wilayah Sumatera Tahun 2005-2011 1-25
Tabel 1-37. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2009 1-25
Tabel 1-38. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun
2009 1-26

D A F T A R T A B E L xiii
Tabel 1-39. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Sumatera Tahun
2007 dan 2010 (ton) 1-26
Tabel 1-40. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Wilayah Sumatera Tahun
2005 dan 2010 (ton) 1-27
Tabel 1-41. Panjang Jalan Menurut Provinsi dan Status Kewenangan di Wilayah Sumatera
Tahun 2008 dan 2010 1-27
Tabel 1-42. Kondisi Jalan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2010 1-29
Tabel 1-43. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah
Tabel 1-44. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, Rasio Elektrifikasi dan
Konsumsi Listrik Perkapita 1-30
Tabel 1-45. Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Telepon
kabel dan Penerimaan SInyal Telepon Selular 1-31
Tabel 1-46. Umlah Air Bersih Untuk Kebutuhan Masyarakat Menurut Provinsi di
Wilayah Sumatera Tahun 2007 1-32
Tabel 1-47. Luas Lahan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan
Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi (s.d.
Bulan September 2009) di Wilayah Sumatera 1-33
Tabel 1-48. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan
menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2002, 2005 & 2008 1-34
Tabel 1-49. Jumlah Titik Panas Terpantau Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2005-2009 1-35
Tabel 1-50. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sumatera Menurut Provinsi Tahun
2010. (dalam hektar) 1-36
Tabel 1-51. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Sumatera 1-36
Tabel 2-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2010, Menurut Ditjen
Kemendagri 2-1
Tabel 2-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2009 2-1
Tabel 2-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Jawa-Bali Menurut Provinsi 2-2
Tabel 2-4. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Antar Provinsi
di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010 2-4
di Wilayah Jawa- Bali (Februari 2012) 2-5
di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-5

xiv D A F T A R TA B E L
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-6
Tabel 2-8. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan
Lapangan Usaha Di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-7
Tabel 2-9. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 2-7
Tabel 2-10. Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-8
Tabel 2-11. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut
Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
di Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 2-9
Tabel 2-12. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007 dan 2010 2-10
Tabel 2-13. Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun
2011. 2-11
Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011 2-12
Tabel 2-15. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi
Tahun 2009,2011 2-12
Tabel 2-16. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali,
Tahun 2006-2012 2-13
Tabel 2-17. Perkembangan Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2-14
Tabel 2-18. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Jawa-Bali Menurut
Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012 2-14
Tabel 2-19. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Jawa Bali
Tahun 2006-2010 2-15
Tabel 2-20. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Atas
Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2007-2011 (Persen) 2-15
Tabel 2-21. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa-Bali Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2000,Tahun 2006-2010. (Persen) 2-16
Tabel 2-22. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan2000,Tahun 2010 (Persen) 2-16
Tabel 2-23. Struktur Ekonomi ADHB Provinsi di Wilayah Jawa Bali Tahun 2011,
(persen) 2-17
Tabel 2-24. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Jawa-Bali
dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 2-18
Tabel 2-25. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000
Menurut Provinsi di Wilayah Jawa BaliTahun 2007-2011,
(dalam Ribu Rupiah. 2-18
Tabel 2-26. Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan

D A F T A R T A B E L xv
Di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 2-19
Tabel 2-27. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Jawa Bali Tahun 2007-
2011, (dalam persen) 2-20
Tabel 2-28. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di
Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000 2-20
Tabel 2-29. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah
Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 2-21
Tabel 2-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah
Proyek Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2011 2-21
Tabel 2-31. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2006-2010. (dalam juta US$) 2-22
Tabel 2-32. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
Tabel 2-33. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Jawa-Bali
di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2012 2-23
di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2012 2-24
Tabel 2-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Jawa-Bali Tahun
2007-2012 2-24
Tabel 2-37. Perkembangan Luas Areal (Ha) dan Produksi (Ton) Tanaman
Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2004-2011 2-25
Tabel 2-38. Produksi Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011.
(dalam ton) 2-26
Tabel 2-39. Luas Areal Perkebunan Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun
2011. (dalam ha) 2-26
Tabel 2-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2005-2011 2-27
Tabel 2-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011 2-27
Tabel 2-42. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2005-2011 2-28
Tabel 2-43. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2011,
(ribu ekor) 2-28
Tabel 2-44. Perkembangan Produksi Perikanan tangkap Menurut Provinsi
di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2010, (ton) 2-29
Tabel 2-45. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi

xvi D A F T A R TA B E L
di Wilayah Jawa-Bali Tahun 2007-2010, (ton) 2-29
Tabel 2-46. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Pembinaannya di Wilayah
Sumatera Tahun 2008 dan 2010 2-30
Tabel 2-47. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antar provinsi, Tahun 2010 2-31
Tabel 2-48. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Jawa-
Bali Tahun 2011 2-32
Kabel dan Penerimaan Sinyal Telpon Seluler 2-34
Tabel 2-51. Sumber Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut
Provinsi di Wilayah Jawa Bali, Tahun 2010 2-35
Bulan September 2009) 2-36
menurut Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008 2-37
Tabel 2-54. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Jawa-Bali Menurut Provinsi Tahun
Tabel 2-55. Jumlah DAS Berdasarkan TingkatPrioritas penanganannya
di Jawa-Bali Tahun 2007 2-38
Tabel 3-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010 3-1
Tabel 3-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2009 3-1
Tabel 3-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Nusa Tenggara Menurut
Provinsi 3-2
Tabel 3-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sumatera Menurut Kelompok
Usia, Tahun 2010 3-2
di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-3
di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-4
di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-5
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di
Wilayah Jawa-Bali (Februari 2012) 3-5
Tabel 3-9. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan
Usaha Di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-6

D A F T A R T A B E L xvii
Tabel 3-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah Nusa
Tenggara Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 3-7
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Nusa Tenggara (Februari 2012) 3-7
Tabel 3-12. Distribusi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Provinsi dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Nusa Tenggara
(Februari 2012) 3-7
Tabel 3-13. Prevalensi Gizi Buruk dan Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010 3-9
2011 3-10
Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011. 3-10
Tahun 2009,2011 3-11
Tabel 3-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Nusa
Tenggara, Tahun 2006-2012 3-12
Tabel 3-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Nusa Tenggara
Menurut Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012). 3-12
Tabel 3-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Nusa
TenggaraTahun 2006-2010 3-13
Tabel 3-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara
Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2007-2012 (Persen) 3-13
Tabel 3-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Nusa Tenggara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen) 3-14
Tabel 3-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen). 3-14
Tabel 3-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011,
(persen). 3-15
Tabel 3-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah
Nusa Tenggara dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 3-16
Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2007-2010, (Ribu
Rupiah) 3-16
Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 3-17
Tabel 3-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2007-2011, (persen). 3-18

xviii D A F T A R TA B E L
Di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000. 3-18
Tabel 3-30. Perkembangan Realisasi Investasi PMA (Juta US$) dan Jumlah Proyek
Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tnggara Tahun 2007-2011 3-19
Tabel 3-31. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN (Rp. Miliar) dan Jumlah Proyek
Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2006-2010 3-19
Tabel 3-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2006-2010. (dalam persen). 3-20
Tabel 3-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2006-2010. (dalam persen) 3-20
di Nusa Tenggara Tahun 2012 3-21
Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 3-22
Tabel 3-36. Produksi dan Luas Panen Tanaman Palawija Menurut Provinsi
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2012 3-22
Tabel 3-37. Perkembangan Produksi (ton) dan Luas Areal (Ha) Tanaman Perkebunan
Tabel 3-38. Produksi (ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi
Tabel 3-39. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Nusa
Tenggara Tahun 2005-2009 3-24
Tabel 3-40. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara Tahun
2011 3-24
Tabel 3-41. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah
Nusa Tenggara Tahun 2005-2011 3-24
Tabel 3-42. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2011 3-25
Tabel 3-43. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi di Wilayah
Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 3-25
Tabel 3-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 3-26
Tabel 3-45. Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di Wilayah
Nusa Tenggara 3-26
Tabel 3-46. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010 3-28
Nusa Tenggara Tahun 2011 3-28

D A F T A R T A B E L xix
Konsumsi Listrik Perkapita. 3-29
Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara, Tahun 2010 3-30
September 2009) di Wilayah Nusa Tenggara 3-31
Tabel 3-52. Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan menurut
Provinsi dan Jenis Gangguan Tahun 2005 dan 2008 3-32
Tabel 3-53. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Nusa Tenggara Menurut Provinsi Tahun
Tabel 3-54. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya
di Nusa Tenggara 3-35
Tabel 4-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2010 4-1
Tabel 4-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2009 4-1
Tabel 4-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Kalimantan Menurut
Provinsi 4-2
Tabel 4-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Kalimantan Menurut
Kelompok Usia, Tahun 2010 4-3
di Wilayah Kalimantan, Tahun 2010 4-4
di Wilayah Kalimantan (Februari 2012) 4-5
Tabel 4-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha di
wilayah Kalimantan, Tahun 2011 4-7
Tabel 4-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Di Wilayah Kalimantan Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 4-8
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Kalimantan (Februari 2012) 4-8
Tabel 4-12. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Kalimantan

xx D A F T A R TA B E L
(Februari 2012) 4-9
2011 4-11
Menurut Provinsi Tahun 2009 dan 2011. 4-11
Tahun 2009,2011 4-12
Tabel 4-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan,
Tahun 2006-2012 4-13
Tabel 4-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Kalimantan Menurut
Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012). 4-14
Tabel 4-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2006-2010 4-14
Tabel 4-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan
Atas Dasar Harga Konstan 2000Tahun 2007-2012 (Persen) 4-15
Tabel 4-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kalimantan Menurut Lapangan Usaha
Tabel 4-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Menurut
Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010 (Persen). 4-16
Tabel 4-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2011, (persen). 4-17
Tabel 4-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah
Kalimantan dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 4-17
Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2010, (Ribu Rupiah) 4-18
Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 4-18
Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Kalimantan
Tahun 2007-2011, (persen). 4-18
Di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun
2000. 4-19
Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-19
Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun 2007-2011 4-20
Tabel 4-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2006-2010. (dalam persen). 4-20
Tabel 4-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Kalimantan

D A F T A R T A B E L xxi
Tabel 4-34 Perkembangan neraca perdagangan luar negeri Kalimantan dari tahun
2006-2010 4-21
di Kalimantan Tahun 2007-2012 4-22
di Kalimantan Tahun 2012 4-22
Tabel 4-37 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Kalimantan Tahun
2007-2012 4-23
Tabel 4-38 Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Menurut Provinsi di Wilayah
Kalimantan Tahun 2012 (ton) 4-23
Tabel 4-39 Perkembangan Produksi dan Luas Areal Tanaman Perkebunan di Wilayah
Kalimantan Tahun 2005-2011 (ton) 4-24
Tabel 4-40 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di
Wilayah Kalimantan Tahun 2008 (ton) 4-24
Tabel 4-41. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Kalimantan
Tahun 2005-2011 4-25
Tabel 4-42. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun
2011 4-25
Tabel 4-43. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan Tahun
2011 4-25
Kalimantan Tahun 2005 dan 2010 4-26
Tabel 4-45. Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 4-26
Kalimantan 4-27
Tabel 4-47 Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi Tahun 2010 4-29
Kalimantan Tahun 2011 4-29
Tabel 4-51 Sumber Air Bersih untuk Kebutuhan Domestik Masyarakat Menurut
Provinsi di Wilayah Kalimantan 4-32
September 2009) di Wilayah Kalimantan 4-33

xxii D A F T A R TA B E L
Tabel 4-53 Persentase Desa/Kelurahan yang Mengalami Gangguan Lingkungan
Tabel 4-54. Jumlah Titik Panas Terpantau Menurut Provinsi di Wilayah Kalimantan
Tahun 2004-2008 4-35
Tabel 4-55. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Kalimantan Menurut Provinsi Tahun
Tabel 4-56. Perkembangan Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di
Kalimantan 4-36
Tabel 5-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2010 5-1
Tabel 5-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2009 5-1
Tabel 5-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Sulawesi Menurut Provinsi. 5-2
Tabel5-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Sulawesi Menurut Kelompok
di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010. 5-4
di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-5
Tabel 5-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-5
Tabel 5-8. Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut
Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah
Sulawesi (Februari 2012) 5-6
Tabel 5-9. Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan
Lapangan Usaha Di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-7
Tabel 5-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah
Sulawesi Tahun 2009 dan 2012 (Februari) 5-7
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-8
Tabel 5-12. Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka
Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkandi Wilayah Sulawesi (Februari 2012) 5-8
2011 5-10

D A F T A R T A B E L xxiii
Tahun 2009,2011 5-11
Tabel 5-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah
Sulawesi, Tahun 2006-2012 5-12
Tabel 5-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sulawesi Menurut
Tabel 5-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi
Tahun 2006-2010 5-14
Tabel 5-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sulawesi Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2000, Tahun 2007-2012 (Persen) 5-14
Tabel 5-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010 (Persen) 5-15
Tabel 5-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sulawesi Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (dalam persen) 5-15
Tabel 5-24. Struktur Ekonomi Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi di Wilayah
Sulawesi Tahun 2011, (dalam persen) 5-16
Tabel 5-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Sulawesi
dan Total 33 Provinsi Tahun 2011, (dalam persen) 5-17
Tabel5-26. PDRB Per Kapita dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011, (dalam Ribu
Rupiah) 5-17
Tabel5-27. Distribusi Persenntase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di
Wilayah Sulawesi Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 5-18
Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Sulawesi Tahun 2011,
(dalam persen) 5-18
Tabel 4-29. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Pengeluaran Per Provinsi Tahun
2011, (dalam %) 5-19
Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011 5-19
Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2007-2011 5-20
Tabel 5-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi
Tabel 5-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun
2006-2010. (dalam persen) 5-21
Tabel 5-34. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Di
Wilayah Sulawesi Tahun 2011Tahun 2007-2011 5-21
Tabel 5-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi di
Sulawesi Tahun 2012 5-22

xxiv D A F T A R TA B E L
Tabel 5-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Sulawesi Tahun
2007-2012 5-22
Tabel 5-37. Produksi (ton)dan Luas Panen (ha) Tanaman Palawija Menurut Provinsi
di Wilayah Sulawesi Tahun 2012 5-23
Tabel 5-38. Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi di
Wilayah Sulawesi Tahun 2006-2011 5-23
Tabel 5-39. Produksi (ton) dan Luas Areal (ha) Tanaman Perkebunan Menurut
Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-24
Tabel 5-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Sulawesi
Tahun 2005-2009 5-24
Tabel 5-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-25
Tabel 5-42. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Sulawesi
Tahun 2011 5-25
Sulawesi Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 5-26
Tabel 5-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah
Sulawesi Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 5-26
Sulawesi 5-27
Tabel 5-46. Kondisi Jalan Nasional Tidak Mantap Antarprovinsi,Tahun 2010 5-28
Tabel 5-47. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Sulawesi
Tahun 2011 5-29
Provinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2010 5-32
Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Per Provinsi
(s.d. Bulan September 2009) di Wilayah Sulawesi. 5-33
Tabel 5-53. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Sulawesi Menurut Provinsi Tahun
Tabel 5-54. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas Penangannya di Sulawesi 5-35
Tabel 6-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2010 6-1
Tabel 6-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2009 6-1

D A F T A R T A B E L xxv
Tabel 6-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Maluku Menurut Provinsi 6-2
Tabel6-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Maluku Menurut Kelompok
di Wilayah Maluku, Tahun 2010 6-3
Tabel 6-6. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2011 6-4
Tabel 6-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2011 6-5
Tabel 6-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut
Provinsidan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2011. (dalam
persen) 6-5
Tabel 6-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2011 6-6
Tabel 6-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi Di Wilayah
MalukuTahun 2009 dan 2012 (Februari) 6-7
Perkotaan/Perdesaan di Wilayah Maluku (Februari 2012) 6-7
Tabel 6-12. Distribusi Persentase Pengangguran TerbukaMenurut Provinsi dan
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkandi Wilayah Maluku (Februari 2012) 6-7
Tabel 6-14 Persentase Kelahiran Balita Menurut Penolong Kelahiran Terakhir, Tahun
2011 6-10
Tabel 6-16. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah Antarprovinsi Tahun
2009,2011 6-11
Tabel 6-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Maluku,
Tahun 2006-2012 6-12
Tabel 6-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Maluku Menurut
Tabel 6-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun
2006-2010 6-13
Tabel 6-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000, 2007-2011(Persen) 6-13
Tabel 6-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Maluku Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2006-2010. (Persen) 6-14
Tabel 6-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tenggara Menurut
Lapangan Usaha Atas dasar harga Konstan 2000, tahun 2010(persen) 6-14
Tabel 6-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011, (dalam persen) 6-15
Tabel 6-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB ADHB Wilayah Maluku
dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 6-16

xxvi D A F T A R TA B E L
Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2005-2010, (dalam Ribu
Rupiah) 6-16
Tabel 4-27. Distribusi Persentase PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan di Wilayah
Maluku Tahun 2011 Atas dasar harga berlaku 6-17
Tabel 4-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Maluku Tahun 2007-
2011, (persen) 6-18
Tabel 6-29. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi dan Penggunaan Di Wilayah
Maluku Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 6-18
Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010 6-19
Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2006-2010 6-19
Tabel 6-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun
2006-2010. (dalam persen) 6-19
Tabel 6-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Maluku Tahun
2006-2010. (dalam persen) 6-20
Tabel 6-34. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Di
Wilayah MalukuTahun 2011Tahun 2007-2012 6-20
Tabel 6-35. Perkembangan Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi di
Wilayah Maluku Tahun 2012 6-21
Tabel 6-36. Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Wilayah Maluku Tahun 2007-2012,
(dalam ton) 6-21
Tabel 6-37. Produksi TanamanPalawija Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun
2012, (dalam ton) 6-22
Tabel 6-38. Perkembangan Luas Areal (ha) dan Produksi Tanaman Perkebunan di
Wilayah Maluku Tahun 2008. 6-22
Tabel 6-39. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku
Tahun 2005-2009 6-23
Tabel 6-40. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku
Tahun 2007-2011 6-23
Tabel 6-41. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Maluku Tahun 2011 6-23
Tabel 6-42. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi
di Wilayah Maluku Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 6-24
Tabel 6-43. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi di Wilayah
Maluku Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 6-24
Maluku 6-25
Tabel 6-45 Kondisi JalanNasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010 6-26
Tabel6-46. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa
Tenggara Tahun 2011 6-27

D A F T A R T A B E L xxvii
Tabel 6-47. Perkembangan Jumlah Pelanggan Rumah Tangga, RasioElektrifikasi dan
Provinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2010 6-29
Bulan September 2009) di Wilayah Maluku 6-30
Tabel 6-52. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Maluku Menurut Provinsi Tahun
Tabel 6-53. Jumlah DAS Berdasarkan Tingkat Prioritas penangannya di Maluku 6-32
Tabel 7-1. Administrasi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2010 7-1
Tabel 7-2. Jumlah Pulau Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2009 7-1
Tabel 7-3. Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilaya Papua Menurut Provinsi 7-2
Tabel7-4. Jumlah dan Persentase Penduduk Wilayah Papua Menurut Kelompok
di Wilayah Papua, Tahun 2010 7-3
Tabel 7-6. Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012 7-4
Tabel 7-7. Penduduk Bekerja Menurut Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2012 7-5
Tabel 7-8. Komposisi Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan yang
Ditamatkan Tahun 2012. (dalam persen) 7-5
Tabel 7-9. Distribusi Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2012 7-6
Tabel 7-10. Perkembangan Pengangguran Terbuka Antarprovinsi, Tahun 2009 dan
2012 7-7
Tabel 7-11. Distribusi Pengangguran terbuka Menurut Provinsi di Wilayah Papua,
Tahun 2012 7-7
Tabel 7-12. Komposisi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Antarprovinsi, Februari 2012 7-7
2011 7-10

xxviii D A F T A R TA B E L
Tahun 2009,2011 7-11
Tabel 7-17. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Antarprovinsi di Wilayah Papua,
Tahun 2006-2012 7-12
Tabel 7-19. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Papua Menurut
Perdesaan dan Perkotaan Antarprovinsi Tahun 2012) 7-12
Tabel7-20. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun
2006-2010 7-13
Tabel 7-21. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2007-2012 (Persen) 7-13
Tabel 7-22. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Papua Menurut Lapangan Usaha
Tabel 7-23. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Menurut Lapangan
Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2010. (Persen) 7-14
Tabel 7-24. Struktur Ekonomi Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011, (persen) 7-16
Tabel 7-25. Kontribusi Provinsi terhadap Pembentukan PDRB
ADHB Wilayah Papua dan Nasional Tahun 2011, (dalam persen) 7-16
Tabel 7-26. PDRB Per Kapita dengan Migas
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Provinsi
di Wilayah Papua Tahun 2005-2010, (dalam Ribu Rupiah) 7-17
Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Berlaku 7-17
Tabel 7-28. Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Wilayah Papua
Tahun 2007-2011, (persen 7-18
Di Wilayah Papua Tahun 2011 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 7-18
Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011 7-19
Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2007-2011 7-19
Tabel 7-32. Perkembangan Nilai Ekspor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun
2006-2010 7-19
Tabel 7-33. Perkembangan Nilai Impor Non Migas Provinsi di Wilayah Papua Tahun
2006-2010 7-20

D A F T A R T A B E L xxix
Tabel 7-34. Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi di Wilayah Papua Tahun
2006-2010 7-20
Di Wilayah Papua Tahun 2007-2012 7-21
Tabel 7-36. Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Tanaman Padi Menurut Provinsi
di Wilayah Papua Tahun 2012 7-21
Tabel 7-37. Perkembangan Produksi (ton) Tanaman Palawija di Wilayah Papua Tahun
2007-2012 7-21
Tabel 7-38. Perkembangan Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak di Wilayah Maluku
Tahun 2005-2009 7-22
Tabel 7-39. Produksi (Ton) dan Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi
di Wilayah Papua Tahun 2011 7-22
Tabel 7-40. Perkembangan Ternak Besar Menurut Jenis Ternak di Wilayah Papua
Tahun 2007-2011 7-23
Tabel 7-41. Populasi Ternak Besar Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011 7-23
Tabel 7-42. Populasi Ternak Unggas Menurut Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2011 7-23
Papua Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 7-24
Tabel 7-44. Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya Menurut
Provinsi di Wilayah Papua Tahun 2005 dan 2010, (dalam ton) 7-24
Papua 7-25
Tabel 7-46. Kondisi jalan Nasional Tidak Mantap antarprovinsi, Tahun 2010. 7-26
Tabel 7-47. Kapasitas Terpasang Menurut Jenis Pembangkit (Mw) di Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2011 7-27
Provinsi di Wilayah Papua, Tahun 2010 7-29
Bulan September 2009) di Wilayah Papua. 7-30
menurut Provinsi dan Jenis Gangguan, 2005 dan 2008 7-31
Tabel 7-53. Luas dan Penyebaran Lahan Kritis di Papua Menurut Provinsi Tahun 2007.
(dalam hektar) 7-32

xxx D A F T A R TA B E L

DAFTAR
GAMBAR

D A F T A R G A M B A R xxxi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1-1: Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Provinsi di
Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-3
Gambar 1-2: Distribusi Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan
Sex Ratio di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-4
Gambar 1-3: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2005-
2012 (Februari) 1-4
Gambar 1-4: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sumatera Menurut
Lapangan Usaha (Februari 2012) 1-6
Gambar 1-5: Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah
Sumatera (Februari 2012) 1-8
Gambar 1-6: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah
Sumatera Tahun 2007-2010 1-9
Gambar 1-7: Persentase Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek (Stunting)
Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Pada Tahun 2007 dan 2010 1-10
Gambar 1-8: Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah
Sumatera Tahun 2006-2012 1-12
Gambar 1-9: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah
Sumatera Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2005 dan 2010, (persen) 1-16
Gambar 1-10: Distrubusi Persentase PDRB Wilayah Sumatera Menurut Penggunaan
Tahun 2011 1-18
Gambar 1-11: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density)
Menurut Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2010 1-28
Gambar 1-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi
di Wilayah Sumatera Tahun 2011 1-31
Gambar 1-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sumatera Berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan
Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan 2009 1-33
Gambar 1-14: Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor menurut Provinsi
di Wilayah Sumatera Tahun 2005 dan 2008 1-37
Wilayah Jawa Bali Tahun 2010 2-3
Gambar 2-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Jawa-
Bali Periode 2005-2012 2-4

xxxii D A F T A R G AM B A R
Gambar 2-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Jawa- Bali Menurut
Lapangan Usaha, Tahun 2012 2-6
Gambar 2-4: Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan
Tertinggi yang Ditamatkan di Wilayah Jawa- Bali, Tahun 2012 2-8
Jawa Bali Tahun 2007-2010 2-10
Gambar 2-6: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Jawa-Bali Pada Tahun
2007 dan 2010 2-11
Jawa-Bali, Tahun 2006-2012 2-13
Gambar 2-8: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Jawa-Bali Atas Dasar
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 (persen) 2-17
Gambar 2-9: Kontribusi Komponen Penggunaan terhadap PDRB di Wilayah Jawa-Bali
Tahun 2011, (dalam persen) 2-19
Gambar 2-10: Total PanjangJalandanKerapatanJalan (Road Density) AntarProviinsi
Di Wilayah Jawa Bali 2-30
Gambar 2-11: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Jawa Bali 2-31
Gambar 2-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut
Provinsi Di Wilayah Jawa Bali 2-34
Gambar 2-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Jawa Bali Berdasarkan
di Wilayah Jawa – Bali Tahun 2005 dan 2008 2-39
Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2010 3-3
Gambar 3-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Nusa Tenggara
Periode 2005-2012 (Februari) 3-4
Gambar 3-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Nusa Tenggara
Menurut Lapangan Usaha (Februari 2012) 3-6
Gambar 3-4: Estimasi UmurHarapanHidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah
Nusa Tenggara Tahun 2007-2010 3-8
Gambar 3-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sumatera Pada Tahun 2007 dan
2010) 3-9
Nusa Tenggara, Tahun 2006-2012 3-11
Gambar 3-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Nusa Tenggara

D A F T A R G A M B A R xxxiii
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2005 dan 2011. (persen) 3-15
Gambar 3-8: Struktur PDRB Penggunaan ADHB Wilayah Nusa Tenggara
Tahun 2011, (dalam persen) 3-17
Gambar 3-9: Perkembangan Neraca Petrdagangan di Kepulauan Nusa Tenggara 3-21
Gambar 3-10: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) Antar
Proviinsi Di Wilayah Nusa Tenggara 3-27
Gambar 3-11: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Nusa Tenggara 3-27
Gambar 3-12: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut
Provinsi Di Wilayah Nusa Tenggara 3-29
Gambar 3-13: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Nusa Tenggara Berdasarkan
di Wilayah Nusa Tenggara Tahun 2005 dan 2008 3-34
Wilayah Kalimanatan Tahun 2010 4-4
Gambar 4-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Kalimantan Periode
2005-2012 (Februari) 4-5
Gambar 4-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Kalimantan
Menurut Lapangan Usaha (Februari 2012) 4-7
Kalimantan Tahun 2007-2010 4-9
Gambar 4-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Kalimantan
Pada Tahun 2007 dan 2010 4-10
Kalimantan, Tahun 2006-2012 4-12
Gambar 4-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Kalimantan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011.
(dalam persen) 4-16
Gambar 4-8: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProviinsi
Di Wilayah Kalimantan 4-28
Gambar 4-9: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Kalimantan (Km) 4-28
di Wilayah Kalimantan Tahun 2011 4-31

xxxiv D A F T A R G AM B A R
Gambar 4-11: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Kalimantan Berdasarkan
di Wilayah Kalimantan Tahun 2005 dan 2008 4-36
Gambar 5-1: Perkembangan Angka Ketergantungan (Dependency Ratio)
Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi, Tahun 2000 dan 2010 5-3
Gambar 5-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sulawesi Periode
2005-2012 (Februari) 5-4
Gambar 5-3: Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sulawesi Menurut
Lapangan Usaha (Februari 2012) 5-6
Sulawesi Tahun 2007-2010 5-9
Gambar 5-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Sulawesi
Pada Tahun 2007 dan 2010 5-10
Sulawesi, Tahun 2006-2012 5-12
Gambar 5-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sulawesi Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011. (dalam persen) 5-16
Gambar 5-8: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) AntarProviinsi
Di Wilayah Sulawasi 5-27
Gambar 5-9: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Sulawesi(Km) 5-28
di Wilayah Sulawesi Tahun 2011 5-31
Gambar 5-11: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Sulawesi Berdasarkan
di Wilayah Sulawesi Tahun 2005 dan 2008 3-36
Antarprovinsi di Wilayah Maluku, Tahun 2000 dan 2010 6-3
Gambar 6-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Maluku Periode 2005-
2011 6-4
Gambar 6-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Maluku Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2011 6-6
Gambar 6-4: Estimasi UmurHarapanHidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah
MalukuTahun 2007-2010 6-8

D A F T A R G A M B A R xxxv
Gambar 6-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Maluku Pada Tahun
2007 dan 2010. 6-9
Maluku, Tahun 2006-2012 6-11
Gambar 6-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Maluku Atas
Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 6-15
Gambar 6-8: Struktur PDRB Menurut Komponen Penggunaan ADHB di Maluku
Tahun 2011 6-17
Gambar 6-9: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density) Antar
Proviinsi Di Wilayah Maluku Mauku 6-26
Gambar 6-10: Perkembangan Panjang Jalan Menurut Status Kewenangan di
Wilayah Maluku (Km) 6-25
Gambar 6-11: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di
Wilayah Maluku 6-28
Gambar 6-12: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Maluku Berdasarkan
Gambar 6-13: Jumlah Desa yang Terkena Bencana Longsor Menurut Provinsi di Wilayah
Maluku Tahun 2005 dan 2008 6-33
Antarprovinsi di Wilayah Papua, Tahun 2000 dan 2010 7-3
Gambar 7-2: Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Papua Periode 2005-
2012 7-4
Gambar 7-3: Komposisi Penduduk Bekerja di Wilayah Papua Menurut Lapangan
Usaha, Tahun 2012 7-6
Gambar 7-4: Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di
Wilayah Papua Tahun 2007-2010 7-8
Gambar 7-5: Status Tinggi Badan Antarprovinsi di Wilayah Papua Pada Tahun 2007
dan 2010.) 7-9
Papua, Tahun 2006-2012 7-11
Gambar 7-7: Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Papua Atas
Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2011. 7-15
Gambar 7-8: Struktur PDRB menurut Penggunaan ADHB di Wilayah
Papua Tahun 2011, (dalam persen) 7-17
Gambar 7-9: Total Panjang Jalan dan Kerapatan Jalan (Road Density)
AntarProviinsi Di Wilayah Papua 7-25
Gambar 7-10: Perkembangan Kondisi Kualitas Jalan di Wilayah Papua 7-26

xxxvi D A F T A R G AM B A R
Gambar 7-11: Jumlah dan Persentase Desa yang Terdapat BTS Menurut Provinsi Di
Wilayah Papua 7-28
Gambar 7-12: Proporsi Luas Kawasan Hutan di Wilayah Papua Berdasarkan

PROFIL
PEMBANGUNAN
SUMATERA

P U L A U S U M A T E R A 11 -
PROFIL PEMBANGUNAN SUMATERA
1.1. ADMINISTRASI WILAYAH
Wilayah Sumatera secara administratif terbagi menjadi 10 provinsi, 34 kota, 117
kabupaten, 1.774 kecamatan dan 23.213 kelurahan/desa, dengan total luas wilayah daratan
sekitar 480.802 km2. Wilayah Sumatera terdiri dari 5.277 pulau, di mana 2.654 pulau di
antaranya sudah bernama dan 2.623 pulau lainnya belum bernama. Provinsi Kepulauan Riau
memiliki jumlah pulau terbanyak, yaitu 2.408 pulau.
Tabel 1-1:
Wilayah Administrasi Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010
NO. PROVINSI
LUAS
WILAYAH
(KM2)
KOTA KAB. KEC. KEL. DESA
1. Aceh 57.965 5 18 275 112 6.308
2. Sumatera Utara 72.981 8 25 408 661 4.988
3. Sumatera Barat 42.013 7 12 169 286 678
4. R i a u 87.024 2 10 153 196 1.304
5. J a m b i 50.058 2 9 128 151 1.168
6. Sumatera Selatan 91.592 4 11 217 350 2.519
7. Bengkulu 19.919 1 9 116 148 1.294
8. Lampung 34.624 2 12 206 174 2.184
9. Bangka Belitung 16.424 1 6 43 61 300
10. Kepulauan Riau 8.202 2 5 59 130 201
SUMATERA 480.802 34 117 1.774 2.269 20.944
Sumber: Ditjen Pum Kemendagri (Mei 2010)
Tabel 1-2:
Distribusi Pulau Menurut Provinsi dan Status Penamaan di Wilayah Sumatera Tahun 2009
NO. PROVINSI
PULAU SUDAH
BERNAMA
PULAU BELUM
BERNAMA
JUMLAH
1. Aceh 205 458 663
2. Sumatera Utara 250 169 419
3. Sumatera Barat 210 181 391
4. Riau 73 66 139
5. Kep. Riau 1.436 972 2.408
6. Jambi 16 3 19
7. Sumatera Selatan 43 10 53
8. Kep. Bangka Belitung 311 639 950
9. Bengkulu 23 24 47
10. Lampung 87 101 188
SUMATERA 2.654 2.623 5.277
INDONESIA 8.651 8.853 17.504
Sumber: Statistik Perikanan dan Kelautan 2009, DKP

2 P U L A U S U M A T E R A1 -
1.2. SOSIAL EKONOMI DAN KEPENDUDUKAN
1.2.1. Kependudukan
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, penduduk Wilayah Sumatera berjumlah
50,63 juta orang, meningkat sebanyak 8,2 juta dari jumlah pada tahun 2000. Jumlah penduduk
wilayah tersebut merupakan 21,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia, dan merupakan
konsentrasi penduduk tertinggi kedua setelah wilayah Jawa- Bali yang mencapai 60,7 persen.
Dengan luas wilayah Sumatera sekitar 480.793,28 km2, tingkat kepadatan penduduk
wilayah Sumatera diperkirakan sebesar 105 jiwa per km2, lebih rendah dari rata-rata kepadatan
penduduk Indonesia sebesar 124 jiwa/km2. Namun demikian tingkat kepadatan di dalam
wilayah Sumatera sangat bervariasi antarprovinsi. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah
terpadat dengan densitas mencapai 205 jiwa per km2, sedangkan Provinsi Jambi memiliki
kepadatan yang paling rendah dengan 62 jiwa per km2. Bila dilihat dalam perspektif dinamis,
maka tingkat kepadatan penduduk di Kepulauan Riau meningkat sebesar 61 persen, yang
merupakan laju terpesat di tingkat wilayah. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara tingkat
kepadatan hanya meningkat 11 persen dalam periode yang sama.
Tabel 1-3:
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2000 dan 2010
NO. PROVINSI
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
KEPADATAN
PENDUDUK PER KM2
LAJU
PERTUMBUHAN (%)
2000 2010 2000 2010 90-00 00-10
1. Aceh 3.929,2 4.494,4 68 78 1,46 2,36
2. Sumatera utara 11.642,5 12.982,2 160 178 1,32 1,10
3. Sumatera Barat 4.248,5 4.846,9 101 115 0,62 1,34
4. Riau 3.907,8 5.538,4 45 64 4,27 3,58
5. Jambi 2.407,2 3.092,3 48 62 1,83 2,56
6. Sumatera Selatan 6.210,8 7.450,4 68 81 1,24 1,85
7. Bengkulu 1.455,5 1.715,5 73 86 2,20 1,67
8. Lampung 6.730,7 7.608,4 194 220 1,17 1,24
9. Kep. Bangka Belitung 900,0 1.223,3 55 74 3,14
10. Kepulauan Riau 1.040,2 1.679,2 127 205 4,95
SUMATERA 42.472,4 50.631,0 88,0 105,0 1,60 1,80
NASIONAL 205.132,5 237.641,3 107,0 124,0 1,40 1,50
Sumber Data : BPS, Sensus Penduduk
Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera dalam periode
2000-2010 mencapai 1,8 persen/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk nasional
1,5 persen/tahun. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Wilayah Sumatera disumbang oleh
tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau (4,95 persen/tahun), Riau (3,58
persen/tahun), Kepulauan Bangka Belitung (3,14 persen/tahun), Jambi (2,56 persen/tahun),
dan Provinsi Aceh (2,36 persen/tahun). Sementara itu populasi di Provinsi Sumatera Utara,
Sumatera Barat dan Lampung bertumbuh relatif lambat di bawah laju rata-rata nasional.
Dari sisi struktur penduduk menurut kelompok usia, hampir 65 persen penduduk
Wilayah Sumatera tergolong dalam usia produktif (15-65 tahun). Kelompok usia terbesar
berikutnya adalah penduduk usia 0-14 tahun sebesar 31,5 persen, dan sisanya sebanyak 4,01
persen adalah penduduk usia lanjut (di atas 65 tahun). Dengan demikian, rasio ketergantungan
(dependency ratio) di wilayah Sumatera adalah sebesar 55 persen, yang berarti setiap 100 orang
yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum
produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (>65 tahun). Angka dependency ratio
tersebut relatif tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 51,3 persen.

Tabel 1-4:
Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Usia di Wilayah Sumatera Tahun 2010
KELOMPOK USIA JUMLAH %
Usia Muda (< 14 tahun) 15.950.793 31,50
Usia Produktif (15-64 tahun) 32.651.956 64,49
Usia Tua ( >65 tahun) 2.028.182 4,01
TOTAL PENDUDUK 50.630.931 100,00
DEPENDENCY RATIO 55
Sumber: Sensus Penduduk 2010,BPS
Jika dilihat perbandingannya antarprovinsi, ternyata angka ketergantungan di Provinsi
Kepulauan Riau merupakan yang terendah meskipun memiliki laju pertumbuhan penduduk
tertinggi di tingkat wilayah. Sebaliknya, Provinsi Sumatera Barat yang memiliki laju
pertumbuhan penduduk rendah memiliki angka ketergantungan tinggi (Gambar 1-1). Hal ini
mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kepulauan Riau lebih didorong oleh
migrasi tenaga kerja usia produktif. Dengan kata lain, Kepulauan Riau menjadi tujuan migrasi
penduduk dari daerah lain. Namun demikian semua provinsi mengalami penurunan angka rasio
ketergantungan, yang menunjukkan besarnya potensi percepatan pertumbuhan wilayah.
Gambar 1-1:
Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2010.
Sumber : Sensus Penduduk 2010, BPS
Sementara itu dari sisi perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (sex
ratio) sebagian besar provinsi di Wilayah Sumatera memiliki jumlah laki-laki yang lebih banyak
dari perempuan. Di Kepulauan Bangka Belitung, untuk setiap 100 perempuan terdapat 108 laki-
laki. Sebaliknya di Sumatera Barat hanya terdapat 98 laki-laki untuk 100 orang perempuan.

Gambar 1-2:
Distribusi Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Wilayah Sumatera
Tahun 2010
Sumber: Sensus Penduduk 2010,BPS
1.2.2. Ketenagakerjaan
Kondisi ketenagakerjaan di wilayah Sumatera secara umum menunjukkan
perkembangan yang positif. Kesempatan kerja (yang ditunjukkan oleh jumlah orang bekerja)
bertambah lebih banyak dari angkatan kerja baru sehingga memungkinkan terjadinya
pengurangan tingkat pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Wilayah Sumatera
menurun relatif cepat dibandingkan nasional dalam empat tahun terakhir. Per Februari 2012
TPT Wilayah Sumatera mencapai 5,61 persen, lebih rendah dari TPT nasional 6,32 persen.
Gambar 1-3:
Perkembangan Ketenagakerjaan di Wilayah Sumatera Periode 2005-2012 (Februari)
Sumber: Sakernas ( Februari), BPS 2012
Angkatan Kerja. Total angkatan kerja di Wilayah Sumatera pada tahun 2012 mencapai
25,46 juta orang. Angka tersebut menyumbang 21,14 persen dalam total angkatan kerja
nasional. Provinsi Sumatera Utara memiliki angkatan kerja terbesar, diikuti Lampung dan
Sumatera Selatan. Hampir di semua provinsi sebagian besar angkatan kerja berada di
perdesaan. Hanya di Kepulauan Riau sebagian besar angkatan kerjanya berada di perkotaan
yang merupakan pusat kegiatan industri.

Tabel 1-5:
Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Sumatera (Februari 2012)
NO. PROVINSI
PERKOTAAN (K) PEDESAAN (D) TOTAL (K+D)
% WILJUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
1. Aceh 565.603 27,09 1.522.089 72,91 2.087.692 100 8,20
2. Sumatera Utara 3.058.255 46,63 3.499.951 53,37 6.558.206 100 25,76
3. Sumatera Barat 908.542 38,64 1.442.650 61,36 2.351.192 100 9,24
4. Riau 1.005.349 38,32 1.618.147 61,68 2.623.496 100 10,31
5. Jambi 466.007 30,05 1.085.005 69,95 1.551.012 100 6,09
6. Sumatera Selatan 1.295.422 32,97 2.634.039 67,03 3.929.461 100 15,44
7. Bengkulu 261.601 28,63 652.205 71,37 913.806 100 3,59
8. Lampung 995.673 25,32 2.936.566 74,68 3.932.239 100 15,45
9. Kep. Bangka Belitung 293.561 47,53 324.070 52,47 617.631 100 2,43
10. Kepulauan Riau 742.485 83,31 148.732 16,69 891.217 100 3,50
SUMATERA 9.592.498 37,68 15.863.454 62,32 25.455.952 100 100
Sumber: Sakernas (Februari), BPS 2012.
Penduduk Bekerja. Jumlah penduduk bekerja di wilayah Sumatera pada tahun 2012
mencapai 24,03 juta orang. Pola persebaran penduduk bekerja mirip dengan pola persebaran
angkatan kerja. Terlepas dari kualitasnya, kesempatan kerja di sebagian besar provinsi di
Wilayah Sumatera lebih banyak tersedia di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Namun
demikian di Di Provinsi Kepulauan Riau kesempatan kerja di perkotaan jauh lebih banyak
dibandingkan dengan di wilayah perdesaannya. Pola ini seiring dengan tahapan pengembangan
wilayah di sebagian besar provinsi yang masih merupakan wilayah agraris di mana peran
sektor pertanian masih dominan dalam penyediaan lapangan kerja.
Tabel 1-6:
Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
NO. PROVINSI
% WilJUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
1. Aceh 519.640 27,02 1.403.645 72,98 1.923.285 100 8,00
2. Sumatera Utara 2.779.718 45,24 3.364.851 54,76 6.144.569 100 25,57
3. Sumatera Barat 831.384 37,72 1.372.834 62,28 2.204.218 100 9,17
4. Riau 935.236 37,59 1.552.621 62,41 2.487.857 100 10,35
5. Jambi 447.093 29,92 1.047.305 70,08 1.494.398 100 6,22
6. Sumatera Selatan 1.177.051 31,73 2.532.632 68,27 3.709.683 100 15,44
7. Bengkulu 251.697 28,15 642.517 71,85 894.214 100 3,72
8. Lampung 883.047 23,67 2.847.921 76,33 3.730.968 100 15,53
10. Kepulauan Riau 701.377 83,60 137.557 16,40 838.934 100 3,49
SUMATERA 8.807.840 36,66 15.220.774 63,34 24.028.614 100 100,00
Penduduk bekerja menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan.
Meskipun memiliki potensi penduduk usia produktif yang besar, namun sebagian besar tenaga
kerja di Wilayah Sumatera merupakan tamatan pendidikan dasar dan menengah. Secara
keseluruhan tenaga kerja tamatan pendidikan tinggi (universitas dan akademi) tidak sampai 10
persen dari total penduduk bekerja. Sebaliknya, tenaga kerja berpendidikan SD masih
mendominasi di semua provinsi, termasuk di Kepulauan Riau yang merupakan salah satu basis
industri nasional.

Tabel 1-7:
Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi
dan Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)
NO PROVINSI
TINGKAT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
Jumlah
≤ SD SMTP
SMTA
Umum
SMTA
Kejuruan
Diploma
I/II/III/
Akademi
Universitas
1. Aceh 39,43 20,57 23,51 3,80 5,31 7,38 100,00
2. Sumatera Utara 39,73 23,52 19,50 9,39 2,66 5,21 100,00
3. Sumatera Barat 41,44 20,18 17,63 9,49 3,80 7,46 100,00
4. Riau 38,06 21,35 21,85 8,93 3,29 6,52 100,00
5. Jambi 50,38 17,33 16,89 5,02 2,76 7,62 100,00
6. Sumatera Selatan 49,73 19,17 17,23 6,11 2,76 4,99 100,00
7. Bengkulu 47,22 21,72 16,47 6,42 2,12 6,04 100,00
8. Lampung 50,94 22,65 13,35 6,77 2,27 4,02 100,00
9. Kep. Bangka Belitung 51,02 16,28 15,68 9,90 3,16 3,95 100,00
10. Kepulauan Riau 30,31 16,48 24,16 15,60 6,63 6,82 100,00
SUMATERA 43,87 21,07 18,38 7,84 3,13 5,71 100,00
Penduduk yang bekerja pada lapangan usaha pertanian masih tergolong dominan,
mencapai hampir separuh dari seluruh penduduk bekerja. Berikutnya diikuti oleh penduduk
bekerja di sektor perdagangan dan jasa-jasa (Gambar 1-4).
Gambar 1-4:
Distribusi Persentase Penduduk Bekerja di Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha
(Februari 2012)
Lebih dari separuh penduduk bekerja di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan,
Lampung, Sumatera Utara, dan Aceh menggantungkan pendapatannya dari sektor pertanian.
Sebaliknya kurang dari seperlima penduduk bekerja di Kepulauan Riau yang bekerja di
pertanian.

Tabel 1-8:
Distribusi Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Usaha
Di Wilayah Sumatera (Februari 2012)
NO. PROVINSI
LAPANGAN USAHA *)
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Aceh 50,2 0,3 4,4 0,1 6,2 13,9 3,6 1,1 20,3 100,0
2. Sumatera Utara 51,1 0,9 6,2 0,1 4,0 17,5 4,5 1,3 14,4 100,0
3. Sumatera Barat 42,3 1,9 7,2 0,1 4,6 19,8 4,6 2,0 17,4 100,0
4. Riau 44,8 1,1 6,0 0,3 3,9 21,5 4,0 2,7 15,8 100,0
5. Jambi 56,2 1,2 3,1 0,3 3,3 15,8 3,0 1,8 15,2 100,0
6. Sumatera Selatan 55,2 1,2 4,7 0,1 4,5 15,2 4,0 1,3 13,9 100,0
7. Bengkulu 58,5 0,6 3,9 0,1 4,0 15,3 2,4 1,0 14,1 100,0
8. Lampung 51,8 0,8 8,4 0,2 2,9 18,9 3,2 1,1 12,8 100,0
9. Kep. Bangka Belitung 29,5 23,2 4,9 0,1 3,9 21,3 1,5 2,5 13,1 100,0
10. Kepulauan Riau 15,1 3,6 14,6 0,6 5,1 29,6 6,9 2,8 21,7 100,0
SUMATERA 49,1 1,6 6,2 0,2 4,1 18,0 3,9 1,6 15,2 100,0
Keterangan:
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan,
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas dan air
5. Bangunan
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan,
tanah, dan jasa perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan
Pengangguran Terbuka. Jumlah pengangguran Terbuka di wilayah Sumatera pada
tahun 2012 mencapai 1,43 juta orang, berkurang sebesar 364,8 ribu jiwa dibanding tahun 2009.
Sementara berdasarkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), berkurang sebesar 2,07 poin
persentase dibanding tahun 2009. Selama kurun waktu tersebut, Provinsi Sumatera Utara
mampu menurunkan jumlah pengangguran terbuka terbanyak di tingkat wilayah. Sebaliknya di
Kepulauan Riau jumlah pengangguran terbuka justru sedikit meingkat. Namun demikian dari
sisi persentase, penurunan TPT yang signifikan terjadi di Riau dan Bengkulu. Bahkan pada
tahun 2012, tingkat pengangguran terbuka di Bengkulu termasuk yang paling rendah secara
nasional, di mana hanya dua dari seratus angkatan kerjanya yang belum menemukan pekerjaan.
Tabel 1-9:
Perkembangan Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi
Di Wilayah Sumatera Tahun 2009 dan 2012 (Februari)
NO. PROVINSI
JUMLAH PENGANGGURAN TERBUKA
(JIWA)
TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA (%)
TAHUN
2009
TAHUN
2012
∆('12-'09)
TAHUN
2009
TAHUN
2012
∆('12-
'09)
1. Aceh 173.624 164.407 -9.217 9,31 7,88 -1,43
2. Sumatera Utara 521.643 413.637 -108.006 8,25 6,31 -1,94
3. Sumatera Barat 172.253 146.974 -25.279 7,90 6,25 -1,65
4. Riau 206.471 135.639 -70.832 8,96 5,17 -3,79
5. Jambi 69.857 56.614 -13.243 5,20 3,65 -1,55
6. Sumatera Selatan 292.234 219.778 -72.456 8,38 5,59 -2,79
7. Bengkulu 46.054 19.592 -26.462 5,31 2,14 -3,17
8. Lampung 230.942 201.271 -29.671 6,18 5,12 -1,06
9. Bangka Belitung 26.817 17.143 -9.674 4,82 2,78 -2,04
10. Kepulauan Riau 52.237 52.283 46 7,81 5,87 -1,94
SUMATERA 1.792.132 1.427.338 -364.794 7,68 5,61 -2,07

Meskipun telah berkurang cukup besar, jumlah pengangguran terbuka di Sumatera
Utara masih yang terbanyak di tingkat wilayah, hampir mencapai sepertiga dari total jumlah
pengangguran terbuka Wilayah Sumatera. Sementara itu jumlah pengangguran terbuka di
Kepulauan Bangka Belitung merupakan yang paling kecil
Tabel 1-10:
Distribusi Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
NO. PROVINSI/WILAYAH
%
WIL .
JUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
JUMLAH
(JIWA)
%
1. Aceh 45.963 27,96 118.444 72,04 164.407 100 11,52
2. Sumatera Utara 278.537 67,34 135.100 32,66 413.637 100 28,98
3. Sumatera Barat 77.158 52,50 69.816 47,50 146.974 100 10,30
4. Riau 70.113 51,69 65.526 48,31 135.639 100 9,50
5. Jambi 18.914 33,41 37.700 66,59 56.614 100 3,97
6. Sumatera Selatan 118.371 53,86 101.407 46,14 219.778 100 15,40
7. Bengkulu 9.904 50,55 9.688 49,45 19.592 100 1,37
8. Lampung 112.626 55,96 88.645 44,04 201.271 100 14,10
10. Kepulauan Riau 41.108 78,63 11.175 21,37 52.283 100 3,66
SUMATERA 784.658 54,97 642.680 45,03 1.427.338 100
18,75
Dari sisi tingkat pendidikannya, separuh pengangguran di Wilayah Sumatera
berpendidikan menengah atas (Gambar 1-5). Sebaliknya kurang dari 10 persen pengangguran
yang berpendidikan tinggi. Sisanya adalah pengangguran berpendidikan SMTP dan SD dengan
proporsi yang seimbang. Namun demikian bila diamati di tingkat provinsi, proporsi
pengangguran berpendidikan tinggi relatif besar di Bengkulu dan Jambi.
Gambar 1-5:
Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)
Sumber: Sakernas Februari 2012, BPS

Tabel 1-11:
Distribusi Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi
yang Ditamatkan di Wilayah Sumatera (Februari 2012)
NO. PROVINSI
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
JUMLAH
≤ SD SMTP
SMTA
UMUM/
KEJURUAN
DIPLOMA
I/II/III/
AKADEMI
UNIVERSITAS
1. Aceh 20,19 21,83 50,36 4,40 3,23 100,00
2. Sumatera Utara 20,13 16,23 54,78 3,37 5,48 100,00
3. Sumatera Barat 20,30 22,51 46,82 3,72 6,65 100,00
4. Riau 26,07 21,25 51,04 0,81 0,83 100,00
5. Jambi 14,62 15,66 51,59 6,14 11,99 100,00
6. Sumatera Selatan 23,73 20,29 45,94 5,25 4,78 100,00
7. Bengkulu 33,60 11,84 35,18 5,97 13,41 100,00
8. Lampung 18,60 23,14 50,69 4,13 3,43 100,00
9. Kep. Bangka Belitung 28,88 12,09 52,21 6,82 0,00 100,00
10. Kepulauan Riau 26,66 36,01 34,39 1,83 1,10 100,00
SUMATERA 21,37 20,19 49,99 3,81 4,64 100,00
1.2.3. Kesehatan
Secara umum tingkat kesehatan masyarakat di Wilayah Sumatera menunjukkan
perbaikan, sebagaimana terlihat pada indikator utama Umur Harapan Hidup (UHH). Semua
provinsi mengalami peningkatan UHH antara tahun 2007 dan 2010. Namun demikian
pencapaian indikator UHH masih belum merata antarprovinsi dan tiga dari sepuluh provinsi di
Wilayah Sumatera memiliki UHH di bawah rata-rata nasional.
Gambar 1-6:
Estimasi Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2007-2010
69.3
70.5
70.8 71.0 71.1
71.4 71.6
72.1 72.2
72.6
70,9
67.0
68.0
69.0
70.0
71.0
72.0
73.0
Aceh
Bengkulu
Jambi
Kep.Babel
Sumatera
Barat
Sumatera
Selatan
Lampung
Sumatera
Utara
Riau
Kep.Riau
Tahun
UHH Provinsi tahun 2007
UHH Provinsi tahun 2010
UHH Nasional Tahun2010
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS, 2011
Indikator lain yang dipakai untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat adalah
tingkat kejadian (prevalensi) gizi buruk pada balita. Gizi buruk pada balita berakibat pada
gangguan pertumbuhan serta rendahnya berat badan dan tinggi badan. Sebagian besar provinsi
di Wilayah Sumatera mencatat penurunan prevalensi gizi buruk/gizi kurang, dengan penurunan
paling signifikan terjadi Riau. Namun demikian frekeuensi gizi buruk/kurang di empat provinsi

masih di atas rata-rata nasional. Di samping itu Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan
Jambi justru mengalami peningkatan prevalensi gizi buruk/kurang.
Tabel 1-12:
Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang Menurut Provinsi Tahun 2007dan 2010.
NO. PROVINSI
2007 2010
∆ (2007-
2010)
GIZI
BURUK
(%)
GIZI
KURANG
(%)
GIZI
BURUK/
KURANG
GIZI
BURUK
(%)
GIZI
KURANG
(%)
GIZI
BURUK/
KURANG
(%)
1. Aceh 10,7 15,8 26,5 7,1 16,6 23,7 2,8
2. Sumatera Utara 8,4 14,3 22,7 7,8 13,5 21,3 1,4
3. Sumatera Barat 5,9 14,3 20,2 2,8 14,4 17,2 3,0
4. Riau 7,5 13,9 21,4 4,8 11,4 16,2 5,2
5. Jambi 6,3 12,6 18,9 5,4 14,3 19,7 -0,8
6. Sumatera Selatan 6,5 11,7 18,2 5,5 14,4 19,9 -1,7
7. Bengkulu 4,8 11,9 16,7 4,3 11,0 15,3 1,4
8. Lampung 5,7 11,8 17,5 3,5 10,0 13,5 4,0
9.
Kep. Bangka
Belitung
4,6 13,7 18,3 3,2 11,7 14,9 3,4
10. Kepulauan Riau 3,0 9,4 12,4 4,3 9,8 14,1 -1,7
INDONESIA 5,4 13,0 18,4 4,9 13,0 17,9 0,5
Sumber: Riskesdas 2007,2010
Sementara itu, empat dari sepuluh provinsi di Wilayah Sumatera memiliki persentase
balita dengan tinggi badan kurang yang lebih tinggi dari persentase nasional. Tinggi badan
kurang (stunting) adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan status gizi yang
sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama seperti
kemiskinan, perilaku pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang
karena hygiene dan sanitasi yang kurang baik. Sebagian besar provinsi menunjukkan perbaikan
dalam indikator ini kecuali Kepulauan Riau yang justru mengalami peningkatan meskipun kecil.
Gambar 1-7:
Persentase Balita dengan Status Tinggi Badan Pendek (Stunting) Menurut Provinsi di Wilayah
Sumatera Pada Tahun 2007 dan 2010
Sumber: Riskesdas 2007, 2010

Indikator kesehatan lainnya yang menggambarkan kinerja dari pelayanan kesehatan
bagi masyarakat adalah kondisi kesehatan ibu dan bayi yang berkaitan dengan proses
melahirkan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui data persentase kelahiran balita menurut
penolong kelahiran terakhir. Pada tahun 2011, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga
medis di sebagain besar provinsi wilayah Sumatera lebih tinggi dari angka nasional. Hanya
Provinsi Jambi dan Lampung yang memiliki angka persentase di bawah rata-rata nasional.
Capaian tertinggi diperoleh Provinsi Kepulauan Riau.
Tabel 1-13:
Persentase Kelahiran Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir Tahun 2011
NO. PROVINSI
TENAGA MEDIS TENAGA NON MEDIS
DOKTER BIDAN
TENAGA
MEDIS
LAINNYA
TOTAL DUKUN FAMILI TOTAL
1. Aceh 10,5 78,7 0,4 89,7 10,0 0,3 10,3
2. Sumatera Utara 13,8 75,0 0,9 89,7 8,0 1,8 9,8
3. Sumatera Barat 19,9 71,4 0,5 91,8 7,4 0,6 8,0
4. Riau 16,9 65,3 0,8 83,0 16,7 0,2 16,9
5. Kepulauan Riau 35,6 59,6 0,3 95,5 4,3 0,2 4,5
6. Jambi 11,9 61,3 0,9 74,1 25,6 0,2 25,8
8. Kep. Bangka Belitung 17,0 67,1 0,9 85,0 14,5 0,3 14,8
9. Bengkulu 15,2 70,4 0,6 86,3 13,1 0,6 13,7
10. Lampung 11,3 68,6 1,0 80,9 18,6 0,3 18,9
INDONESIA 16,9 63,7 0,7 81,3 17,3 1,2 18,6
Sumber: SUSENAS, BPS 2012
1.2.4. Pendidikan
Perkembangan tingkat pendidikan masyarakat di Wilayah Sumatera secara umum
menunjukkan peningkatan antara tahun 2009 dan 2011. Hal ini ditunjukkan oleh indikator
utama Rata-Rata Lama Sekolah yang menunjukkan peningkatan di tujuh provinsi. Hanya satu
provinsi yang mengalami penurunan capaian rata-rata lama sekolah, dan dua lainnya tidak
mengalami perubahan. Capaian tertinggi pada indikator ini pada tahun 2011 diperoleh Provinsi
Kepulauan Riau, yang juga berhasil membuat kemajuan paling pesat dalam periode 2009-2011.
Tabel 1-14:
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf Menurut Provinsi
Di Wilayah Sumatera Tahun 2009 dan 2011.
NO. PROVINSI
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
(TAHUN)
ANGKA MELEK HURUF (%)
2009 2011 ∆('11-'09) 2009 2011 ∆('11-‘09)
1. Aceh 8,6 8,8 0,2 96,39 95,84 -0,55
2. Sumatera Utara 8,6 8,8 0,2 97,15 96,83 -0,32
3. Sumatera Barat 8,5 8,4 -0,1 96,81 96,2 -0,61
4. Riau 8,6 8,6 - 98,11 97,61 -0,5
5. Jambi 7,7 8,0 0,3 95,51 95,52 0,01
6. Sumatera Selatan 7,7 7,8 0,1 97,21 96,65 -0,56
7. Bengkulu 8,2 8,3 0,1 94,9 95,13 0,23
8. Lampung 7,7 7,7 - 94,37 95,02 0,65
9. Bangka Belitung 7,4 7,5 0,1 95,41 95,6 0,19
10. Kepulauan Riau 8,1 9,7 1,6 96,08 97,67 1,59
NASIONAL 7,7 7,9 0,2 92,58 92,81 0,23

Indikator lain untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat adalah Angka Melek Huruf
(AMH). Pada indikator ini perkembangan di Wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang
bervariasi, di mana lima provinsi mencapai peningkatan dan lima lainnya justru mengalami
penurunan. Namun demikian pada tahun 2011, seluruh provinsi memiliki AMH di atas rata-rata
nasional. AMH tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, sementara yang terendah dialami
Provinsi Lampung.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Wilayah Sumatera antara tahun 2009
dan 2011 ditandai oleh kecenderungan penurunan APS pada kelompok usia 7-12 tahun
(pendidikan dasar). Namun demikian pada kelompok usia pendidikan menengah, khususnya
menengah atas justru menunjukkan kecenderungan peningkatan APS. Pada tahun 2011, capaian
APS tertinggi diperoleh Provinsi Aceh untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 16-18 tahun, serta
Provinsi Kepulauan Riau untuk kelompok usia 13-15.
Tabel 1-15:
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi dan Usia Sekolah Tahun 2009 dan 2011
NO. PROVINSI
2009 2011 ∆ ('11-'09)
7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18 7-12 13-15 16-18
1. Aceh 99,07 94,31 72,74 99,03 94,07 72,41 (0,04) (0,24) (0,33)
2. Sumatera Utara 98,70 91,43 66,34 98,33 89,10 67,54 (0,37) (2,33) 1,20
3. Sumatera Barat 98,02 88,79 65,25 98,10 89,64 68,12 0,08 0,85 2,87
4. R i a u 98,55 91,58 63,92 97,71 87,94 65,06 (0,84) (3,64) 1,14
5. Kepulauan Riau 98,95 91,26 64,62 97,84 96,42 65,74 (1,11) 5,16 1,12
6. Jambi 98,11 85,10 55,13 98,34 88,07 59,49 0,23 2,97 4,36
7. Sumatera Selatan 97,80 84,65 54,12 97,91 85,32 55,93 0,11 0,67 1,81
8. Kep Bangka Belitung 96,90 79,98 46,70 97,02 83,54 49,17 0,12 3,56 2,47
9. Bengkulu 98,53 87,47 58,80 98,29 90,82 62,34 (0,24) 3,35 3,54
10. Lampung 98,53 85,92 50,44 97,90 85,85 55,41 (0,63) (0,07) 4,97
INDONESIA 97,95 85,47 55,16 97,58 87,78 57,85 (0,37) 2,31 2,69
1.2.5. Kemiskinan
Penduduk miskin di wilayah Sumatera pada tahun 2012 mencapai 6,3 juta jiwa, yang
merupakan 12,07 persen dari total penduduk wilayah, dan 22 persen dari keseluruhan
penduduk miskin di Indonesia. Tingkat kemiskinan wilayah tersebut berada sedikit di atas
tingkat kemiskinan nasional. Jumlah dan persentase penduduk miskin di Wialyah Sumatera
terus menurun sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 (Februari).
Gambar 1-8:
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Wilayah Sumatera
Tahun 2006-2012
Sumber: Susenas (Februari), BPS 2012

Dari sepuluh provinsi yang ada, empat di antaranya masih memiliki persentase
penduduk miskin di atas nasional pada tahun 2011. Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di
Provinsi Bengkulu, sedangkan yang terendah di Provinsi Bangka Belitung (5,53%). Kecuali
Provinsi Bengkulu, semua provinsi di Wilayah Sumatera mengalami penurunan tingkat
kemiskinan antara tahun 2011 dan 2012.
Tabel 1-16:
Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera
Tahun 2006 - 2012 (Februari)
NO PROVINSI
T A H U N
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Aceh 28,70 26,65 23,53 21,80 20,98 19,57 19,46
2. Sumatera Utara 14,31 13,90 12,55 11,51 11,31 11,33 10,67
3. Sumatera Barat 11,61 11,90 10,67 9,54 9,50 9,04 8,19
4. Riau 10,48 11,20 10,63 9,48 8,65 8,47 8,22
5. Jambi 10,00 10,27 9,32 8,77 8,34 8,65 8,42
7. Bengkulu 20,90 22,13 20,64 18,59 18,30 17,50 17,70
8. Lampung 22,64 22,19 20,98 20,22 18,94 16,93 16,18
9. Bangka Belitung 10,16 9,54 8,58 7,46 6,51 5,75 5,53
10. Kepulauan Riau 7,21 10,30 9,18 8,27 8,05 7,40 7,11
SUMATERA 16,43 16,46 15,08 13,92 13,30 12,57 12,07
NASIONAL 16,48 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96
Meskipun demikian secara umum penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin
di Wilayah Sumatera pada tahun 2011-2012 mengalami pelambatan bila dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 1-17:
Penurunan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin dalam Periode 2004-2012
NO. PROVINSI
RATA2 PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK
MISKIN (RIBU/TAHUN)
RATA2 PENURUNAN PERSENTASE
PENDUDUK MISKIN (%/TAHUN)
(2009-
2010)
(2010-
2011)
(2011-
2012)
(2004-
2009)
(2009-
2012)
(2009-
2010)
(2010-
2011)
(2011-
2012)
(2004-
2009)
(2009-
2012)
1. Aceh 31 -32,9 -14,24 52,86 -5,38 0,82 1,41 0,11 1,33 0,78
2. Sumatera Utara 8,8 9,59 74,06 60,08 30,82 0,20 -0,02 0,66 0,68 0,28
3. Sumatera Barat -0,7 -12,08 37,34 8,62 8,19 0,04 0,46 0,85 0,18 0,45
4. Riau 27,2 18,25 -1,02 43,38 14,81 0,83 0,18 0,25 0,73 0,42
5. Jambi 8,1 -31,08 1,01 15,08 -7,32 0,43 -0,31 0,23 0,74 0,12
6. Sumatera Selatan 42,2 50,89 17,78 42,28 36,96 0,81 1,23 0,46 0,93 0,83
7. Bengkulu -0,8 21,29 -8,05 4,2 4,15 0,29 0,80 -0,20 0,76 0,30
8. Lampung 78,4 181,19 44,88 0,68 101,49 1,28 2,01 0,75 0,40 1,35
9. Bangka Belitung 8,8 -4,26 0,7 3,04 1,75 0,95 0,76 0,22 0,32 0,64
10. Kepulauan Riau -1,5 0,14 -1,66 4,95 -1,01 0,22 0,65 0,29 -1,65 0,39
SUMATERA 201,5 201,03 150,8 204,58 184,44 0,62 0,73 0,50 0,71 0,62
Sebagian besar penduduk miskin di Wilayah Sumatera berada di perdesaan. Demikian
juga persentasenya, persentase penduduk miskin terhadap total penduduk perdesaan
umumnya lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin terhadap penduduk
perkotaan. Namun demikian, di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi terjadi

fenomena sebaliknya di mana tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di
perdesaan.
Tabel 1-18:
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Wilayah Perkotaan/Perdesaan
di Wilayah Sumatera Tahun 2012
NO. PROVINSI
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (000)
PERSERTASE PENDUDUK MISKIN
(%)
Kota Desa Kota + Desa Kota Desa Kota + Desa
1. Aceh 171,80 737,24 909,04 13,07 21,97 19,46
2. Sumatera Utara 669,25 738,00 1.407,25 10,32 11,01 10,67
3. Sumatera Barat 127,81 276,93 404,74 6,67 9,14 8,19
4. Riau 148,17 334,90 483,07 6,43 9,36 8,22
5. Jambi 103,48 168,19 271,67 10,44 7,52 8,42
6. Sumatera Selatan 388,65 668,38 1.057,03 14,16 13,57 13,78
7. Bengkulu 93,67 218,00 311,66 17,18 17,94 17,70
8. Lampung 239,07 1.014,77 1.253,83 12,00 17,63 16,18
9. Kep. Bangka Belitung 25,13 46,23 71,36 3,95 7,06 5,53
10. Kepulauan Riau 108,53 22,70 131,22 7,15 6,94 7,11
SUMATERA 2.075,56 4.225,34 6.300,87 10,15 13,29 12,07
NASIONAL 10.647,25 18.485,20 29.132,43 8,78 15,12 11,96
1.2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), dianggap
sebagai ukuran yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan yang lebih berorientasi
pada perbaikan kualitas hidup manusia di suatu negara/wilayah. IPM merupakan indeks
komposit dari indikator-indikator Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS),
Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.
Semua provinsi di Wilayah Sumatera memperlihatkan peningkatan IPM secara
konsisten dari tahun 2006 hingga 2010. Secara relatif di tingkat nasional, capaian IPM provinsi-
provinsi di Wilayah Sumatera berada dalam kisaran menengah hingga tinggi yang terlihat dari
rankingnya secara nasional. Pada tahun 2010 hanya dua dari sepuluh provinsi di Wilayah
Sumatera yang memiliki IPM di bawah angka nasional. IPM tertinggi di Wilayah Sumatera
dicapai oleh Provinsi Riau, sedangkan yang terendah di Provinsi Lampung (Tabel 1-19).
Tabel 1-19:
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera Tahun 2006-2010
NO. PROVINSI
IPM Peringkat
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
1. Aceh 69,41 70,35 70,76 71,31 71,7 18 17 17 17 17
2. Sumatera Utara 72,46 72,78 73,29 73,80 74,19 8 8 8 8 8
3. Sumatera Barat 71,65 72,23 72,96 73,44 73,78 9 9 9 9 9
4. Riau 73,81 74,63 75,09 75,60 76,07 3 3 3 3 3
5. Jambi 71,29 71,46 71,99 72,45 72,74 10 12 13 13 13
6. Sumatera Selatan 71,09 71,40 72,05 72,61 72,95 13 13 12 10 10
7. Bengkulu 71,28 71,57 72,14 72,55 72,92 11 11 11 12 11
8. Lampung 69,38 69,78 70,30 70,93 71,42 19 20 20 21 20
9. Bangka Belitung 71,18 71,62 72,19 72,55 72,86 12 10 10 11 12
10. Kepulauan Riau 72,79 73,68 74,18 74,54 75,07 7 6 6 6 6
NASIONAL 70,10 70,59 71,17 71,76 72,27
Sumber: BPS, tahun 2011

1.3. PEREKONOMIAN DAERAH
1.3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
1.3.1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Pertumbuhan
Perekonomian Wilayah Sumatera pada tahun 2012 mengalami perlambatan
pertumbuhan dibandingkan kondisi tahun 2011. Pada tahun 2012, dampak pelemahan ekonomi
dunia nampak dirasakan di beberapa provinsi, khususnya provinsi-provinsi penghasil
komoditas ekspor batubara, sawit, dan karet yang permintaan dan harganya turun di pasar
dunia. Namun demikian secara umum perekonomian provinsi-provinsi masih tumbuh positif.
Tabel 1-20:
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Wilayah Sumatera Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
dengan Migas Tahun 2000, 2007-2012. (dalam persen)
NO. PROVINSI 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1. Aceh -2.36 -5.24 -5.51 2.74 5.09 5.20
2. Sumatera Utara 6.90 6.39 5.07 6.42 6.63 6.22
3. Sumatera Barat 6.34 6.88 4.28 5.94 6.25 6.35
4. Riau 3.41 5.65 2.97 4.21 5.04 3.55
5. Jambi 6.82 7.16 6.39 7.35 8.54 7.44
6. Sumatera Selatan 5.84 5.07 4.11 5.63 6.50 6.01
7. Bengkulu 6.46 5.75 5.62 6.10 6.45 6.61
8. Lampung 5.94 5.35 5.26 5.88 6.43 6.48
9. Kep. Bangka Belitung 4.54 4.60 3.74 5.99 6.46 5.72
10. Kepulauan Riau 7.01 6.63 3.52 7.19 6.66 8.21
SUMATERA 4.96 4.98 3.50 5.58 6.19 5.82
NASIONAL 6.35 6.01 4.63 6.22 6.49 6.23
Sumber :BPS, tahun 2012
Pada tahun 2010 seluruh sektor tumbuh positif dan lebih besar dibandingkan
pertumbuhan tahun sebelumnya, kecuali sektor jasa. Sektor dengan laju pertumbuhan ekonomi
tertinggi dan sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sumatera adalah sektor
perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, dan sektor kontruksi.
Tabel 1-21:
Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera Menurut Lapangan Usaha Tahun 2006-2010
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (persen/tahun)
NO. LAPANGAN USAHA 2006 2007 2008* 2009** 2010**
1. Pertanian 4,70 5,07 4,51 3,78 4,80
2. Pertambangan & Penggalian 1,39 -2,22 0,36 -3,20 1,94
3. Industri Pengolahan 4,25 4,85 3,66 2,55 5,00
4. Listrik, Gas & Air 10,94 4,91 5,19 5,94 6,41
5. Konstruksi 11,17 9,69 8,31 7,06 8,27
6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7,11 6,94 6,58 5,01 7,42
7. Pengangkutan & Komunikasi 10,21 9,70 8,76 7,81 9,18
8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 9,53 11,29 10,86 7,84 8,46
9. Jasa-Jasa 6,22 8,77 7,58 6,68 -35,64
Sumber: BPS, tahun 2010 Keterangan: *) angka sementara; **) angka sangat sementara

 Struktur Ekonomi
Secara keseluruhan, ekonomi Wilayah Sumatera ditopang oleh tiga lapangan usaha
utama, yakni pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Namun demikian penyebaran
sumber daya alam pertambangan tidak merata antardaerah. Di luar ketiga sektor utama
tersebut, sektor perdagangan, hotel, dan restauran juga memiliki peran yang besar. Struktur
perekonomian wilayah tersebut relatif tidak mengalami pergeseran yang berarti selama periode
2005-2011.
Gambar 1-9:
Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto Wilayah Sumatera Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2010, (persen).
Struktur Ekonomi P. Sumatera 2005 (%) Struktur Ekonomi P. Sumatera 2011 (%)
Sumber : BPS, tahun 2010
Sementara distribusi ekonomi menurut Provinsi, terlihat secara keseluruhan sektor
pertanian, industry pengolahan, dan perdagangan masih sektor andalan. Namun untuk sektor
pertambangan hanya menjadi andalan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kep.
Bangka Belitung, dan sektor angkutan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Lampung.

Pembangunan daerah dalam angka 2012

Pembangunan daerah dalam angka 2012

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (19)

Destaque

Destaque (18)

Semelhante a Pembangunan daerah dalam angka 2012

Semelhante a Pembangunan daerah dalam angka 2012 (20)

Mais de Tiara Putri Adi Lestari

Mais de Tiara Putri Adi Lestari (7)

Último

Último (7)

Pembangunan daerah dalam angka 2012