e

1. Pedoman dan Proses bisnis
Pelaksanaan Belanja Daerah

2.  Pelaksanaan belanja yang dilakukan untuk
melakukan suatu kegiatan wajib
dipertanggungjawabkan oleh PPTK secara
tepat waktu.
 Dalam mempertanggungjawabkan
pelaksanaan belanja tersebut, PPTK harus
melampirkan dokumen-dokumen
pendukung penggunaan anggaran dalam
pelaksanaan kegiatan yang terkait.
 Dokumen penggunaan anggaran diberikan
kepada Bendahara Pengeluaran sebagai

3. Diajukan setiap awal tahun
Berdasarkan SK Kepala Daerah tentang
besaran UP
Dilakukan sekali dalam setahun
Tidak membebani kode rekening tertentu
Dapat dilimpahkan kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu

4.  Ketika UP mencapai batas minimal tertentu, dapat
dilakukan penggantian UP (GU)
 Bukti-bukti belanja disampaikan pada saat pengajuan GU
 SPM yang diterbitkan sekaligus merupakan pengesahan
atas bukti-bukti belanja tersebut
 Dilakukan kapan saja pada saat uang persediaan mencapai
batas minimal tertentu
 Tidak perlu dilampiri oleh SPJ bulanan
(administratif/fungsional)
Ganti Uang Persediaan

5. Adanya Kebutuhan Belanja yang
sifatnya mendesak
Uang Persediaan tidak mencukupi
Jumlah pengajuan harus mendapat
persetujuan PPKD
Dipertanggungjawabkan tersendiri
Bila tidak habis, harus disetorkan
kembali
PENGAJUAN SPP
SPP Tambah
Uang (TU)

6. PENGAJUAN SPP
SPP Langsung
(LS)

7. Pengajuan SPP-LS
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
LS Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada berita acara dan dokumen
pengadaan, antara lain:
▪ dokumen kontrak;
▪ berita acara pemeriksaan;
▪ berita acara kemajuan pekerjaan;
▪ berita acara penyelesaian pekerjaan;
▪ berita acara serah terima barang dan jasa;
▪ berita acara pembayaran;
▪ surat jaminan bank;
▪ surat referensi/keterangan bank;
▪ jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;
▪ surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk
menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa
kontrak;
▪ dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya
sebagian/seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri
▪ Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode billing untuk
pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

8. PEMBUKUAN BELANJA
Buku Kas
Umum (BKU)
Buku
Pembantu
BKU - yang
terdiri dari :
Buku Pembantu
Kas Tunai
Buku Pembantu
Simpanan/Bank
Buku Pembantu
Pajak
Buku Pembantu
Panjar
Buku Rekapitulasi
pengeluaran per
rincian obyek
Dokumen
yang menjadi
dasar
pembukuan :
SP2D
Bukti transaksi
yang sah
Dokumen-
dokumen
pendukung
lainnya

9. SPM

10. SP2D
1. Dapat Dicairkan pada Bank Persepsi
yang telah Ditunjuk
2. Bukan Alat Pembayaran
3. Dapat Diterbitkan, Jika:
a. Pengeluaran yang diminta tidak melampaui
pagu
anggaran yang tersedia; dan/atau
b. Didukung dengan kelengkapan dokumen
sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan
4. Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak
Diterima SPM
5. Dikembalikan paling lambat 1 hari sejak
Diterima SPM

11. BENDAHARA
PENGELUARAN
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
SPP-
UP/GU/TU
KUASA
BUD
SPM-UP/GU/TU
BANK
SP2D
UANG
PROSES
PENCAIRAN & PEMBAYARAN UP/GU/TU

12. P P T K
(menyiapkan dokumen)
PPK-SKPD
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA KUASA
BUD
SPM
BANK
PIHA
K III
SP2D
Tagihan &
Laporan
PROSES PENCAIRAN & PEMBAYARAN LS
Uang
BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPP-LS)

13. PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN
• Disampaikan kepada
Pengguna Anggaran
• Pada saat Pengajuan GU
Pertanggungjawab
an Uang
Persediaan
• Disampaikan kepada
Pengguna Anggaran
• Pada saat Laporan
Penggunaan TU
Pertanggungjawab
an Tambahan Uang
Persediaan
Bendaharaha
Pengeluaran

14. Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran
• Disampaikan kepada
Pengguna Anggaran
• Paling lambat tanggal 10
Bulan berikutnya
Pertanggungjaw
aban
Administratif
• Disampaika PPKD
• Paling lambat tanggal 10
Bulan berikutnya
Pertanggungjaw
aban
Fungsional
Bendaharaha
Pengeluaran

15. Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran PPKD
Pertanggungjawaban disampaikan
kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya
Pertanggungjawaban berupa SPJ
SPJ dilampiri dengan:
 BKU
 Ringkasan pengeluaran per rincian
obyek
 Bukti-bukti pengeluaran yang sah

16. PENYUSUNAN LAPORAN BUD
Laporan yang disusun BUD
adalah :

17. Surat Pertanggungjawaban
•Disampaikan kepada
Pengguna Anggaran
•Paling lambat tanggal 10
Bulan berikutnya
Pertanggungjawaban
Administratif
•Disampaikan kepada PPKD
•Paling lambat tanggal 10
Bulan berikutnya
Pertanggungjawaban
Fungsional

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

19. S E K I A N
&
TERIMA KASIH