SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 3
Baixar para ler offline
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 30 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN
MENTERI PERHUBUNGAN,
Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 69 Tahun 1993 telah diatur mengenai
awak kendaraan yang beroperasi merupakan
pegawai tetap dari perusahaan angkutan
barang, yang dalam pelaksanaannya masih
menghadapi kendala teknis berkaitan dengan
status hubungan kerja awak kendaraan;
b. bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan ketenagakerjaan, bukan
merupakan tugas dan kewenangan Departemen
Perhubungan selaku pembina teknis
transportasi;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut
huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di
Jalan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3527);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993
tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24
Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Departemen Perhubungan,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun
1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang
di Jalan;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN BARANG DI JALAN.
Pasal I
Mengubah Pasal 39 huruf b Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, menjadi
sebagai berikut :
b. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi
persyaratan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2002
-----------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan
Departemen Perhubungan;
4. Para Gubernur;
5. Para Kepala Kepolisian Daerah;
6. Para Bupati/Walikota;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi;
8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota;
9. DPP Organda.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a 2002, km 30 tahun 2002 perubahan km 69 1993 ttg penyelenggaraan angkutan barang di jalan

Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTUPerda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTUGanglumpur KUKAR
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...Ganglumpur KUKAR
 
Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002tedy2629
 
Perda pengujian kendaraan bermotor
Perda pengujian kendaraan bermotorPerda pengujian kendaraan bermotor
Perda pengujian kendaraan bermotorArifuddin Ali.
 
Draft permen andal lalin 02 04 2013
Draft permen andal lalin 02 04 2013Draft permen andal lalin 02 04 2013
Draft permen andal lalin 02 04 2013yunus1992
 
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdf
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdfPenyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdf
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdfstiteknas jambi
 
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraan
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraanPerda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraan
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraanWeb Master
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...iniPurwokerto
 
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)apotek agam farma
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012galanathan
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianbamz law
 
Permenhub No.58/2014
Permenhub No.58/2014Permenhub No.58/2014
Permenhub No.58/2014Ferry Koto
 
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumKm35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumtedy2629
 
Permen pu13 2011 jalan
Permen pu13 2011 jalanPermen pu13 2011 jalan
Permen pu13 2011 jalaniiqsja
 

Semelhante a 2002, km 30 tahun 2002 perubahan km 69 1993 ttg penyelenggaraan angkutan barang di jalan (15)

Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTUPerda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  TERTENTU
Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
 
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG  RETRIBUSI  PERIZINAN  T...
PDF DOWNLOAD Perda kukar nomor 19 tahun 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN T...
 
Pp43 1993
Pp43 1993Pp43 1993
Pp43 1993
 
Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002Skdirjen687tahun2002
Skdirjen687tahun2002
 
Perda pengujian kendaraan bermotor
Perda pengujian kendaraan bermotorPerda pengujian kendaraan bermotor
Perda pengujian kendaraan bermotor
 
Draft permen andal lalin 02 04 2013
Draft permen andal lalin 02 04 2013Draft permen andal lalin 02 04 2013
Draft permen andal lalin 02 04 2013
 
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdf
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdfPenyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdf
Penyelenggaraan kelompok 2-WPS Office (1).pdf
 
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraan
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraanPerda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraan
Perda kutai kartanegara no 12 tahun 2013 tentang retribusi pemindahan kendaraan
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAA...
 
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
Perda retribusi pengujian kendaraan bermotor (pansus dprd)
 
Permen pu02 2012
Permen pu02 2012Permen pu02 2012
Permen pu02 2012
 
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapianPerda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
Perda no 6 ttg perubahan perkeretaapian
 
Permenhub No.58/2014
Permenhub No.58/2014Permenhub No.58/2014
Permenhub No.58/2014
 
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umumKm35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
Km35tahun2003 penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum
 
Permen pu13 2011 jalan
Permen pu13 2011 jalanPermen pu13 2011 jalan
Permen pu13 2011 jalan
 

Mais de tedy2629

14. Gemilang_Aptrindo_Benefit and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...
14. Gemilang_Aptrindo_Benefit  and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...14. Gemilang_Aptrindo_Benefit  and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...
14. Gemilang_Aptrindo_Benefit and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...tedy2629
 
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdftedy2629
 
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salam
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salamLongsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salam
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salamtedy2629
 
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptx
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptxT.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptx
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptxtedy2629
 
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdftedy2629
 
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptx
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptxT.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptx
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptxtedy2629
 
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugas
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugasmenejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugas
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugastedy2629
 
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptx
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptxPatologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptx
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptxtedy2629
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourtedy2629
 
Commuter rail study indonesian 0
Commuter rail study   indonesian 0Commuter rail study   indonesian 0
Commuter rail study indonesian 0tedy2629
 
Bes present english-61215
Bes present english-61215Bes present english-61215
Bes present english-61215tedy2629
 
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesitedy2629
 
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...tedy2629
 
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...tedy2629
 
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...tedy2629
 
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalantedy2629
 
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajUu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajtedy2629
 
Materi best practice study session
Materi best practice study sessionMateri best practice study session
Materi best practice study sessiontedy2629
 
En us ptv-vistro_brochure
En us ptv-vistro_brochureEn us ptv-vistro_brochure
En us ptv-vistro_brochuretedy2629
 

Mais de tedy2629 (20)

14. Gemilang_Aptrindo_Benefit and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...
14. Gemilang_Aptrindo_Benefit  and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...14. Gemilang_Aptrindo_Benefit  and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...
14. Gemilang_Aptrindo_Benefit and Cost Pemanfaatan Jaringan Jalan bagi Pengu...
 
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf
(영문)[인니KCN] 중간보고 발표자료_v0.9_210205.pdf
 
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salam
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salamLongsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salam
Longsoran dan bagaimana mengatasinya dalam salam
 
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptx
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptxT.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptx
T.Kelompok 1(ganjil)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21.pptx
 
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
04.-231130_10.20_FKP-RPJPD-Provinsi-Jawa-Barat-2025-2045.pdf
 
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptx
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptxT.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptx
T.Kelompok 1(GANJIL)-M.Kebencanaan-Teknik Sipil Reg A21).pptx
 
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugas
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugasmenejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugas
menejemen kebencanaan kelompok dua dalam pemenuhan tugas
 
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptx
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptxPatologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptx
Patologi Birokrasi (1) Ahmad Ulul Azmi_41715719.pptx
 
Vega
VegaVega
Vega
 
Prakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colourPrakarsa juli-2010-ina-colour
Prakarsa juli-2010-ina-colour
 
Commuter rail study indonesian 0
Commuter rail study   indonesian 0Commuter rail study   indonesian 0
Commuter rail study indonesian 0
 
Bes present english-61215
Bes present english-61215Bes present english-61215
Bes present english-61215
 
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi
2001, km 13 tahun 2001 ttg penetapan kelas jalan di p.sulawesi
 
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...
2000, km 53 tahun 2000 ttg perpotongan & persinggungan jalur ka dgn bangu...
 
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
1999, km 70 tahun 1999 ttg pelaksanaan uji coba sim laka lalin di bali & ...
 
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...
1995, km 5 tahun 1995 ttg penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di j...
 
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan
1993, km 60 tahun 1993 ttg marka jalan
 
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llajUu 22 tahun 2009 ttg llaj
Uu 22 tahun 2009 ttg llaj
 
Materi best practice study session
Materi best practice study sessionMateri best practice study session
Materi best practice study session
 
En us ptv-vistro_brochure
En us ptv-vistro_brochureEn us ptv-vistro_brochure
En us ptv-vistro_brochure
 

Último

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 

Último (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 

2002, km 30 tahun 2002 perubahan km 69 1993 ttg penyelenggaraan angkutan barang di jalan

  • 1. KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 30 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 telah diatur mengenai awak kendaraan yang beroperasi merupakan pegawai tetap dari perusahaan angkutan barang, yang dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis berkaitan dengan status hubungan kerja awak kendaraan; b. bahwa ketentuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, bukan merupakan tugas dan kewenangan Departemen Perhubungan selaku pembina teknis transportasi; c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
  • 2. Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen; 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; M E M U T U S K A N : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN. Pasal I Mengubah Pasal 39 huruf b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, menjadi sebagai berikut : b. mempekerjakan awak kendaraan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 14 Juni 2002 ----------------------------- MENTERI PERHUBUNGAN ttd AGUM GUMELAR, M.Sc.
  • 3. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong; 2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia; 3. Sekjen, Irjen, Para Dirjen dan Para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan; 4. Para Gubernur; 5. Para Kepala Kepolisian Daerah; 6. Para Bupati/Walikota; 7. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi; 8. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kabupaten/Kota; 9. DPP Organda.